Surat Edaran Bupati Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Bupati Lombok Barat Resmikan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Giri Menang, 16 Maret 2020 – Sebanyak 36 titik pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di 10 kecamatan di Lombok Barat (Lobar) diresmikan Bupati Fauzan Khalid pagi tadi di Pondok Pesantren As-Sa’idiah Tempos Gerung, Senin, (16/2/2020).
SLBM ini sendiri meliputi pembangunan MCK, tanki septik, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik yang kombinasi MCK maupun IPAL Komunal dengan nilai total Rp 15,7 M dan menggunakan anggaran tahun 2019.
Disebutkan bupati, dalam sambutannya bahwa pembangunan SLBM ini adalah untuk mendukung program strategis nasional yang telah ditetapkan dengan skema “Gerakan 100-0-100”.
“Semua ini kita lakukan untuk memenuhi target “100-0-100”, 100 persen akses air bersih, 0 persen rumah kumuh dan 100 persen sanitasi,” terang bupati.
Bupati juga berharap sampai akhir masa jabatannya yaitu pada tahun 2024, target 100-0-100 ini bisa terpenuhi.
Untuk tahun 2020, pemerintah daerah (pemda) Lobar berencana akan membangun SLBM dengan nilai dua kali lipat dari tahun 2019.
“Insyaallah di tahun 2020 ini akan menjadi 2 kali lipat lebih, nilainya sekitar Rp 38 M di 60 titik lebih,” papar bupati di depan para camat dan kepala desa se-Lombok Barat yang hadir.
Di kesempatan yang sama bupati juga mensosialisasikan tema HUT Lobar yang ke-62 yakni “Ijo, Nol Dedoro”.
“’Ijo’ maksudnya adalah mengajak masyarakat secara personal peduli terhadap kebutuhan oksigen masyarakat kita, bahkan dunia, untuk itu saya mengajak semua masyarakat untuk secara personal mau menanam pohon di rumah masing-masing atau dimana saja,” jelas mantan ketua KPU NTB ini.
“Nol Dedoro” sendiri dijelaskan Fauzan berarti Zero Waste yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Sasak. Hal ini tentu erat kaitannya dengan sanitasi. Bupati berharap persoalan sampah ini bisa seperti SLBM, yakni dimulai dari masyarakat sehingga hasil positifnya juga bisa dinikmati masyarakat itu sendiri.
Tak dilewatkan pula oleh bupati untuk megimbau masyarakat tanggap dengan isu global yang sedang merebak saat ini yaitu isu virus corona (COVID-19).
“Kemarin pak gubernur sudah rapat di provinsi, bersamaan dengan kami di forkopimda di Lombok Barat dan pihak-pihak terkait juga rapat untuk menentukan kebijakan terkait dengan bagaimana mengatasi penyebaran virus corona ini,” turtunya.
Dengan kondisi seperti sekarang ini ia menganjurkan masyarakat untuk sementara membatasi berhubungan sosial terlebih dengan orang luar, menghindari keramaian dan menjaga kebersihan lingkungan.
Disebutkan bupati untuk mencegah potensi penularan visrus ini, pemda Lobar untuk sementara akan meliburkan sekolah selama 14 hari, dan bisa jadi diperpanjang jika kondisi belum normal, pemda juga meminta semua kantor pemerintah menyediakan hand sanitizer (cairan cuci tangan), ia juga menyebutkan akan menutup sementara akses masyarakat luar ke gili-gili di Sekotong.
Sumber : Humas Lobar
Bupati Lombok Barat Resmikan Sanitasi Lingkungan Berbasis MasyarakatGiri Menang, 16 Maret 2020 – Sebanyak 36 titik …
Dikirim oleh Humas Protokol Lombok Barat pada Senin, 16 Maret 2020
ANTISIPASI, PEMKAB LOMBOK BARAT SEGERA BUAT SATGAS CORONA
Giri Menang, 15 Maret 2020 – Pasca terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Virus Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus yang diselenggarakan di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Lombok Barat di Gerung, Ahad (15/3/2020).
Hadir pada Rakor tersebut Bupati beserta seluruh unsur pimpinan Forkopimda, Generale Manajer Pelindo Tiga, ASDP, Kantor Imigrasi, seluruh Kepala Puskesmas, Dirut RSUD, dan para camat.
Rapat tersebut tidak hanya untuk menindak lanjuti dengan persiapan penyusunan struktur gugus tugas, namun untuk mendengar masukan dan informasi terkait dengan penanggulangan virus mematikan yang lagi mengguncang dunia itu.
Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengungkapkan, Lombok Barat sendiri akan segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan virus corona (covid-19). Satgas tersebut bertugas untuk mengkoordinasi, mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan penularan virus corona di wilayah Lombok Barat.
“Walau pun di Lombok Barat belum ada yang terkena virus tersebut, namun antisipasi harus dilakukan dengan membuat satgas corona dan membuat call center,“ ungkapnya saat memberikan arahan.
Selain membuat Satgas Corona, Bupati Lombok Barat meminta seluruh Puskesmas dan Kepala Desa melakukan sosialisasi.
Pemkab Lombok Barat, ujar Bupati, juga mengarahkan agar seluruh hotel menyiapkan alat detektor suhu manusia dan hand sanitizer.
Terkait dengan pelabuhan, Bupati juga meminta agar pihak ASDP lebih ketat dalam mengecek suhu tubuh para penumpang.
“Nanti kita minta Dinas Kesehatan membantu personil,” terang Fauzan.
Selain pelabuhan, Fauzan juga menutup sementara akses pintu-pintu masuk ke gili-gili yang ada di Sekotong Lombok Barat untuk tamu-tamu dari luar yang menggunakan kapal atau yacht. Demikian pula halnya dengan pusat-pusat rekreasi seperti Taman Narmada agar ditutup sementara.
“Supaya kita bisa lebih preventif melalukan pencegahan penyebaran,” papar Fauzan.
Untuk masjid-masjid, pihaknya meminta semua masjid agar tidak menggunakan karpet, melakukan pembersihan, dan jamaah diminta membawa sajadah sendiri.
Menindak lanjuti perkembangan beberapa daerah untuk sektor pendidikan, Fauzan meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat meliburkan sekolah per hari Rabu tanggal 18 Maret, kecuali yang sedang melakukan ujian.
“Kita masih menunggu edaran resmi dari Pemerintah Provinsi. Kita akan tindak lanjuti. Kita minta semua perjalanan keluar daerah juga ditunda sampai waktu yang tidak kita tentukan. Untuk kegiatan perkantoran, kita masih tunggu seperti apa perkembangan berikutnya,” terang Fauzan.
Sumber : Humas Lombok Barat
Lestarikan Budaya, Desa Selat Gelar “Malean Sampi”
Giri Menang, 15 Maret 2020-Event budaya Malean Sampi (mengejar sapi, red) kembali digelar para petani peternak di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kab. Lombok Barat (15/3).
Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid mengaku meski di saat yang bersamaan dirinya akan menghadiri rapat terkait Covid-2019 di provinsu NTB, namun dirinya menyempatkan diri hadir di momen yang menjadi salah satu calender of event pariwisata di Lombok Barat.
Atas terselenggaranya kegiatan ini bupati memberi apresiasi atas inisiatif masyarakat Desa Selat yang menggelar kegiatan budaya ini secara mandiri sebagai sebuah inovasi desa yang harus tetap ditumbuhkembangkan bagi upaya memajukan pariwisata di Lombok Barat dengan tetap melestarikan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat petani peternak khususnya.
Bupati menjelaskan, sebelumya meminta Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk menginventarisir potensi-potensi pariwisata di masing-masing desa yang bisa dijadikan event menarik untuk bisa menarik minat wisatawan berkunjung ke Lombpk Barat.
“Dan sudah ada puluhan proposal dari desa desa di Lombok Barat yang sudah menyodorkan potensi potensi event di masing masing desanya yang bisa digelar, ” ujar Bupati.
Bupati juga mengungkapkan, tidak hanya sekedar daftar event dimaksud sudah didaftar, namun juga jauh lebih penting bagaimana event tersebut bisa dipublikasikan secara masif dan seluas-luasnya melalui berbagai media yang ada. Dengan demikian event event tersebut bisa lebih dikenal dari domestik hingga mancanegara.
Bupati juga salut terhadap masyarakat Selat yang tetap mempertahankan tradisi
“Manoang”, sebuah tradisi mengantarkan makanan ke sawah bagi keluarga yang bekerja di sawah. Tradisi ini harus dilestarikan karena merupakan peninggalan orangtua terdahulu.
“Tradisi ini harus tetap dipertahankan, mengingat di zaman modern saat ini tradisi ini sudah mulai menghilang, ” ungkap Fauzan.
Menyinggung tentang virus corona yang saat ini menjadi isu internasional, bupati meminta masyarakat untuk tidak menghadapinya secara berlebihan bahkan panik. Bupati mengingatkan agar kewaspadaan dini harus tetap dijaga. Caranya, masyarakat harus tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan masing-masing.
“Pemerintah dalam menghadapi wabah ini tidak tinggal diam, namun tetap bekerja keras memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan selalu menjaga kebersihan, ” ungkap bupati.
Kepala Desa Selat Sabudi melaporkan, Malean Sampi ini diikuti 47 pasang sapi sebagi peserta dari kecamatan Narmada dan Lingsar. Malean Sampi dijadikan sebagai wahana silaturrahmi antar petani peternak dan sebagai wujud syukur atas panen padi yang sudah dilakukan.
Sebelumnya dilakukan carnaval puluhan pasangan sapi yang turut serta pada even ini yang startnya dari Kantor Desa Selat dan finis di arena lomba.
Pada kesempatan tersebut hadir Camat Narmada dan anggota Muspika, anggota DPRD Lombok Barat Dapil Lingsar Narmada, bahkan terpantau lima orang wisatawan asal Eropa yang turut menyaksikan event ini.
Sumber : Humas Lobar
Lestarikan Budaya, Desa Selat Gelar "Malean Sampi"Giri Menang, 15 Maret 2020-Event budaya Malean Sampi (mengejar…
Dikirim oleh Humas Protokol Lombok Barat pada Minggu, 15 Maret 2020
Bupati Lombok Barat Terima LHP Dana Parpol dan Serahkan Laporan Keuangan 2019 ke BPK NTB
Giri Menang, Jum’at, 13 Maret 2020 – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTB atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik (Parpol) dari APBD Tahun 2019.
Di tempat yang sama, Bupati Fauzan juga menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 untuk diaudit oleh BPK Perwakilan NTB. Bersama Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah Bupati menerima dan menyerahkan LHP BPK Perwakilan NTB TA 2019 tersebut di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB di Mataram, Jum’at (13/3/2020).
Selain Bupati dan Ketua DPRD Lombok Barat, prosesi yang sama juga diberikan dan diserahkan kepada Pemrov dan DPRD NTB, Bupati dan Walikota serta Ketua DPD Kabupaten/Kota se NTB.
Ketua BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto, M.M menjelaskan, yang diperiksa dari laporan penggunaan dana bantuan Parpol dari APBD ada empat hal, yakni tepat rekening, tepat jumlah, tepat bukti dan tepat Penggunaan.
“Kepada Pemprov dan DPRD NTB serta Pemda dan DPRD Kabupaten/Kota se NTB disampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas tanggung jawab pengelolaan keuangan terutama untuk bantuan dana parpol yang telah digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.
Diharapkan dengan penggunaan dana parpol yang tepat sasaran, akuntable bisa memberikan kebermanfaatan yang semakin baik bagi masyarakat NTB khususnya,” ungkap Hery.
Ketua BPK NTB juga mengaku bangga dan terus memberikan pendampingan pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah. Sehingga hampir seluruh kabupaten/kota se NTB rata-rata sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).
“Untuk laporan dengan kategori sesuai kriteria berarti semua laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar laporan keuangan yang ada. Namun untuk kategori sesuai kriteria dengan pengecualian tertentu artinya laporan keuangan yang disampaikan ada beberapa item yang harus disesuaikan lagi agar bisa sesuai dengan standar laporan keuangan yang ada. Kami juga berharap agar tata kelola keuangan akan semakin baik ke depannya,” ungkap Hery Purwanto.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat Abidin Nasar mewakili unsur DPRD Kabupaten/kota se NTB berharap agar laporan penggunaan dana Parpol ke depan harus dilakukan perbaikan sesuai LHP BPK. BPK tidak mencari kesalahan tetapi mencari sesuatu yang harus diperbaiki.
Terpisah Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyatakan, laporan penggunaan dana Parpol menjadi catatan bagi pimpinan Parpol. Laporan Keuangan Daerah, menjadi beban moril bagi daerah terlebih semua daerah di NTB sudah menerima opini WTP dari BPK.
“Mempertahankan lebih berat dari pada meraihnya. Diharapkan pengelolaan keuangan semakin baik dan akuntabel ditahun-tahun yang akan datang,” kata Gubernur.
Sumber : Humas Lobar
Bupati Lombok Barat Terima LHP Dana Parpol dan Serahkan Laporan Keuangan 2019 ke BPK NTBGiri Menang, Jum’at, 13 Maret…
Dikirim oleh Humas Protokol Lombok Barat pada Jumat, 13 Maret 2020
Bupati Sampaikan dan Serahkan Draft LKPJ Pemerintah Daerah Tahun 2019
Giri Menang, 12 Maret 2020. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid S.Ag., M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Barat tahun 2019, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gedung Sidang DPRD Kabupaten Lombok Barat, Kamis (12/03)
Penyampaian LKPJ tersebut untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepala daerah yang berisi pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019. LKPJ ini berisi informasi yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 4 urusan pemerintahan sebagai fungsi penunjang. Substansinya adalah hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sekaligus merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD tahun 2014-2019.
Dikatakan Bupati Fauzan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah melewati tahun 2019 lalu dengan cukup berat. Ada agenda pemilihan umum, juga masih dalam proses penanganan pasca gempa yaitu Rehab dan Rekon Rumah Masyarakat pasca Bencana Tahun 2018.
“Sepanjang tahun 2019 lalu, kinerja pemerintahan daerah sudah dilaksanakan secara optimal, walaupun hasil yang diperoleh masih berada di bawah dari target. Namun di balik itu semua, kondisi kita di tahun 2019 lalu itu sudah mulai membaik dari kondisi tahun 2018. Beberapa prestasi tetap dapat kita raih, tetapi di sisi lainnya ada beberapa target indikator justru ada yang melemah. Kondisi tersebut membuat kita terus memperbaiki diri dengan senantiasa melakukan sinkronisasi, sinergi, dan memperhatikan komplementaritas antar program di OPD, dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat,” kata Bupati Fauzan di hadapan para Anggota DPRD Lobar, Muspida dan Kepala OPD.
Dibacakan bupati, meskipun berada dalam tahun yang sulit Pemkab Lobar patut berbangga dengan ditetapkannya Pemkab Lobar memperoleh predikat Terbaik dalam penyusunan dokumen Perencanaan dari Provinsi NTB.
Di akhir penyampaiannya Fauzan berharap, dengan kemampuan fiskal daerah dari aspek pendapatan yang masih tidak proporsional dengan kebutuhan belanja pembangunan, di Tahun Anggaran 2020 diupayakan skema pembiayaan yang lebih progresif.
“Alhamdulillah mitra kerja kami para anggota DPRD telah memberi persetujuan untuk skema Pinjaman Daerah. Insya Allah kebutuhan pembangunan kita untuk Rumah Sakit, Jalan, dan mengembangkan destinasi wisata bisa kita realisasikan di tahun ini. Demikian pula halnya dengan mengatasi Peneriangan Jalan Umum yang jumlahnya puluhan ribu,”pungkasnya.
Sumber: Humas Lobar
Bupati Sampaikan dan Serahkan Draft LKPJ Pemerintah Daerah Tahun 2019Giri Menang, 12 Maret 2020. Bupati Lombok Barat,…
Dikirim oleh Humas Protokol Lombok Barat pada Kamis, 12 Maret 2020
KASUM TNI TINJAU PROGRES RTG DI LOMBOK BARAT
Giri Menang, 12 Maret 2020- Kedatangan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto disambut Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid bersama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani melakukan peninjauan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang telah selesai dibangun dan ada beberapa masih dalam progres pembangunan korban gempa tahun 2018 lalu, di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Rabu (12/3).
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di sela-sela peninjauan mengatakan Kasum TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto ingin melihat sejauh mana progres pembangunan RTG di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara umum dan lebih khusus lagi di Kabupaten Lombok Barat.
Fauzan menambahkan, Dusun Wadon, Desa Kekait ini dipilih karena merupakan salah satu lokasi yang terdampak gempa tahun 2018 lalu dengan tingkat kerusakan paling parah di Kecamatan Gunungsari.
“Peninjauan pembangunan RTG ini, kita pastikan pembangunan yang sudah jadi 100 persen dan sudah bisa ditempati oleh masyarakat korban gempa. Dan ada beberapa persen masih dalam progres untuk kita percepat pembangunannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar Mahnan menjelaskan, di Desa Kekait ini sebanyak 1.210 unit Rusak Berat, 506 unit Rusak Sedang dan 351 unit Rusak Ringan dari korban gempa tahun 2018 lalu.
“Untuk mendukung penuntasan sisa pembanguan RTG di Desa Kekait dari hasil pekerjaan, untuk pembangunan rumah masyarakat kita yang sudah jadi sebanyak 782 unit dan masih dalam progres 428 unit dari jumlah 1.210 unit Rusak Berat,” tuturnya.
Mahnan berharap, kedepan semoga Pembangunan RTG ini cepat tuntas karena ini cukup lama sudah satu tahun lebih masyarakat yang terkena gempa masih ada masyarakat yang belum menempati rumahnya.
“Walaupun dari kesiapan pendanaan dari pusat sudah kita salurkan. Sehingga sekarang ini progres pembangunan untuk dipercepat, semoga dengan kedatangan Kasum TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto dan jajaran TNI untuk bisa mensupport masyarakat untuk segera menuntaskan pembanguan RTG,” harapnya.
Sumber : Humas Lobar
KASUM TNI TINJAU PROGRES RTG DI LOMBOK BARATGiri Menang, 12 Maret 2020- Kedatangan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan…
Dikirim oleh Humas Protokol Lombok Barat pada Kamis, 12 Maret 2020
Bupati Fauzan: DD dan ADD Harus Dipertanggungjawabkan
Giri Menang, Kamis, 12 Maret 2020. Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid meminta, dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu utamanya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di desa.
Kata Fauzan, DD bersumber dari APBN dan ADD dari APBD. Dana yang dikelola ini, lanjutnya adalah dana negara dan dana masyarakat. Dengan begitu, dana ini pada setiap pengeluarannya supaya bisa dipertanggungjawabkan.
“Berbuat baik tidak cukup dengan niat, tetapi butuh dukungan pertanggungjawaban baik administrasi maupun prosedur tahapan-tahapannya harus bisa dipertangungjawabkan,” pinta Fauzan saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) di Senggigi, Kamis (12/2/2020).
Secara rinci dikatakan, terkait dengan pertanggungjawaban DD dan ADD ini, ada empat hal yang sangat perlu dipedomai oleh kepala desa (kades).
Yang pertama, sebut Fauzan, adalah pekerjaan fiktif. Jika hal itu terjadi, maka tidak ada jalan pemeritah daerah untuk memberikan bantuan.
“Tolong temen-temen kepala desa, ini menjadi atensi dan perhatian, karena mengingat resiko besar yang akan didapatkan,” tegasnya di hadapan Tim Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Tim Kemenkeu, Bapenas, Tim PJPK Proyek KBPU PJU Lombok Barat, sejumlah Kepala OPD serta seluruh Kepala desa se-Lombok Barat.
Hal kedua sebutnya, berkaitan dengan kurangnya volume. Hal ini juga butuh atensi. Jika ini terjadi, solusinya meminta kekurangannya itu dicukupkan terkait spesifikasi barang dan dikembalikan uangnya ke kas negara.
Hal ketiga adalah terkait pajak. Fauzan memuji, kepala desa se-Lombok Barat, semua memungut pajak. Namun tidak semua disetor ke negara. Kemungkinan ini bisa dilihat menjadi dana taktis di desa, meskipun ini berpotensi menjadi sebuah temuan. Metode pemungutan pajak juga banyak yang keliru. Langsung dipungut sebesar 11,5 persen. Hematnya, seharusnya 10 persen dulu, baru 1,5 persen.
“Ini harus disetor ke negara, 10 persen ke daerah dan 1,5 persen ke pemerintah pusat,” tegas bupati.
Selanjutnya, Fauzan menyebut hal keempat yaitu terkait dengan masalah silva. Silva sering juga tidak disetor ke rekening. Fauzan mengaku tidak tahu apakah silva ini dipakai untuk membangun atau diarahkan kemana.
“Yang pasti ini tidak boleh, harus dikembalikn ke APBdes dan APBdes perubahan tahun berikutnya. Ini rekan-rekan kepala desa, empat hal penting yang saya sampaikan,” tutup Fauzan seraya berharap, ke depan desa bisa diaudit sekali setahun, kendati SDM dinilai sangat kurang, terutama kurangnya auditor dan tenaga yang memiliki kapibilitas di Inspektorat.
Sumber : Humas Lombok Barat
Bupati Fauzan: DD dan ADD Harus Dipertanggungjawabkan Giri Menang, Kamis, 12 Maret 2020. Bupati Lombok Barat, H.Fauzan…
Dikirim oleh Humas Protokol Lombok Barat pada Kamis, 12 Maret 2020
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid Ajak Satuan Pendidikan Bersinergi
Giri Menang. 10 Maret 2020. Tingkatkan Mutu dan kualitas Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat Bupati H. Fauzan Khalid ajak para guru dan satuan pendidikan bersinergi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Aula Dikbud Lombok Barat. Selasa, (10/3).
“Mudahan-mudahan Rapat kordinasi konsolidasi antar satuan pendidikan menghasilkan kualitas pendidikan di Lombok Barat semakin baik dan NTB pada umumnya, “ujar Fauzan.
Ia juga mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh LPMP NTB itu. Sistem pendidikan di alam raya sama tanpa terkecuali, kata Fauzan, sehingga sinergitas satuan pendidikan diharapkannya semua terlibat di semua aspek.
Di situ juga pentingnya sistem komite sekolah dimana sistem ini ada perwakilan unsur tokoh masyarakat dan unsur orang tua wali, sehingga penjaminan mutu pendidikan itu sendiri, ungkap Fauzan, bisa lebih baik.
Sementara itu, Kepala LPMP Provinsi NTB Muhammad Mustari, Ph.D menjelaskan rakor selain untuk mendekatkan Kabupaten Kota dengan LPMP juga ajang koordinasi dan konsolidasi terkait program LPMP yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di tahun 2020.
Selain itu, sebutnya, kabupaten/kota dapat bersinergi dan mensinkronkan informasi serta data yang akan dilakukan di tahun 2020. Termasuk mensinkronkan program dari kementrian apa yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota dan mana yang harus dilakukan LPMP. Diharapkan, ke depan akan ada kolaborasi antara Pemerintah dengan LPMP.
“Kegiatan rakor akan berlangsung di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB, hari pertama di Kabupaten Lombok Utara hari kedua di Lobar dan terakhir di Pulau Sumbawa, “ujar Mustari.
Selain rakor pada kesempatan itu juga Bupati Lombok Barat dan Kepala LPMP NTB menandatangani komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan program penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Lombok Barat.
Sumber : Humas Lombok Barat
KEPALA KKP MATARAM JAMIN WISATAWAN KAPAL PESIAR AMAN POTENSI CORONA
Giri Menang – Setelah kapal pesiar MV. Vasco Da Gama pada akhir Februari lalu, sekitar pukul 06.00 Wita pagi tadi (9/3/2020) kapal pesiar kembali singgah di Pelabuhan Gili Mas Lembar, Lombok Barat. Untuk kali pertama, kapal pesiar MV. Albatros bersandar di pelabuhan yang resmi beroperasi pada November tahun lalu itu. Kapal pesiar berbendera Bahamas itu membawa 344 wisatawan dan 317 kru. Kapal ini datang dari Pelabuhan Benoa Bali dengan tujuan selanjutnya Probolinggo dan Semarang.
Sebelum bersandar, para wisatawan dan para kru melaksankan serangkaian pemeriksaan oleh tim kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Mataram. Hal ini dilakukan sesuai standar untuk menjamin keamanan terkait potensi penyebaran virus Corona (Covid-19) yang belakangan meresahkan masyarakat.
Sesuai standar, kapal terlebih dahulu diarahkan ke area labuh untuk diperiksa oleh tim KKP. Selanjutnya, setelah ada pernyataan sehat dari tim KKP, maka Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar akan memberikan izin bersandar bagi kapal tersebut.
“Setelah diperiksa tadi kemudian dicek semua, kami simpulkan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir. Buktinya kami semua disini tidak ada pake masker. Petugas kesehatan tadi bilang sudah clear, tidak ada masalah, dan tidak ada potensi,” jelas Kepala KKP Kelas II Mataram I Wayan Diantika.
“Sampai sekarang tamu kita ini pergi ke tempat wisata tetap sama-sama kita pantau baik oleh tim dikes provinsi dan kabupaten. Kalaupun ada apa-apa kami tetap berkordinasi dengan sistem jaringan yang ada,” lanjutnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Barat, Mawardi menghimbau masyarakat agar tidak terlalu panik namun tetap waspada dengan isu virus Corona. Ia meminta masyarakat agar percaya dengan ketatnya prosedur yang diberlakukan pemerintah.
“Jangan terlalu takut dengan karena isu masuknya Corona di kapal pesiar ini karena tim dari KKP itu sudah siap dengan alat detektornya untuk mengidentifikasi virus. Selain itu kita juga mengacu di Bali. Di Bali itu ketat. Mereka (kapal pesiar, red) sebelumnya juga sudah diperiksa dan dijinkan bersandar. Itu acuan kita juga,” terang Mawardi usai mengunjungi Pelabuhan Gili Mas Lembar.
Usai bersandar dengan sempurna, sekitar pukul 08.00 Wita para tamu mulai melaksanakan tour pulau Lombok dengan menggunakan agen travel mengunjungi beberapa lokasi diantaranya Museum Mataram, Lingsar, Banyumulek, Kuta Mandalika, dan Ende Sasak Village. Selain menggunakan agen travel beberapa wisatawan berwisata secara mandiri menggunakan angkutan Kopaja.
Sumber : Humas Lombok Barat