Giri Menang, Jum’at 7 Desember 2018 – Usai mengikuti workshop di hotel jayakarta, rombongan tim World Bank bersama Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dan rombongan kemudian menuju Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat untuk observasi kegiatan penanganan masalah stunting. Desa Jagaraga termasuk dalam 10 desa intervensi penurunan stunting terintegrasi.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Desa Jagaraga Mukkaram dan jajaran di Aula Kantor Desa Jagaraga, Kamis (6/12). Dalam sambutannya, Mukkaram menjelaskan program masalah stunting di desanya. Program kegiatan seperti rehab Poskesdes, Posyandu, pembangunan MCK umum, rehab PAUD, penyediaan askes polindes dan posyandu, intensif kader dan guru PAUD, penyuluhan dan penelitian kesehatan kader, serta sosialisasi BPJS seluruhnya bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

“Infastruktur kesehatan ibu hamil dan anak, kita telah membangun dari tahun 2017 sampai 2018 dianggarkan dari ADD dan DD. Di tahun 2017 sebesar Rp. 220.368.600 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 508.463.554. Hasilnya angka stunting di Desa Jagaraga ini dapat diturunkan. Dari 279 di bulan Februari turun menjadi 179 di bulan Agustus tahun 2018,” jelasnya.

Mukkaram menambahkan, upaya yang dilakukan untuk menurunkan stunting juga dengan melakukan pendataan mengukur dengan tingkat stunting yang diberikan world bank dan membuat arisan jamban dengan anggota-anggota posyandu.

“Kami punya da’i kesehatan bagaimana mereka bisa menyampaikan kemasyarakat bagaimana prilaku hidup bersih dan sehat dan turun sosialisasi bagaimana pola asuh anak dan remaja,” katanya.

Sementara itu Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Kirana Primatasari dalam kesempatan itu mengaku bangga atas keberhasilan Desa Jagaraga.

“Bagaimana interaksi antara desa dengan pukesmas, bagaimana interaksi desa dengan masyarakat dusun karena kepala desa berhasil menggerakan semua kader dan kepala dusun untuk bersama-sama bergotong royong melakukan upaya penurunan masalah stunting di desa ini. Ini kami yang ingin belajar mendapat informasi dari bapak kepala desa, bagaimana proses itu bisa terjadi, diputuskan, disepakati dan dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, tim pakar gizi GSC World Bank Prof. Fasli Jalal mengatakan untuk mengatasi kondisi ini, ibu hamil dan anak di bawah dua tahun perlu mengakses layanan-layanan penting secara bersamaan untuk mencegah stunting.

Layanan-layanan tersebut adalah imunisasi dasar, pemberian air susu ibu eksklusif, makanan yang beragam, air minum dan sanitasi, pendidikan anak usia dini, indeks kerawanan pangan, dan akta kelahiran agar anak yang baru lahir terdaftar dalam sistem bantuan sosial.

“Stunting merupakan masalah bersama, perlu kerjasama lebih baik antara lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah. Juga dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi,” katanya. (andy/humas)

Giri Menang, Jum’at 7 Desember 2018 – Untuk mensosialisasikan kebijakan Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) dalam rangka menurunkan angka stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Workshop Koordinasi dan Rembuk Stunting tahun 2018. Kegiatan yang dihadiri Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dr. Kirana Primatasari, Kepala Dikes Lobar Rahman Sahnan Putra, tim leader GSC World Bank, tim pakar gizi GSC World Bank, tim TNP2K, para camat, kepala desa dan tokoh agama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan atau fasilitas dalam menggerakkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan dasar dan menengah pertama.

“Melalui workshop ini diharapkan mampu mengoptimalisasikan peran multi pihak/organisasi perangkat daerah dalam upaya konvergensi penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat. Dengan perumusan kebijakan yang komperhensip menuju Generasi Sehat dan Cerdas masyarakat Lombok Barat. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat menurunkan angka stunting,” ungkap Kepala DPMD Lobar L. Edy Sadikin saat membuka workshop di Hotel Jayakarta, Kamis (6/12).

Sementara itu, Kepala Dikes Lobar Rachman Sahnan Putra menjelaskan di Kabupaten Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka turun menjadi 32,7% di bulan agustus tahun 2017. Selanjutnya dilakukan intervensi yang lebih spesifik dengan arahan komitmen pemerintah daerah yang kuat, kemudian pada Agustus 2018 dari hasil e-Posyandu dengan entry minimal 75% sehingga keluar angka penurunan stunting menjadi 28,9%.

Rachman mengakui masih ada kekurangan dan kelemahan untuk mempercepat penurunan stunting di Lombok Barat, khususnya di tingkat desa. Rachman menceritakan, sebelum dikawal dengan regulasi yang jelas, kepala desa merasa kebingunan menggunakan anggaran yang cukup besar di desanya.

“Ketika kita berikan rambu-rambu pada tahun 2014 keluar Peraturan Bupati dan 2015 kita pertajam dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2015 para kepala desa sangat senang dan bersyukur. Artinya para kepala desa diberi arah melalui regulasi sehingga tidak takut salah dalam menggunakan anggaran. Sehingga di desa tidak hanya berpikir secara pembanguan fisik buat rabat jalan, gapura saja,” terangnya.

Ditempat yang sama Kabid Sosbud Bappeda Lobar Halid mengaku sangat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan prioritas pembanguan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting khususnya kepada kecamatan dan desa prioritas.

“Kita mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan unsur desa untuk mendukung sepenuhnya upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah secara konsisten. Kkita juga harus memastikan bahwa APBDesa telah sesuai dengan kebijakan bupati dalam upaya percepatan pencegahan stunting serta serasi dan sinergi dengan program kegiatan dalam RKPD kabupaten yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa,” katanya.

Komitmen Pemkab Lombok Barat menurunkan angka stunting sangat diapresiasi Kemnkes RI. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Kirana Primatasari melihat Pemkab Lobar sudah mampu memahami langkah penanganan stunting dengan baik. Hal itu dilihat dengan aktifnya seluruh pihak dalam menangani masalah kesehatan nasional ini. (andy/humas)

Giri Menang, Kamis 6 Desember 2018 – Sesuai program Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi, masyarakat harus sudah tuntas dalam permasalahan administrasi kepemilikan tanah. Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Presiden Jokowi melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala BPN RI), Dr. Sofyan A. Djalil membagikan 2.156 buah sertifikat kepada warga Lobar. Sertifikat tersebut diserahkan melalui sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lobar, Kamis (6/12).

Kendati menteri terlambat datang dari jadwal semula, namun masyarakat penerima sertifikat tetap menunggu kehadiran bapak menteri. Bahkan saat menunggu, sempat terjadi gempa susulan. Akibatnya, seluruh tamu dan penerima sertifikat berhamburan turun dari bencingah Agung tempat kegiatan berlangsung. Namun setelah diberikan arahan oleh panitia, mereka kembali duduk naik ke atas bencingah. Satu jam kemudian menteri dan rombongan tiba.

Pembagian sertifikat diberikan secara simbolis oleh Menteri Sofyan, didampingi Gubernur NTB melalui Kepala BPN NTB, Kepala BPN Lobar, Bupati Lobar bersama anggota Forkopimda. Penyerahan sertifikat secara simbolis diberikan kepada 14 orang penerima.

Menteri Sofyan Djalil dalam arahannya mengatakan, tahun 2018 ini, di NTB target reralisasi sertifikat sebanyak 170 ribu. Di Lobar, sebanyak 125 ribu yang saat ini terealisasi sebanyak 2.156 buah. Namun sisanya akan berakhir sampai target tahun 2021.

“Yang belum dapat sertifikat tahun ini, Insya Allah tahun depan melalui program yang sama,” sebut menteri.

Karena kata dia, presiden memerintahkan, tahun depan (2019), secara nasional ada 9 juta sertifikat yang akan dibagikan. “Tahun ini di seluruh Indonesia akan dikeluarkan sebanyak 7 juta sertifikat,” katanya kemudian disambut aplaus meriah hadirin.

Dari 2.156 buah sertifikat yang dibagikan di kabupaten Lobar, rinciannya adalah, 2 ribu untuk masyarakat, 84 untuk tanah hak pakai, 10 buah untuk Barang Milik Begara (BMN) dan sisanya 52 sertifikat untuk tanah wakaf dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain penyerahan sertifikat tanah program PTSL, pada acara yang sama juga diberikan piagam penghargaan dari BPN Lobar kepada Bupati Lobar, Kejaksaan Negeri Mataram, Kapolres Lobar, kapolres mataram atas dukunganya dalam rangka kegiatan PTSL di Lobar tahun 2017/2018.

Giri Menang, Rabu 5 Desember 2018 – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten Lombok Barat (Lobar) tinggal menghitung hari. Dari 119 jumlah desa, 77 dianratanya akan menggelar pilkades serentak 10 Desember 2018 mendatang. Namun tidak bisa dipungkiri, pilkades tersebut masih diwarnai oleh konflik-konflik internal.

Konflik yang paling menyulut adalah adanya judi taruhan (bebotoh) yang dilakoni warga tertentu. Judi taruhan untuk memasang pemenang dari calon kepala desa (kades) ini, terkadang pihak yang kalah taruhan justru yang berpotensi menyulut keributan.

“Justru yang kalah taruhan yang bisa jadi momok menimbulkan kributan, mungkin saja calon kades yang kalan bisa diserang,” papar Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas masalah potensi konflik pilkades serentak dan inflasi daerah di Ruang Rapat Pondopo di Gerung, Rabu (5/12).

Dari seluruh anggota Forkopimda terutama Kapolres Lobar, Kapolres Mataram dan Dandim 1606 sudah sepakat akan menerjunkan personilnya. Dari 333 TPS, personil yang akan mengamankan jalannya pilkades serentak sebanyak 374 orang. Rata-rata tiap TPS akan diamankan oleh 2 anggota polisi dan 5 hansip.

Dalam kesempatan itu, pihak Dandim 1606 Lobar, selain menyoroti panitia pilkades dan kelompok masyarakat pendukung, tapi juga tetap terfokus pada kemungkinan adanya money politics serta gangguan kamtibmas. Masa-masa yang paling rawan adalah saat berlangsungnya pilkada, pencoblosan, penghitungan dan pelantikan. Masa-masa inilah diharapkan, pihak kantib benarr-benar melaksanakan pemantauan.

Sementara itu dari pihak Kejati memantau kondisi nasional yang melibatkan warga NTB. Apalagi menjelang Pilpres, dinamikan politik di daerah turut memberi peran. Terkait dengan ini, diharapkan adanya sosialisasi pelaksanaan pilpres 2019 mendatang. Selain itu, disinggung juga pasca pembakaran bendera Tauhid di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahkan unjuk rasa yang terjadi di Bogor melibatkan 619 warga NTB. Dari jumlah ini, beruntung tidak ada warga asal Lobar. (LPA/humas)

Giri Menang, Rabu 5 Desember 2018 – Untuk melindungi para pekerja migran, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lombok Barat melaunching Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI).

Launching itu dilakukan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan khalid di Kantor Disnaker, Rabu (5/12). Hadir pada peluncuran itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Staff Ahli dan Staff Khusus Kementerian Tenaga Reyna Usman dan Maria Magdalena, Asisten Deputi Kemenko PMK Wagiran, Direktur KVPD BNP2TKI Haposan Saragih, dan Pengurus dari dua asosiasi penyalur tenaga kerja migran tingkat Provinsi NTB.

Fauzan mengapresiasi penyediaan LTSA bagi tenaga kerja asal Lombok Barat yang akan bekerja ke luar negeri. Ia berharap kedepan LTSA ini harus segera disosialisasikan dan memanfaatkan jaringan yang ada, mulai dari para Kepala Dusun, para Kepala Desa dan para Camat, bahkan para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

“Di Lombok Barat, masyarakat kita yang memiliki keinginan buat bekerja di luar negeri relatif tinggi, walaupun tingkat pengangguran terbukanya relatif kecil yaitu hanya 3,12% saja,” katanya.

Bagi Fauzan, LTSA ini adalah inisiatif luar biasa dari Pemerintah Daerah, sehingga untuk efektivitasnya harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait.

“Tingkatkan koordinasi dengan lembaga vertikal keimigrasian, namun juga dengan instansi horizontal seperti Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” pintanya.

Fauzan yakin, LTSA ini akan menjadi salah satu upaya perbaikan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan terhadap TKI dari Lombok Barat.

“Ini adalah upaya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Disnaker Lombok Barat, Rusditah menyampaikan bahwa pemerintah membuktikan kehadirannya dalam melayani masyarakat, terutama kepada calon TKI yang akan bekerja keluar negeri.

“LTSA bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan, penempatan dan perlindungan, memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen, serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan RI Reyna Usman. Di tempat yang sama ia menegaskan sudah selayaknya pemerintah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pekerja Migran Indonesia.

“Dengan adanya tempat ini (LTSA, red), para calon Pekerja Migran Indonesia bisa mengurus administrasi dengan mudah, cepat. dan aman karena hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan,” ujar perempuan berkaca mata itu.

Reyna menambahkan bahwa per tanggal 22 November 2017 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam regulasi itu, jelas Reyna, komitmen Pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga keluarganya. Selain Reyna, Staff Kantor Staff Kepresidenan Yanuar Nugroho yang juga hadir menegaskan bahwa LTSA ini adalah upaya kongkrit Pemerintah hadir ke tengah masyarakat.

“LTSA ini mau memastikan dan mau menjemput bola agar para Tenaga Kerja Indonesia bisa berangkat dengan legal,” ujar Yanuar.

Ia pun memuji Lombok Barat yang tidak hanya cepat dalam meluncurkan LTSA, namun berinisiatif untuk membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif).

“Itu akan menjadi jaring pengamanan dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran sejak dari desa, memberdayakan mereka saat purna dan keluarga migran tersebut,” ujar Yanuar antusias.

Di seluruh Indonesia sampai saat ini total 32 LTSA sudah terbentuk. Untuk Provinsi NTB sudah terbentuk 5 LTSA tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa. Untuk masa datang, LTSA di Kabupaten Bima pun siap diluncurkan. Untuk daerah penyuplai tenaga migran yang cukup besar, eksistensi LTSA ini diharapkan akan segera efektif dalam memberi pelayanan kepada calon pencari kerja.

Di Lombok Barat sendiri, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 735 ribuan jiwa, 68,11%-nya adalah penduduk partidipan tenaga kerja. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka hanya bersisa 3,28%. Untuk memberdayakan pemerintah desa, baru dua Desmigratif yang terbentuk yaitu Desa Babussalam dan Desa Suka Makmur.

Giri Menang, Senin 3 Desember 2018 – Pembangunan Pelabuhan Gili Mas milik Pelindo III mendapat perhatian serius dari Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid.

Bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. L. Winengan, Kepala Bakesbangpol H. M. Fajar Taufik dan Kasat Pol PP Mahnan, Fauzan Khalid berkunjung ke lokasi pembangunan pelabuhan di Dusun Teluk Waru Desa Labuan Tereng Lembar, Senin (3/12).

Pelabuhan peti kemas ini diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah timur Indonesia. Pelabuhan ini rencananya akan memiliki pelabuhan sepanjang 440 meter dan lebar sepanjang 26 meter dengan kedalaman laut mencapai 13 meter lebih. Untuk keseluruhan fasilitasnya, paling tidak pihak Pelindo III membutuhkan luas lahan sebanyak 50 hektar dan anggaran paling sedikit 1,3 trilyun rupiah.

Fauzan dan rombongan diterima oleh jajaran manajemen Pelindo III, Danuwarsa beserta beberapa staff langsung di ruang rapat. Danuwarsa pun memaparkan rencana pembangunan pelabuhan yang merupakan satu paket kesatuan dengan Pelabuhan Lembar yang dikelola oleh ASDP.

Persiapan lahan, menurut Danuwarsa sudah 100% selesai. Dari hasil pantauan sementara sampai saat ini, proses pembangunan di lokasi sudah berjalan baik. Pancang-pancang pelabuhan sudah banyak yang terpasang dan terbangun.

“Saat ini untuk tahap desain dan konstruksi sudah 61%,” kata Danu.

Bagi Danu, keberadaan pelabuhan ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian regional dan nasional, namun juga akan memberi efek lain di bidang pariwisata.

Dengan potensi pengembangan pariwisata di wilayah selatan, maka pelabuhan ini tidak hanya akan menjadi sarana bongkar muat barang dan pusat penyimpanan peti kemas, namun akan menjadi destinasi wisata baru.

Puluhan yacht bisa berlabuh dan didukung oleh fasilitas lainnya seperti bengkel.

“Pembangunan Marina bisa menampung lebih dari enam puluh yacht. Ini akan memperkuat akses pariwisata, bahkan dengan fasilitas yang akan dibangun, bisa menjadi destinasi baru,” papar Danuwarsa.

Danuwarsa menambahkan, banyak fasilitas yang bisa menjadi destinasi baru seperti amphitheatre, sea side walk, hotel, marina yacht, fasilitas pendukung marina, hotel, shopping center, bahkan wellcome gate dengan arsitektur lokal.

“Apalagi bila akses menuju KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika yang melalui jalur selatan bisa diperlebar, maka aksesnya akan semakin terbuka karena mengurangi jarak tempuh dari dan menuju pelabuhan,” papar Danuwarsa.

Mendengar paparan tersebut, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menimpali bahwa pihaknya sudah membuat desain perbaikan jalan dari Sekotong sampai Buwun Mas.

“Lebar jalan kita rencanakan sampai 8 meter untuk memudahkan koneksitas Pelabuhan Gili Mas dengan KEK Mandalika. Tapi, setelah Buwun Mas menuju KEK Mandalika, bukan merupakan wilayah kita. Jadi harus komunikasi dengan pihak Provinsi,” ujar Fauzan.

Fauzan pun meminta pihak Pelindo III tidak hanya memperhatikan pembangunan utama di intern pelabuhan.

“Jangan sampai hanya penataan di dalam yang bagus, tapi di luar tidak,” ujar Fauzan dengan mencontohkan pemasangan Penerangan Jalan Umum yang menuju area pelabuhan.

“Kalau bisa, bangunkan PJU satu kilo sebelum dan satu kilo sesudah pelabuhan,” pinta Fauzan yang dikomentari oleh Danuwarsa bahwa pihaknya sudah membangun PJU di kawasan dalam dengan solar cell.

Fauzan pun berharap agar anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) Pelindo tidak hanya untuk membuat taman di area utama, namun bisa menyentuh keluar dan yang langsung menjadi kebutuhan masyarakat. (Humas Lobar)

Giri Menang, Senin3 Desember 2018 – Estimasi Pengguna narkoba di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 1,8 persen. Dari data tersebut diperkirakan jumlah penduduk pemakai narkoba sekitar 36 ribu jiwa tersebar di NTB. Data ini merupakan data secara keseluruhan dan belum ada penelitian yang menggunakan pengelompokan semisal penelitian per kabupaten/kota.

Hal tersebut diakui Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTB, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat saat melakukan tes urine di lingkungan ASN Lombok Barat (Lobar) yang digelar di Aula Bupati Lobar, Senin, (3/12).

Tes urine yang dilakukan Cheppy bersama sembilan anggota lainnya ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir pengguna narkoba di lingkungan ASN.

Dari data absensi, peserta yang dijadikan sampel untuk mengikuti tes urine sejumlah 50 orang ASN dari masing-masing SKPD mulai dari kepala dinas, kepala bagian, camat dan lainnya.

“Dari jumlah kasus yang ditemui, pengguna narkoba di lingkungan ASN tidak terlalu banyak. Pengguna narkoba banyak ditemui di kalangan pengangguran, pelajar, mahasiswa dan didominasi oleh swasta. Untuk wilayah Lombok Barat saja, kasus pengguna narkoba yang telah ditangani Polda NTB sebanyak 70 kasus,” terang Cheppy. (Humas Lobar)

Giri Menang, Senin 3 Desember 2018 – Tahun ini, Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Erat Bambang Desa Beleka Kecamatan Gerung yang berada di bawah binaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi P3A tingkat Nasional.

“Penilaian lomba dilakukan bulan Juli lalu. Dan Lombok Barat tercatat sebagai juara Pertama tingkat nasional. Pemberian penghargaan akan dilakukan sekitar tanggal 5 atau 6 Desember mendatang Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia,” ungkap Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana usai Apel Peringatan Hari Bhakti PU ke –73, Senin (3/12).

Dikatakan Made, memasuki usia ke-73 tahun ini Dinas PUPR terus berbenah di segala bidang. Di bidang sumber daya air misalnya, Dinas PUPR Lobar terus mengoptimalkan penggunaan air melalui perbaikan masalah irigasi termasuk pola pengaturan yaitu menambah jaringan irigasi yang terkoneksi dengan berbagai irigasi yang lain dan bisa digunakan secara optimal.

Tercatat di Kabupaten Lombok Barat terdapat sekitar 25 irigasi dengan luas sawah irigasi sekitar 12 ribu hektar dengan total area sekitar 15 ribu hektar.

“Dari 25 irigasi, dua irigasi merupakan kewenangan pusat dengan luas 3 ribu hektar. Tiga irigasi menjadi kewenangan provinsi dan 20 ribu sisanya merupakan kewenangan kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid yang hadir dalam apel tersebut berharap Dinas PUPR dapat lebih optimal melaksanakan percepatan di segala bidang.

“Baik dalam bidang infrastruktur maupun bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR kedepannya harus lebih mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat dari tingkat dusun ke tingkat daerah, propinsi maupun tingkat pusat,” katanya.

Sebagai intansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan, bupati mengingatkan agar sinergitas dan kekompakan dengan instansi lain.

“Dinas PUPR harus terus bekerjasama dalam bekerja baik dengan tim maupun dinas terkait dan tak lupa untuk terus menjaga kebersamaan dan menjaga rasa gotong royong untuk kemajuan bersama,” tegasnya. (Humas Lobar)

Giri Menang, Minggu 2 Desember 2018 – Sederetan prestasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di bidang kesehatan baru-baru ini mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Hal itu disampaikan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Kirana Primatasari saat menghadiri pembukaan jambore kader kesehatan tahun 2018 di Lapangan Suranadi, Kecamatan Narmada, Sabtu (1/12). Kegiatan jambore yang digelar Dinas Kesehatan Lobar dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 ini diikuti 1.600 orang kader se-Lobar.

Seperti diketahui, Pemkab Lobar beberapa hari lalu mendapat penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi. Satu hari sebelumnya Pemkab Lobar juga memperoleh penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan dari salah satu media riset ternama Katadata. Salah satu keberhasilan dibuktikan dengan berhasilnya Pemkab Lobar menurunkan prevalensi angka kasus stunting di Lobar.

“Mendengar raihan penghargaan yang diterima Lombok Barat saya sangat bangga. Para kader, anda sekalian adalah para agen perubahan yang membawa kemajuan di desa masing-masing. Kami dari Kementerian Kesehatan mengakui dedikasi anda. Tanpa kader, kesehatan tidak akan maju. Terima kasih para kader,” kata wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Lingsar era ‘90an ini.

Dalam kesempatan itu, dr. Kirana menyampaikan harapannya agar program-program yang dicanangkan pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat bawah. Melalui posyandu misalnya, peran kader sangat penting menjadikan anak-anak lebih sehat termasuk memutus penularan TBC.

“Untuk pravelensi stunting jelas dengan yang dilaksanakan kader melalui posyandu. Kami mengharapkan posyandu harus berjalan setiap bulan karena di sana tempat bertemunya para ibu, bayi dan balita dengan para kader dan tenaga kesehatan. Di sana kita bisa belajar bagaimana memberikan makanan kepada bayi dan balita agar terhindar dari stunting, dan ibu bisa tetap sehat,” jelasnya.

Seperti diketahui, masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun trend-nya menurun. Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia. TBC, Stunting, dan Imunisasi menjadi tiga masalah kesehatan yang serius di Indonesia.

Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti. Bahkan angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional.

Keberhasilan menurunkan angka kasus stunting juga didukung oleh penguatan sistem kesehatan yang dikembangkan Dinas Kesehatan Lobar, yakni e-posyandu. Lombok Barat menjadi satu-satunya kabupaten yang sudah mengembangkan sistem sampai ke e-posyandu. Melalui sistem e-posyandu, para kader dimudahkan memantau perkembangan para binaannya secara online.

Selain Kemenkes RI, capaian prestasi Lobar juga mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena. Seluruh capaian tersebut diakui Ermalena berkat kerja keras bupati, dinas dan para kader.

“Penurunan angka stunting hingga 28% itu bukan hanya prestasi bupati dan kepala dinas saja, tapi itu adalah prestasi semua kader yang hadir. Tapi komandannya tetap pak bupati dan kepala dinas. Ini bukti kalau kita bersatu, apapun bisa kita selesaikan. Di tempat lain susah turunkan stunting, tapi di sini luar biasa capaiannya,” ungkap Ermalena.

Tidak hanya itu, Ermalena juga memuji pembangunan sistem informasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Lobar, yakni e-Posyandu. Ia bahkan berencana menjadikan strategi Dikes ini menjadi model nasional untuk diterapkan di daerah-daerah se-Indonesia.

“E-Posyandu ini luar biasa. Bisa dijadikan contoh, karena melalui e-posyandu ini pra kader bisa memantau kondisi bayi balita binaannya. Nanti kita bicarakan ya bu dr. Kirana agar bisa dijadikan model nasional,” katanya.