GIRI MENANG-Untuk meningkatkan pendampingan bagi para petani, Badan Penyuluhan (Bapeluh) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyiapkan pos penyuluh di tingkat desa (Posluhdes). Keberadaan pos tersebut, diharapkan, bisa menjadi wadah interaksi bagi petugas penyuluh di lapangan dengan pelaku utama.
“Kita sudah menginisiasi pembangunan Posluhdes di semua desa. Sekarang, persiapannya sudah 80 persen. Kita menargetkan, tahun ini sudah siap 100 persen,” kata Kepala Bapeluh Lobar H Moh Najib dalam rapat evaluasi di aula kantornya, kemarin.
Dijelaskan, pembentukan Posluhdes sendiri memiliki dasar hukum UU No 16 Tahun 2006 yang mengharuskan adanya pos penyuluh hingga tingkat terbawah yakni, desa. Tujuannya, untuk mendekatkan pelayanan bagi petani agar mereka lebih mudah mendapatkan informasi, khususnya yang terkait dengan perkembangan teknologi.
Melalui posluhdes, pelaku utama diarahkan agar lebih proaktif dalam mencari dan menghimpun sejumlah informasi. Mereka juga bisa dirangsang agar dapat berkarya dan menemukan teknologi baru yang berasal dari petani sendiri.
“Posluhdes menjadi wadah bagi mereka untuk bertukar informasi demi perubahan ke arah yang lebih baik,” lanjut putra dari TGH Mustafa Al Holidy, pendiri Pondok Pesantren Al Islahudiny Kediri tersebut.
Adapun mekanisme pembentukan Posluhdes sendiri melalui rembuk tani desa. Desa sendiri, kedepannya, diharapkan bisa memberi perhatian dalam pengembangan posluhdes tersebut. Apalagi, anggaran yang diterima setiap desa akan jauh meningkat tahun 2015.
“Desa juga harus mendukung posluhdes ini karena memang dihajatkan untuk kemaslahatan warga, terutama petani,” pungkasnya.
Di sisi lain, kebaradaan penyuluh sendiri berarti penting sebagai ujung tombak di lapangan. Untuk itu, bapeluh pun mendorong penambahan tenga penyuluh di lapangan. Jika sebelumnya satu orang tenaga penyuluh menangani satu desa. Maka, kini dibatasi bahwa satu tenaga menangani 8 hingga 13 kelompok untuk memperbaiki kulitas pendampingan.

Sumber: Lombok Post, Selasa 7 Oktober 2014

GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat (Lobar) di tahun 2015 memberi porsi anggaran lebih tinggi untuk program- program yang bersifat responsif gender. Kenaikannya diperkirakan mencapai 15 persen dari tahun lalu yang totalnya mencapai sekitar Rp 23 miliar.
Kepala Bidang Sosbud Bappeda Lobar Sumarto mengungkapkan anggaran untuk program ini secara implisit sudah masuk ke penganggaran sejumlah SKPD. Namun saat ini dilakukan evaluasi dan analisa agar program untuk kesetaraan gender di masing-masing SKPD bisa jelas.
“Anggaran ini tersebar hampir di semua SKPD. Penggunaan anggarannya diarahkan untuk penguatan kapasitas pemberdayaan perempuan,” kata Sumarto ditemui usai pembukaan lokakarya penguatan data terpilah di Hotel Jayakarta, kemarin.
Dalam sambutan kepala Bappeda Lobar yang dibacakannya, Sumarto mengungkapkan jika pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu lintas sektor. Semua sektor pembangunan pusat dan daerah harus menjadi penggerak dengan memberikan perhatin dan dukungan dalam proses pembangunan tersebut.
Pada tahun 2009, inisiatif perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya tim pengarah dan tim teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas.
Pemerintah juga melalui Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengaruustamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional memerintahkan kepada semua jajaran pimpinan instansi pemerintah dan pemerintah daerah agar dapat menyusun kebijakan, program, kegiatan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD melalui analisis gender.
“Pembangunan pada dasarnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan serta kepada yang kaya maupun miskin,” kata Sumarto.
Manfaat data terpilah, lanjut dia, dalam proses perencanaan dan penganggaran responsif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Sementara PUG ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.
“Karenanya perlu dibentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran,” paparnya.
Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. Misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.
Adapun tujuan pengumpulan data terpilah adalah untuk memperoleh informasi pembuka wawasan yang dapat menggambarkan kondisi, kebutuhan, persoalan yang dihadapi perempuan dan laki- laki terkait akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan pembangunan.
Sementara manfaat dari lokakarya ini untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan atas pelaksanaan PUG. Dapat menjelaskan perbedaan dan nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki serta dapat juga dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan analisis gender, permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Sumber: Lombok Post, Selasa 7 Oktober 2014

Polusi PLTU Jeranjang

GIRI MENANG-Keluhan warga terkait polusi pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeran¬jang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung mulai ditindaklanjuti. Berbagai upaya dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah NTB untuk meminimalisir dampak lingkungan dari aktifitas PLTU tersebut.

“Hari ini (kemarin) sudah mulai di¬lakukan pemusnahan limbah ampas batu bara,” kata Humas PT PLN Wilayah NTB Amrullah, kemarin. Menurutnya, pihak PLTU bersama PLN NTB sudah menandatangani perjanjian dengan Farya Beton untuk pengangkutan limbah ampas batu bara. Sehingga, tidak lagi mencemari udara di sekitar lokasi PLTU. Pihaknya, kata Amrullah, juga akan melakukan penyiraman rutin di beberapa ruas jalan setempat. Sehingga, debu yang selama ini dikeluhkan warga pun tidak bertebaran.

Upaya lain yang dilakukan, lanjut Am¬rullah, akan dilakukan penghijauan di sekitar Jeranjang. Bulan depan, segera didatangkan ratusan pohon terembesi dan sekitar 400 bambu dari Jakarta. Pepohonan tersebut akan ditanam di sekitar areal PLTU untuk meminimalisir polusi. Langkah lain, kata Amrullah, juga sudah disiapkan. Yakni adanya penangkal debu menggunakan spandek atau terpal di area- area tertentu. “Kita langsung bertindak, mengupayakan agar tak ada lagi polusi. Sehingga, tak mengganggu aktifitas warga di sekitar PLTU,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Dusun Jeranjang mengamuk pada Senin siang (22/9) di areal PLTU. Warga yang disulut emosi dengan beringas merusak beberapa fasilitas kantor milik PLN dan PLTU. Kekesalan itu salah satunya dipicu polusi yang timbul akibat aktifitas pemba¬karan batu bara. Dampak dari polusi itu, warga mengaku terganggu kesehatannya dan lingkungan setempat kotor.

Sementara, terkait tuntutan warga agar mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal pada PLTU tersebut, Amrullah mengatakan bahwa hal itu memang sulit dilakukan. Pasalnya, perekrutan pegawai tetap harus mengikuti standar skill yang dipersyaratkan. Menurut Amrullah, pihaknya pun telah mendorong warga sekitar untuk ikut tes tetapi memang tak banyak yang berhasil terjaring.

“Tes masuk sebagai pekerja kan kita buka secara umum. Bagaimanapun tetap harus mengacu pada standard dan sklill yang dipersyaratkan,” jelasnya.

Sementara, lanjut Amrullah, pengerjaan PLTU Jeranjang yang sudah dimulai tahun 2009, sampai saat ini, memang belum rampung seratus persen. Selama satu tahun terakhir, baru unit 3 yang mulai dioperasikan. Sementara, unit-unit lainnya masih dalam pengerjaan. Ditargetkan, satu unit bisa segera rampung akhir tahun ini.

“Kita target awal tahun atau pertengahan tahun depan, semua unit sudah selesai,” pungkas Amrullah. (uki)

Sumber: Harian Lombok Post: Rabu, 24 September 2014

Terkait Pengungsi di Duduk

Giri Menang-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) akan tetap mengupayakan relokasi terhadap warga Duduk, Kecamatan Batu Layar pasca kediamannya dieksekusi setelah kalah dalam perkara. Relokasi tersebut dianggap sebagai jalan keluar terbaik bagi warga Duduk yang saat ini masih bertahan di pengungsian.

“Pemerintah terus mengupayakan ada solusi. Sebelumnya,kami sudah tawarkan warga untuk pindah ke Senteluk. Namun coba kita tawarkan lagi,” kata Bupati Lobar Dr H Zaini Arony.
Terakhir, pemerintah mengaku sudah menginisiasi pertemuan bersama warga, perwakilan banjar, serta aparat keamanan untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Dari pertemuan tersebut, menurut Zaini, sudah diperjelas duduk persoalannya. Dikatakan, status dari tanah yang disangketakan sendiri sudah jelas menjadi kepemilikan Pura Giri Natha yang beralamat di Tanaq Mbet Timur, Kecamatan Batu Layar.

Zaini memaparkan, lahan itu awalnya disewakan oleh pihak banjar kepada 17 kepala keluarga. Belakangan ada salah seorang diantara warga yang justru menjual belikan tanah tersebut. Lambat laun, jumlah KK yang bertempat tinggal di atas lahan itu pun bertambah hingga 48 KK. Begitu pihak banjar memperkarakan status lahan tersebut, puluhan KK itu pun tergusur dan kini hidup mengungsi.

“Kita sudah mendengar keterangan kedua belah pihak dan sudah dievaluasi. Status lahan itu sudah jelas kepemilikan- nya pada Pura Giri Natha. Mau tidak mau, warga Duduk memang haras menerima,” kata Zaini.

Untuk itu, pemerintah sudah menawarkan warga di pengungsian untuk pindah ke Senteluk. Namun, diakui, puluhan pengungsi tersebut masih ngotot bertahan. Di satu sisi, pemda juga mengaku sempat melobi pihak banjar agar berkenan memberikan lahan seluas 2 hingga 2,5 are untuk masing-masing kepala keluarga di pengungsian. Namun, belum mendapat respon dari pemilik lahan.

“Solusi yang bisa kita tawarkan sejauh ini hanyalah relokasi ke Senteluk. Saya sudah hubungi asisten 1 dan camat setempat untuk terus melakukan pendekatan dengan warga agar mau direlokasi. Yang penting sekarang, tidak ada penggusuran lagi,” tegas Zaini. (uki)

Sumber: Harian Lombok Post: Rabu, 24 September 2014