Giri Menang, Kamis 8 Maret 2018 – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. L. Saswadi meminta, sesuai visi misi yang diemban oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lobar, supaya tetap menjaga kerukunan dan perdamaian antar lintas agama. Terlebih kerukunan dan perdamaian dalam rangka menjaga stabilitas keamanan jalannya Pilkada Lobar dan Pilgub NTB 2018.

“Tugas kita yang paling berat adalah menjaga kondusifitas jalannya kegiatan Pilkada. Diawali dari hari penetapan paslon sampai hari pencoblosan,” katanya ketika memberikan arahan pada kegiatan silaturahim dengan FKUB Lobar di Ruang Jayengrana, Kamis (8/3/2018).

Saswadi menambahkan, pelaksanaan kegiatan Pilkada 2018 ini harus lebih baik daripada Pilkada tahun sebelumnya. Lebih baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, karena Pilkada 2018 ini akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Selain itu, keberhasilan Pilkada Lobar 2018 ini ditentukan pula oleh tingkat kehadiran wajib pilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Senada dengan Pjs. Bupati, baik Kapolres Lobar, Mataram dan Dandim Lobar memiliki keinginan yang sama. Mereka tetap ingin Pilkada Lobar maupun Pilgub NTB tetap berjalan kondusif. Untuk itu, peran FKUB bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat tetap saling berkesinambungan.

Demikian pula dengan Ketua FKUB Lobar, Ustadz H. Subki Sasaki menyatakan, seluruh pengurus FKUB harus memiliki netralitas yang kuat, kecuali yang sifatnya person harus melepas seluruh atribut yang berkenaan dengan FKUB.

“Kalau terindikasi dari FKUB, ada dua kemungkinan yaitu FKUB editan dan bukan dari pengurus FKUB,” jelas Pimpinan Ponpes Nurul Madinah Kuripan Utara ini dihadapan seluruh perwakilan lintas agama, Kaban Kesbangpol, Pjs.bupati, Kapolres Lobar, kapolres Mataram, Dandim 1606 Lobar.

Dalam pertemuan silaturahim ini, ada tiga hal penting yang dihasilkan. Pertama, mengajak seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga kondusifitas jalannya Pilkada Lobar dan Pilgub NTB. Caranya, dengan menjaga semua proses Pilkada sesuai dengan aturan, mulai dari awal penetapan paslon sampai dengan proses penghitungan. Kedua, saat proses Pilkada, supaya menjaga jangan sampai mencoreng pencitraan jalannya Pilkada seperti adanya isu SARA, pemasangan selebaran paslon ditempat-tempat terlarang supaya tetap terjaga. Apalagi bagi umat Hindu segera akan melaksanakan Hari Raya Nyepi dilanjutkan dengan pawai Ogoh-Ogoh. Demikian pula dengan umat Muslim akan melaksanakan Ibada Puasa Ramadhan. “Walaupun dalam situasi kampanye, jangan kita kotori acara keagamaan kita dengan hal-hal yang tidak baik,” pinta Saswadi.

Ketiga, Sawadi menyimpulkan, sesuai regulasi agar menjaga netralitas, mulai dari aparatur Kadus, Kades, camat, bupati, termasuk tokoh-tokoh lintas agama untuk menjaga netralitas jangan sampai ada gesekan-gesekan yang menimbulkan kericuhan. (LPA/humas)

Giri Menang, Selasa 6 Maret 2018 – Kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei – 9 Mei 2018 di Lombok hari ini resmi dibuka. Pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal) Ary Atmaja di Golden Palace Hotel, Mataram, (6/3/2018).

“Tujuannya diadakan MNEK ini untuk menonjolkan keanekaragaman wilayah kita. Dan MNEK memiliki makna strategis untuk mempromosikan kedaulatan wilayah laut Indonesia melalui kemitraan Angkatan Laut di dunia,” ucap Ary Atmaja.

Dirinya berharap dengan diadakannya MNEK di Lombok mampu mengundang para investor berdatangan untuk berinvestasi di Lombok.

“Ini merupakan stimulus untuk menarik para investor. Tidak lupa juga kita bekerjasama dengan Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, Pemda setempat untuk merangkul para investor tersebut,” tambahnya.

Dalam gelaran tersebut ada 17 negara akan mengirim alutistanya baik itu kapal laut dan pesawat terbang, helikopter serta membawa siswa taruna mereka.

“Ini adalah momen memperkenalkan Indonesia ke dunia, selama ini Indonesia yang terkenal hanya Bali dan mereka baru tahu kalo Indonesia mempunyai 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Jadi momen ini juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara maritim terkuat di dunia,” tegasnya.

MNEK 2018 akan diikuti 43 negara dan masing-masing negara akan mengirimkan kapal perang dan pesawat udara. Diperkirakan sekitar 4 ribu ABK kapal asing mulai dari benua Amerika, Eropa, Australia dan Asia akan terlibat dalam kegiatan ini dan berkunjung ke Lombok.

MNEK sendiri merupakan latihan bersama angkatan laut negara-negara sahabat dalam operasi militer yang digelar setiap dua tahun. MNEK 2018 di Lombok kegiatan MNEK ketiga, di mana sebelumnya digelar di Batam dan Kepulauan Anambas, Natuna pada 2014 dan Padang pada 2016.

Berbagai kegiatan disiapkan dalam MNEK kali ini meliputi kirab budaya yang menampilkan potensi budaya daerah, karya bhakti, marine vilage, Medical Civic Activity Program, Engineering Civic Activity Program, pameran maritim dan peralatan perang, kemah pesisir, transplantasi terumbu karang, cultur performance, fun run serta fun bike.

Sebagai penanda historikal bahwa kegiatan ini sudah berlangsung di Lombok, nantinya akan didirikan monument MNEK ke tiga yang rencananya akan dibangun di Malomba Kota Mataram dan di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. (alok/humas)

Giri Menang, Kamis 1 Maret 2018 – Masih dalam kegiatan mengkampanyekan Pilkada Damai, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali melakukan roadshow ke kecamatan yang ada. Setelah sebelumnya bertemu dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Lingsar dan Narmada, kali ini Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H L. Saswadi bersama jajaran bertemu dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Batulayar dan Gunungsari. Pertemuan dilakukan di Aula Kantor Camat Batulayar, Kamis (1/3/2018).

Dalam kesempatan itu, Saswadi menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menko Polhukam, Men PAN-RB dan KPK dalam pertemuan beberapa waktu lalu di Jakarta. Antara lain, seluruh ASN diharapkan memfasilitasi jalannya Pilkada Serentak dan menjaga pelaksanaan Pilkada agar berjalan tertib dan sukses.

“Selain itu juga amanat dari Menko Polhukam agar kita semua taat pada aturan yang sudah dibuat. Salah satunya aturan untuk metralitas daripada seluruh ASN. Salah satu bentuk netralitas kita sudah mengganti foto petahana (bupati non-aktif Fauzan Khalid) yang ada di baliho, spanduk dan lainnya,” jelas Saswadi.

Tidak lupa Saswadi mengajak para kades agar mensukseskan jalannya Pilkada dengan mengantisipasi munculnya isu SARA di masyarakat.

“Mari kita dorong agar Pilkada Bupati Lombok Barat dan Pilkada Gubernur berjalan sukses. Keberhasilan dari Pilkada sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Jangan sampai yang datang ke TPS nanti cuma sedikit. Karena ini ajang memilih pimpinan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Batulayar Suparlan mengaku pihaknya terus berupaya mengendalikan situasi di wilayahnya.

“Sampai saat ini situasi Kamtibmas di Kecamatan Batulayar masih kondusif walaupun ada dua pasangan calon bupati di wilayah ini. Hingga saat ini kondisi masih terkendali, bersama Muspika Kecamatan situasi ini masih bisa kita pertahankan,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu di antaranya Plt Ketua DPRD Lobar Multazam, Sekretaris Bakesbangpoldagri, Kabid Linmas Sat PolPP, Dinas PMD, Camat Gunungsari, Kapolsek Senggigi dan Kepala Desa se-Kecamatan Batulayar dan Gunungsari. (nang/humas)

Giri Menang, Rabu 28 Februari 2018 – Seluruh komponen masyarakat harus ikut mensukseskan Pilkada Serentak yang digelar lima tahun sekali dengan sebaik-baiknya. Diharapkan, Pilkada itu akan melahirkan pemimpin terpilih yang menjadi perwujudan amanah rakyat.

“Mari kita sukseskan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan penuh tanggungjawab,” ujar Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi saat bersilaturrahmi bersama seluruh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Lingsar-Narmada, Rabu (28/2/2018).

Silaturrahmi yang digelar di Aula Kantor Camat Lingsar itu sengaja dilakukan Saswadi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat untuk dapat menyampaikan secara langsung tugas pokoknya dalam Pilkada selaku Pjs Bupati.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar, Camat, Desa dan Dusun merupakan alat untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini.

“Tugas saya selaku Pejabat Sementara (Pjs) ialah menjalankan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) atau melanjutkan program yang sudah ada,” katanya.

Terkait dengan tahapan Pilkada yang saat ini sudah memasuki tahapan kampanye, maka sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menko Polhukam, Men PAN-RB, dan KPK maka Pjs maupun Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah diminta untuk menfasilitasi Pilkada agar berlangsung sukses.

“Konflik dan permasalahan sekecil apapun bisa segera dituntaskan,” ujar Saswadi.

Seperti diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu pun Saswadi bersama jajaran Forkompimda dan beberapa SKPD yang termasuk dalam Tim Pemantauan Peekembangan Politik melakukan kunjungan ke semua Pasangan Calon. Mereka bersepakat agar Pilkada bisa dilaksanakan dengan damai. Hal itu juga untuk menepis dugaan tentang keterlibatan ASN dalam Pilkada. Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Saswadi meminta agar netral saat pilkada berlangsung.

“Kedepan keberhasilan Pilkada ini tergantung dari peran kita aparatur kewilayahan. Mari kita bersama sukseskan dengan mengajak masyarakat untuk hadir memberikan suaranya dalam pencoblosan di TPS masing-masing pada tanggal 27 Juni 2018. Sekali lagi saya tekankan agar bersama menjaga netralitas kita selaku ASN di wilayah,” tegasnya.

Turut hadir pada acara tersebut Asisten III H. Fathurrahim, beberapa anggota Forkompimda Lobar, Camat Lingsar Rusditah, Camat Narmada H. Saefudin Farid, Danramil Narmada Kapten Turmudzi, Kapolsek Lingsar Ipda Erny Anggraeni,Danposramil Lingsar Pelda Sadariah, Seluruh Kades sekecamatan Lingsar-Narmada dan Seluruh Ketua BPD Sekecamatan Lingsar-Narmada. (ded/humas)

Giri Menang, Kamis 15 Februari 2018 – Untuk meningkatkan kepatuhan pejabat dan anggota DPRD di Lombok Barat (Lobar) dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pemkab Lobar melalui Inspektorat menggandeng KPK menggelar sosialisasi pengisian e-LHKPN yang di aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (15/2). Sosialisasi tersebut merupakan salah satu agenda Rapim II Pemkab Lobar.

Tahun ini pelaporan LHKPN tidak lagi menggunakan metode manual melainkan dengan sistem online.

Sekda Lobar H. Moh Taufiq mengungkapkan, saat ini kepatuhan pejabat di lingkup Pemkab Lobar baru mencapai 75 persen. Dengan adanya sosialisasi dan format baru e-LHKPN, diharapkan tingkat kepatuhan di lingkup Pemkab Lobar maupun DPRD bisa mencapai 100 persen.

“Saya harap agar semua peserta yang hadir agar mengikuti kegiatan hingga tuntas. LHKPN adalah kewajiban. Permasalahan yang dihadapi dan diatasi Inspektorat harus tuntas hingga 100 persen,” tegasnya.

Sementara itu Dian Widiarti selaku narasumber dari KPK memaparkan, ada tiga hal yang berubah dalam regulasi LHKPN yakni waktu, tata cara pendaftaran dan media pengumuman.

Lebih jauh ia mengatakan ada dua jenis bentuk pelaporan dalam LHKPN. Pertama, laporan khusus untuk pejabat yang baru pertama kali menjabat dan pensiunan dengan batas waktu tiga bulan. Kedua, laporan periodik untuk pejabat ketika menjabat atau sepanjang menjabat dengan sistim berkala setahun sekali.

Widiarti juga berkomitmen akan membantu menggiring pejabat yang mengalami kesulitan pelaporan harta kekayaan dengan sistim e-LHKPN ini. (budi/humas)