PERERAT SILATURRAHMI, DANLANAL MATARAM KUNJUNGI BUPATI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Senin 22 Juni 2020 – Untuk mempererat jalinan silaturrahmi sebagai pejabat baru di wilayah kerja Kabupaten Lombok Barat, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Mataram Kolonel Suratun yang baru dua minggu aktif di Mataram, mengunjungi Bupati Lombok Barat. Kunjungan ini diterima langsung Bupati H. Fauzan khalid di Ruang Kerja Bupati, Senin (22/20).
Danlanal Mataram didampingi staf khusus TNI Angkatan Laut menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk menjalin silaturahmi sebagai pejabat baru di wilayah kerja Lombok Barat.
“Selain itu juga untuk mendukung program pimpinan daerah tentu kami juga membantu masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut,” ujar Kol. Suratun.
Ditegaskannya, fungsi utama Angkatan Laut adalah pengamanan di perairan seperti Selat Lombok yang kerap terjadi kecelakan dan komplain dari kapal-kapal asing yang melewati perairan Selat Lombok. Misalnya, ada alat-alat nelayan yang tersangkut di kapal-kapal asing.
Sementara itu, Bupati Fauzan Khalid dalam penyambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Danlanal yang baru.
“Semoga silaturrahmi ini akan memberikan semangat, kekompakan, sinergi dan saling support antar program Pemkab Lombok Barat dengan Mako Lanal Mataram. Terima kasih sudah sempat berkunjung ke Kabupaten kami, Lombok Barat,” ujar Fauzan .
Bupati juga menyampaikan terkait perkembangan Covid-19 dan saat ini Kabupaten Lombok Barat masih dalam zona kuning artinya Lombok Barat masih dalam Transisi New Normal.

 

Rembuk Stunting, Intervensi Lombok Barat Bebas Stunting 2024

Giri Menang, Senin 22 Juni 2020. Di tengah hiruk pikuk urusan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) sibuk pula dengan urusan bidang kesehatan lainnya . Seperti gelaran vidcon (video conference) hari ini, Senin (22/6/20) dengan tema Rembuk Stunting. Pertemuan melalui media Zoom ini secara resmi dibuka Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lobar di Giri Menang-Gerung.
“Masalah stunting ini pekerjaan dari hulu yang harus segera dituntaskan. Demikian pula menyelesaikannya, diawali dari orang tua dan calon bayi, kemudian intervensi maksimal dilakukan pada seribu hari kehidupan pertama terhitung sejak bayi lair,” pesan bupati di hadapan Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Huda, Sekda Lobar H.Baehaqi, Inspektor Inspektorat H.Ilham, Kepala Bappeda Rusditah, Kadis Kesehatan drg.Ambarwati, Kadis PU-TR, I Made Arthadana, Kadis Kimpraswil, Lalu Winengan, OPD terkait serta belasan peserta vidcon.
Kata bupati, dari tahun ke tahun angka stunting di Lombok Barat terus menunjukkan angka penurunan. Pihaknya juga menyatakan, tahun 2024 Kabupaten Lobar harus bebas stunting. Terkait dengan itu, usaha keberhasilan terlihat dari angka. Namun mantan Ketua KPU NTB ini meminta keberhasilan itu bukan berarti harus memuaskan semua pihak. Dia merinci, tahun 2008, angka stunting hampir menyentuh angka 50 peren. Tahun 2014 angkanya mencapai 38 persen. Tahun 2016 menjadi 36 persen. Sejak 2016, daerah ini mulai serius melakukan intervensi sehingga sekarang berada pada angka 21 persen.
“Insya Allah sensus stunting kita laksanakan pada bulan Agustus 2020 mendatang, karena kita melaksanakan sensus setahun dua kali yaitu Februari dan Agustus,” papar bupati seraya berharap, angka stunting akan turun di saat secara bersamaan menghadapi wabah Covid-19.
Bupati juga membandingkan angka stunting nasional. Saat ini angkanya mencapai sekitar 29 persen. Angka Provinsi NTB masih berkutat pada angka sekitar 30 persen. Baik angka nasional maupun provinsi NTB, kabupaten Lobar secara rata rata angka marginnya cukup memuaskan. Namun lagi-lagi bupati meminta angka ini tidak boleh membuat semua harus puas. Namun harus tetap berusaha, bagaimana angka stunting ini terus menurun, sampai endingnya tembus pada angka nol persen.
“Atas kebershasilan ini, tahun 2018-2019, banyak sekali daerah-daerah yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Lombok Barat, bahkan lembaga kesehatan resmi dunia seperti WHO dan lembaga kesehatan tingkat regional dan ASEAN,” sebut buapti.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H.Baehaqi dalam arahannya menjelaskan, melihat trend penurunan angka stunting ini cukup menggembirakan. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi oleh Kepala Bappeda dan seluruh OPD terkait dengan program stunting. Program ini kata Baehaqi, merupakan program yang harus tuntas dari hulu. Artinya, lanjut Mantan Kepala Bappeda Lobar ini, kebijakan harus benar-benar menjadi perhatian.
“Harus ada kepastian dan Bappeda selaku perencana pembangunan, penyusun RKPD KUA PPAS dan yang akan menjadi substansi dari APBD,” pintanya.
Dalam gelaran telekonferen ini, ada dua narasumber yang memaparkan materinya terkait stunting. Mereka adalah Rusditah, S.Sos (Kepala Bappeda Lobar) dengan judul materi “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Barat”.
Pemateri kedua adalah drg.Ambaryati (Kepala Dikes Lobar), memaparkan “Data-data kondisi stunting di kabupaten Lombok Barat”.

 

60 Tahun Menunggu, Saribaye-Karang Bayan Lombok Barat Akan Punya Jambatan Penghubung

60 Tahun Menunggu, Saribaye-Karang Bayan Lombok Barat Akan Punya Jambatan Penghubung
Giri Menang, 22 Juni 2020. Kabar gembira tersebut terungkap saat doa bersama pembukaan jalan dan jembatan baru yang menghubungkan Desa Saribaye dan Desa Karang Bayan, Kec.Lingsar, bertempat di Aula Kantor Desa Saribaye, Sabtu, (20/6).
Kepala Desa Saribaye, Abdurrahman, dalam kata-kata penerimaannya menyampaikan rasa syukur atas akan dibukanya jalan dan jembatan sepanjang 800 meter dan lebar 6 meter yang menghubungkan dua desa tersebut yang secara ekonomi juga bisa berdampak pada dua desa lainnya yaitu Sigerongan dan Lingsar.
“Kami sangat bersyukur atas akan dibukanya jalan dan jembatan penghubung Desa Saribaye dan Karang Bayan setelah kami menunggu sekitar enam puluh tahun,” ujar Abdurrahman bersyukur. Masyarakat di desa-desa yang dimaksud, sebut kades, sangat gembira dengan akan dibukanya jalan dan jembatan tersebut.
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, mengatakan pembangunan jalan ini sangat penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kalau jalannya bagus bisa kita bayangkan bagaimana efek pertumbuhan dan pembangunannya secara ekonomi karena menghubungkan tiga desa, Saribaye-Karang Bayan-Sigerongan,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
“Perekoniman masyarakat akan langsung tumbuh, saya yakin itu, karena tiga desa ini memiliki hasil perkebunan dan pertanian,” tambahnya.
Dikatakan bupati, sesuai visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bahwa pembangunan haruslah yang memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemkab menghindari pembangunan fisik yang hanya terlihat ‘wah’ dari luar tapi tidak berdampak signifikan secara ekonomi.
“Saya menghindari pembangunan yang cuma bisa dilihat ‘wah’, yg membuat banyak orang kagum, saya sering mengabaikan itu,” ujar bupati. Disampaikan bupati, pilihannya untuk tidak membangun fisik yang tampak luar biasa dari luar memang secara moril tidak menguntungkan, tetapi baginya yang terpenting adalah bisa banyak memberi maslahat bagi masyarakat.
“Walaupun kadang-kadang secara moril sering merugikan tetapi lebih banyak manfaat yg bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
Selain jalan dan jembatan tersebut, bupati juga menyebut pembangunan jembatan lain yang juga telah dinanti puluhan tahun yaitu di Desa Penimbung.
“Ada juga pembangunan jembatan di Desa Penimbung yg ditunggu puluhan tahun yang menguhubungkan dua Keamatan, Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari dan Desa Gegerung Kecamatan Lingsar,” ujar pria yang low profile ini.
“Ini dibangun tahun ini juga, menghubungkan Penimbang-Bukit Tinggi (Kec. Gunungsari, red) dan Gegerung (Kec. Lingsar, red). Dulu kalau mau ke Lingsar muter-muter lama, tapi dengan jembatan jaraknya cuma dua kilo meter,” ujar suami Hj Khaeratun Fauzan Khalid ini.
Yang sangat disyukuri bupati adalah, jalan dan jembatan tersebut bisa tetap dibangun meski di tengah serangan Covid-19.
“Alhamdulillah bisa kita anggarkan di tengah keterbatasan anggaran Pemda Lombok Barat akibat Covid-19. Sebagai informasi APBD Lombok Barat ‘hilang’ (ditarik kembali pemerintah pusat, red) sekitar Rp 400 Milyar karena Covid-19 ini,” ujar bupati. “Jadi ini diistimewakan betul pembangunan jembatan dan jalan baru ini,” tegas bupati.
Ditambahkan bupati, semua program pembangunan di Lombok Barat di luar kesehatan dan pendidikan dihentikan, dana alokasi khusus (DAK) diambil pusat dan dana alokasi umum (DAU) diambil 10 persen. Namun, diakui bupati, kondisi ini juga dialami kabupaten/kota dan provinsi lain di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah pembangunan jalan baru Saribaye -Karang Bayan-Sigerongan tidak diambil dan tidak direalokasi ke Covid-19,” syukur bupati.
Acara doa bersama ini juga dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Barat di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU-TR), I Made Arthadana, Kepala Bappeda Rusditah, Kepala BKD-PSDM, Suparlan, Kadis Indag Sabidin, Camat dan Sekcam Lingsar, Jamaludin dan Marzuqi. Selain itu, ada juga anggota DPRD Provinsi NTB Kasdiono.
1 22 23 24 25 26 239