Giri Menang, 17 Juli 2020-Beragam cara dilakukan aparat penegak hukum Kejaksaan dalam memperingati hari Bhakti Adhyaksa ke-60 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adhyaksa Dharmakarini ke-20 Tahun 2020. Di Kabupaten Lombok Barat misalnya, Kejari Mataram dengan menggandeng Pemda Lombok Barat menggelar bhakti sosial dengan melakukan penanaman 1000 pohon mangrove di kawasan wisata mangrove Tanjung Batu, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Jumat (17/7).

Dengan menghadirkan seluruh anggota Muspida Lombok Barat di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Dandim 1606/Lobar, Ketua pengadilan Negeri Mataram, Ketua DPRD Lombok Barat dan Kapolres Lombok Barat serta tamu undangan lainnya turun secara serentak di lahan mangrove berlumpur untuk melakukan penanaman 1000 pohon mangrove yang merupakan sumbangan dari Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan Perikanan Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si menyampaikan ucapan selamat HUT Adhyaksa ke-60 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adhyaksa Dharmakarini ke-20 Tahun 2020. Harapannya ke depannya institusi Kejaksaan bisa memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.

Terkait pengembangan mangrove di Lombok Barat ini, Bupati Fauzan memberi informasi bahwa sejak tahun 2019 seluruh pengembangan mangrove di Lobar sebelumnya sudah diusulkan untuk didaftarkan di salah satu lembaga PBB untuk selanjutnya dihitung luasannya untuk mendapatkan kompensasi karena kemampuannya menimbulkan intrusi laut yang merupakan peristiwa perembesan air laut ke tanah daratan. Intrusi laut dapat menyebabkan air tanah menjadi payau sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Selain itu hutan Mangrove memiliki fungsi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan, mencegah erosi dan abrasi pantai.

“Hanya saja hingga saat ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rencana pendataan mangrove di Lombok Barat di PBB. Meski demikian Fauzan berharap agar bisa terus termotivasi untuk tetap memelihara, menjaga, menanam dan dapat secara maksimal memanfaatkan apa yang ada di mangrove ini.

Bupati menilai kerjasama Pemda Lobar dan Kejari Mataram dalam penanaman mangrove ini sebagai sebuah kolaborasi antara seluruh unsur Forkompinda untuk ke depannya bisa daiajak bekerjasama yg bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Bupati juga mengapresiasi Kades Sekotong Tengah L Syarafudin atas upayanya bagi pengembangan desa wisata di Sekotong Tengah khususnya. “Mohon aparat desa bersama seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian mangrove ini,” ujar bupati.

Kesempatan tersebut juga disampaikan bupati, bahwa Pemda Lombok Barat juga bekerjasama dengan Danrem 162/WB dalam rangka restorasi sungai di Sekotong Timur yaiti kurang lebih 1.800 meter yang akan direstorasi. “Sebelumnya juga dnegan Polri kita galakkan kampung sehat untuk lebih mendorong percepatan pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram M. Yusuf, SH, MH mengungkapkan, peluang pengembangan tanaman mangrove di daerah pesisir selatan Lombok Barat dari sektor ekonomi bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mangrove merupakan tempat berkembangnya berbagai jenis ikan dan habitat laut. Keseluruhan mangrove bisa bermanfaat tanpa tersisa mulai dari akar, batang, daun dan lainnya.

“Dalam rangka HUT Adhyaksa ke-60 ini Kejari Mataram bersama Pemda Lobar melakukan bhakti sosial penanaman 1000 mangrove terkait penghijauan dan pelestarian alam di kawasan Sekotong. Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat,“ ungkapnya.

Menurut Yusuf, misi dari kegiatan ini selain mitigasi bencana, pelestarian lingkungan juga untuk pengembangan destinasi wisata dan kebermanfaatan lainnya bagi lingkungan hidup. “Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untk melestarikan alam dengan menanam pohon,” pungkasnya.

Giri Menang, 17 Juli 2020. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerima bantuan berupa beras 1 ton dari PT. Jembatan Baru. Beras ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Dirut Jembatan Baru Kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di ruang Kerja Bupati, Jumat (17/06).

Bantuan dari PT. Jembatan Baru ini akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan akan menyasar desa-desa.

Bupati Fauzan Khalid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirut PT.JEMBATAN BARU yang telah turut andil dalam pemberian bantuan terkait penanganan Covid-19 di Lombok Barat.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak dengan Covid-19,” harap bupati.

Sementara itu, Dirut PT. JEMBATAN BARU Hadi Sutrisno mengatakan di masa Pandemi ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. “Ini bentuk kontribusi kami dari PT. Jembatan Baru dengan memberikan bantuan berupa beras seadanya yang kami serahkan langsung ke Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Ia juga menuturkan dan berharap agar dengan diberikannya bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga yang terdampak Covid-19.

“Sekali lagi, semoga saja ini bermanfaat, ” ucapnya singkat.

Giri Menang, 16 Juli 2020-Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan program padat karya tunai (PKT) yang dianggarkan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang berkolaborasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) bersama kelompok masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah kumuh, perbaikan sanitasi lingkungan, saluran irigasi, pembuatan jalan paving blok, saluran pembuangan limbah dan lainnya mulai dilaksanakan di Lombok Barat.

Menandai program KOTAKU yang berorientasi pada penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat tersebut, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengawalinya dengan peletakan batu pertama program Kotaku di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi , Kamis (16/7). Program serupa juga dilaksanakan di tiga desa lainnya yang mendapatkan bantuan program KOTAKU ini yaitu DesaPerampuan, Desa Jagaraga Indah dan Desa Kediri. Masing-masing desa dari program ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 miliar sehingga total dana keseluruhan bagi 4 desa lokasi program ini sebesar Rp 4 miliar.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Bappeda Rusditah, Kepala Dinas PU-TR Lombok Barat Made Arthadana dan Camat Labuapi L. Moh. Hakam memberi apresiasi atas terlaksananya program KOTAKU di Lombok Barat yang diinisiasi oleh Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR. Bagi Bupati program ini diharapkan akan mampu mendorong dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam membangun desanya agar terbebas dari desa yang kumuh, tidak rapi bahkan kurang bersih.

Menurut orang nomor satu di Gumi Patut Patuh Patju ini, program KOTAKU setidaknya memiliki dampak ganda bagi masyarakat secara langsung. Dampak ganda dimaksud bupati yakni bagaimana masyarakat bisa memiliki ketersediaan infrastruktur desa yang memenuhi standar kelayakan baik itu jalan desa, ketersediaan air minum, serts kebersihan perumahan di desa. Selain itu, karena program ini dilaksanakan dengan pola padat karya, masyarakat diharapkan terlibat untuk bisa langsung mengerjakan sarana dan prasarana program ini dan bisa mendapatkan upah dari hasil kerjanya.

“Apalagi dampak Covid-19 ini, setidaknya padat karya ini bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat,” tukasnya.

Bupati juga menilai program KOTAKU ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah desa untuk bisa diprogramkan melalui DD ataupun ADD dengan basis yang sama dengan program KOTAKU. Dengan begitu, masyarakat bisa mengambil manfaat lebih dari program semacam ini. Tidak saja masyarakat bisa terpenuhi akan ketersediaan infrastruktur dasar di desanya, namun juga masyarakat bisa terbantu ekonominya.

Bupati juga mengingatkan, agar sarana dan prasarana yang dibangun ini menjadi milik masyarakat untuk tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bupati perlu mengingatkan hal ini, karena membangun merupakan pekerjaan gampang, namun pemeliharaan menjadi hal sulit dijadikan kebiasaan masyarakat. Karena itu bupati meminta masyarakat memeliharanya dengan baik.

Namun yang jelas secara umum, Bupati Fauzan Khalid mengaku program ini sangat baik bagi upaya bersama untuk merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Rumah kumuh, infrastruktur desa yang tidak layak akan berdampak pada kesehatan dan perilaku masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan. Semua itu erat kaitannya dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang saat ini masih terjadi.

“Sesungguhnya jika masyarakat berperilaku bersih dan sehat, menata lingkungan perumahannya dengan baik ataupun rajin cuci tangan, merupakan cikal-bakal terhindar dari penularan Covid-19,” ujarnya. Ditambahkan, hasil penelitian para ahli menyebutkan saat ini penyebaran Covid-19 melalui udara. Para ahli menyarankan agar kita rajin-rajin berkumur. “Ajaran agama kita sudah lama diterapkan seperti ini sebelum melakukan sholat melalui wudu’. Artinya kita diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Agama telah memberikan pedoman seperti itu untuk kita jalankan dengan baik,” kata bupati,

Bupati juga menyinggung lomba “Kampung Sehat” yang diinisiasi Polda NTB dibackup Korem 162/WB. Kampung sehat oleh masyarakat hendaknya dimaknai untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal seperti gotong royong. Masyarakat diharapkan dalam membangun kesehatan di desanya hendaknya dilakukan secara gotong-royong.

“Dalam kampung sehat itu ada aspek positif yang ada di dalamnya. Di antaranya aspek kesehatan, aspek sosial ekonomi, hubungan sosial kemasyarakatan, terciptanya kamtibmas dan dari sisi kelembagaan masyarakat akan semakin kuat,” tegas bupati.

Kadis PUTR Lombok Barat Ir Made Arthadana terpisah mengungkapkan, program KOTAKU saat ini juga memberikan pendampingan kepada dua desa khususnya di Kecamatan Labuapi yakni Desa Kuranji Dalang dan Desa Karang Bongkot.

Menurut Made, sapaan akrab Kadis PUTR ini, dari 122 desa dan kelurahan di Lombok Barat tercatat sebanyak 17 desa yang dikategorikan kawasan kumuh dengan luas 230 ha. Harapannya dengan program KOTAKU saat ini bisa mengurangi penyandang kawasan kumuh di sejumlah desa di Lombok Barat.

Program KOTAKU ini yang dilakukan secara padat karya juga bisa dijadikan referensi bagi penuntasan kawasan kumuh di desa-desa lainnya di Lombok Barat.

“Penanganan rumah kumuh, sanitasi, ketersediaan air bersih, penataan irigasi desa dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat menjadi PR Pemkab Lombok Barat untuk secara bertahap dituntaskan. Terlebih upaya pencegahan Covid-19 ini haruslah didukung oleh masyarakat yang harus tetap hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

Pemeliharaan infrastrukur berbasis masyarakat seperti tersebut di atas, kata Made, hendaknya dipelihara dengan baik. Ke depannya bisa dijadikan sebagai aset desa dengan konsekwensi, masyarakat hendaknya memeliharanya dengan baik. Sehingga bisa berkelanjutan dan bisa ditulari oleh desa-desa lainnya sebagai pilot projek yang memberi dampak positif bagi tatanan kehidupan masyarakat yang bersih, sehat dan asri.

Giri Menang, 15 Juli 2020– Di hari pertama Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas CoST (Construction Sector Transparancy) tahun 2020 dengan Multi Stakeholder Grup (MSG) dengan Pemerintahan yang sebelumnya dilakukan melibatkan masyarakat bertempat di Ruang Rinjani Hotel Jayakarta, Senin (15/7).

CoST (Construction Sector Transparancy) adalah inisiatif global terkemuka yang berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

“Dari penjelasan sebelumnya CoST bekerja dengan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan keterbukaan, validasi, dan interpretasi data dari proyek infrastruktur,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat Dr H. Baehaqi saat membuka acara belum lama ini.

Selain itu, CoST bekerja secara global dengan anggota yang mencakup empat benua. Selain bekerja dengan anggota CoST di tingkat nasional, CoST bekerja secara internasional dengan organisasi anti-korupsi utama untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan global tentang transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

Adapun tujuan utama dari kegiatan pelatihan adalah memperkenalkan transparansi pembangunan infrastruktur kepada semua anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, meningkatkan kapasitas atau kemampuan anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dan mendukung keterbukaan dan transparansi informasi data.

Di hari pertama pelatihan bersama stakeholder pemerintah pelatihan membahas terkait Multi Stakeholder Grup (MSG) dalam meningkatkan kemampuan FLLAJ ke depannya dalam melibatkan stekholder lainnya.

Mrs. Clara, Manajer Cost untuk Asia melalui daring (Video Conference ) dari Singapura mengatakan MSG sangat penting dilibatkan untuk perencanaan awal. Menyatukan pemikiran reformasi dan membangun kepercayaan satu dengan lainnya. “Jadi keuntungan MSG sebagai wadah koordinasi. Jika ada kepentingan dapat diwakili melalui MSG.Termasuk disabilitas bisa mendapatkan haknya melalui itu, “jelas Clara.

Ia pun memberikan contoh di beberapa negara yang sudah sukses dalam melibatkan masyarakat. Thailand, misalnya, yang besar membuat forum kecil untuk menangani keluhan. Yang paling penting itu, sebut Clara, ikut sertakan masyarakat dari awal perencanaan. “Lebih baik libatkan masyarakat di forum dan jika ada keluhan masyarakat cepat tertangani,”ujarnya.

Begitu juga disarankan kepada FLLAJ Lombok Barat bersama pemerintah untuk membuat sistem yang makin melibatkan masyarakat seperti organisasi dan lainnya.

Karena menjadi bagian MSG tidak harus masuk menjadi anggotanya namun bagaimana mengajak masyarakat menjadi bagian dari MSG itu sendiri.

Begitu pun dalam menyajikan data analis oleh CoST itu sendiri dapat menyampaikann program pekerjaan kontraktor termasuk pemenang tender.

Lewat data tersebut dapat melihat melalui portal yang sudah ada baik jumlah kontrak maupun penawarannya.

Setiap penyajian data harus transparansi, ujar Clara. Karena, menurut Manajer CoST Asia itu, dengan data yang mudah disajikan dapat memudahkan orang lain untuk lebih efisien biaya dan jumlah.

Dari penjelasan Clara sebelumnya juga menyebutkan CoST ini supaya meningkatkan indeks keterbukaan data di Lombok Barat secara keseluruhan. CoST sendiri terkait infrastruktur secara umum. “Jadi semua project yang bersifat tender bisa dipresentasikan dengan menemukan standar CoST sendiri yaitu IDS (Infrastructure Data Standard),”pungkasnya.

Satia Sari Dewi, ketua Sekretariat FLLAJ Lombok Barat juga menyebutkan pada dasarnya FLLAJ Lombok Barat sudah memenuhi MSG dibanding dengan negara lain seperti Timur Leste yang baru masuk CoST belum memiliki MSG. “Kita lebih maju dan semua CoST sudah diaplikasikan dengan MSG. Termasuk data sudah disampaikan di Web FLLAJ Lobar mulai PPK sampai jumlah anggarananya termasuk 40 mata data program Prim. Dan data itu bisa diakses oleh siapapun,” ujar Dewi.

Selain itu, dalam pengisian di FLLAJ sudah berkomitment diisi 50 persen pemerintahn dan 50 persen masyarakat dan ke depan akan terus melakukan perbaikan termasuk melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah yang menjadi masalah pada saluran irigasi.

Kasubag Progran Dishub Lobar itu juga menyebutkan untuk sementara jumlah anggota FLLAJ Lobar sebanyak 40 orang.

Giri Menang, 15 Juli 2020. H. Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat (Lobar) mengambil sumpah 206 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lobar. Pengambilaman sumpah dilakukan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Dalam kesempatan itu, Bupati Fauzan menyampaikan bahwa 206 PNS ini telah melakukan penyaringan berkali-kali dan melewati tahapan yang panjang, mulai dari proses penerimaan CPNS, kemudian pengambilan sumpah sebagai tahapan akhir.

“Jadi yang 206 orang ini adalah saripatinya dan ini dari puluhan ribu calon CPNS. Dari sini kita sudah bisa mengatakan Saudara adalah orang-orang yang terpilih, terpilih oleh nasib, terpilih karena usaha saudara yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, karena itu jangan sia-siakan takdir ini,” tegas Fuzan di hadapan 206 PNS ini, Rabu (15/7).

Selain itu, Fauzan juga berharap agar para PNS ini berkerja dengan baik sesuai tugas dan fungsi, kemudian semangat tidak kendur setelah berada pada titik nyaman sebagai PNS. Fauzan menginginkan agar semangat dan usaha-usaha saat sebelum manjadi PNS selalu dibawa dan diterapkan setelah menjadi PNS.

“Kita biasanya kalau sudah lama menikmati titik nyaman, lama-lama berhenti kita anggap itu sebagai suatu kelebihan dan sebagai suatu nikmat, sehingga semangatnya hilang,“ seru Fauzan.

“Jangan sia-siakan usaha Saudara untuk menjadi CPNS ini. Apa yang Saudara dapatkan sekarang ini didahului oleh sebab-sebab atau bahasa sederhananya tidak ada akibat yang mengingkari sebab. Saudara menjadi PNS karena sudah menjalani sebab-sebab. Saudara ingin menjadi pejabat lakukan sebab-sebab itu, berdedikasi, pengabdian dan lain-lain,” lanjut Fauzan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKD-PSDM) Pemkab Lobar Suparlan, S

Sos saat menyampaikan laporan kegiatan menjabarkan perekrutan formasi dari 206 PNS ini. PNS baru ini, kata Suparlan, terdiri dari perekrutan PNS dari pengadaan CPNS umum tahun 2018 sebanyak 180 orang, PNS dari formasi Khusus eks tenaga honorer K-2 sebanyak 20 orang, PNS formasi PTT dari Kementerian Kesehatan sebanyak 4 orang dan PNS dari IPDN angkatan 25 sebanyak 2 orang.

“Berdasarkan jenis tugas PNS ini dari tenaga guru sebanyak 130 orang, dari tenaga kesehatan sebanyak 43 orang, tenaga teknis lainnya sebanyak 31 orang dan dari IPDN 2 orang,” jelas Suparlan.

Suparlan juga mengatakan semestinya pengambilan sumpah janji PNS ini akan dilaksanakan pada bulan April, namun karena adanya pandemi Covid-19, maka akhirnya pengambilan sumpah bisa dilaksanakan bulan ini.

Giri Menang, Senin 13 Juli 2020. Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid meminta, pembinaan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayahnya terus ditingkatkan. Karena dia beralasan, sejak sebelum gempa dan covid-19, pihaknya sudah konsen untuk memperhatikan IKM dan UKM.

Bahkan bupati dengan tegas berkomitmen, karena sudah menempatkan pariwisata sebagai core industri yang ada, maka diharapkan, 60-70 persen kebutuhan dari industri pariwisata, bisa diatasi oleh UKM dan produk lokal lainnya.

“Alhamdulillah ini kami sudah memulai dan memang sejak gempa. Menyusul sekarang Covid-19, cita-cita ini sedikit terhambat,” papar bupati melalui pertemuan yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Jayengrana, Senin (13/7), dengan tema Government Rountable Series: Covid-19, New, Next, Post “NTB, Akselerasi Pemulihan Ekonomi”.

Pertemuan yang difasilitasi Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah ini, membahas seputar Akselerasi Pemulihan Ekonomi di NTB. Selain menghadirkan peserta vidcon dari pusat, peserta lainnya adalah, Wali Kota Mataram (H.Akhyar Abduh), Bupati Lombok Utara (H.Najmul Akhyar), Bupati Sumbawa Barat (H.W.Musyafrin), dan Kepala BI Perwakilan NTB. Mereka mewakili daerah masing masing dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Bupati Fauzan saat diberikan kesempatan memaparkan di antaranya kebutuhan telur, daging, sayur mayur, dan kebutuhan lain yang ada di hotel, merupakan hasil dari produk lokal, termasuk sandal dan kebutuhan lain di Hotel.

Tahun ini lanjutnya, sebenarnya sudah bergerak ke komuditas sayur. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Namun bupati lebih berharap, IKM dan UKM ini bisa maju, harus diawali dari pemerintah daerah.

“Ini sudah kita jalankan. Kalau ada tamu, jangan harap ada sajian dan menu di luar hasil produk Kabupaten Lombok Barat, karena kita seperti mewajibkan itu,” kata bupati didampingi Sekda, Dr H.Baehaqi, Asisten I H. Agus Gunawan, Asisten III H. Mahyudin, Kepala BAPPEDA Rusditah dan Kepala BPKAD H.Fauzan Husniadi.

Hal lain yang disinggung bupati adalah produksi garam. Petani garam di Sekotong misalnya. Mereka tidak lagi teriak karena penjualan hasil produksi garam jalan di tempat. Hasil produksi garam sudah bisa dibeli oleh PDAM. Selain itu seluruh ASN di Lombok Barat menggunakan hasil produk garam khusus Lombok Barat.

“PDAM mengambil rata-rata lima belas ton garam dari petani garam Lombok Barat. Ini yang terus kita bina, namun kondisi fiskal kita pasca gempa, dan covid, cita-cita ini agak sedikit terhambat,” sesal bupati seraya ingin, hasil pertanian, perkebunan, peternakan agar ada nilai tambah yang didapat oleh petani.

Giri Menang, 14 Juli 2020-Refocusing dan realokasi anggaran pada APBD Lombok Barat harus dilakukan bagi upaya Pemda Lombok Barat dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung. Pemda Lombok Barat mengambil kebijakan ini tidak sembarangan. Namun atas perintah yang ada pada Peraturan Mendagri 20 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17 tahun 2020 terkait pandemic Covid-19 yakni dengan mengurangi belanja barang dan jasa sebesar 50 persen melalui realokasi dan refocusing senilai Rp 27 Miliar dari realokasi anggaran senilai Rp 46 miliar lebih.

“Dari realokasi anggaran itu kita gunakan untuk dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan oparasional penanganan Covid. Sementara refocusing anggaran senilai Rp 27 miliar itu diarahkan untuk biaya operasional penanganan kesehatan seperti penyediaan ifrastruktur kesehatan untuk menampung pasien di Rumah Sakit (RS). Bahkan kita siapkan juga Sanggar Mutu sebagai Rumah Sakit Darurat untuk menampung pasien reaktif Covid-19 di Lombok Barat. Soal tenaga kesehatan (Nakes) nantinya disiapkan Dinas Kesehatan (Dikes) dan manajemennya berada di RSUD Tripat,” kata Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, MM, M.Pd seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat, Selasa (14/7).

Sekda Lombok Barat juga menyingung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat cukup terdampak akibat Covid-19 ini. Disadari, sejak merebaknya Covid-19 ini sumber PAD Lombok Barat menjadi berkurang. Harapan besar dari sektor pariwisata sebagai lokomotif dan basis pergerakan ekonomi Lombok Barat menjadi melambat. Hal ini lebih disebabkan karena simpul-simpul ekonomi masyarakat yang tergerak dari sektor pariwisata menjadi terhambat karena tingkat okupansi hotel dan restauran di Lombok Barat menjadi rendah bahkan tidak ada sama sekali karena wisatawan sepi.

“Karena itu PAD kita menjadi melorot. Dampak Covid-19 ini sangat terasa. Sektor pariwisata yang tidak bergerak berdampak pada pertumbuhan basis-basis ekonomi masyarakat lainnya seperti tidak terakomodirnya hasil-hasil dari sektor manufacture lainnya seperti hasil produk UMKM masyarakat yang selama ini sebagian besar terserap di sektor pariwisata. Namun demikian kita harus tetap optimis dengan bekerja keras sambil mencari peluang-peluang PAD yang lain sembari harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” ujar Baehaqi.

Alternatif lainnya dalam pemikiran Baehaqi guna mencari alternatif lainnya sebagai sumber PAD Lombok Barat yakni pihaknya sudah mulai memikirkan bagaimana memaksimalkan pelaksanaan sensus PBB melaui penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). “Kita harus bekerja lebih keras lagi dengan menggali sumber-sumber PAD alternatif agar kita bisa terus membangun Lombok Barat tercinta ini,” harap Baehaqi.