Giri Menang, Kamis 17 Oktober 2019 – Khawatir atas pelaksanaan pembangunan fisik di tahun anggaran 2019 ini, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun melakukan monitoring untuk inspeksi mendadak (sidak, red) ke enam proyek sebagai sample dari keseluruhan proyek infrastruktur. Pasangan dengan akronim Zaitun ini didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Hj. Lale Prayatni, beberapa Kepala OPD, serta didampingi juga oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah.

Tim tersebut sengaja menyasar enam proyek yang bersumber dari pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena menyangkut ketatnya DAK serta capaian realisasi atau progress pembangunannya dianggap masih kurang cepat. Sidak tersebut dilakukan selama dua hari dengan menyasar proyek pembangunan dermaga di Senggigi, Puskesmas Sesela, dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) di hari pertama kemaren, Rabu (16/10/2019). Sidak kemudian dilanjutkan ke Pasar Eyat Mayang, Ruas Jalan sepanjang 3,3 Kilometer di Telaga Lebur Sekotong, dan Puskesmas Pelangan di hari kedua ini, Kamis (17/10/2019).

Saat sidak tersebut, Bupati Lombok Barat beserta rombongan menemukan beberapa kekurangan capaian dari yang seharusnya berdasarkan target yang ditetapkan. Kekurangan tersebut terdapat di hampir semua proyek yang disidaknya.

“Dari hasil monitoring, memang rata-rata masih kurang dari target. Jadi kita tegaskan kepada kontraktornya untuk mengejar ketertinggalan itu,” ujar Fauzan saat diwawancarai di hari pertama, Rabu (16/10/2019).

Untuk itu, Fauzan meminta agar para kontraktor bisa memenuhi target yang ditetapkan dengan mencari jalan keluar seperti penambahan jumlah tenaga dan jam kerja. Pihaknya, aku Fauzan, tidak mau tahu alasan keterlambatan capaian tersebut. Menurutnya, kelangkaan bahan material seperti semen atau bata merah yang sempat menjadi keluhan banyak pihak, harus dicarikan jalan keluarnya sendiri oleh para kontraktor.

“Kalau masalah material, silahkan tanya kontraktornya saja. Yang pasti kita sudah menanda tangani kontrak dan itu harus selesai. Kita tidak mau masuk ke urusan teknis,” tegas Fauzan.

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hj. Lale Prayatni. Lale memastikan para kontraktor sudah mencari jalan keluar sendiri terhadap persoalan material, kecuali yang sifatnya pabrikasi. Namun Lale mengingatkan agar sebelum musim hujan datang, beberapa item pembangunan yang sifatnya struktur dan yang utama sudah bisa rampung sehingga tidak akan mempengaruhi progress pekerjaan.

“Kita punya limit waktu sampai Desember. Sekitar November nanti kita turun lagi. Harus ngecek lagi. Dengan Bupati dan Wakil Bupati turun, itu menjadi energi baru buat mereka (kontraktor, red) dalam bekerja, dari pada kita diamkan,” terang Lale.

Selama sidak, banyak temuan yang mereka dapatkan. Di hari pertama sidak, hampir semua proyek yang disidak mengalami keterlambatan sekitar 1-2 persen dari yang ditargetkan, kecuali untuk pembangunan dermaga di Senggigi yang memang memiliki spesifikasi khusus sehingga deviasi antara target dengan realisasi pekerjaannya sampai 8 persen lebih. Untuk itu, Lale meminta hal itu diperhatikan oleh Kepala Dinas yang ikut bertanggung jawab atas proyek di SKPD-nya. Untuk kasus dermaga menjadi domain kerja Dinas Perhubungan.

“Saya sudah mengingatkan ke Dinas Perhubungan agar selalu memantau perkembangan. Bila perlu beri teguran tertulis apabila realisasi fisik lebih rendah dari target realisasi,” tegas Lale saat ditemui setelah sidak hari pertama (Rabu, 16/10/2019).

Jenis pekerjaan untuk Dermaga Senggigi sendiri adalah penambahan panjang dermaga sepanjang 50 meter yang akan memudahkan kapal-kapal besar untuk bisa sandar.

Sebelumnya, dermaga yang tersedia untuk menambah panjang itu hanya berbentuk dermaga apung. Karena jenis dan spesifikasi pekerjaan agak khusus di laut, maka sebagian pekerjaan utamanya berupa pembuatan precast beton balok dilaksanakan di darat. Nantinya jika pancang dan balok betonnya sudah terpasang maka progress pekerjaan bisa langsung cepat terlihat karena bobot pekerjaan di laut yang sangat tinggi.

Kondisi serupa juga ditemukan saat sidak di Pasar Eyat Mayang di sidak hari kedua. Secara kasat mata progress pelaksanaan proyek cukup lamban, namun karena jenis pekerjaan berupa pemasangan kap rangka baja adalah jenis pabrikasi, maka pekerjaan tersebut menunggu kap baja yang sedang dalam masa pembuatan.

Pantauan lapangan yang cukup unik ditemukan pada pembangunan ruas jalan Telaga Lebur-Kedaro di Sekotong yang sesungguhnya panjang jalan tersebut adalah 3,3 kilometer, namun poyeknya sendiri hanya membiayai sepanjang 2 kilometer. Menurut pengakuan kontraktor yang mengerjakannya, pihaknya telah melakukan pengaspalan sepanjang 2,68 Kilometer, yaitu 1,3 kilometer di ujung utara dan 1,38 kilo meter di ujung selatan dengan menyisakan jalan yang tanpa aspal di tengah-tengahnya. Pengakuan kontraktor yang tidak ingin namanya disebut, hal itu berdasarkan permintaan masyarakat yang disetujui oleh Pemerintah.

“Tapi kami telah melakukan perataan dan pengerasan tanah (di jalan yang tanpa aspal, red) sehingga tetap bisa dilewati dengan aman,” aku kontraktor tersebut mengaku ingin menuntaskan seluruh panjang jalan, namun nilai kontraknya yang hanya untuk 2 kilometer membuatnya menyisakan di tengah.

Proyek fisik di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan sistem tender di tahun 2019 ini total berjumlah124 proyek tender. Keseluruhannya bernilai total Rp. 268 milyar lebih dengan komposisi 61 persen lebih bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“DAK sekarang sangat ketat. Di saat kita tidak bisa menyelesaikan tepat waktu di Bulan Desember akan merugikan kita,” terang Lale.

Menurutnya, pola pembayaran DAK hanya dibayarkan sesuai dengan realisasi pekerjaan dan resikonya ada di kontraktor. Namun pekerjaan sisanya akan menjadi tanggungan APBD dalam menuntaskannya.

“Itupun dibayarkan bukan dari DAK, tapi dari APBD kita di tahun depan. Jadi kalau kontraktor itu mau dibayarkan di APBD-P tahun depan, silahkan bisa dilanjutkan, tapi belum tentu di APBD-P nanti bisa kita cantumkan dalam belanja kita,” terang Lale.

Hal tersebut, menurut Lale saat mengakhiri wawancaranya, yang membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat khawatir dan harus tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh proyek, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Giri Menang, Kamis 17 Oktober 2019 – Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mewujudkan pelaku usaha yang bertanggung jawab, membangun konsumen yang lebih cerdas, serta menjauhkan konsumen dari dampak negatif konsumsi barang, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Barat (Lobar) menggelar sosialisasi perlindungan konsumen, kepastian hukum bagi konsumen, dan pelaku usaha.

Giri Menang, Kamis 17 Oktober 2019 – Kebulan asap yang tak kunjung tuntas, membuat Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memaksa diri menjelang Kamis dini hari tadi (17/10/2019) mengunjungi lokasi kebakaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Kebon Kongok Suka Makmur Gerung Lombok Barat.

Fauzan didampingi oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, H. Fauzan Husniadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Budi Dharmajaya, dan Camat Gerung H. Mulyadi. Ikut bersama rombongan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat H. Ahmad Zainuri yang sengaja datang walau bukan merupakan anggota legislatif dari Daerah Pemilihan di wilayah tersebut.

Kehadiran Fauzan Khalid menjelang dini hari itu diikuti oleh Kapolres Lombok Barat, Hery Wahyudi untuk memberi semangat kepada anggota Dinas Damkar Lombok Barat dan anggota kepolisian yang berjibaku melakukan pemadaman. Saat di lokasi dan mendapat pemaparan kondisi terkini, Fauzan Khalid meminta agar teknik pemadaman gunungan sampah bisa dikembangkan agar asap yang tetap mengebul akibat sekam atau material berbahan plastik serta gas metan tidak menimbulkan api dan asap lagi.

“Coba kita fikirkan bagaimana caranya agar pemadaman bisa segera selesai. Kalau sampah sudah dipecah-pecah, tentu ini akan mempermudah proses pemadaman, namun belum tentu efektif mematikannya seratus persen. Kalau kita bisa dibantu, mungkin akan efektif jika menggunakan pemadaman lewat udara atau dengan penggunaan foam (busa, red) yang akan menghambat keluarnya udara sehingga menghambat munculnya api,” pinta Bupati saat pertemuan informal dengan Kapolres Lombok Barat, Kepala UPT TPA Kebon Kongok Didik, Kepala Desa Suka Makmur H. Slamet, Camat Gerung dan bahkan hadir juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madany Mukarom.

Menurut Kepala Pemadam Kebakaran Lombok Barat, Fauzan Husniadi, soal teknik pemadaman sudah mulai menggunakan alat berat untuk memecah sampah agar langsung disemprotkan ke area sampah.

“Saat ini dengan luasan area kebakaran yang semakin bertambah, kita melakukan zonasi pemadaman dan berbagi tugas dengan teman-teman dari kota (Dinas Damkar Pemerintah Kota Mataram, red) dan Polres Lombok Barat,” terang Fauzan Husniadi.

Pihaknya memprediksi akan melakukan penyiraman dengan foam (busa, red) yang bisa menghambat meluasnya kebakaran. Namun sampai hari ini (Kamis, 17/10/2019) pihaknya belum memulai penggunaan foam karena harus mematikan spot-spot (titik-titik api, red) yang masih banyak walau kecil.

“Saat ini, komando ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram. Kita saling bahu membahu, namun kita menuntaskan zona yang dibagikan ke kita,” terang Fauzan Husniadi.

Kunjungan Fauzan Khalid di TPA yang telah menghidupi paling sedikit 120 warga yang bekerja menjadi pemulung tersebut juga menemukan aktivitas bantuan dari Tagana Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pengakuan Mulyadi, salah seorang anggota Tagana tersebut, pihaknya telah stand by di lokasi sejak hari Senin dengan pola bergantian sampai 20 orang. Mereka rata-rata bekerja selama 10 sampai 12 jam sehari untuk membantu suplay air yang akan dipakai untuk memadamkan api.

“Kondisi truk milik Dinas Sosial tidak memungkinkan untuk melakukan penyemprotan. Jadi kita hanya menyuplai air setiap saat secara terus menerus,” terang Mulyadi menyebutkan pihaknya menggunakan 3 truk milik Dinas Sosial yang terus menerus bertugas mendatangkan bantuan air.

Selain membantu suplay air, pihaknya, imbuh Mulyadi, juga diperbantukan untuk penyediaan makan bagi semua orang yang bekerja untuk melakukan pemadaman.

Sebagai TPA Regional, Kebon Kongok ini menimbulkan dilema buat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Area tersebut, menurut Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menjadi pembuangan sampah dari Kota Mataram dengan volume mencapai 300 ton per hari, sedangkan Kabupaten Lombok Barat hanya menyuplai paling banyak 60 ton sehari.

“Kita paling banyak mengirimkan sampah ke TPA ini 60 ton sehari. Sisanya yang terbuang ke sungai atau tempat lain karena kesadaran masyarakat soal sampah belum tinggi,” terang Fauzan Khalid.

Karena hanya menyuplai kurang dari seperempat total sampah setiap hari, maka Kabupaten Lombok Barat mestinya mendapat kompensasi dari Pemerintah Kota Mataram.

“Minimal Rp. 15 milyar lah untuk perbaikan infrastruktur di area ini atau menangani dampak lingkungan dan bau yang ditimbulkan oleh TPA Kebon Kongok,” pinta Bupati sambil memastikan akan mengkomunikasikan ulang pola kerja sama soal TPA ini dengan Pemerintah Kota Mataram.

Giri Menang, Rabu 16 Oktober 2019 – Puskesmas Sedau di Kecamatan Narmada dan Puskesmas Sekotong di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat meraih hasil positif saat dinilai untuk akreditasi ulang oleh Badan Akreditasi Nasional. Hal tersebut dikabarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, H. Rachman Sahnan Putra saat dikunjungi di ruang kerjanya, di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Rabu (16/10/2019).

“Dari 5 yang sudah dire-akreditasi, yang sudah keluar hasilnya itu ada dua, yaitu Puskesmas Sekotong yang 3 tahun lalu berstatus akreditasi madya, sekarang naik menjadi akreditasi utama, naik satu tingkat. Kemudian Puskesmas Sedau di Kecamatan Narmada, 3 tahun lalu hanya mencapai akreditasi dasar, sekarang melompat dua tingkat, yaitu menjadi akreditasi utama,” terang Rahman.

Menurut Rahman, dari 19 Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2018 , ada dua Puskesmas yang akreditasi untuk perdana, yaitu Puskesmas Suranadi dan Puskesmas Eyat Mayang.

“Dua-duanya sudah dilakuka pra-survei, InsyaAllah bulan November ini mereka akan disurvei oleh Badan Akreditasi Nasional untuk bisa ditetapkan akreditasinya,” tambah Rahman.

Sedangkan yang lainnya, menurut Rahman, ada 6 Puskesmas yang dire-akreditasi karena masa berlaku status akreditas tersebut adalah sudah 3 tahun. Mereka yang diakreditasi lagi adalah Puskesmas Sekotong, Puskesmas Sedau, Puskesmas Banyumulek, Puskesmas Mininting, Puskesmas Kuripan dan Puskesmas Narmada.

Akreditas madya dan utama, menurut Rahman, menjadi gambaran tentang kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat di bidang layanan dasar kesehatan. Terutama kepada Puskesmas Sedau yang mengalami lompatan nilai dalam akreditasinya. Bagi Rahman, akreditasi tersebut adalah Continuous Quality Improvement atau artinya perbaikan mutu secara terus menerus. Logikanya, kata dia, 3 tahun yang lalu ditelusur seperti apa statusnya dalam hal upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, maupun administrasinya.

“Yang dinilai itu dari segi Standard Operating Procedure (SOP), ketersediaan sumber daya manusianya, peralatannya, kerjasama tim, hubungan masyarakatnya, dan keterlibatan masyarakat. Itu semua dievaluasi, dinilai dan alhamdulillah Puskesmas Sedau itu diputuskan diberikan status oleh Tim akreditasi Pusat itu menjadi Puskesmas terakreditasi utama,” papar Rahman.

Saat ini, dari 19 Puskesmas sebagai FKTP di Kabupaten Lombok Barat, ada 6 Puskesmas mendapat Akreditasi Utama, 7 Puskesmas mendapat Madya, dan 4 Puskesmas mendapat Akreditasi Dasar. Dari aspek kemasyarakatan, akreditasi ini akan membuat kepercayaan public semakin tinggi atas jaminan pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan.

Terkait dengan kemanfaatannya bagi masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional, akreditasi ini akan mempermudah masyarakat miskin dalam memperoleh akses pembiayaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kalau Puskesmas itu tidak terakreditasi, maka dia tidak bisa kerjasama dengan BPJS. Jadi BPJS akan bekerjasama dengan FKTP maupun rumah sakit yang sudah terakreditasi, apalagi dia terus naik tingkat,” tegas Rahman.

Senggigi Sunset Jazz akan kembali menyapa pecinta jazz Indonesia. Raisa, Ruth Sahanaya, Tompi, hingga Tami Aulia dan sejumlah musisi asli Nusa Tenggara Barat, seperti Suradipa, Betelu, The Maiqkane’s, siap menyajikan penampilan terbaik dari kawasan Senggigi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pemain saksofon cilik asal NTB, Kevin, dan Ricard Hutapea juga akan berkolaborasi dengan para musisi yang tampil.

Pilihan para penampil tahun ini adalah untuk menguatkan komitmen untuk menyajikan pentas jazz yang sebenarnya. Penampil dipilih untuk mewakili rentang penggemar jazz yang luas sejak dulu sampai sekarang.

Giri Menang, 16 Oktober 2019 – Kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kebong Kongok Desa Suka Makmur Gerung, Hari Minggu (13/10) lalu masih sulit dipadamkan. Kondisi tersebut masih berlangsung dengan asap membumbung yang telah mengganggu aktivitas ribuan warga yang ada di enam desa. Lima desa tersebut adalah yaitu Desa Suka Makmur dan Desa Taman Ayu di Kecamatan Gerung, dan Desa Kuranji, Desa Kuranji Dalang, Desa Perampuan, dan Desa Karang Bongkot di Kecamatan Labuapi.

Walau telah melakukan upaya pemadaman sejak kejadian, asap masih saja mengganggu aktivitas warga. Seperti dilaporkan media massa hari kemaren, setidaknya sudah ada 120 warga Desa Kuranji Dalang mengeluh sakit akibat asap tersebut. Akan tetapi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, H. Rachman Sahnan Putra diklarifikasi berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan pihaknya.

“Sampai hari ini belum ada satupun masyarakat yang terdampak di sekitar situ yang ISPA (infeksi saluran pernapasan akut, red), makanya kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Setiap beraktifitas keluar mereka kita harapkan menggunakan masker,” terang Rahman saat dihubungi via telpon, Rabu (16/10/2019).

Pihaknya, tambah Rahman, telah membagikan paling sedikit 2200 masker dan obat-obatan untuk penguat stamina kepada masyarakat sebagai tindakan preventif atas bahaya asap tersebut.

“Yang paling penting adalah masyarakat paham apa yang harus dilakukan supaya mereka tidak terdampak, tidak sakit akibat dari asap itu, salah satunya adalah beraktifitas keluar menggunakan masker,” pinta Rahman yang mengaku langsung menurunkan Tim agar menyisir daerah-daerah lingkar TPA tersebut.

Hasil pantauan lapangan, sampai saat ini pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat nampak kewalahan melakukan pendinginan. Di samping karena penumpukan sampah yang sangat tinggi dan luas area yang terbakar yang mencapai 1,25 hektar, kondisi tersebut juga dipicu oleh material sampah yang mengandung gas metan dan tetap mudah terbakar.

“Permasalahan di lapangan karena tumpukan sampah itu terlalu tinggi. Jadi sampah itu harus dipecah dulu. Kan selama ini sia-sia saja penyiraman yang kita lakukan karena hanya dipermukaan saja,” keluh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, H. Fauzan Husniadi saat dihubungi via telpon, Rabu (16/10/2019).

Sejak malam kejadian, aku Fauzan, pihaknya telah berusaha melakukan pemadaman bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram, bahkan juga melibatkan Kepolisian Daerah, Tagana, dan Basarnas. Namun asap masih saja ada, karena pemadaman hanya menjangkau permukaan sedang api masih ada menjalar di bawah.

“Kenapa sampai hari ini terjadi itu karena belum dipecah sampah itu. Jadi percuma saja kita lakukan pemadaman hanya diatas permukaan dan apinya padam, tapi bara yang di bawah itu yang menimbulkan asap,” terang Fauzan Husniadi mengaku telah mengkoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB untuk dibantu alat berat untuk melakukan pemecahan atas tumpukan sampah tersebut.

Reaksi yang cukup keras juga disampaikan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di sela-sela melakukan peninjauan proyek, Rabu (16/10/2019).

“Kita minta Pemerintah Provinsi untuk betul-betul mengatensi masalah ini, karena sekarang dampaknya sudah mulai terasa di masyarakat,” pinta Fauzan Khalid.

Menurut Fauzan Khalid, karena TPA Kebon Kongok berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram harus memberi perhatian lebih kepada kawasan yang terdampak oleh keberadaan TPA tersebut, dalam hal ini tidak hanya karena masalah asap akibat kebakaran itu.

“Sekarang ini kita tidak mau hanya sekedar sebagai tempat (pembuangan sampah, red) saja, harus ada kompensasi. Contoh kasus seperti di Jakarta dan Bekasi, itu ada semacam kompensasi, walaupun itu tanah mereka. Kita juga akan minta seperti itu,” tegas Bupati.

Kompensasi itu, pinta Fauzan Khalid, bisa dalam bentuk hibah yang akan diarahkannya ke masyarakat sekitar.

“Termasuk infrastruktur, karena infrastruktur itu yang punya Lombok barat. Kalau rusak, kan kita yang bertanggung jawab? Kalau tidak ada kompensasi, terus uangnya dari mana?,” terang Bupati sambil memperkirakan minimal Rp. 15 milyar APBD Lombok Barat per tahun harus dialokasikan pihaknya untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat dilalui truk sampah, menyalurkan bantuan ekonomi, atau bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar yang sakit karena dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh TPA tersebut.

Keberadaan TPA Kebon Kongok ini memang sangat dilematis buat Kabupaten Lombok Barat. Di satu sisi menjadi area pembuangan sampah dari Kota Mataram, di sisi lainnya Kabupaten Lombok Barat paling banyak mendapat dampak negative berupa kerusakan infrastruktur jalan, debu, bau, dan lingkungan yang tidak sehat namun tidak mendapatkan kompensasi apapun akibat dampak tersebut.

Area seluas kurang lebih 5 hektar ini sebagiannya memang miliki Pemerintah Kota Mataram dan telah menjadi area pembuangan akhir bagi rata-rata 333 ton sampah per hari.

Giri Menang, Selasa 15 Oktober 2019 – Puluhan anggota TNI bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), warga, dan Bhabinkamtibmas desa sejak pagi sudah mulai melakukan pengerukan jalur sungai di Dusun Teloke Lauq, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Selasa (15/10). Pengerukan ini menjadi pra kegiatan restorasi sungai dalam rangka Karya Bhakti Terpadu TNI di jalur sungai sepanjang satu kilometer yang melintasi Dusun Tanak Empat Timur, Dusun Tanak Embet Barat, Dusun Teloke Tengah, dan Dusun Teloke Lauq.

Giri Menang, Senin 14 September 2019 – Dalam rangka karya bhakti terpadu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama Kodim 1606/Lobar akan melakukan restorasi sungai. Restorasi sungai dilakukan mulai dari Dusun Tanak Empat Timur, Dusun Tanak Embet Barat, Dusun Teloke Tengah, Dusun Teloke Lauk, Dusun Kekeran Desa Batulayar, Kec. Batulayar.

Hal itu disampaikan Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll dalam kegiatan sosialisasi restorasi sungai di Kantor Desa Batulayar, Senin (14/10).

“Kegiatan karya bhakti terpadu ini kita laksanakan dua kegiatan. Kegiatan fisik melaksanakan normalisasi sungai sepanjang satu kilometer, dan pembuatan tanggul sepanjang 65 meter dengan tinggi 4 meter,” katanya.

Efrijon Kroll menerangkan untuk kegiatan non fisik meliputi penyuluhan, baik itu penyuluhan mengenai narkoba, wawasan kebangsaan, penyuluhan pertanian, penyuluhan keluarga berencana dan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan.

“Terkait Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Lombok Barat tidak dilaksanakan tahun ini, hanya kita laksanakan karya bhakti terpadu,” terangnya.

Efrijon Kroll berharap dengan dilaksanakan kegiatan restorasi sungai ini masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) nantinya dapat memelihara lingkungan lebih baik lagi, dan meningkatkan rasa memiliki.

“Sehingga apabila terjadi musim hujan tidak menjadi banjir dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Karena kita tahu bersama bahwa daerah ini tetap langganan banjir tiap tahun,” ungkapnya.

Selain sungai di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar, restorasi sungai juga dilakukan di Dusun Lemper yang berada di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan. Dusun Lemper dipilih menjadi lokasi restorasi karena setiap tahunnya mengalami banjir, baik disebabkan hujan lebat atau air kiriman dari wilayah Lombok Tengah.

Di lokasi ini akan dibuatkan beronjong sepanjang 62 meter dan menambah kedalaman sungai. Selain itu, TNI juga mendorong pihak desa untuk membuat tempat pembuangan sampah sementara yang reprenstatif. Tujuanya agar masyarakat tidak membaung sampah di sungai lagi.

“Karya bhakti ini juga ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memelihara dan mejaga sungai dari prilaku hidup masyarakat yang kurang peduli terhadap keberlangsungan sungai. Selanjutnya pihak TNI akan mendorong warga Desa Jagaraga membentuk komunitas masyarakat peduli sungai, yang nantinya komunitas ini akan bertanggung jawab terhadap kebersihan sungai diwilayahnya,” jelas Kapten Infantri Anak Agung Rai Budiana saat ditemui di Kantor Desa Jagaraga.

Sementara itu, Bupati yang diwakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) I Made Artadhana menjelaskan, kegiatan ini menjadi wujud dari sinergitas dan integrasi dalam melaksanakan program karya bhakti ini. Restorasi sungai ini akan tersinergi dan terintegrasi beberapa pintu tugas yaitu Dinas PUTR Lobar, Balai Wilayah Sungai (BWS), Kodim 1606/Lobar, serta keterlibatan seluruh masyarakat di bagian sekitar wilayah sungai itu. Pekerjaan akan berlangsung selama 21 hari.

“Ini merupakan kegiatan yang tersinergi dalam wadah karya bhakti dari TNI. Kegiatan hari ini dilaksanakan sosialisasi dan besok (Selasa, red) pagi kita mulai bekerja di lapangan. Kegiatan besoknya mulai dari pekerjaan fisik meliputi normalisasi sungai. Dinormalkan kembali alur sungai itu sepanjang kurang lebih satu kilometer, dan perkuatan tebing sungai di beberapa titik yang memang berpotensi longsor akan diperbaiki dan diperkuat dengan beronjong.

Dijelaskan Made, program restorasi sungai mulai muncul saat peringatan Hari Air Sedunia tanggal 23 Maret lalu. Bupati H. Fauzan Khalid saat itu menyampaikan restorasi sungai harus dimulai pada satu sungai di setiap kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kecamatan, maupun sungai yang berpotensi dan yang sebelumnya menimbulkan persoalan masalah banjir dan sebagainya.

“Dari itu setelah saya identifikasi dan memang semuanya penting. Tetapi melihat beberapa pertimbangan, dicoba dan diawali di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar, dan Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan,” terangnya.

Made berhadap kegiatan ini menjadi awal sehingga amanat yang disampaikan bupati sebelumnya dapat terus berlanjut, yakni satu sungai untuk satu setiap kecamatan.