Giri Menang, Kamis 5 Juli 2018 – Tren ukuran kapal pesiar internasional yang semakin besar dengan membawa ribuan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Pulau Lombok perlu diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Memenuhi kebutuhan tersebut, PT. Pelindo III (Persero) Cabang Lembar mengembangkan Pelabuhan Lembar yang ada di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dengan membangun Terminal Gili Mas.

Nantinya terminal Gili Mas akan mampu menampung kapal cruise yang selama ini tidak dapat sandar di pelabuhan Lembar. Adapun kapasitas lapangan container mampu menampung 200 ribu sampai 300 ribu kontainer.

“Terminal Gili Mas dibangun sebagai pengembangan pelabuhan Lembar dapat menandakan bahwa perekonomian wilayah NTB mengalami tren pertumbuhan positif dan menjadi gerbang pariwisata internasional yang modern bagi Pulau Lombok khususnya,” kata CEO Pelindo III I Gusti Ngurah Ashkara Dana Diputra saat groundbreaking Terminal Gili Mas, Kamis (5/7/2018).

Groundbreaking ditandai dengan penekanan bel oleh CEO Pelindo III I Gusti Ngurah Ashkara Dana Diputra, Asisten Bidang Adminisistrasi Umum dan Kesra Setda Lobar H. Fathurrahim, Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Bayu Windia, Kepala Dinas Pariwisata NTB Fauzal.

Nilai investasi bertahap dari pengembangan multipurpose fermmal (terminal multifungsi) untuk layanan kapal pesiar dan kapal petikemas ini mencapai Rp 1.3 triliun. Dermaga yang akan dibangun sepanjang 440 meter dan tebar 26 meter dengan kedalaman kolam pelabuhan mencapai-14 mLWS.

I Gusti Ngurah Ashkara Dana Diputra atau yang biasa disapa Ari Askhara ini menjelaskan, dengan dimensi tersebut terminal Gili Mas akan siap untuk disandari cruise dengan panjang badan kapal mencapai 400 meter yang mampu membawa hingga 4.000 penumpang dan bisa juga untuk dua cruise sekaligus berukuran lebih kecil. Sedangkan terminal penumpang, Modern Gili Mas sendiri memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang.

Untuk diketahui, Berdasarkan survei perilaku wisatawan mancanegara yang dilansir oleh Bank Indonesia, rata-rata total pengeluaran mereka mencapai 125.93 dollar AS atau sekitar Rp 1.76 juta (dengan kurs Rp. 14.000/dolar AS) perhari.

Sebagai contoh, kapal pesiar Italia MV Costa Luminosa yang bersandar di Pelabuhan Lembar pada Mei lalu membawa 1.677 turis berkeliling ke seiumlah destinasi wisata di Lombok. Dari perkiraan kalkulasi rerata pengeluaran turis per hari tersebut, maka ada miliaran rupiah yang dinikmati masyarakat Lombok dari setiap cruise yang sandar.

Dibangunnya terminal Gilimas oleh Pelindo III ini semakin memperpanjang momentum kebangkitan pariwisata Lombok. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan beroperasinya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika di Lombok Tengah.

“Melihat besamya potensi ekonomi itu, kami berharap dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun investor berkolaborasi memanfaatkan momentum kebangkitan pariwisata Lombok dengan menciptakan destinasi wisata baru maupun mengembangkan konsep paket tur wisata agar pertumbuhan turis ke destinasi di Lombok dapat berkelanjutan,” harap Ari Askhara.

Terkait fungsi logistik dari terminal Gili Mas, Corporate Secretary Pelindo III Faruq Hidayat menjelaskan pada tahap awal dermaga akan terintegrasi dengan fasilitas lapangan penumpukan peti kemas seluas 6.27 hektar. Sehingga pada pengembangan berikutnya diperkirakan mampu menampung hingga sekitar 200 ribu Teus peti kemas.

“Terminal Gili Mas akan meningkatkan posisi strategis Pelabuhan Lembar sebagai gerbang logistik utama di Pulau Lombok. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sehingga dapat berimbas pada turunnya harga barang konsumsi masyarakat. Serta memperlancar distribusi komoditas yang dijual dari sini (Pulau Lombok dan sekitarnya),” jelasnya.

Di tempat berbeda, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Barat, H. Saeful Akhkam mengaku sangat mengapresiasi pembangunan terminal Gili Mas di pelabuhan Lembar. Menurutnya, pengembangan pelabuhan Lembar ini akan menciptakan banyak manfaat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga menjadi langkah mensukseskan Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim melalui tol laut.

“Kami sangat mendukung sekali. Ini juga jadi langkah mewujudkan salah satu program prioritas Presiden Jokowi yakni program tol laut yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di Nusantara,” kata Akhkam.

Program tol laut sudah ada sejak 2015 dan merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk mengurangi kesenjangan (disparitas) harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Program tol laut yang dimaksud adalah membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata.

Dengan begitu nantinya akan ada kapal-kapal besar yang bolak-balik di laut Indonesia, sehingga biaya logistik menjadi murah. Oleh sebab itulah tol laut menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk mengembangkan sektor kemaritiman. (alok/humas)

Giri Menang, Jum’at 6 Juli 2018 – Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ke XXV tingkat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dipastikan akan dilaksanakan di Kecamatan Sekotong pada tanggal 14 – 17 Juli 2018 mendatang.

Adapun tempat yang disepakati sebagai lokasi seleksi yakni, pertama di areal utama di Lapangan Umum Empol sebagai lokasi tilawah anak dan dewasa. Kedua, Masjid Jami’ Nurul Iman untuk 1 jus dan 5 jus. Ketiga, Masjid Assasuttaqwa Empol sebagai arena 10 dan 20 jus dan terakhir di Masjid Jawahirul Kulub Bertong untuk 30 jus dan tafsir bahasa arab.

Sedangkan untuk lokasi start pawai taaruf akan di laksanakan di Lapangan Pegangsingan Bertong Sekotong.

“Semua menginginkan acara berjalan sukses kerena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama menyiapkan segala sesuatu, baik tempat kafilah dan dewan hakam,” ujar Asisten Bidang Adminisistrasi Umum dan Kesra Setda Lobar selaku Ketua Panitia STQ H. Fathurrahim pada saat rapat persiapan STQ XXV di Ruang Rapat Umar Maya Kantor Bupati Lobar, Jum’at (6/7/2018).

Dalam rapat itu dilakukan pembahasan terkait kekurangan di lapangan termasuk akses jalan yang menjadi rute pawai, kemudian keamanan, termasuk kesiapan arena utama yang menjadi pusat acara.

“Acara STQ ini harus kita sukseskan. Malu kita kalau tidak sukses karena wakil bupati terpilih dari Kecamatan Sekotong,” tegasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lobar H.Jaelani, sejumlah Kepala OPD Lobarbdan seluruh Camat se-Lobar.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Lobar H. Jaelani mengaku siap mensukseskan gelaran STQ ke XXV. Khusus kepada camat, kades, kadus dan masyarakat di wilayah Kecamatan Sekotong untuk terus berkordinasi agar pelaksanaan STQ ramai dan sukses.

“Saya siap kordinasikan dengan lembaga formal dan non formal untuk meramaikan STQ medatang,” ujar Jaelani. (ded/humas)

Giri Menang, Rabu 4 Juli 2018 – Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bangka Hj. Mina Tarmizi untuk kali ketiganya kembali mengunjungi Pulau Lombok. Diakuinya, Pulau Lombok selalu memiliki “sesuatu” yang dianggapnya menarik. Hal itu dikatakannya dalam kunjungannya ke Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (4/7/2018).

Bersama puluhan anggota TP-PKK Kab. Bangka, dirinya hendak melihat langsung perkembangan Tim PKK Lombok Barat dan destinasi wisata yang ada di Lombok Barat.

Untuk diketahui, TP-PKK Kabupaten Lombok Barat sendiri sudah cukup banyak meraih prestasi. Salah satu penghargaan yakni melalui TP-PKK Desa Montong Are Kecamatan Kediri yang berhasil memperoleh prestasi tertinggi tingkat nasional, yaitu Upakarti Utama I dalam Lomba Pelaksanaan Tertib Administrasi PKK beberapa waktu lalu.

“Ini kunjungan ketiga saya di Lombok. Selalu ada hal baru yang saya temukan di sini. Perkembangan dunia pariwisata khususnya Lombok Barat sangat luar biasa. Kami juga punya banyak obyek wisata di Bangka. Akan tetapi pengelolaan di sini (Lombok Barat-red) lebih maju. Untuk itu sebagai wanita yang mendukung suami dalam pemerintahan akan mempelajari itu,” kata Hj. Mina Tarmizi saat diterima TP-PKK Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Kesra H. Mahyudin dan beberapa Kepala SKPD di Ruang Jayenganre Kantor Bupati Lombok Barat.

Lebih jauh Mina mengatakan, dengan kondisi saat ini kunjungan ke daerah lain menjadi salah satu cara mengembangkan Kab. Bangka. Hingga saat ini, Pemkab Bangka tengah mengembangkan sektor pertambangan dan potensi wisata.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Kesra H. Mahyudin mengakui sektor paiwisata menjadi lokomotif perkembangan di Lombok Barat. Perkembangan yang telah diraih diakuinya tidak lepas dari peran ibu-ibu anggota Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan Sapta Pesona.

“PKK, Pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan. Keikutsertaan ketiga unsur ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu daerah,” ungkapnya.

Usai acara penerimaan, rombongan TP-PKK Bangka selanjutnya diagendakan meneruskan kunjungannya ke TP-PKK Desa Montong Are Kecamatan Kediri, lokasi wisata pengrajin Gerabah di Desa Banyumulek dan tempat lainnya. (budi/humas)

Giri Menang, Rabu 27 Juni 2018 – Namanya Inaq Sinip, warga Dusun Gunung Gundil Desa Jembatan Kembar Lembar. Ia mengaku berusia sudah 80 tahun, walaupun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 ini tercatat 66 tahun.

Dengan usia rentanya, Inaq Sinip sudah mulai pikun dan pandangannya pun sudah kabur. Walau demikian, kondisi fisiknya yang merapuh tidak menyurutkan semangatnya untuk berdemokrasi.

Ia hadir dengan sangat antusias di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Dusun Gunung Gundil dengan dipapah oleh cucunya.

Inaq Sinip adalah para jompo yang masih semangat untuk menggunakan hak suaranya dalam menentukan nasib daerah di lima tahun mendatang.

Di TPS ini, Inaq Sinip tidak sendirian sebagai jompo. Ada Hajjah Markisah (80 tahun) yang mengungkapkan,

“Satu suara saya sangat bermanfaat untuk desa saya,” dengan bahasa daerah yang kental.

Di TPS 02 Dusun Dasan Bare Taman Sari pun kedatangan tokoh tua. Ia adalah TGH. M. Tohri AM yang datang ke TPS dengan kursi rodanya. Usia yang telah lebih dari 75 tahun membuat fisiknya terlihat sangat lemah. Tokoh tua Partai Golkar yang mantan anggota DPRD era 90-an itu sangat antusias menyalurkan hak suaranya. Bahkan Surat panggilan memilih pun ia simpan di dalam dompetnya.

“Saya datang karena pentingnya kegiatan ini. Walaupun kurang sehat, jalan tidak bisa, saya tetap datang memenuhi kewajiban sebagai seorang warga Indonesia,” katanya.

Ketika ditanya harapannya dalam Pilkada kali ini, ia masih bisa tegas dan lantang saat menjawab.

“Kita berharap semua masyarakat ikut dalam Pilkada dan pimpinan yang terpilih itu adalah pemimpin terbaik,” ujarnya seusai mencelup jari kelingkingnya sebagai tanda usai memilih.

Kedatangan TGH. Tohri, Inaq Sinip, dan Hajjah Markisah serta banyak lagi para jompo ke 1.180 TPS adalah potret antusiasme warga dalam ikut berpartisipasi dalam Pilkada.

“Alhamdulillah dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar, Suhaemi Syamsuri via telpon.

Ia menyampaikan apresiasi tersebut sambil menyampaikan harapannya, semestinya ada penghargaan khusus buat partisipan tua seperti mereka.

“Jumlah mereka lebih kurang 20% dari total DPT, ” pungkasnya.

Untuk diketahui, jumlah DPT di Lobar sebanyak 463.493 pemilih yang menggunakan hak suaranya di 1.180 TPS.

Giri Menang, Rabu 27 Juni 2018- Dalam perhelatan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar bersama Tim Desk Pilkada Lobar melakukan sidak di beberapa TPS di 7 Kecamatan, yaitu di Kecamatan Lembar, Gerung, Kuripan, Kediri, Batulayar, dan Gunung Sari dengan mengunjungi satu Tempat Pemungutan Suara.

Tim terbagi menjadi dua, yaitu Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq dan Tim yang dipimpin oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Dr. H. Fathurrahim, M.Si.

Tim Sidak yang dipimpin Fathurrahim beranggotakan Kepala Bagian Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayayana, Kepala Bidang Linmas Dinas Sat Pol PP Chandra Prayuda, dengan didampingi oleh Camat Batulayar Suparlan dan Camat Gunungsari Rusni.

Mereka melakukan pemantauan di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Batulayar dan Gunungsari.

“Alhamdulillah secara umum berjalan kondusif. Walaupun ada sedikit kendala kurang kartu suara di Batulayar dan ada beberapa C6 di Gunungsari yang dikembalikan. Nah di TPS 3 di Dusun Dasan Bara Desa Taman Sari ini, C6 yang tadinya sudah dikembalikan ternyata pemiliknya datang. Ini tentunya harus segera ditindaklanjuti,” ujar Ahim, panggilan akrab pria yang juga menjabat sebagai Asisten III bidang Administrasi Umum dan Kesra itu.

Terkait kurangnya kartu suara di salah satu TPS di Batulayar, Camat Batulayar Suparlan mengaku hal tersebut sudah teratasi.

“Memang di sini di TPS 4 Sandik ini ada kurang kartu suara. Tapi sudah teratasi. Secara umum kondusif,” jelas Suparlan.

Sementara itu Camat Gunungsari H. Rusni menjelaskan kekurangan kertas suara tersebut sudah dikomunikasi dengan KPUD.

Kekurangan kertas suara di wilayah tersebut terjadi di Desa Sesela untuk Pilkada Gubernur sebanyak 199 lembar dan Pilkada Bupati 1 lembar. Di Desa Jatisela hanya kurang untuk Pilkada Bupati sebanyak 59 lembar. Di Desa Penimbung untuk Pilkada Bupati membutuhkan 50 lembar kertas suara dan hal serupa terjadi juga di Desa Mambalan untuk Pilkada Bupati, yaitu sebanyak 100 lembar.

Rusni juga menyayangkan banyaknya format C6 yang dikembalikan oleh beberapa desa.

“Hingga pukul 11 pagi ini ada tujuh desa yang mengembalikan C6. Jumlahnya sekitar 700-an orang. Ini disebabkan karena wajib pilih atau masyarakat yang telah terdaftar itu tidak ditemukan. Ada yang meninggal tapi kebanyakan tidak ditemukan atau pindah ke daerah lain,” jelas Rusni.

Temuan-temuan tersebut sudah dilaporkan oleh Petugas Pemilu Kecamatan (PPK) Gunung Sari untuk ditindaklanjuti ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar.

Menurut anggota Tim Sidak, KPUD menyarankan untuk segera meminta kertas suara tambahan ke TPS terdekat.

Ketua KPUD Lobar, Suhaemi Syamsuri yang dikonfirmasi via telpon membenarkan hal tersebut.

“Sudah dikoordinasikan untuk mengambil di TPS terdekat. Bila di TPS terdekat tersebut pun mengalami hal yang sama, maka juga meminta ke TPS terdekat lainnya,” ujarnya.

Ia mengaku kasus kekurangan kertas suara hanya terjadi di lokasi-lokasi tersebut, sedangkan di tempat lain tidak terjadi. Untuk diketahui KPUD telah menyiapkan 1.180 TPS di seluruh wilayah Kab. Lobar.

Demikian pula dengan temuan Tim 1 yang langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Lobar H. Moh. Taufiq yang didampingi langsung oleh Tim Peninjau dari Direktorat Jenderal Otda Kementerian Dalam Negeri.

Mereka melakukan pemantauan ke sejumlah TPS yang ada di wilayah selatan Lobar, seperti Gerung Lembar, Kuripan, Kediri, dan Labuapi, Rabu (27/06)

Sampai seluruh tim yang beranggotakan Asisten I Bidang Aparatur dan Pemerintahan, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Sat Pol PP, Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Humas Protokol berkumpul kembali, suasana di semua TPS dilaporkan berlangsung kondusif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup tinggi.

“Kita berharap seluruh masyarakat Lombok Barat yang telah terdaftar datang ke TPS sehingga prosentase yang ditargetkan Kemendagri bisa tercapai,” harap Fathurrahim.

Saat pukul 11.00 WITA saja, rata-rata tingkat partisipasi warga telah mendekati 73%. Ketika Ketua Tim, H. Moh. Taufiq menanyakan hal tersebut saat berkunjung ke TPS 3 Plabu Kuripan Selatan ke Camat Kurupan, Haji Lalu Hakam.

Hakam optimis bisa mencapai target nasional 77%, karena saat mengkonfirmasi Ketua KPPS, ia memperoleh angka 73% di jam 11.00 WITA.

Giri Menang, Senin 25 Juni 2018 – Kapolres Mataram AKBP H. Muhammad, S.IK dalam rapat Forkopimda tersebut menjelaskan, secara umum kondisi keamanan di wilayahnya terbilang kondusif. Angka kriminal didominasi curanmor. Permasalahan lainnya yakni kemacetan saat lebaran topat. Namun itu adalah hal yang biasa. Adapun terkait dengan pilkada, sampai sejauh ini tidak ada laporan yang masuk terkait pelanggaran yang mengarah tindak pidana.

Terkait persiapan pemilukada, pihaknya berkoordinasi dengan KPU dalam hal pendistribusian. Hari ini pihaknya telah melaksanakan apel Linmas yang dipusatkan di Narmada. Hasil pengecekan, ada sejumlah petugas Linmas yang belum memakai seragam. Ia berharap agar para petugas Linmas dapat menggunakan atribut Linmas tersebut agar bisa dibedakan antara petugas Linmas dengan masyarakat biasa.

Muhammad juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengingatkan anggotanya agar kotak suara dikawal ketat mulai dari penghitungan suara sampai selesai penghitungan. “Ini kami arahkan ke anggota kami di lapangan. Harus dikawal ketat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan kepada KPUD, bahwa ada sekitar 30-an warga Lobar berada di tahanan Polres Mataram. Semua tahanan tersebut diharapkannya agar bisa diakomodir untuk memberikan hak pilih.

Sementara itu Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi melaporkan, bahwa kondisi kamtibmas di wilayahnya kondusif. Sampai saat ini tidak ada permasalahan yang menonjol terkait pilkada, baik kasus perusakan, intimidasi maupun bentrok antar pendukung. Namun demikian pihkanya tetap melaksanakan deteksi dini dan patroli untuk menjaga keamanan.

Ia menyebutkan, potensi kerawanan nantinya antara lain adanya surat suara yang kurang dan sisa surat suara yang tidak dilaporkan KPPS. Selain itu potensi lainnya adalah adanya pemilih ganda, keributan, dan kecurangan saat penghitungan.

“Langkah antisipasi yang kami lakukan yakni memoniroting daerah rawan, memantau sekretariat pemenangan pemilu, dan melakukan pendekatan kepada tim sukses semua paslon,” jelasnya.

Lebih lanjut Heri memaparkan, TPS di wilayah kewenangan Polres Lobar jumlahnya sebanyak 742. Sedangkan TPS di wilayah kewenangan Polres Mataram berjumlah 438 TPS. Dari 742 ini, Polres Lobar menetapkan sekitar 653 TPS yang aman. Sisanya 89 yang agak rawan. Kerawanan ini dikarenakan faktor kondisi jalan, jauhnya, jarak tempuh, kondisi alam, dan potensi kriminalitas.

“Ini yang kami maksud rawan. Misalnya seperti Sekotong, Labuapi, Kuripan, dan Batu Layar. Ini nanti akan jadi prioritas pengamanan,” ujarnya.

Potensi kerawanan lainnya, jelas Heri, yakni saat hasil penghitungan suara, ada kemungkinan sabotase, hilang dan dicuri. Untuk itu ia menekankan ke seluruh anggota Linmas, apabila terjadi chaos di TPS agar segera mengamankan kotak suara.

“Tolong yang diamankan pertama kali adalah kotak suara, jangan KPPS. KPPS nya biarkan saja,” kelakarnya.

Di akhir pemaparannya, Kapolres Lobar menyebutkan ada 20 tahanan di Polres Lobar. Dari jumlah tersebut hanya 4 orang yang punya KTP. Sisanya memang mengaku warga Lobar tapi tidak punya KTP. “Ini masukan untuk ketua KPU untuk dipelajari lebih lanjut,” tandasnya.

Giri Menang, Senin 25 Juni 2018 – Hari pertama masuk kerja setelah cuti kampanye, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid langsung melaksanakan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkopimda) di Gerung, Senin (25/6). Selain anggota Forkopimda, hadir juga para kepala SKPD, ketua KPUD Lobar dan para camat se-Lobar.

Diadakannya rapat tersebut adalah dalam rangka mendengar kesiapan semua pihak terkait pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung Rabu (27/6) mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Fauzan menjelaskan prihal parameter keberhasilan sebuah pemilu. Ukuran pertama yakni meningkatnya angka partisipasi pemilih. Saat ini Kementerian dalam Negeri RI memberi target pemilu kali ini pemilihnya bisa mencapai 77,5 persen. Pada pemilu sebelumnya, capaian jumlah pemilih mencapai 70,02 persen.

“Ini berat. Untuk NTB sendiri tidak pernah menyentuh angkat 75 persen. Capaian NTB selama ini memang di atas 65 persen. Secara nasional ini tinggi termasuk tinggi, apalagi dibandingkan dengan luar negeri yang angka partisipasinya kurang 50 persen,” ujar Bupati Fauzan.

Dengan adanya target ini, lanjutnya, mau tidak mau di NTB dan Lobar harus bisa mendongkrak pastisipasi pemilih. Ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri tanpa kerjasama. “Tidak bisa hanya serahkan ke KPU dan Bawaslu. Harus semua kita bekerja,” jelasnya.

Untuk itu ia juga berharap agar TNI dan polri meski tidak memiliki hak pilih, tapi hendaknya ikutserta membantu meningkatkan partisipasi pemilih.

Ukuran kedua, lanjut Bupati, yaitu kasus. Makin rendah kasus, maka makin sukses sebuah pemilu. Atau makin tidak substantif sebuah kasus, maka makin tinggi kualitas pemilu.

Ketiga, parameter masyarakat menentukan pilihan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah keamanan dan kenyamanan masyarakat menggunakan hak pilih. “Ini tentunya tugas TNI dan Polri yang tentunya harus dibantu oleh masyarakat,” ujar Fauzan.

Sementara itu Ketua KPUD Lobar Suhaimi Syamsuri dalam penjelasannya memaparkan, logistik pilkada telah didistribusikan ke 10 kecamatan. Hari ini (senin) logistik bergerak dari kecamatan ke kelurahan/desa. Besok (selasa) dari kelurahan bergerak ke TPS. Seluruh kebutuhan logistik dipastikan sudah sampai di TPS pada 27 Juni.

Dikatakan Suhaimi, setiap pergerakan logistik mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari Polri dan panwaslu di setiap tingkatan. “Kita desain agar logistik tidak menginap lama di PPK dan kecamatan agar tidak terlalu lama memerlukan pengamanan di satu tempat,” katanya.

Dijelaskan, jumlah TPS yang ada di Lobar adalah 1.180 TPS yang tersebar di 122 desa. Adapun jumlah pemilih mencapai 463.493 pemilih. Suhaimi juga memaparkan sejumlah hal yang terkait potensi yang akan terjadi pada saat penghitungan dan pemungutan suara nanti.

Pemilih yang berhak memilih, jelas Suhaimi, adalah pemilih yang terdaftar di DPT. Pemilih harus bisa menunjukkan model C6 atau KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman atau surat keterangan telah terdaftar di DPT.

Adapun pemilih pindahan yang terdaftar di TPS lain, namun karena alasan tugas, baik di lingkup antar TPS, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, maka harus minta model A5. “Yang berasal dari luar Lobar, lalu pindah ke Lobar, maka dia hanya dibolehkan memilih cagub dan cawagub. Sedangkan untuk memilih bupati dan wakil bupati tidak diperbolehkan karena dia bukan warga Lobar,” jelasnya.

Mengenai daftar pemilih tambahan, adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPT tapi dapat memilih dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan yang sesuai dengan alamat KTP. “Jadi mereka tetap punya hak pilih. Akan tetapi pemilih yang tidak terdaftar ini baru bisa diperbolehkan memilih di atas jam 12,” tegasnya.

Diterangkan juga, untuk pemilih yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) jumlahnya saat ini 258 orang berdasarkan data Lapas Mataram. Akan tetapi tidak semuanya terdaftar di DPT.

“Jumlah yang terdaftar kurang dari 100 orang dan kita akan buatkan formulir A5” jelas Suhaimi.

Sementara itu adanya warga di BTN Belencong Kecamatan Gunungsari sebanyak 125 orang yang ber-KTP Mataram, pihaknya mengaku sudah menyerahkan nama itu sebulan lalu kepada KPUD Mataram. Sedangkan permasalahan di Pemalikan Sekotong yang selama ini kerap bermasalah terkait tidak terdaftarnya mereka di DPT, Suhaimi menjelaskan, dari 420 orang warga Pemalikan, yang terdaftar hanya 126. “Sisanya disarankan kembali ke daerah asal utk memilih,” ujar Suhaemi.

Suhaimi juga menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukan protes. Yang berhak melakukan protes adalah peserta, pengawas, dan saksi dari Paslon. Jumlahnya maksimal 2 orang yang boleh masuk areal TPS. “Ini yg punya hak bicara, termasuk panitia pengawas TPS. Sedangkan masyarakat umum, apabila melihat keganjilan, maka dapat pt langsung menyampaikan ke pengawas TPS,” terangnya.

Giri Menang, Senin 25 Juni 2018 – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar, Suhaemi Syamsuri meminta semua pihak mendukung penuh proses Pilkada yang akan diselenggarakan tanggal 27 esok.

“Kami dari jajaran penyelenggara meminta dukungan semua pihak untuk suksesnya Pilkada,” ujarnya di hadapan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lobar yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lobar, Senin (25/6).

Suhaemi menegaskan bahwa salah satu tolok ukur suksesnya Pilkada, tidak hanya dari aspek keamanan, namun juga dari tingkat partisipasi pemilih.

“KPU pusat menargetkan tingkat partisipasi sebesar 77,5%, atau sekitar 359.207 orang. Target ini lebih tinggi dari partisipasi di pemilu sebelumnya, yaitu 70,02%,” ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada kali ini di Lobar adalah mencapai lebih dari 463 ribu jiwa yang tersebar di 122 desa/ kelurahan.

“Kami telah menyiapkan 1.180 Tempat Pemungutan Suara (TPS),” pungkas Suhaemi.

Dalam rakor tersebut, mengemuka juga beberapa persoalan terkait dengan daftar pemilih tetap. Kasus yang sering muncul di setiap perhelatan Pemilu adalah kasus di Pemalikan, sebuah wilayah hutan yang ada di Kecamatan Sekotong. Menurut Suhaemi, jumlah wajib pilih di lokasi tersebut mencapai 420 orang, namun hanya terdaftar dalam DPT sejumlah 126 orang. Sisanya, menurut Suhaemi, disarankan untuk kembali ke daerah asal.

Lokasi lainnya ada di komplek perumahan di Dusun Belencong Desa Midang. Setidaknya ditemukan 125 penduduk masih ber-ktp Kota Mataram, padahal secara faktual mereka telah lama berdomisili menjadi penduduk Lobar.

Suhaemi mengaku sudah menyurati KPUD Mataram agar difasilitasi sehingga bisa menggunakan hak pilihnya.

Pemilih lainnya yang juga dikoordinasikan dalam rapat itu adalah adanya 258 orang tahanan Lembaga Pemasyarakatan, 30 orang tahanan Polresta Mataram, dan 20 orang yang ditahan di Polres Lobar.

Kapolres Lobar, AKBP Hery Wahyudi yang hadir dalam Rakor tersebut mendesak agar pihak penyelenggara memfasilitasi mereka dalam menggunakan hak pilihnya.

Ia menampik pihak KPUD yang menyarankan para tahanan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat.

Dalam Rakor Forkopimda tersebut pun dilaporkan tentang kesiapan seluruh pihak dalam mengamankan proses Pilkada.

Sebelumnya pihak Polres Lobar telah menyelenggarakan apel siaga yang langsung dipimpin oleh AKBP Heri Wahyudi dan dilaksanakan di Markas Polres Lobar di Jembatan Kembar.

Hery mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kondusifitas dan keamanan.

Pihak Polres Lobar menyiapkan 318 personil yang langsung turun dan menyiapkan juga 150 personil pendukung untuk kegiatan partoli.

Jumlah tersebut ditambah lagi dengan tenaga Linmas dari desa/kelurahan sebanyak 1.484 orang yang nantinya berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk penempatannya.

Rapat Forkopimda kali ini dihadiri juga oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang baru saja aktif kembali setelah cuti kampanye.
Selain Fauzan, hadir juga Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq beserta beberapa kepala SKPD, dan seluruh jajaran Forkopimda seperti Ketua DPRD Lobar, Dan Lanal, Dan Lanud, serta Kepala Kejaksaan Negeri Mataram.

Giri Menang, Senin 25 Juni 2018 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sangat serius menindak lanjuti program nasional di bidang kesehatan. Melalui Dinas Kesehatan, Lobar tidak menunggu lama setelah melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kesehatan langsung meluncurkan “Gerakan Tiga Jurus Selamat Generasi Lombok Barat”.

Tiga jurus tersebut adalah amanah Rapat Kerja Nasional untuk menangani secara serius permasalahan stunting (pendek), tuberkolosis (TBC), dan peningkatan kapasitas imunisasi. Peluncuran tersebut diselenggarakan di Bencingah Agung Kantor Bupati, Senin (25/6) dengan mengundang seluruh kader Posyandu, Kepala Desa, Camat, dan seluruh anggota dan organisasi profesi seperti bidan, perawat, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, ahli kesehatan masyarakat, dan para tuan guru yang tergabung dalam da’i kesehatan Lobar.

Peluncuran ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan H. Rachman Sahnan Putra saat membuka acara adalah karena disadari bahwa tiga persoalan tersebut memerlukan kerja semua pihak.

“Intervensi penanggulangan 3 hal tersebut, terutama soal stunting ada 2 macam, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh jajaran kesehatan berupa penanganan teknis kesehatan dan pengobatan, namun hanya berkontribusi 30%. Sedangkan intervensi sensitif adalah intervensi non kesehatan berupa jaminan ketersediaan pangan, perbaikan sanitasi, air bersih serta keamanan pangan. Intervensi ini berkontribusi 70% terhadap penanggulangan stunting. Artinya ini membutuhkan kesadaran dan aksi seluruh pihak,” ujarnya panjang lebar.

H. Fauzan Khalid, Bupati Lobar yang mulai aktif setelah cuti kampanye, mempertegas hal tersebut.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, namun semua pihak. Saya harap nanti pemerintah desa pun menyisihkan alokasi dana desa dari APBD kita untuk membantu penanganan stunting ini,” ujarnya sebelum memukul gong tanda dimulainya aksi daerah tersebut.

Kabupaten Lombok Barat memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Tahun 2007 lalu, menurut catatan Dinas Kesehatan sudah mencapai 49,8%. Namun dalam tahun-tahun berikutnya, terutam di tiga tahun terakhir berhasil menurunkannya menjadi 32,01%. penurunan drastis tersebut membuat Bappenas tertarik menjadikan Lobar sebagai model daerah percontohan penurunan kasus stunting di tingkat nasional.

Setidaknya 100 kabupaten/kota dianggap garis merah dalam permasalahan stunting sehingga Lobar perlu lebih keras lagi bekerja. Untuk itu, melalui Kepala Dinas Kesehatan, Lobar di tahun 2017 lalu sempat diajak study banding oleh Pemerintah Pusat ke Vietnam yang disebut sebagai negara yang sukses menangani stunting.

Rachman mengaku telah berjuang keras bersama jajarannya untuk menurunkan angka tersebut

“Dalam rangka itu, kita membangun sistem informasi seperi e-Pukesmas, e-Pustu, dan e-Posyandu serta menguatkan aspek pelayanan ke masyarakat, terutama di 1000 hari pertama kehidupan,” jelasnya sambil menyebutkan hal itu sebagai intervensi spesifik.

Di Lobar sendiri, angka stunting itu tersebar merata di semua kecamatan. Tertinggi di Kecamatan Narmada, yaitu 37,32%. Kecamatan terrendah adalah Kecamatan Gunung Sari 21,24%.

Stunting ini oleh WHO sendiri dianggap sangat membahayakan bagi pertumbuhan generasi. Bagi Pemerintah Pusat menjadi peringatan dini di tengah isyu bonus demografis di tahun 2030-2035 mendatang.

Stunting berdampak terhadap fisik berupa lamban tumbuh, pendek, rentan infeksi, dan pada aspek otak, yaitu lemahnya kemampuan kognitif, bahkan dipastikan juga berdampak pada penyakit degeneratif (stroke, hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya).