AdminWebLobar

LOMBOK BARAT BELUM PERLU SUKET

Giri Menang, 7 April 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dukcapil) merasa belum perlu mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) bagi warga Lombok Barat yang akan menggunakan hak pilihnya di Pemilu beberapa hari ke depan.

Mengingat belum seratus persen warga wajib KTP di Kabupaten Lombok Barat sudah melakukan perekaman, namun yang sudah melakukannya telah seratus persen mengantongi KTP Elektronik.

“Pada prinsipnya kita sebisa mungkin, tidak mengeluarkan Suket. Bagi warga kita yang belum melakukan perekaman, tinggal datang ke Dukcapil atau Kantor Camat untuk rekam, KTP-nya sudah bisa langsung jadi,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, H. Muridun.

Muridun memastikan bahwa pihaknya telah siap untuk melayani administrasi kependudukan warga, terutama untuk melakukan perekaman sebagai dasar terdaftarnya seseorang sebagai warga negara Indonesia.

“Saat ini kita sudah siapkan blanko KK dan Kartu. Selama tidak ada gangguan server, KTP sudah bisa langsung jadi,” tegas Muridun.

Apalagi minggu lalu, aku Muridun, pihaknya telah membagikam hampir 19.000 keping KTP yang sebelumnya dicetak langsung ke Jakarta.

Kebolehan menggunakan Suket dalam Pemilu yang akan berlangsung 17 April esok adalah akibat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan gugatan atas Pasal 348 ayat 9 dengan Nomor Pekara 20/PUU-XVII/2019 yang dilayangkan oleh banyak pihak.

Di Indonesia sendiri, lebih dari 189 juta jiwa telah melakukan perekaman. Tinggal 2% saja yang belum melakukan perekaman. Di Kabupaten Lombok Barat, capaiannya per Maret 2019 tinggal 5% yang belum rekam dari total wajib KTP yang berjumlah 522.786 jiwa.

Untuk itu, Muridun menghimbau agar warga di Kabupaten Lombok Barat yang belum melakukan perekaman segera datang untuk kepentingan tersebut.

“Kita sendiri setahun terakhir ini melakukan pelayanan sampai malam hari. Jadi kalau ada warga yang merasa punya kesibukan di siang hari, silahkan datang ke Dukcapil setiap malam sabtu dan malam minggu. Kami jamin, perekaman bisa langsung menerima KTP,” janji Muridun.

Pelayanan malam hari itu, terang Muridun, dilakukan pihaknya untuk memaksimalkan cakupan kepemilikan adminduk.

“Untuk Wilayah V yang mencakup Bali, Nusa Tenggara dan Papua, hanya Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa yang melakukannya,” pungkas Muridun.

Di kesempatan sidak pelayanan malam hari Dinas Dukcapil Lombok Barat di Gerung, Sabtu (7/4) Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid ikut antusias membagikan 7 keping KTP yang langsung jadi seusai perekaman.

“Kita akan kejar target agar seluruh warga kita yang belum rekam, segera melakukan perekaman,” ujar Fauzan.

Ia mengaku akan menginstruksikan kepada semua camat dan kepala desa di wilayahnya untuk turun melakukan sosialisasi. Paling tidak per Maret 2019 ini, terdapat 49.618 warga Lombok Barat yang belum direkam.

“Bahkan bagi warga yang sudah rekam lewat Kecamatan, kupon perekamannya itu agar diserahkan segera lewat desa. Biar distribusi KTP yang sudah jadi bisa lebih efektif dengan kolektif di masing-masing desa,” pungkas Fauzan.

By AdminWebLobar/ April 7th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

GELAR FUN RUN, KPU LOMBOK BARAT RANGKUL MASYARAKAT GUNAKAN HAK PILIH

Giri Menang, Minggu 7 April 2019 – Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum serentak 17 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar) menggelar Sosialisasi “Pemilih Berdaulat Negara Kuat” yang dirangkai dengan Kegiatan Fun Run 2019, Minggu (7/4). Hadir dalam sosialisasi tersebut di antaranya, Sekretaris Derah Lobar H. Moh. Taufiq, Kapolres Lobar AKBP Hery Wahyudi, dan anggota Bawaslu Lobar.

Ketua KPU Lobar Bambang Hariono berharap melalui kegiatan ini para pemilih dapat memilih dengan sehat sehingga hasil dari pemilihan tersebut mampu menghasilkan pemimpin yang sehat.

“Jika para pemilih sehat, maka wakil juga akan sehat dan kuat dalam memimpin negara atau daerah dalam membuat kebijakan atau aturan. Kegiatan ini juga menandakan pemilu yang menghasilkan negara yang kuat, dan negara tidak dipimpin atau diwakili oleh orang-orang lemah, yang hanya Datang, Diam dan Duit ,” katanya.

Untuk mensukseskan gelaran Pemilu, KPU juga telah merangkul semua lapisan terkait dalam mensosialisasikan pemilu 2019 yang dianggap bedaan dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019, masyarakat harus memilih lima kertas suara. Selain itu Pemilu kali ini ada beberapa kreteria pemilih yang akan menggunakan hak suaranya, yakni pemilih yang tercatat di Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang berhak mendapat 5 kertas suara. Kemudian pemilih pindahan atau disebut pemilih DPTB. Pemilih ini mendapatkan surat suara yang beragam, ada yang mendapatkan satu, atau bahkan sampai lima kertas suara.

“Target partisipasi nasional sebanyak 77,5 persen. Kalau di Lombok Barat diharapkan target partisipasi sampai 80 persen,” harapnya.

Bupati Lobar yang diwakili Sekda H. Moh. Taufiq menyambut baik kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, peserta yang hadir minimal dapat mengajak teman dan keluarganya untuk ikut berpartisipasi pada tanggal 17 April mendatang.

“Suksesnya sebuah pemilu sangat bergantung pada tingkat partisipasi pemilih yang ada,” ungkapnya.

“Ada beberapa generasi yang menentukan suara pemilihan di Kabupaten Lombok Barat. Di antaranya, Generasi Millennial dari usia 21 sampai 40 tahun yang berjumlah 35 persen, dan Generasi X dari usia 41 sampai 50 tahun berjumlah sekitar 15 persen. Sehingga peran dan partisipasi ke dua generasi tersebut sangat menentukan suksesnya Pemilihan Umum,” lanjutnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Taufiq menghimbau masyarakat untuk tidak golput dan menjaga kondusifitas selama gelara Pemilu. Taufiq berharap agar Pemilu 2019 terlaksana dengan aman, damai, dan suasana kondusif.

“Dengan satu prinsip, boleh beda pilihan asal bangsa Indonesia tetap NKRI. Tugas warga negara termasuk di Lombok Barat adalah gunakan hak pilih semaksimal mungkin untuk menentukan nasib negara dan daerah ini,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi yangbdirangkai dengan Fun Run ini diikuti sekitar 200 peserta. Para peserta dilepas Sekda H. Moh. Taufiq yang selanjutnya melewati jalur sejauh 5 km, dimulai dari halaman Kantor KPU Lobar menuju Bundaran Giri Menang Square dan kemudian kembali finish di Kantor KPU. Sebelumnya, para peserta melakukan senam bersama di halaman Kantor KPU Lobar.

By AdminWebLobar/ April 7th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

KLINIK APUNG PERTAMA DI LOMBOK DIRESMIKAN DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Kamis 4 April 2019 – Untuk meningkatkan akses pelayanan untuk masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil di wilayah selatan Kabupaten Lombok Barat, PT Kimia Farma (Persero) Tbk bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, lembaga sosial Dompet Dhuafa, dan Rumah Cerdas, meresmikan klinik apung di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Kamis (4/4).

Klinik apung ini direncanakan menjangkau tujuh wilayah di NTB meliputi Telaga Lupi, Telok Gok, Gili Nanggu, Gili Gede, Gili Asahan, Bagko-bangko dan Geresak, dengan sasaran sekitar 900 Kepala Keluarga (KK). Tidak hanya membidik kampung-kampung nelayan, klinik apung juga menyasar daerah yang sedang dikembangkan potensi wisatanya.

“Melalui klinik apung ini masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialis secara berkala, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan gawat darurat, pelayanan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan, dan program promotif preventif. Klinik apung juga menyediakan taman baca untuk anak-anak yang menetap di pulau-pulau yang dikunjungi,” jelas Direktur Umum dan Human Capital Kimia Farma Arief Pramuhanto.

Sebagai klinik apung pertama di Lombok, Arief berharap dapat menjadi satu model pelayanan yang baik dan mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui pendampingan untuk hidup sehat.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra mewakili bupati mengaku sangat mengapresiasi dan mendukung diresmikannya klinik apung ini. Menurutnya, pelayanan kesehatan di Lombok Barat tidak hanya melalui jajaran dinas kesehatan aja, namun dari semua stakeholder yang ada.

“Ini konsep pelayanan startegis. Dengan beroperasinya klinik apung ini dapat meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat di wilayah pulau-pulau yang ada di Lombok Barat,” ungkapnya.

Rachman menjelaskan, status klinik apung ini nantinya seperti klinik swasta kelas pratama yang pola kerjanya akan terintegrasi dengan puskesmas setempat seperti Puskesmas Sekotong dan Puskesmas Pelangan. Untuk tenaga kesehatan baik medis dan paramedik, peralatan dan logistik disiapkan oleh Kimia Farma.

Wilayah selatan Kabupaten Lombok Barat sendiri dikenal dengan banyak pulau-pulau kecil yang belum memiliki askses fasilitas kesehatan. Ada sekitr 27 pulau kecil mulai dari selatan Lembar hingga ujung Sekotong.

Dengan beroperasinya klinik apung ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam upaya ikut serta dalam meningkatkan drajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Turut hadir pada acara tersebut Direktur Umum CSR Kimia Farma Bapak Cherman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dwi, Direktur RSUD Provinsi NTB dr. H. L. Hazmi, Direktur Dompet Dhuafa Bambang Suherman, Ketua Rumah Cerdas Evi Pebriana, dan Manajer Kesehatan Dompet Dhuafa dr. Rosita Rivai.

By AdminWebLobar/ April 4th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

KHAIRATUN : PERAN IBU TP-PKK DESA SANGAT STRATEGIS MEMAJUKAN DESA

Giri Menang, Kamis 4 April 2019 – Hadir saat pelantikan dan serah terima jabatan tujuh orang Ketua TP-PKK Desa se-Kecamatan Labuapi pagi tadi (4/4), Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun menyampaikan beberapa arahan. Khairatun meminta Ketua PKK Desa dan aparaturnya dapat segera bertugas dengan penuh semangat. Tujuh desa yang dilantik oleh Ketua TP-PKK Kecamatan Labuapi Hj. Marlina Hakam yakni, Desa Merembu, Desa Bagik Polak, Desa Bagik Polak Barat, Desa Telagawaru, Desa Terong Tawah, Desa Bajur, dan Desa Karang Bongkot.

“Mari kita bersama-sama di lima tahun kedepan dengan semangat baru dan keikhlasan di hati kita masing-masing menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kedudukan kita ibu-ibu PKK ini adalah selaku mitra sejajar dari bapak-bapak kades, karena peran dari ibu-ibu PKK sangat strategis untuk memajukan desa sebagai mitra desa, aparat desa, dan pemerintah desa,” jelas Hj. Khairatun.

Dukungan penuh disampaikan Camat Labuapi H. Lalu Muhammad Hakam selaku Ketua Pembina TP-PKK Labuapi. Ia mengatakan, Ketua TP-PKK Kecamatan dan Ketua TP-PKK Desa beserta anggotanya serta Kepala Desa sangat antusias dalam rangka mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah khususnya bidang-bidang yang dijalankan oleh PKK.

“Alhamdulillah saya melihat energi yang sangat positif dari teman kades se-Kecamatan Labuapi, khususnya di tujuh desa yang dilantik hari ini bahwa para kades ini dengan komitmen yang begitu tinggi, berantusias untuk ikut berperan aktif dan berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan di dalam rangka penganggaran untuk mensupport program PKK di masing-masing desa,” kata Hakam dalam sambutannya.

Hakam berharap, baik Pemerintah Kecamatan maupun desa dapat membangun komunikasi dan berkoordinasi untuk sama-sama bergerak dengan OPD terkait untuk munsukseskan program-program pemerintah.

“Seperti diketahui saat ini ada beberapa isyu atau persoalan strategis yang menjadi pokok perhatian Pemerintah Daerah misalnya terkait dengan isyu kesehatan, di dalam isyu kesehatan terdapat beberapa permasalahan seperti realisasi dari imunisasi yang masih rendah, adanya stunting dan adanya penyakit yang menular. Tentu ini membutuhkan sinergitas atau kekompakan untuk bersama-sama mengatasi bahkan mencegah persoalan itu,” lanjutnya.

By AdminWebLobar/ April 4th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

RAMAIKAN PARIWISATA, MENTERI KOPERASI DAN UMKM RI ARAHKAN RAKORNAS KE LOMBOK

Jakarta, Selasa 26 Maret 2019 – Menteri Koperasi dan Usaha Mikro/Kecil Menengah Republik Indonesia (Menkop), Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga langsung memerintahkan salah seorang deputinya untuk mengalihkan rencana lokasi Rapat Koordinasi Nasional-nya ke Lombok Barat dari rencana semula di Provinsi Riau.

Hal tersebut diutarakan Puspayoga saat menerima kehadiran Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid beserta Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Lombok Barat, H. Fadjar Taufik di ruang kerjanya, Selasa (26/3).

Rapat Koordinasi Nasional tersebut rencana awalnya bakal diselenggarakan minggu ketiga Bulan April mendatang di mana pihak Kemenkop UMKM akan mengundang seluruh penggiat koperasi dan usaha kecil menengah seluruh Indonesia.

“Catat dan hubungi Pak Gubernur (Riau, red). Kita alihkan lokasi rakornas ke Lombok saja,” tegas mantan Wakil Gubernur Bali itu kepada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Victoria Simanungkalit.

Sebelumnya Fauzan menuturkan kondisi terkini di NTB dan Lombok Barat. Menurut Fauzan, implikasi terberat dari bencana gempa bumi itu adalah belum pulihnya citra kepariwisataan di NTB.

“Dengan kondisi pasca gempa, Lombok belum sepenuhnya pulih. Kami butuh stimulan agar bisa memancing kedatangan wisatawan,” ujar Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid.

Apalagi, imbuh Fauzan, dengan harga tiket pesawat dan penerbangan dari dan menuju Lombok yang masih mahal dan belum konstan, angka kunjungan pariwisata ke Lombok drastis mengalami penurunan.

Dengan pengalihan lokasi ke Pulau Lombok, Fauzan berkeyakinan akan menambah percaya diri pihaknya untuk terus mempromosikan Lombok.

“Rakor ini bisa menjadi stimulan secara nasional. Yang hadir bisa ratusan kan? Mereka yang akan bercerita bahwa Lombok tidak ada masalah lagi untuk dijadikan sasaran kunjungan,” pungkas Orang Nomor Satu di Lombok Barat itu di kesempatan terpisah.

Selain rakornas, Puspayoga pun menjanjikan akan memberikan perhatian untuk Lombok Barat. Melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop Victoria Simanungkalit, Lombok Barat akan mendapat prioritas anggaran di tahun 2020. Seperti dituturkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Barat, H. Fadjar Taufik, beberapa program diminta untuk segera diusulkan.

“Di antaranya ada Pasar, Pasar Tematik, dan Fasilitas Sarana Prasarana untuk Pedagang Kaki Lima. Semua akan kita garap di tahun 2020,” tegas Fadjar Taufik.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/ramaikan-pariwisata-menteri-koperasi-dan-umkm-ri-arahkan-rakornas-ke-lombok/

By AdminWebLobar/ Maret 26th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

SAMBUT HUT LOMBOK BARAT, DINAS KESEHATAN GELAR LOMBA BALITA SEHAT

Giri Menang, Selasa 26 Maret 2019 – Dalam rangka menyiapkan generasi Lombok Barat yang sehat dan cerdas, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kesehatan menggelar Lomba Balita Sehat. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Barat ini semakin menyemarakkan HUT Lobar ke-61.

“Lomba Balita Sehat diselenggarakan tiap tahun di Lombok Barat. Kegiatan ini untuk memberikan edukasi generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas. Termasuk sebagai upaya mengawal 1.000 hari kehidupan mulai anak dari kandungan sampai umur 2 tahun,” kata Kepala Dinas Kesehatan H. Rachman Sahnan Putra, Selasa (26/3).

Rachman berharap melalui lomba balita sehat tidak ada lagi anak yang kekurangan gizi di Lombok Barat, termasuk stunting. Ia juga meminta agar setiap orang tua harus mengecek kesehatan anak di posyandu, memberikan asupan gizi yang cukup, termasuk memberikan asi eksklusif.

Sementara itu, Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim dalam dukungannya ini kegiatan semacam ini terus dilanjutkan.

“Ini suatu hal yang luar biasa untuk menjaga generasi ke depan. Generasi kita akan hilang jika tidak di jaga mulai sekarang tambahnya,” katanya.

Lomba balita sehat kali ini dibagi dalam dua kategori, yakni kategori umur anak 6-23 bulan, dan umur 2-5 tahun. Tim juri yang terdiri dari dokter umum, psikolog dan ahli gizi dari RSUD Patut Patuh Patju, kemudian TP-PKK Lombok Barat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) menilai beberapa aspek seperti kesehatan anak, gizi anak, psikologi, dan peran orang tua.

Berhasil keluar sebagai juara pertama untuk kategori umur 6-23 bulan diraih oleh Lalu Gede Wira Santana dari Puskesmas Eat Mayang. Sedangkan juara pertama untuk kategori umur 2-5 Tahun diraih Jati Jaluna dari Meninting.

Untuk para pemenang Ketua PKK Lombok Barat Hj.Khaeratun memberikan hadiah penghargaan berupa uang sebesar Rp 1.250.000, Rp 1.000.000, dan Rp 750.00 bagi juara I, II dan III dari kategori umur 6-23 bulan. Sedangkan kategori umur 2-5 Tahun, juara I mendapat Rp.2.250.000, juara II Rp. 2.000.000 dan untuk juara III sebesar Rp.1.750.000. Harapan I sebesar 1.250.000, harapan II Rp.1.000.000 dan harapan III Rp.750.000.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/sambut-hut-lombok-barat-dinas-kesehatan-gelar-lomba-balita-sehat/

By AdminWebLobar/ Maret 26th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

KPK SARANKAN KEPALA DAERAH LIBATKAN KPK

Jakarta, 25 Maret 2019 – Terkait dengan maraknya tarik ulur antara eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan anggaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pihak Kepala Daerah selaku eksekutif melibatkan KPK.

Hal itu disarankan salah seorang pimpinan lembaga anti rasuah, Alexander Marwata, saat memberikan materi pada Workshop “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina Jakarta, Senin (25/3).

Alexander Marwata mensinyalir berdasarkan kasus yang KPK tangani, telah terjadi saling sandera antara eksekutif dengan legislatif saat pembahasan anggaran. Alex menunjuk kasus Kota Malang dan Provinsi Jambi yang sudah lama ditangani pihaknya.

“Kami berharap para Kepala Daerah menginformasikan (hal itu, red). Itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, pak Ganjar ketika stag dalam pembahasan APBD. Gubernur tidak meminta KPK untuk mengintervensi, hanya untuk mendengarkan,” aku Wakil Ketua KPK itu.

Menurut pengakuannya, keterlibatan KPK dalam pembahasan yang semula alot tarik ulurnya membuatnya menjadi lancar dan menghasilkan APBD yang pro kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, Wakil Ketua tersebut menegaskan, tidak ada niat sedikitpun buat KPK melakukan OTT.

“Saya tidak ingin menakut-nakuti. Percayalah bahwa kami tidak mengincar, tidak menargetkan untuk melakukan OTT. Apa yang kami lakukan, itu semua informasi dari masyarakat,” terang Alex sambil menuturkan satu kasus OTT yang justru pemberi informasinya adalah istri dari yang DI-OTT.

Terkait dengan pelibatan KPK untuk ikut mengawasi pembahasan APBD, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di tempat yang sama, tidak menampik bila pembahasan APBD bersama legislatif sering mengalami tarik ulur.

“Tapi walau begitu, kita selalu bisa berkomunikasi dan menjalin kemitraan bersama DPRD,” aku Fauzan menyambut baik uluran KPK tersebut.

Komunikasi yang baik, aku Fauzan, menjadi salah satu kunci penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Lombok Barat.

“Rekan-rekan di DPRD sudah memahami aspek perencanaan kita. RPJMD yang menjadi dasar RKPD di mana KUA PPAS-nya adalah kesepatan bersama antara kita dengan DPRD. Jadi, belum perlu melibatkan KPK-lah,” pungkas Fauzan tersenyum.

Fauzan sendiri hadir di workshop yang rencananya berlangsung sampai esok hari itu, bersama belasan Kepala Daerah Se-Indonesia yang rata-rata baru memenangkan kontestasi Pilkada Serentak tahun lalu. Untuk periode selanjutnya, rencananya Fauzan akan dilantik bersama Wakil Bupati terpilih, Hj. Sumiatun di tanggal 23 April mendatang.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/kpk-sarankan-kepala-daerah-libatkan-kpk/

By AdminWebLobar/ Maret 25th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

TINGKATKAN KUALITAS APIP, KPK DORONG REVISI PP

Jakarta, 25 Maret 2019 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peningkatan kapasitas Inspektorat di daerah-daerah. Dalam hal ini, inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar pemerintahan bisa semakin bersih dari praktik-praktik korupsi.

Revisi Peraturan itu diutarakan oleh salah seorang komisioner di KPK, Alexander Marwata saat memberikan paparan dalam worshop “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah”.
Workshop itu rencananya diselenggarakan dua hari, Senin-Selasa (25-26/3) dan dibuka di Auditorium Nurcholish Majid Universitas Paramadina (UP) Jakarta oleh Rektor UP, Prof. Firmanzah, Ph.D, Senin (25/3).

Workshop itu diikuti lebih dari puluhan Kepala Daerah, di antaranya adalah Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Kehadirannya, aku Fauzan, untuk menunjukkan komitmennya terhadap penegakan anti korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih di Lombok Barat.

Dalam workshop itu, KPK bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Pusat Edukasi Anti Korupsi, Ford Foundation, dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Alexander Marwata, penguatan APIP itu didorongnya menjadi substansi materi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah dan PermenPAN-RB yang akan merubah aturan sebelumnya.

“Untuk melakukan audit investigasi sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat, itu (izinnya, red) disampaikan langsung ke gubernur,” ujar Alex.
Dalam rancangan itu, imbuh Alex, untuk memutasi inspektur pun juga harus mendapat persetujuan gubernur.

“Jadi, tidak bisa lagi merekrut kemudian memutasi inspektur itu sekehendak bapak/ibu sekalian,” tegas Alex.

Menurut Alex, saat ini hal itu yang menjadi titik lemah.

“Dalam banyak kasus ketika kita memanggil inspektur untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi, mereka mengatakan seperti itu,” aku Alex.

Hampir bisa dipastikan, aku Alex, ketika ada Kepala Daerah yang terkena kasus korupsi, peran APIP itu hampir-hampir tidak ada. Kepala Daerah sering tidak memberdayakan keberadaan APIP, APIP pun sering tidak independen, kapasitasnya rendah, jumlah auditor dan anggaran mereka yang rata-rata minim.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang hadir dalam workshop tersebut menyambut baik RPP itu. Namun ia meminta agar proses saling mengawasi bisa tetap menjadi tugas bersama.

“APIP juga harus tetap ada koordinasi dengan Kepala Daerah. Bagaimana kami bisa melakukan pembinaan kepada pegawai jika tidak berkoordinasi dengan inspektorat?,” tanya balik Fauzan.

Untuk kasus di Lombok Barat, aku Fauzan, pihaknya telah memberdayakan APIP.

“Inspektorat di kita sudah ada di Level III. Artinya, dari aspek kemampuan kita dalam pengawasan intern sudah di atas rata-rata. Kita pun percaya, independensi auditor dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan,” pungkas Fauzan.

Salah seorang auditor di Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Dewanti mengakui bahwa pembahasan revisi untuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 itu masih bergulir.

“Revisinya terkait dengan penguatan APIP, yang antara lain meliputi eselonering, pengangkatan dan pemberhentian APIP, ” terang Dewanti via Whatsapp.

Pihaknya, aku Dewanti, memiliki keleluasaan dan independensi dalan melakukan pengawasan intern di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Pak Bupati komit untuk pemerintahan yang baik dan bersih. Kita diberikan kesempatan yang leluasa untuk pengawasan, karena konteks kita lebih ke pembinaan,” pungkas Dewanti.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/tingkatkan-kualitas-apip-kpk-dorong-revisi-pp/

By AdminWebLobar/ Maret 25th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

LOMBOK BARAT TARGETKAN PREDIKAT SAKIP A

Giri Menang, Senin 25 Maret 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun lalu telah mampu meraih predikat B dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementrian PAN-RB dengan poin 62,60. Raihan tersebut diberikan Kementerian PAN-RB karena Pemkab Lobar dinilai telah baik, efektif, dan efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya.

Tahun ini Pemkab Lobar menargetkan predikat A. Hal itu dinilai mudah untuk dicapai dengan syarat semua OPD yang ada mampu meningkatkan dan memprioritaskan kebutuhan dasar sesuai RPJMD. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Lobar H. Moh. Taufiq saat membuka Rapat Kerja SAKIP di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (25/3).

Untuk memenuhi target tersebut, Pemkab Lobar harus meningkatkan 20 hingga 30 poin untuk mencapai nilai 90, sedangkan nilai rata-rata SKPD berkisar 80 persen. Artinya, untuk meraih predikat A sangat memungkinkan serta poin yang harus dikumpulkan cukup tipis untuh meraihnya.

“Berbicara SAKIP, artinya berbicara tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Untuk itu, semua OPD harus lebih memperhatikan dan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Tanpa kerja sama teman-teman OPD semua, nilai A ini tidak akan mungkin bisa kita raih,” tegas Taufiq.

Ada beberapa OPD yang menurut Taufiq harus kerja lebih ekstra, di antaraya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung, dan Kecamatan Lingsar.

Evaluasi SAKIP sendiri bukan merupakan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan kepada Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Kepala Inspektorat H. Rachmat Agus Hidayat lebih rinci memaparkan beberapa persoalan yang ada di OPD. Ia meminta agar semua OPD untuk mencermati perencanaan yang telah disusun sehingga mencapai nilai 90 persen. Menurutnya, jika hal tersebut dalam setahun tidak tercapai akan menjadi “penyakit” di Kabupaten Lombok Barat. Persoalan juga sering terjadi pada konsultan perencana di masing-masing OPD.

“Konsultan diharapkan agar tidak sekedar memakai paket 50an. Misalkan di perencanaan, pembangunan tidak bisa tuntas 100 persen, maka untuk perencanaan yang lain bisa dialihkan untuk mencapai pembangunan 100 persen tersebut,” jelasnya.

“Pada bidang pelaporan, jangaan sampai hanya menggugurkan kewajiban. Tapi perencana harus paham serta Sekertaris harus juga agar mengecek per triwulan sebelum dinaikkan ke Kepala OPD,” lanjutnya.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/lombok-barat-targetkan-predikat-sakip-a/

By AdminWebLobar/ Maret 25th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

14 KETUA PKK DESA SE-KECAMATAN LINGSAR RESMI DILANTIK

Giri Menang, Senin 25 Maret 2019 – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid menghadiri sekaligus menyaksikan pelantikan dan serah terima jabatan 14 Ketua TP-PKK Desa se-Kecamatan Lingsar periode 2019-2025 beserta pengurusnya yang bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Lingsar, Senin (25/3). Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Kecamatan Lingsar Desy Harianty Jamaludin sekaligus mengukuhkan pengurus TP-PKK Desa yang ditandai dengan penandatanganan dan penyematan pin TP-PKK.

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas untuk ibu-ibu ketua Tim Penggerak PKK desa dan segenap pengurus. Niatkan hati kita, tubuh kita, serta badan kita untuk mampu bekerja sama dan mengabdi kepada masyarakat di dalam pemberdayaan masyarakat,” kata Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun dalam sambutannya.

Khairatun meminta para pengurus baru agar segera melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan agar terwujudnya pembangunan Kabupaten Lombok Barat dengan kebersamaan dan hati.

“Kedepan saya yakin bahwa ibu-ibu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Merangkul semua masyarakat kita sehingga apa yang kita laksanakan, dan yang menjadi amanah bisa terlaksana dengan baik serta diterima oleh masyarakat,” harapnya.

Keempat belas desa yang dilantik yakni Desa Saribaye, Desa Sigerongan, Desa Langko, Desa Batu Kumbung, Desa Gegelang, Desa Bug-bug, Desa Gegerung, Desa Peteluan Indah, Desa Gontoran, Desa Karang Bayan, Desa Lingsar, Desa Duman, Desa Batu Mekar, dan Desa Giri Madia.

Pelantikan juga dihadiri Camat Lingsar Jamaludin, Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Lobar Hj. Sukerniati Moh. Taufik, Ketua TP PKK Kecamatan Lingsar Desy Harianti Jamaludin, Para Kepala Desa se-Kecamatan Lingsar, Para anggota PKK Desa dan Kecamatan Lingsar serta masyarakat.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/14-ketua-pkk-desa-se-kecamatan-lingsar-resmi-dilantik/

By AdminWebLobar/ Maret 25th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/