KPID NTB Serahkan IPP Radio SGM

Gerung-KIM. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Giri Menang (SGM).

IPP diserahkan secara simbolis dari Ketua KPID NTB Yusron Saudi, S.Pd, M.Pd kepada Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid di Pendopo Bupati Lobar,  Giri Menangh, Gerung, Selasa (10/10).

Turut menyaksikan penyerahan tersebut, rombongan KPID NTB, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Lobar, Ir. Budi Dharmajaya, MM, Kabid IKP Kominfo Lobar Drs. Rasidi, serta crew Radio Suara Giri Menang.

Bupati Lombok Barat mengucapkan terimakasih kepada KPID NTB, dalam membantu LPPL Radio Suara Giri Menang, mulai sejak proses awal, hingga terbitnya IPP tetap.

“Dengan diterbitkannya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, akan semakin meningkatkan kualitas kepenyiaran LPPL Radio Suara Giri Menang. MC Lombok Barat,” harap Bupati dua periode ini.

Sementara itu Ketua KPID NTB Yusron Saudi berharap kedepannya Bupati Lombok barat beserta jajarannya bisa mensuport terus dan Radio Suara Giri Menang dapat dijadikan sebagai patner Pemerintah dalam menyuarakan aspirasi dan hasil hasil pembangunan daerah kedepannya. (Angge/Budi D/Ivan R/KIM Gerbang Gerung)

PNS TERJARING NARKOBA, BUPATI LOMBOK BARAT ANGKAT BICARA

Giri Menang, Rabu 10 Oktober 2018 – Tertangkapnya seorang oknum guru Pegawai Negeri Sipil lingkup daerahnya membuat Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid berreaksi.

Fauzan sangat menyesalkan dengan apa yang dilakukan oleh oknum guru tersebut.

“Keterlaluan. Mestinya sebagai guru, ibu ini memberi contoh yang baik kepada orang lain, terutama anak didiknya,” ujarnya kesal.

Seperti diberitakan banyak media beberapa hari yang lalu, seorang oknum Guru Pegawai Negeri Sipil, sebut saja inisial E (48) terpaksa diamankan pihak kepolisian. Oknum tersebut terlibat dalam bisnis narkotika jenis sabu.

E tidak hanya sendiri, dia juga melibatkan 2 orang atas nama S dan R sebagai kurirnya.

Seperti dilansir beberapa media, pihak keamanan menjaring juga banyak barang bukti. Di antaranya 5 paket kecil sabu seberat 1,5 gram, satu timbangan elektrik,perangkat alat hisab sabu, uang yang diduga hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 3,8 juta dan 3 handpone.

Dalam menjalankan bisnisnya, Oknum guru SD di Desa Nyurlembang Narmada ini pun dibantu suaminya. Mereka dengan leluasa memperjual belikan barang haram itu di rumahnya. Dalam penyelidikan kepolisian, pasutri ini menyasar tidak hanya orang dewasa untuk menjadi pelanggannya, namun juga dari kalangan pelajar SMA.

Tingkah polah suami istri ini membuat berang Fauzan Khalid. Fauzan menduga, oknum guru ini bisa jadi adalah pemain lama di bisnis narkoba.

“Bisa jadi bisnis itu jadi pekerjaan pokoknya. Guru cuma jadi sampingan,” ujarnya sengit.

Dengan ditangkapnya oknum guru itu, Fauzan menghimbau seluruh masyarakat dan khususnya PNS lingkup Pemkab Lobar agar menjauhi narkoba.

“Jangan sekali-kali kita biarkan fenonena narkoba ini ada di sekitar kita. Saya sudah meminta agar yang bersangkutan ditindak tegas saja,” tegas Fauzan.

Tidak hanya itu, Fauzan berjanji untuk menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan test urine kepada seluruh ASN di Lobar.

“Kita akan siapkan lagi untuk test urine atau rambut supaya ASN kita terhindar dari bahaya narkoba. Ini bisa menjadi shock terapi buat ASN yang mau coba-coba,” pungkas Fauzan mengancam.

HIV/AIDS MELUAS, PEMKAB LOMBOK BARAT GELAR PENCEGAHAN

Giri Menang, Rabu 10 Oktober 2018 – Meningkatnya kasus HIV-AIDS di Lombok Barat (Lobar ) dari tahun 2008 sampai 2017 lalu, tidak hanya terjadi pada kelompok resiko tinggi.

Kelompok ini diisi oleh masyarakat Pengguna Narkoba, Penjaja Seks Komersial (PSK), Waria dan LSL.

saat ini ditemukan juga telah meluas ke kalangan Ibu Rumah Tangga dan Balita.

Untuk mencegah dan menanggulangi kasus yang semakin besar lagi, Pemkab Lobar melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPAI) Lobar mengelar sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan.

Sosialisasi yang dihadiri oleh unsur dari SKPD, LSM,KPAI Provinsi NTB, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan, dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Lobar. Rabu (10/10).

Meluasnya segmentasi pada kelompok resiko rendah seperti Ibu Rumah Tangga dan Balita membuat semua pihak merasa semakin kuatir, mengingat institusi ini dianggap sebagai pertaruhan dan benteng terakhir dalam upaya mencegah meluasnya kasus HIV AIDS di Kab. Lobar.

Langkah pun diambil dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS sebagai upaya menahan laju pertumbuhan kasus.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid Selaku Ketua KPAI Lobar mengibaratkan Kasus HIV AIDS sebagai fenomena gunung es di mana perkembangannya semakin membesar.

“Meski perkembangan kasus di Lobar tidak terlalu signifikan, akan tetapi upaya Pencegahan dan Penanggulangan harus semakin dinamis,” pintanya.

Fauzan juga mengungkapkan kekuatirannya akan perkembangan Kelompok LGBT yang telah berani menampakkan keberadaaanya secara terang – terangan dan tanpa malu – malu. Kelompok ini merupakan salah satu penyebab kasus HIV AIDS terbanyak juga.

Terakhir Fauzan meminta agar semua pihak bersama – sama mensosialisasikan program dengan cara memperkuat rumah tangga namun sekolah dengan tidak mendiskriminasi para pengidap HIV AIDS.

Dari data kumulatif kasus HIV AIDS Kab/Kota di Provinsi NTB dari Tahun 1992 sampai Bulan Mei 2018, Kab Lobar berada pada urutan ke -3 di bawah Kota Mataram dan Lombok Timur. Jumlah penderita di Lobar untuk HIV adalah sebanyak 126 orang dan penderita AIDS sebanyak 114 orang.

“Berdasarkan data ini, kami KPAI Lobar melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah – langkah melalui program nyata dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Tujuan program sendiri untuk menurunkan jumlah kasus baru HIV AIDS, menurunkan angka kematian dan menurunkan stigma dan diskriminasi,” terang Sekertaris KPAI Lobar H. Junaedi.

Adapun Strategi Operasional yang di laksanakan, tambah Junaedi, yaitu dengan menggalakkan “STOP”, yaitu Suluh,Temukan/Tes HIV, Obati, dan Pertahankan pengobatan.

SRI MULYANI JAMIN KETERSEDIAAN ANGGARAN JADUP

Giri Menang, Senin 8 Oktober 2018 – Anggaran Jaminan Hidup (Jadup) untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan tersedia di APBN 2018. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani saat mengunjungi para pengungsi di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat (Lobar), Senin (8/10).

Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja. Besaran Jadup tersebut adalah Rp. 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

Di Lobar sendiri, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

Mereka ini, menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati yang berhak untuk memperoleh Jadup.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati.

Terkait dengan mekanisme pencairan, Sri Mulayani menegaskan, “Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya,” terang Sri.

Ia memastikan bahwa saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019, tinggal membutuhkan landasan hukum saja.

Menteri yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia tersebut menyayangkan isyu bahwa Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

“Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk (gempa, red) di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

Sri bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tambah Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur. Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

Kedatangan Sri Mulyani juga diikuti oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar Fauzan Khalid. (Humas Lobar)

PESERTA KB AKTIF RENDAH, DUSUN EMPOL UTARA DIJADIKAN KAMPUNG KB

Giri Menang, Senin 8 Oktober 2018 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mencanangkan Dusun Empol Utara yang berada di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong sebagai Kampung KB.

Pencanangan dilakukan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid didampingi Kepala DPPKBP3A, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Camat Sekotong dan Kades Cendi Manik, Senin (8/10).

Dipilihnya Dusun Empol Utara sebagai Kampung KB sebagai mana diutarakan Kades Cendi Manik, Marne lantaran Dusun Empol Utara merupakan dusun terendah yang memiliki cakupan peserta KB Aktif dan hal ini juga merujuk pada kriteria pemilihan wilayah Kampung KB.

Kriteria wilayah pembentukan Kampung KB sudah sesuai, mengingat Dusun Empol Utara masuk kategori kumuh meskipun dekat dengan kota kecamatan. Enam puluh lima persen atau 118 dari 182 kepala keluarga termasuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Set l (KS I), tingkat pendidikan sebagian besar tidak sekolah dan tidak tamat SD (33,97 persen), cakupan MKPJ rendah dan Unmet Need masih tinggi.

Samsul selaku perwakilan BKKBN NTB menjelaskan, pembentukan Kampung KB merupakan salah satu cara memperkuat Nawa Cita dengan menyisir daerah pinggiran. Tidak hanya itu keberadaannya juga untuk memperkuat aspek lainnya.

“Kampung KB diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan pengendalian penduduk yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Lombok Barat,” kata Samsul.

Menurutnya, Kampung KB sangat diperlukan karena sangat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga pra sejahtera untuk menuju lebih baik.

Lebih jauh ia mengatakan l, program Kampung KB saat ini berbasis ‘bottom’ di mana masyarakat di ikut sertakan untuk terlibat.

Salah satu peserta KB, Maelani berharap dengan dijadikannya kampungnya sebagai Kampung KB maka pelayanan Posyandu bisa berjalan sehingga ia tidak lagi memeriksakan kesehatan di kampung sebelah. (budi/humas)

TURNAMEN BASKET BUPATI LOMBOK BARAT CUP 2018 DIIKUTI PELAJAR SE-NTB

Giri Menang, Senin 8 Oktober 2018 – Setelah sukses di tahun-tahun sebelumnya, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar turnamen bola basket Piala Bupati Lobar Cup 2018. Turnamen akan diselenggarakan di lapangan basket SMPN 1 Narmada pada 10-20 Oktober mendatang.

Dalam penyelenggaraannya selama dua tahun berturut-turut, event ini mengalami peningkatan baik dari jumlah peserta maupun cakupan wilayah kepesertaannya.

Tahun 2016 Bupati Lobar Cup hanya diselenggarakan khusus untuk para pelajar SD dan SMP se-Lobar. Namun dalam pelaksanaannya panitia mendapat komplain dari pihak sekolah yang berada di luar wilayah Kabupaten Lobar.

Hal itu disampaikan Ketua Perbasi Lobar, Purwanto dalam konferensi pers di CGV Cinemas Transmart Mataram, Senin (8/10).

“2016 kita dikomplain karena ternyata minat sekolar luar Lombok Barat terbyata banyak. Akhirnya 2017 kita gelar kembali jadi se-Pulau Lombok,” ungkap Purwanto.

Tahun ini, Bupati Lombok Barat Cup 2018 digelar untuk pelajar se-NTB. “Sampai dengan jam 9 tadi sudah 33 tim yang mendaftar. Termasuk dari Sumbawa,” tambahnya.

Dengan dukungan CGV Cinemas sebagai sponsor utama, Purwanto optimis ke depannya event ini dapat setara dengan DBL yang merupakan kompetisi liga bola basket pelajar SMP dan SMA terbesar di Indonesia.

Sementara itu, Teguh selaku perwakilan CGV Cinemas Mataram mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam event ini. Selain bernilai positif untuk generasi muda, pihaknya menilai kegiatan semacam ini dapat membantu proses pemulihan trauma pasca gempa.

“Ini salah satu bentuk trauma healing bagi adik-adik kita. Secara tidak langsung melalui event ini kita bisa bantu proses trauma healing. Ini juga jadi terobosan kami untuk menjadi sponsor kompetisi dengan level se-NTB. Kami akan berikan support bahkan tahun depan kami siap jadi sponsor lagi,” katanya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi kembali digelarnya Turnamen Bupati Lobar Cup. Terlebih apa yang diharapkannya tahun 2016 lalu kini telah terwujud.

“Saya dulu sudah mewanti-wanti agar event ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir, namun harus terus berlanjut. Alhamdulillah tahun ini digelar lagi dan pesertanya sudah se-NTB,” ungkapnya.

Di samping itu, Fauzan berharap agar olahraga basket dapat lebih diminati di NTB khususnya di Lombok Barat. Fauzan menilai basket hanya populer di kalangan pelajar saja. Sedangkan di kalangan mahasiswa dan profesional masih meredup.

“Kepedulian pihak pengusaha juga dibutuhkan untuk memfasilitasi pembinaan basket,” ujarnya.

Anggapan bupati dibenarkan oleh Ketua Perbasi NTB Alvin. Alvin mengaku klub profesional yang ada di NTB dapat dihitung jari. Bahkan bisa dibilang timbul tenggelam.

“Nanti pas ada turnamen baru keliatan, rame-rame masuk klub. Yang kita mau klub-klub ini ada penanggung jawabnya. Lebih profesional lagi,” katanya.

OPTIMALKAN PELAYANAN, PEMKAB LOMBOK BARAT GANDENG BPJS KETENAGAKERJAAN

Giri Menang, Selasa 9 Oktober 2018 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memiliki tugas yang besar, salah satunya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari memberikan pelayanan sejak lahir sampai kematian merupakan tanggung jawab pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Secara finansial tanggung jawab tersebut cukup besar sehingga Pemkab Lobar bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berusaha memberikan yang terbaik khususnya terkait jaminan sosial kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur, H. Ilham pada Peresmian Desa Sadar Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Selasa (9/10).

“Saya contohkan saat melakukan perkawinan, pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dengan menyediakan surat nikah. Sampai ibu-ibu melahirkan pun merupakan tanggung jawab kami,” tambah Ilham.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan ajakan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut program-program yang sudah disediakan. Menurutnya, masyarakat Desa Lembar sebagian besar adalah pekerja buruh yang harus memiliki jaminan ketenagakerjaan. Dengan mengikuti program tersebut masyarakat tidak akan mengalami kerugian, namun akan merasakan manfaat yang besar dengan angsuran kecil.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB yang diwakili Ibu Yulia Eka Wardani mengatakan tujuan dibentuknya Desa Sadar Jaminan Sosial agar masyarakat desa lebih mengenal dekat program-program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kesadaran pentingnya jaminan sosial ketenaga kerjaan terhadap masyarakat.

Yulia menilai, Desa Lembar telah menunjukan kepedulian pentingnya jaminan sosial dengan telah didaftarkannya aparatur desa, dan ditunjukkan juga oleh masyarakat.

Desa Lembar sendiri merupakan desa pertama yang diresmikan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial. Program Desa Sadar Jaminan Sosial merupakan inovasi BPJS Ketenagakerjaan, bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa untuk memberikan sosialisasi serta edukasi agar pekerja lebih memahami program-program BPJS tenaggakerjaan. Ada empat program jaminan unggulan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana ke-4 program tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan secara nasional berkomitmen akan membentuk Desa Sadar Jaminan Sosial sebanyak 200 desa untuk tahun ini. (Humas Lombok Barat)

FAUZAN WISUDAKAN 129 ANAK PENGHAFAL AL-QUR’AN

Giri Menang, Sabtu 6 Oktober 2018 – Program-program Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam mengembangkan potensi generasi muda di Lobar telah berjalan, salah satunya program magrib mengaji. Program ini bertujuan agar mampu menghidupkan kembali tradisi membaca dan mengkaji Al-Qur’an setiap selesai Shalat Magrib. Keberhasilan tersebut ditunjukan melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran (LPPTKA) Lobar dengan mewisuda Hifzul Quraan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Kalid di Bencingah Agung lobar, Sabtu (6/10).

Dalam kesempatan itu bupati mengatakan program magrib mengaji bukan berlaku kepada anak saja, namun berlaku kepada orang tua agar bisa dicontoh oleh anak-anak. Bupati menilai melalui program tersebut mampu menjadi motivasi dan menjadi syiaar kepada masyarakat Lobar. Khususnya bagi anak-anak yang diwisuda dalam mencintai, membaca dan mengkaji Al-Qur’an.

Selain menjadi motivasi, bupati juga berharap agar anak-anak yang diwisuda agar bisa istiqomah dalam menghafal, membaca dan mengkaji Al-Qur’an.

“Praktikkan ajaran Al-Qur’an dan sunah agar dapat lebih maju lagi,” tambahnya.

Secara simbolis bupati mewisuda 129 anak yang terbagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1 juz sebanyak 93 orang, 2 juz 35 orang, 3 Juz 8 orang dan 4 Juz sebanyak 2 orang. Peserta wisuda LPPTKA Lobar 2018 sendiri berasal dari tiga kecamatan, yaitu Labuapi, Kediri dan Kuripan. Rata-rata usia mereka antara 8 hingga 10 tahun.

Dalam acara itu bupati didampingi oleh DPW BKPRMI NTB, LPPTKA lobar dan ketua MUI lobar, serta dihadiri juga oleh orang tua dari peserta wisuda Hifzul Qur’an.

Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Lobar, M. Syarif Khalili Sakki mengatakan, Wisuda Hifzul Qur’an merupakan kegiatan wisuda pertama yang dilaksanakan LPPTKA Lobar dengan mencetak 129 penghapal.

Pada tahun 2017 lalu BKPRMI telah melaksanakan Festival Anak Soleh tingkat Kabupaten di Kecamatan Kediri. M. Syarif mengakui, BKPRMI telah sukses mengantarkan 10 siswa LPPTKA Lobar dalam mengikuti Festival Anak Soleh tingkat nasional mewakili provinsi NTB di Banjarmasin dan sukses menjadi juara.

“Itu jadi penyemangat untuk yang diwisuda. Dan wisuda bukan akir dari perjuangan,” pungkas Syarif. (Humas Lobar)

PKK LOMBOK BARAT IKUTI JAMBORE PKK TINGKAT NASIONAL

Jakarta, 3 Oktober 2018 – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tercatat sebagai salah satu peserta aktif dalam Puncak Kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Nasional yang ke-46.

Acara tersebut resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, kemaren (Selasa, 2/10) di Ball Room Hotel Mercure Ancol. HKG PKK ke-46 Tahun 2018 ini mengangkat Ekonomi Keluarga dan Penguatan Koperasi sebagai tema utamanya. Acara tersebut juga diiringi dengan Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2018.

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan memberi sambutan memuji kreativitas ekonomi dan produk yang dihasilkan oleh para kader PKK.

Permasalahannya, menurut Jokowi ada pada “packaging” produk.

“Ini yang saya lihat banyak,” ujar Presiden Petahana itu.

Jokowi pun berharap agar Badan Ekonomi Krearif (Bekraf) bisa memfasilitasi produk milik PKK agar bisa bersaing di pasar global.

TP PKK Lobar sendiri cukup optimis dengan apa yang disampaikan oleh Presiden.

Menurut Ketua TP PKK Lobar, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid yang menjadi ketua rombongan menyatakan bahwa saat ini pengembangan ekonomi keluarga di pedesaan sudah aktif melibatkan PKK.

“Rata-rata desa kita memiliki usaha kecil menengah. Sebagian besarnya didorong dan digerakkan oleh para kader. Apalagi saat ini sudah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa lewat ADD dan dana Desa,” terang istri orang nomor satu di Lobar itu.

PKK Lobar sendiri mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore yang direncanakan akan ditutup hari Kamis 4 Oktober 2018 esok.

Belasan orang pengurus TP PKK Lobar dan ditambah dengan PKK desa Montong Are bergabung dalam TP PKK Provinsi NTB untuk aktif dalam kegiatan, mulai dari devile, pameran produk, dan pemaparan.

Hj. Khaeratun pun berharap pada Jambore Nasional ini dapat memacu gerak aktivitas TP PKK dalam menjalankan program kerjanya di empat pokja yang ada.
“Saya yakin para peserta akan mendapat banyak manfaat dalam kegiatan ini. Paling tidak semakin menambah semangat keikhlasan dalam bekerja untuk masyarakat,” pungkas Khaeratun.

Dalam kegiatan jambore itu sendiri, PKK Lobar berkesempatan memaparkan kelebihannya.

Melalui Ketua TP PKK desa Montong Are Kecamatan Kediri, Lobar tercatat memiliki prestasi gemilang di tingkat Nasional.

Mewakiki NTB, Ketua TP PKK Desa Montong Are, Siti Zainab diminta memaparkan kesuksesannya dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan, terutama di bidang ekonomi desanya.

Zainab bersama Khaeratun akan memaparkan inovasi yang membuat PKK desa tersebut bisa meraih juara tingkat nasional di bidang administrasi.

Sebelum menghadiri pembukaan acara tersebut, Khaeratun beserta rombongan yang juga diikuti oleh Wakil Bupati terpilih, Hj. Sumiatun, menyempatkan diri untuk study banding ke Kabupaten Tangerang, kemaren (Rabu, 2/10).

Di Tangerang, seluruh rombongan diterima oleh Ketua TP PKK kabupaten Tangerang, Tri Histi Yulianti beserta jajarannya yang menyambut Khaeratun dengan ramah.
Seusai acara penerimaan, belasan pengurus TP PKK Lobar pun terlihat aktif berdiskusi di setiap ruang Pokja.

BUPATI AKUI PENANGANAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PERAIRAN CUKUP BAIK

Giri Menang, Rabu 3 Oktober 2018 – Dalam rangka meningkatkan sinegritas dalam penanganan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pelayaran dan kondisi membahayakan manusia, Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengakui, penanganan operasi pencarian dan pertolongan sudah cukup baik. Terkait hal itu bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada kantor SAR Mataram, khususnya kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Pernyataan tersebut disampaikan bupati saat memberikan arahan pada gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) SAR di Gedung Siaga SAR Labuapi, Rabu (3/10).

Lebih lanjut dikatakan bupati, tiap bulan tidak lebih dari 300-an kapal yang melintasi seluruh perairan Pulau Lombok. Secara khusus di pelabuhan Lembar kata bupati, akan dijadikan pintu masuk kapal-kapal, tentu ini jadwal perairan akan semakin padat, belum lagi berbicara pembangunan globar di Lombok Timur (Lotim).

Makin padatnya jadwal di perairan, bupati tidak menampik akan terjadinya bencana semakin besar.

“Pada kegiatan rakor ini saya menyampaikan terima kasih kepada Basarnas yang telah berinisiatif mengelar acara ini,” papar bupati dihadapan seluruh peserta rakor.

Persoalan penyelamatan lanjut bupati, merupakan sebuah citra bagi kapal-kapal negara asing yang melintas di perairan Indonesia. Jika kapal-kapal asing tersebut mengalami kecelakaan, kemudian tanpa penanganan keselamatan dan pertolongan, maka yang tercoreng tentu adalah Negara yang dilintasi.

“Semakin baik penanganan operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan pelayaran, tentu akan baik pula kredibilitas kita di mata Negara mereka,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, I Nyoman Sidakarya, SH menyatakan, untuk mengantisipasi kepadatan pelayaran di Lobar terutama kaitannya dengan kunjungan wisatawan asing, sudah dilakukan maksimal. Alurnya masih tetap menggunakan pelabuhan Lembar, kendati soal sumberdaya kata Sidakarya masih relatif kurang.

“Kita di NTB memiliki tiga pos yakni Bima Sumbawa dan Lombok Timur, termasuk pos siaga kita yang di Bangsal” rincinya kepada wartawan.

Khusus di Sumbawa sedang mendirikan pos alurnya sementara menggunakan Rubber Boot yang ada di sana. Personil yang disiagan sebanyak tujuh anggota. Wilayah sasarannya meliputi Sail Moyo. Tingkat kejadian selama tahun 2018 ini, Sidakarya menyebut memang pernah ada kapal kandas yang sudah dievakuasi menggunakan kapal latihan bagi SMK pelayaran.

“Kapal ini mati mesin dan semua selamat termasuk menarik kapal kepinggir pelabuhan,” sebut Sidakarya. Sementara kondisi manusia, yang terakhir dua orang tamu dari Korea yang mengalami tenggelam. “Namun mereka sudah kita evakuasi dan selamat,” lanjut Sidakarya.

Kegiatan rakor berlangsung hingga pukul 14.00 WITA, diikuti oleh perwakilan dari Polri, TNI, Dihub, LSM, Instansi pemerintah dan swasta. (LPA/humas)

1 77 78 79 80 81 242