Giri Menang, Selasa 7 Juli 2020. Kendati Kantor BNN Lombok Barat belum terbentuk, namun BNN Pusat berencana akan melakukan pembinaan khususnya kepada masyarakat kawasan rawan narkoba di Lombok Barat.

Bentuk pembinaannya akan melibatkan Disperindag dan Deskranasda dengan memberikan pembinaan berupa komoditi pembuatan pangan berbasis pertanian dan perkebunan. Hal ini, merupakan kesimpulan akhir dari gelaran rapat sinergitas stakeholder pada kawasan rawan narkoba yang berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Jayengrane, Selasa (7/7). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama sabu. Karena jenis ini di NTB hampir mencapai 90 persen, dan tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi seluruh komponen terlibat untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Di NTB, ada 30 titik lokasi yang dinilai rawan terhadap narkoba. Jumlah ini termasuk di antaranya ada diwilayah Lombok Barat seperti, Senggigi, Sekotong Tengah, Mareje, Narmada, Batulayar, Pusuk Lestari, Bengkel, Jembatan Kembar. Semua titik ini akan dilakukan intervensi dengan melibatkan BNN bersama pemerintah daerah.

Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid mengatakan, rapat secara virtual ini dinilai sangat penting, terutama terkait dengan kebijakan dalam rangka menanggulangi penyebaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoda di wilayahnya.

“Saya kira semua sudah sepakat, narkoba adalah musuh dan bagian dari kejahatan yang sangat mendesak untuk ditanggulangi bersama,” sebut bupati yang didaulat sebagai narasumber dalam gelaran virtual ini.

Menurut bupati ada kata kunci yang harus dipegang dalam menanggulangi narkoba yaitu sinergi, kebersamaan dan semua harus berusaha mengintegrasikan kebijakan dalam menanggulangi penyebaran narkoba ini. Dia juga menyebut pihaknya di pemenrintah daerah secara koordinatif terus mengintensifkan komunikasi mengintegrasikan program bersama BNN, Polri dan bahkan dengan organisasi masyarakat.

“Secara organisasi di Dinas PMD membentuk sebuah tim yang bergerak dan mensosialisasikan bahaya narkoba dengan memanfaatkan desa-desa, termasuk menggandeng organisasi masyarakat, mendorong pemuda untuk peduli terhadap bahaya narkoba ini,” kaa bupati.

BNN Pusat juga akan memberikan pelatihan serta pengadaan bibit jahe merah. Hal ini disebutkan langsung oleh Inspektur Utama BNN Pusat, Brigjen Pol Drs. Eko Daniyanto melalui sambungan video telekonfrence (Vidcom) hari ini juga. Pihaknya juga akan melibatkan PT Bintang Toejoeh untuk memfasilitasi.

Ada tiga pemateri yang memaparkan materinya. Mereka adalah, H.Fauzan Khalid (Bupati Lombok Barat), Sahnan Fahlefi (Kelompok Ahli BNN) dan Drs. Anjar Dewanto (Direktur Pemberdayaan dan Alernatif). Sedangkan peserta virtual diikuti oleh Ketua DPRD Lombok Barat, Kepala Desa Senggigi serta sejumlah masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkoba.

Giri Menang, 7 Juni 2020-Tingkat kehadiran dan apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat berdasarkan evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lombok Barat baik yang mengikuti apel pagi ataupun masuk kerja sebanyak 85 persen. 15 persen sisanya tidak mengikuti apel pagi atau tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugasnya sebagai ASN.

Sekretaris Daerah Lombk Barat Dr H Baehaqi, MM, M.Pd mengaku jika penerapan finger print sebagai absensi elektronik ASN di Lombok Barat belum bisa dilakukan. Sehingga, ketidakadilan dalam perolehan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di Lombok Barat mungkin saja terjadi.

Ketidakadilan dimaksud Sekda yakni penerima TPP ASN berjumlah sama dengan ASN yang diketahui rajin dan malas dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara.

“Meski demikian kami memahami pengadaan finger print ini belum bisa dilakukan, karena alasan masih merebaknya Covid-19. Namun demikian kami selaku pembina kepegawaian akan terus melakukan berbagai upaya pembinaan kepada para ASN, agar tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan tugas akan semakin membaik,” kata Sekda Lombok Barat dalam arahannya pada apel pagi, Selasa (7/6) di depan Loby Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Gerung.

Mantan Kepala Dikbud Lombok Barat ini mengilustrasikan, jika tingkat ketidakhadiran ASN Lombok Barat yang tidak mengikuti apel pagi ataupun tidak masuk kerja sebanyak 15 persen, maka akan terakumulasi sebanyak Rp 1,3 Milyar sebulan APBD Lombok Barat keluar bagi peruntukan TPP ASN yang tidak disiplin dimaksud. Jika dihitung dalam setahun, maka rata-rata keuangan daerah akan terkuras senilai Rp 15,6 milyar. Angka Rp15,6 miliar jika diefektifkan penggunaannya akan bisa membangun 10 kilometer jalan di Lombok Barat.

“Jadi akan sangat tidak efektif uang daerah sebanyak itu dikeluarkan untuk pemberian TPP ASN yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Sementara di satu sisi ASN harus bertanggung jawab akan jalannya pemerintahan yang melayani masyarakat. Hal ini mengingat ASN merupakan orang-orang pilihan, teruji dan terukur dalam bekerja membangun dan melayani masyarakat,” ujar Sekda menekankan.

Dalam kesempatan apel yang dihadiri para Asisten, staf ahli Setda Lombok Barat, Kepala Dinas Kominfo, karyawan-karyawati ASN dan tenaga kontrak baik di Sekretariat Daerah ataupun di lingkup Diskominfo Statistik Lombok Barat, Sekda Lombok Barat memberikan sejumlah tips untuk menjadi orang sukses.

Tips dimaksud yakni seorang ASN khususnya haruslah tetap memiliki jiwa positif thinking dengan berupaya selalu berprasangka baik dan positif kepada orang lain baik teman sekerja ataupun kepada pimpinan.

“Pimpinan mengajak kita untuk disiplin harus kita sikapi sebagai sebuah ajakan positif dan tidak menyikapinya dengan pikiran yang tidak-tidak. Kalau kita sudah berpikir positif tentu berimplikasi pada pikiran menjadi sehat dan perasaan menjadi sejuk dan indah. Saya contohkan orang yang stroke itu bukan karena makanan tapi karena pikiran yang kacau, berantakan dan tidak kuat dan sabar meghadapi persoalan,” tukas pria pengasuh Ponpes Yusuf Abdusstar Kediri ini.

Baehaqi menambahkan sukses itu juga disebabkan seseorang memliki positif feeling, selalu berperasaan positif baik kepada orang lain atau terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Selain itu seorang ASN harus terpatri dalam jiwanya goal setting untuk bisa meraih yang lebih baik ke depannya baik dalam posisi ataupun hasil pekerjaan dengan kualitas yang semakin baik pula.

“Untuk meraih semua itu kata kuncinya seorang ASN haruslah memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi, disiplin dalam melaksanakan tugas, memiliki target kerja yang harus dituntaskan, amanah dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian jika semua itu sudah dijalankan dengan sepenuh hati akan memunculkan empati dan pimpinan akan memberikan pengharagaan atas hasil kerja yang sudah dilaksanakan dengan baik dan akan mempermudah seorang pimpinan untuk memberikan amanah ataupun kepercayaan menduduki posisi yang lebih meningkat. Jadi tidak dilakukan dengan loby sana-sini, namun setelah bekerja tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan ini tentu sangat memperihatinkan,” tutup Sekda.

Sumber : Humas Lobar

Giri Menang, 7 Juli 2020. Setelah sebelumnya mengambil kebijakan menutup sementara tempat-tempat wisata karena Covid-19, Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata memberlakukan pelonggaran kegiatan usaha wisata. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, H. Saepul Akhkam ketika memberikan pemaparan pada Rapat Pimpinan II (Rapim II) yang dihadiri Bupati H Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj Sumiatun, Sekretaris Daerah H Baehaqi dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lobar bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Senin (6/6).

Dipaparkan Akhkam, langkah pelonggaran diambil setelah melakukan dialog dan adanya kebijakan dari pimpinan dan Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pelonggaran. Tidak hanya itu pihaknya juga telah beberapa kali melakukan video conference mempertemukan para pemangku kepentingan pariwisata.

“Terkait kondisi pasca Covid-19 kami mengambil kebijakan untuk menutup sementara wisata, setelah kami berdialog banyak hal dan kemudian ada kebijakan dari pimpinan dan Satgas Covid-19 untuk mulai melakukan pelonggaran,” papar Akhkam.

Dikatakan, Dispar Lobar telah melakukan brainstorming dengan semua pihak wisata mengingat posisi Lobar yang berada pada level cukup mengkhawatirkan tentang penyebaran Covid-19, tetapi berdasarkan survie CSI NTB ini termasuk reletif baik di dalam penanganan Covid-19.

Kata kadis yang juga Plt Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar ini, ada tujuh area protokol kesehatan yang telah disosialisasikan yaitu usaha akomodasi berupa hotel, usaha makan minum, usaha daya tarik wisata, desa wisata, usaha kolam renang, serta aktivitas laut dan Pantai (diving dan snorkling).

Tujuh area pelaksanaan protokol kesehatan ini, paparnya, harus dibuktikan apakah benar-benar diterapkan atau tidak. Pelaksanannya, sambungnya, harus disupervisi.

“Lalu kami kemudian mempelajari apa yang dilakukan oleh kabupaten/kota lain, kami bedah lagi terkait protocol kesehatan. Contoh, apakah kolam renang tersebut bisa digunakan atau tidak dan akhirnya kami membuat tolak ukur dari supervisi misalnya sebuah hotel yang memiliki kolam renang maka dia harus melakukan sirkulasi air yang lebih ketat melakukan kaporitisasi,” jelas Akhkam.

Hal lain disampaikan Akhkam yaitu jasa kepariwisataan terbanyak ada di Kec. Batulayar. Yaitu sekitar 541 (65%) ada di kecamatan ini. Oleh karena ini, sambung Akhkam, jasa kepariwisataan ini akan menjadi konsentrasi perhatian ke depan termasuk para karyawan yang terdampak.

“Setelah kami melakukan pendataan terhadap pelaku pariwisata di Lombok Barat setidaknya paling sedikit 5 Ribu orang terdampak langsung berupa pengurangan dari sekian persen hak-hak mereka ketika bekerja,” paparnya.

Giri Menang. 6 Juni 2020. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Barat, menjalin kerjasama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku pengelola Alfamart. Kerjasama yang dilakukan yaitu dalam hal pemasaran produk usaha kecil dan menengah (UKM) yakni kopi.

Kerjasama tersebut diawali dengan melakukan penandatanganan kerjasama yang disaksikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB H. Faurani serta Ketua Deskranasda Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid. Kegiatan ini bertempat di BTN Perumahan Pemda di Dasan Geres (6/7).

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pada kesempatan itu mengatakan ada dua jenis produk yaitu produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah). “Jika kedua usaha ini diberdayakan maka akan sangat baik,” katanya.

Selanjutnya, Fauzan menyebut ekonomi kecil menengah banyak di dinas pertanian, termasuk yang paling banyak uang beredar waktu pasca panen. Namun, menurut Fauzan, kebanyakan petani selesai panen hasil panennya dijual, padahal bila diolah harganya akan lebih mahal.

“Kopi, misalnya, jika harga waktu panen sekitar Rp 20 ribu setelah diolah nilainya akan lebih banyak dua kali lipat,” jelasnya.

Selain kopi, sebut bupati, ada juga singkong, sayur dan ikan yang jika diolah maka akan lebih bernilai ekonomi.

Oleh karena itu, sambungnya, peran Kadin sangat diharapkan hadir untuk membantu pemerintah termasuk petani dalam olahan pasca panen.

“Mari kita sama sama bergerak dan covid segera berlalu, potensi Lombok Barat banyak. Ini trobosan bagus, “ujarnya.

Kepada Alfamart, Fauzan berharap, setelah kerjasama dilakukan, produk kopi Lombok Barat tidak hanya dijual di Alfamart yg ada di Lombok Barat, tapi juga di tempat lain. Karna dia yakin kopi milik Lombok Barat lebih baik termasuk pruduk lainnya.

“Kita tidak mau keistimewaan tapi beri kesempatan untuk bersaing,” ujarnya.

Ketua Dekranasda Lombok Hj. Fauzan Khalid juga berharap demikian. UKM Lombok Barat ke depan semakin baik dan berkembang dan tentu dengan kerjasama Disperindag dan Alfamart mampu mambangkitkan ekonomi masyarakat Lombok Barat semakin maju termasuk mengurangi pengangguran.

“Kerjasama Kadin Lombok Barat ini pertama dilakukan semoga ke depan lebih baik. Semakin banyak menyerap tenaga kerja maka pengangguran di Lombok Barat akan berkurang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Provinsi NTB H. Faurani yang ikut menyaksikan penandatanganan atas kerjasama tersebut mengatakan dari sebelumnya berkomitmen membantu siapa saja termasuk Pemerintah Daerah dan para UKM. Faurani menyebut Kadin tidak hanya mengurus jasa konstruksi namun sangat luas bisa mengurus perdagangan pariwisata dan lainnya.

“Saya angat mengapresiasi apa yang dilakukan Kadin Lombok Barat. Memang dari sebelumnya saya tekankan untuk membantu siapa saja. Saya belum banyak berbuat karena baru saja menjadi Ketua Kadin Provinsi,” katanya.

Meskipun demikian potensi Lombok Barat akan terus diamatinya terlebih investor sudah ada melirik beberapa titik potensi di Lombok Barat. Namun Karena Covid-19 maka ia belum siap mendatangkan.

“Saya yakin usai Covid-19 ini peluang terbuka akan lebih baik. Untuk itu saya minta masukan Pemerintah Daerah dan masyarakat karena ini juga untuk kebaikan daerah dan para UKM,”cetus Faurani.

Giri Menang, 6 Juli 2020. Pemerintah Kab. Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar rapat pimpinan (rapim) rutin tiap bulan yang diberi nama Rapim II, berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (6/7).

Kegiatan yang dipimpin Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, didampingi Wakil Bupati Hj Sumaitun, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Dr.H.Baehaqi, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Kab. Lobar dilakukan untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depannya.

Ada beberapa pokok bahasan dalam Rapim II kali ini di antaranya penandatangan MoU Bupati Lombok Barat dengan Rektor Universitas Mataram tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kominfotik Kab. Lombok Barat dengan Fakultas Teknik Universitas Mataram tentang Sisitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Smart City dan Sumber Daya Kabupaten Lombok Barat; Expose Upaya memperkuat Koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif dari Pandangan Sekretaris DPRD Kab. Lombok Barat (Sekwan); Expose Tingkat Kehadiran ASN Sampai Tanggal 2 Juli 2020 (Kepala BKD & PSDM); Expose Penetapan Protokol Pelaksanaan Pariwisata Menuju Masyarakat Produktif dan Rencana Penataan Kawasan Senggigi (Kadis Pariwisata), Expose Rancangan APBD-P 2020 (Kepala Bappeda), serta Expose Capaian PAD sampai dengan Akhir Triwulan II (Kepala Bapenda).

Bupati Fauzan Khalid dalam arahannya memberikan tanggapan dan masukan dari ekpose masing-masing OPD. Bupati berharap agar apa yang menjadi catatan-catatan dari masing-masing ekspose bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Sebagai contoh, terkait MoU dengan Unram, bupati meminta untuk segera diproses.

“Terkait MoU antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kominfo (Kominfotik, red) dengan Unram, saya berharap MoU ini tidak hanya di tingkat kertas saja akan tetapi harus ditindaklanjuti oleh Diskominfo untuk aktif berkoordinasi dengan pihak Unram. Hal ini dikarenakan informasi dan tehnologi ini sangatlah penting,” pesan Fauzan.

Terhadap koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif, Fauzan berharap agar semakin baik. Dia menegaskan apa yang menjadi fungsi utama dari sekretaris dewan yaitu sebagai fasilitator antara eksekutif dan kegislatif.

“Sekwan sebenarnya memilki fungsi memfasilitasi semua kegiatan Dewan tetapi juga menjadi bagian dari eksekutif yang ditugaskan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda untuk menfasilitasi semua kegiatan yang ada di DPRD terkait fungsi danTugas DPRD yakni Fungsi anggaran, Legislasi dan Fungsi pengawasan,” ujar bupati.

Dalam kesempatan itu, mendukung apa yang disampaikan oleh Sekda Baehaqi, bupati juga berpesan agar disiplin ASN melalui absensi dan apel pagi agar diperhatikan.

“ Untuk kepala OPD silahkan beri sanksi terhadap bawahannya agar bisa dilakukan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Fauzan. Demikian juga terkait dengan protokol kesehatan, karena Lombok Barat dan Kota Mataram mendapatkan atensi dari Provinsi NTB, maka ASN juga diharapkannya memberi contoh dalam hal penerapan protokol kesehatan.

Sekda Baehaqi memberikan kesimpulan Rapim II di anataranyta penekanan agar Sekertaris Dewan meningkatkan harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal kehadiran apel pagi ASN, dijelaskan Baehaqi, dengan mengambil sampel 5 hari, yang tidak hadir rata-rata 15 persen atau kehadirannya 85 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kehadiran dan disiplin ASN.