Giri Menang – Jalan adalah infrastruktur pokok penunjang ekonomi masyarakat. Infrastruktur ini di Lombok Barat relatif sudah bagus. Terbukti Lombok Barat oleh Ombudsman RI dinilai bagus dan dijadikan pusat pembelajaran nasional dalam penyelenggaraan jalan daerah. Lombok Barat juga menjadi anggota Construction Strategic Transparency (CoST) dunia, sebuah organisasi internasional untuk transparansi infrastruktur beranggotakan 19 negara. Lombok Barat satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menjadi anggota.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat, H. Hambali bercerita banyak kepada media ini belum lama ini. Mengawali wawancara, Hambali menyebut panjang jalan di kabupaten ini termasuk jalan negara dan jalan provinsi (Nusa Tenggara Barat) sepanjang 747.474 km. Angka itu terbagi menjadi empat kategori, jalan kategori baik sepanjang 325.026 km, kategori sedang 194.968 km, kategori rusak 88,541 km dan kategori rusak berat sepanjang 138,939 km.

Selanjutnya Hambali menjelaskan pemantapan jalan di Lombok Barat tahun lalu (2019). Data di bidangnya, Bina Marga, menyebut pemeliharaan jalan di Bumi Patut Patuh Patju sepanjang 393.264 km, dengan jumlah pemantapan jalan 68,86 persen.
Prim Australia.

Dijelaskan Hambali, mulusnya sebagian jalan di Lombok Barat salah satunya karena adanya dukungan hibah Provincial Road Infrastructure and Maintenance (PRIM) bantuan dari Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). PRIM, jelas Hambali, merupakan program hibah dan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia melalui Program Indonesia Infrastructure Initiative. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah provinsi (NTB) dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Dengan program inilah Dinas PUTR Lombok Barat terbantu dalam pemeliharaan jalan untuk tiga tahun terakhir mulai tahun 2017- 2019.

Diceritakan Hambali, program hibah ini diawali dengan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Bupati Lombok Barat dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Setiap tahun, lanjutnya, pelaksanaannya diterbitkan PPH (Perjanjian Penerusan Hibah) disesuaikan dengan alokasi yang ada di MoU itu.

“Komposisinya adalah 40 persen hibah dan 60 persen DAU (Dana Alokasi Umum, Red) dalam APBD kita. Pada tahun 2017, di APBD kita itu tertuang Rp. 33 Milyar 50 juta sekian, 40 persen hibah yaitu Rp 17 milyar, dan 19 Milyar 50 juta lebih itu APBD kita,” ujarnya.

Dijelaskan Hambali, standar operasional prosedur pembiayaan hibah tersebut adalah dengan menggunakan pola pergantian biaya. Awalya dibiayai APBD terlebih dahulu baru kemudian diganti. Saat pergantian biaya itu dilakukan, didahului oleh verifikasi atas item-item pekerjaan yang telah diselenggarakan sesuai dengan MoU.

“Pada saat verifikasi ini, banyak item-item yang dinilai seperti kualitas dan spek yang disepakati,” jelasnya.

Sejak program ini dilaksanakan di Lombok Barat, ujar Hambali, sepanjang 150.337 km jalan telah diperbaiki melalui pemeliharaan jalan secara rutin. Total pembiayaan yang dialokasikan adalah sebanyak Rp. 47.530.579.500 dari dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran dari PRIM sebanyak Rp 72 Milliar.

Sayangnya, ujar Hambali, tahun 2019 merupakan akhir dari hibah PRIM di Lombok Barat. Tahun 2020 Lombok Barat tidak lagi mendapatkan hibah itu karena kelanjutan PRIM menjadi hibah nasional. Hasil PRIM di Provinsi dan Lombok Barat akan menjadi referensi dan acuan untuk pelaksanaan jalan-jalan berikutnya dari berbagai sumber pembiayaan.

“Nanti DAK harus mengacu pada PRIM. DAU juga diminta mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada pada PRIM sehingga kualitas jalan semakin bagus,” ujar Hambali bangga.

Untuk tahun 2020, Pemerintah Provinsi (NTB) mendapat hibah jalan daerah dan dua Kabupaten yakni Sumbawa dan Dompu.

“Lobar tidak dapat karena sudah tiga tahun berturut turut mendapat dana hibah dari PRIM,” jelasnya.

Dijelaskan, kalau Lombok Barat dapat hibah jalan daerah tahun 2020, maka alokasinya tidak lagi 40 – 60 tapi 100 persen akan dibiayai. Sehingga Kabupaten kota se-Indonesia berlomba untuk mendapatkan hibah jalan daerah itu di tahun 2020.

Dengan tidak adanya dana hibah PRIM, maka anggaran melalui APBD hanya tersedot untuk pemeliharaan saja. Pemeliharaan saja hampir 30 km jalan. Kalau pemeliharaan sesuai jumlah jalan mantap di Lombok Barat yang panjangnya 393,264 km atau 68,86 persen pemantapannya, maka akan membutuhkan ratusan milliar rupiah. Sementara uang pemeliharan yang ada hanya Rp 2 Milliar untuk keseluruhan jalan.

“(2019) kita merasa terbantu dan beruntung adanya program PRIM, jadi jalan yang tidak dipelihara jadi dipelihara,” syukurnya.

Dijelaskan Hambali, tahun anggaran 2020 ada beberapa jalan dan jembatan yang akan dibiayai dari DAK APBD Lombok Barat seperti perbaikan jalan Pelangan-Labuan Poh, ruas jalan Suranadi-Lebah Sempage dan Lingsar menuju Repok Kekeri. Untuk jembatan ada di Iting Kuripan, Penimbung, Mbungpass dan Plempat Ireng Daye. Yang masih diusulkan selanjutnya yaitu Aik Mual-Mareje hampir 100 km lokasi di Sekotong.

Di tempat terpisah Kepala Dinas PUTR Lombok Barat, I Made Artadana terus bersemangat untuk membangun infrastruktur desa menuju kota meskipun dana hibah PRIM tidak ada lagi di tahun 2020 ini. Menurutnya, meskipun tidak ada lagi PRIM tapi masih ada Dana Alokasi Khusus.

“Tahun 2020 dana DAK turun hanya Rp 19 milliar. Tentu panjang jalan yang akan dibangun relatif sedikit dibanding tahun 2019,” ujar Made.

Made berharap DAU yang sedang dihitung akan dapat menambah dana DAK untuk membangun kembali infrastrukur yang sudah ditetapkan. Selain itu, Made juga berupaya untuk mencari dana hibah lainnya yang berbeda sumber seperti dari World Bank dan hibah jalan daerah yang nilai anggarannya cukup besar.

“Yang pasti dari DAK dan DAU APBD Lombok Barat sudah pasti untuk rehab jalan. Termasuk dari Pokir DPRD sebesar Rp 9.648.600.00 untuk perbaikan jalan sebanyak 54 paket,” pungkasnya.

Belum lama ini, Bupati Lombok Barat (Lobar) mendapat Surat Elektronik dari Dewan Construction Strategic Transparency (CoST) tentang permohonan bergabung dengan CoST, the Infrastructure Transparency Initiative. Dalam surat tersebut disebutkan, Dewan CoST (CoST Board) telah menyetujui permohonan Kabupaten Lombok Barat sebagai anggota CoST. CoST tertarik dengan apa yang diajukan terutama keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Lobar. CoST sangat tertarik dengan bagaimana Lobar menghubungkan CoST, kesetaraan gender, inklusi sosial dalam Program Manajemen dan Peningkatan Jalan Umum (PRIM).

“Cara Bapak menghubungkan hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan anggota-anggota CoST lainnya untuk bisa belajar dari Lombok Barat,” Christiaan J. Poortman, Ketua Dewan CoST dalam suratnya.

Disebutkan, Dewan CoST juga menilai Lobar memiliki perencanaan yang jelas dan pemahaman tentang nilai tambah proses asuransi.

“Kami berharap bisa segera bekerjasama dengan Kab. Lombok Barat dan masyarakat sipil serta sektor swasta untuk menjamin kesuksesan CoSt Lombok Barat,” harapnya.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/prim-australia-dan-lobar-satu-satunya-anggota-cost-dunia

Giri Menang – Sampah itu menjijikkan. Terlebih sampah plastik, meminjam istilah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bahwa sampah plastik itu membuatnya ‘gemes banget’ saking tidak sukanya dengan sampah plastik. Syukurnya, sebagian masyarakat sudah mulai ‘menyulap’ sampah yang menjijikkan dan menggemaskan menjadi sesuatu yang menarik. Salah satunya di Desa Mekar Sari, Narmada. Masyarakat Desa Mekar Sari berhasil mengubah sampah plastik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.

Sebenarnya, terlebih dengan instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zulkieflimansyah tentang NTB yang ‘bebas sampah’ atau ‘zero waste’, kegiatan bersih-bersih maupun upaya kreatif memfungsikan sampah sudah mulai dilakukan. Bahkan, cara pengolahan limbah plastik menjadi pembahasan hangat dalam setiap pertemuan tentang lingkungan hidup. Sering disebut, limbah plastik merupakan sampah yang sulit terurai, bahkan ada jenis plastik tidak bisa diurai oleh tanah. Sehingga akan selalu memiliki ancaman terhadap pencemaran lingkungan. Seminar-seminar banyak membahas tentang kekhawatiran terhadap limbah plastik ini.

Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, belum lama ini menggelar pelatihan pengolahan sampah plastik. Pelatihan bekerjasama dengan Posnaker Indonesia dan Bunga Sampah Lestari yang digelar di Aula Kantor Desa Mekar Sari. Pelatihan diikuti belasan peserta terdiri dari ibu-ibu dan remaja perempuan dari masing-masing dusun.

Kepala Desa Mekar Sari, Sapinah, menjelaskan, pelatihan ini digelar untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di desa tersebut. Selain itu, pelatihan juga dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan juga demi menunjang semangat Desa Mekar Sari yang tengah berbenah menjadi Desa Wisata.

“Kami mencoba bagaimana memanfaatkan sampah menjadi bermanfaat, baik untuk kebersihan lingkungan dan juga secara ekonomis,” katanya.

Menurutnya, permasalahan sampah yang saat ini masih menjadi kendala di Desa Mekar Sari perlahan-lahan akan ditangani dengan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan model pengolahan sampah plastik menjadi karya seni dan kerajinan yang punya nilai ekonomis.

Dengan cara demikian, selain masalah kebersihan bisa terbantu, juga dapat menambah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Apalagi sesuai rencana kami Desa Mekar Sari akan dikembangkan menjadi desa wisata, hasil kerajinan ini bisa menjadi produk unggulan,” tukasnya.

Menurut Sapinah, selama ini dalam mengelola sampah desa membutuhkan biaya untuk membuang sampah. Namun ke depan, pola pikir yang harus dibangun adalah bagaimana memanfaatkan sampah menjadi uang.

“Jadi bagaimana kita tanamkan kepada masyarakat bagaimana membuat barang yang tadinya tidak berguna, menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis,” ucapnya berkali-kali menyebut kata ‘ekonomis’.

Sapinah menegaskan, usai pelatihan para peserta yang umumnya kaum ibu dan remaja perempuan akan didorong untuk mengembangkan kerativitas mereka dan mulai membuat produk-produk kerajinan dari bahan baku sampah plastik.

Sektretaris Desa Mekar Sari, Abdul Sattar juga mengatakan, sebelum warga membuat bunga yang berbahan dasar plastik, dilakukan pelatihan selama dua hari diikuti oleh sekitar 18 orang peserta. Pelatihan ini, sebutnya, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Desa Mekar Sari dalam mengurangi sampah plastik yang ada di desa agar bisa bermanfaat untuk masyarakat.

“Melalui pelatihan ini masyarakat membantu upaya baik secara kebersihan maupun peningkatan pemberdayaan serta peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.

Menurut Sekdes, hal ini juga merupakan upaya Pemdes Mekar Sari dalam mencarikan solusi bagi permasalahan sampah dan kebersihan di desanya.

“Targetnya tentu saja bagaimana sampah kita dapat berkurang dan juga sampah plastik bisa diolah dan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat,” katanya sambil menunjukkan bunga plastik hasil kreasi warganya.

Pendamping Desa di Kecamatan Narmada yang juga anggota Posnaker Indonesia, Ahmad Fajaruddin menjelaskan, selama pelatihan para peserta diberikan materi dan tutorial membuat bunga dari bahan baku sampah plastik.

“Kita akan latih cara membuat bunga dari yang paling sederhana kemudian yang rumit. Ini semua dari sampah plastik,” katanya.

Ia berharap pelatihan dapat memberikan manfaat bagi para peserta, dan juga membawa manfaat yang baik bagi lingkungan dan kebersihan Desa Mekar Sari ke depan.

“Yang penting harus tekun agar berhasil. Dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa merubah pola pikir, bahwa sampah pun masih bisa bernilai ekonomis jika ada kreativitas,” katanya.

Selain Fajaruddin, Ketua Komunitas Daur Ulang Sampah Plastik, Rocki Yarman, juga mengatakan terbentuknya kelompok dari keprihatinan terhadap lingkungan dengan sampah plastik yang begitu banyak, di bawah bimbingan Bapak Juandi Setiawan yang merupakan pendiri dari Komunitas Bunga Sampah Lestari Lombok, kelompoknya bisa mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi.

“Yaitu berupa bunga yang cantik,” ujarnya gembira.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/kelola-sampah-bunga-plastik-mekar-di-mekar-sari

Giri Menang – Dengan konsep Satu Wilayah Irigasi, Satu Kesatuan Manajemen Pengelolaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat akan terus berusaha membangun tanpa henti sungai dan irigasi di wilayah ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Lombok Barat, H. Amil Ihsan, belum lama ini.

“Di tahun 2019, dalam rangka karya bhakti terpadu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Kodim 1606/Lobar kita melakukan restorasi sungai, kita telah merestorasi dua buah sungai, yaitu Sungai Teloke di Kecamatan Batu Layar dan Sungai Karang Lamper di Kecamatan Kuripan,” tutur Ihsan, sapaan akrabnya.

Menurut Ihsan, kegiatan restorasi dengan panjang sungai 1,2 kilometer, dan pembuatan tanggul sepanjang 65 meter dengan tinggi 4 meter menelan anggaran total Rp 492.000.000.

Restorasi itu dilakukan, jelasnya, secara inovatif dan berada di Daerah Aliran Sungai (DAS). Ihsan berharap kepada masyarakat setelah restorasi sungai ini nantinya dapat memelihara lingkungan lebih baik lagi, dan tidak membuang sampah ke sungai.

“Untuk tahun 2020 ini, rencana kita merestorasi dua sungai yang ada di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar. Secara gradual, setiap tahun satu sungai di setiap kecamatan dan ini yang akan kita restorasi sehingga dari jumlah 57 sungai kita di Lombok Barat bisa kembali ke kondisinya yang normal,” jelasnya.

Demikian pula halnya dengan irigasi, sambungnya, akan terus dilakukan perbaikan dan pemeliharaan prasarana irigasi di 20 daerah irigasi kewenangan Kabupaten Lombok Barat.

“Tahun 2019 ada tiga sungai yang direhabilitasi perbaikan dan bantaran tanggul sungai meliputi sungai Remeneng Narmada, Sungai Mapak Labuapi dan sungai Jelateng Lembar dengan total anggaran Rp 570.000.000,” terangnya.

Disebutkan Ihsan, anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Tahun 2019 sebanyak delapan paket proyek rehabilitasi atau perbaikan prasarana irigasi yang sudah dikerjakan dengan total anggaran Rp 39.808.579.000. Kemudian Anggaran dari dana Alokasi Umum (DAU) di Tahun 2019 sebanyak 80 paket proyek untuk rehabilitasi prasarana pengambilan saluran pembawa dengan total anggaran Rp 12.706.903.180.

Ihsan berharap, ke depan di Bidang Sumber Daya Air (SDA) ada Peningkatan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Manusia. Dengan tugas di sini adalah membuat fisik untuk saluran, irigasi, dan embung bendung untuk kesejahteraan masyarakat petani di Lombok Barat.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), I Made Artadhana menuturkan dinasnya berkomitmen untuk mengimplementasikan fungsi dan tugas untuk sigap membangun negeri untuk Indonesia maju dan tatanan di daerah, sigap membangun daerah untuk Lombok Barat maju.

“Dalam rangka membangun desa, kita mengarahkan program-program itu bagaimana membangun infrastruktur desa. Salah satu contohnya irigasi desa yang jumlahnya 93, kita naikkan statusnya menjadi irigasi kabupaten. Sehingga kita bisa memperbaiki, membangun infrastruktur desa dengan menaikkan regulasi untuk membangun di tahun sebelumnya,” katanya.

Dijelaskan Made, dengan dibangunkan irigasi di desa otomatis yang sebelumnya area-area yang airnya berlebihan bisa dikoneksikan dengan yang kekurangan air, dari sisi irigasi tentunya mendukung pertanian dengan pengairan pangan.

“Termasuk program kita di Dinas PUTR, melakukan restorasi sungai yang tersinergi dan terintegrasi beberapa pintu tugas yaitu Dinas PUTR Lobar, Balai Wilayah Sungai (BWS), Kodim 1606/Lobar, serta keterlibatan seluruh masyarakat di bagian sekitar wilayah sungai itu,” katanya.

Program restorasi sungai, sambung Made, mulai muncul saat peringatan Hari Air Sedunia tanggal 23 Maret 2019 yang lalu. Bupati H. Fauzan Khalid saat itu menyampaikan restorasi sungai harus dimulai pada satu sungai di setiap kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kecamatan. Demikian juga sungai yang berpotensi dan yang sebelumnya menimbulkan persoalan masalah banjir dan sebagainya.

“Dari itu setelah saya identifikasi dan memang semuanya penting. Tetapi melihat beberapa pertimbangan, dicoba dan diawali di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar, dan Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan,” terangnya.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/lobar-gencar-restorasi-kembalikan-fungsi-sungai

Berbagai pihak telah sepakat bahwa konsep 3 R adalah cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. 3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Mengelola sampah dengan sistem 3R (reuse, reduce dan recycle) dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja (setiap hari), di mana saja. Akan tetapi, khususnya untuk recycle selain membutuhkan waktu dan kesabaran, juga dibutuhkan keterampilan dalam mengolah sampah. Berbagai pihak sudah banyak melaksanakan pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Antara lain pupuk organik, batako, figura/bingkai foto, dan bunga.

Di Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kec. Narmada, untuk mendaur ulang sampah, dibentuk sebuah lembaga bernama Bunga Sampah Lestari Lombok (BSLL). Lembaga ini sedang dalam proses untuk menjadi lembaga yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga ini awalnya hanyalah sebuah program, yang diinisiasi oleh Junaidi Setiawan, namun kemudian bersama dengan Dedeng Sudarta dijadikan sebagai sebuah lembaga.

Berawal dari keprihatinannya melihat warga kampung yang tidak peduli sampah kemudian membakarnya, Dedeng Sudarte mengubah pola pikir masyarakat khususnya ibu-ibu di desanya dalam menyikapi sampah tersebut. Pria asal Dusun Lekong Dendek ini melakukan aksi nyata dengan memberdayakan ibu-ibu di kampungnya melalui kegiatan daur ulang sampah plastik.

Melalui pelatihan, Dedeng Sudarta bersama kawan-kawannya mampu memotivasi ibu-ibu untuk turut serta menjaga lingkungan melalui kegiatan daur ulang sampah plastik.

Jika warga sebelumnya tidak peduli sampah, saat ini sebagian warga khususnya ibu-ibu di desanya mulai berkreasi dengan sampah tersebut dan menjadikannya barang bernilai ekonomis. Sampah plastik tersebut dibuat menjadi barang-barang bernilai seperti membuat banyak jenis bunga, sehingga mampu mendatangkan penghasilan tambahan bagi para warga di Desa Dasan Tereng.

Terkait bahan baku, Dedeng berharap ke depan harus banyak didirikan bank-bank sampah, di mana warga Desa Dasan Tereng dapat menyumbangkan sampahnya terutama sampah plastik ke lembaga BSLL.

Selain berhasil dalam menanggulangi sampah plastik di kampungnya, Sudarta pun para ibu pun mendapatkan penghasilan tambahan melalui kegiatan daur ulang sampah tersebut. Hasil dari daur ulang sampah plastik dibawa ke pameran-pameran atau kegiatan event besar terutama yang digelar oleh pemerintah daerah.

Saat ini ada ribuan ibu-ibu yang dibina oleh BSLL dalam pengelolaan sampah. Selain di desanya, Dedeng dengan BSLL-nya juga memberdayakan kelompok ibu-ibu di daerah lain seperti Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur bahkan permintaan sudah mulai dari Pulau Sumbawa.

Karena permintaan lebih banyak, pria yang menjabat Sekretaris Desa Golong ini kesulitan dan kekurangan tenaga atau pelatih yang akan membina ke kelompok kelompok. Karena menurutnya mencari pelatih itu sulit selain harus mahir merakit bunga ia juga harus mampu dan terampil dalam memberikan penjelasan serta dapat berkomunikasi dengan baik.

“Sehingga sampai saat ini belum bisa memenuhi permintaan dari luar,” katanya.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/bsll-dasan-tereng-bina-ribuan-pengolah-sampah

Giri Menang – Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid saat menjadi inspektur pada apel siaga bencana di lapangan Kantor Bupati Lobar, Jumat (17/1).

Instruksi tersebut disampaikan bupati karena sebagian dari bencana alam yang terjadi seperti banjir dan tanah longsor merupakan andil dari manusia sendiri, salah satunya karena membuang sampah di sungai. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai, kata bupati, akan membuat aliran sungai terhambat sehingga air di kali atau got naik ke jalan sebagaimana sering disaksikan di beberapa jalan.

“Oleh karena itu, saya himbau kepada para camat dan kepala desa untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di sungai dan juga memobilisasi mereka untuk membersihkan sungai, kali, atau got yang sudah kotor melalui gotong royong,” perintah bupati.

Selain itu, Bupati Fauzan juga sudah lama menginstruksikan dilakukannya restorasi sungai di Lobar dan sudah dilaksanakan sejak tahun lalu.

Program restorasi sungai mulai muncul saat peringatan Hari Air Sedunia tanggal 23 Maret 2019 yang lalu. Bupati H. Fauzan Khalid saat itu menyampaikan restorasi sungai harus dimulai pada satu sungai di setiap kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kecamatan. Demikian juga sungai yang berpotensi dan yang sebelumnya menimbulkan persoalan masalah banjir dan sebagainya.

Tahun 2019 ada tiga sungai yang direhabilitasi perbaikan dan bantaran tanggul sungai meliputi sungai Remeneng Narmada, Sungai Mapak Labuapi dan sungai Jelateng Lembar. Dan tahun 2020 ini akan dilakukan restorasi dua sungai yang ada di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar.

Selain instruksi gotong royong dan restorasi sungai, Lobar juga dijelaskan bupati, tahun 2020 akan membangun 9 lokasi tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang sebagiannya melalui konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle). Kesembilan lokasi tersebut yaitu tiga lokasi bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlokasi di Batulayar berupa tempat pembuangan sampah tetap (TPST), dan dua tempat pembuangan sampah (TPS) 3R yaitu di Gerung dan Kediri. Sementara enam lokasi lainnya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lobar. Tiga berupa TPS3R di Lingsar, Kuripan dan Narmada; dan tiga lagi masih berupa tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Labuapi, Gunungsari, dan Lembar.

Namun demikian, ditekankan bupati, semuanya membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat.

“Tidak akan menyelesaikan apa-apa tanpa kesadaran masyarakat, ” ungkapnya.

Dicontohkan bupati, lalat hitam di Lingsar mampu menghancurkan 7 ton sampah rumah tangga perhari, tapi baru bisa ditangani 500kg saja perhari karena masyarakat belum banyak sadar untuk memisahkan sampah.

“Petugas kita hanya mampu memilah segitu, kalau saja masyarakat sadar dan mau memilah, ” harap Bupati Fauzan.

Giri Menang, Minggu 19 Januari 2020 – Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Prajaniti Hindu Indonesia Kabupaten Lombok Barat (Lobar) resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD Prajaniti Indonesia NTB I Made Merta Artha disaksikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Ketua DPRD Lobar Nur Hidayah, Ketua PHDI NTB Ida Made Santi Adnya dan pihak lainnya di Balai Banjar Babakan Gerung. Minggu (19/1).

Prajaniti memiliki arti pengorbanan atau perjuangan kepada rakyat. Untuk itu, diharapkan agar Prajaniti benar-benar hadir untuk masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya.

Organisasi seperti Prajaniti sebutnya, diharapkan bisa berkontribusi penting bagi daerah. Untuk itu koordinasi dan kerjasama tidak hanya dilakukan diinternal umat Hindu, tetapi juga bisa dilakukan dieksternal.

“Jangan batasi diri, tapi bangun kerjasama dengan yang lain. Dalam hal ini Prajaniti diharapkan memiliki peran, baik di daerah maupun nasional,” pesannya.

Sebelumnya, Ketua DPD Prajaniti Indonesia NTB, I Made Merta Artha memaparkan terkait lahirnya organisasi kemasyarakatan Hindu tersebut yakni 19 Juni 1968. Sejak lahir, Prajaniti mengalami pasang surut, untuk itu periode kali ini agenda dari Prajaniti adalah melakukan revitalisasi organisasi dengan membentuk DPD diseluruh Propinsi dan DPC diseluruh Kabupaten Kota di Indonesia.

“Ke depan kami juga akan membentuk Komisariat diseluruh Kecamatan yang ada,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, Prajaniti sedang membangun brand dengan harapan bisa bersinergi dengan Pemda dalam hal pembangunan.

“Selain itu, Prajaniti juga sebagai mitra kerja Parisada (PHDI). Tapi tidak sejajar dengan Parisada, karena Parisada merupakan organisasi tertinggi umat Hindu,” jelasnya.

Ditempat sama, Ketua PHDI NTB Ida Made Santi Adnya berharap keberadaan Prajaniti tersebut bisa dirasakan oleh umat.

“Laksanakan fungsi dan tanggung jawab. Terpenting adalah perlunya sinergitas sesuai tujuan kita yakni Moksartam Jagat Hita Ya Ca Itu Dharma,” singkatnya.

Selain Bupati dan Ketua DPRD Lobar, hadir juga beberapa ormas lain seperti Pengurus NU Lobar serta organisasi keumatan lain seperti Walubi Lobar.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/prajaniti-lombok-barat-dilantik-bupati-tekankan-kemandirian-dan-kerjasama-eksternal