Giri Menang, Minggu 24 November 2019 – Gebyar seni pelajar adalah akhir dari sebuah perjalanan kegiatan sanggar seni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga komunitas seni yang ada di sekolah yang melibatkan guru dan siswa diharapkan mampu melestarikan seni dan budaya dengan kemampuan mereka.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat menghadiri Gebyar Seni Pelajar dan Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Guru dan Sekolah Berprestasi di Gedung Seni dan Budaya Narmada, Sabtu (23/11) malam.

“Melalui kegiatan gebyar seni pelajar kita selalu peduli terhadap seni dan kebudayaan, kita sering bicara tentang pendidikan karakter dan sering berdiskusi tentang bagaimana supaya anak-anak kita memiliki karakter yang kuat,” katanya.

Fauzan juga berbicara tentang basis dari pembangunan karakter itu, dari sisi budaya masing-masing daerah memiliki basis dari kebudayaan itu. Hal itu menurutnya harus dijadikan sebagai pondasi dalam pembentukan karakter kepada anak di sekolah.

“Apa yang saya sampaikan ini sangat dibutuhkan dengan semakin berkembangnya teknologi informatika. Sekarang anak-anak kita kalau tidak kita bina dan diawasi, mereka lebih tergantung dengan Gadget Handphone dan ini menjadi tantangan kita,” akunya.

Lanjut Fauzan menambahkan, disinilah urgensinya dan memberikan support terhadap kegiatan gebyar seni dan budaya berbasis sekolah dan pendidikan.

“Kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya ingin sekali misalnya pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Barat tahun depan, ada panggung khusus untuk menyiapkan tempat bagi sekolah-sekolah untuk menampilkan kreasi seni dan budaya yang berbasis budaya lokal kita,” pintanya.

Fauzan mengapresiasi kegiatan ini dan dulu sempat ragu saat pertama di selenggarakan di tahun 2017 dan alhamdulillah bisa diadakan setiap tahun.

“Pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan selamat hari guru dengan harapan di momentum ini, jadilah selalu sebagai guru pembelajar. Mari manfaatkan hari guru tahun ini juga sebagai bahan untuk melakukan introspeksi diri,” tutupnya.

Sementara itu Kadis Dikbud Lobar Hendrayadi mengatakan gebyar seni pelajar 2019 merupakan kegiatan untuk kali ketiga yang diadakan oleh instansi yang dipimpinnua sebagai bentuk apresiasi seluruh rangkaian kegiatan selama satu tahun di bidang seni dan budaya.

“Kita berikan penghargaan kepada PKBM Tunas Aksara Juara III Kategori Apresiasi Kelembagaan Lomba PKBM Tingkat Nasional 2019, Ibu Nuraini Kepala Sekolah SDN I dasan Tereng Juara III Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SD tingkat Provinsi 2019 dan Tristania Cinthya Dewi S siswa SMPN 2 labuapi Juara III Lomba Renang Putri SMP/MTS O2SN Tingkat Nasional 2019 dan 29 orang penerima penghargaan lainnya. Yang menerima penghargaan ini dari seluruh bidang, Sain dan termasuk seni baca Al-qur’an,” katanya.

Hendrayadi menerangkan, gebyar seni pelajar yang ditampilkan tadi mulai dari parade bendera karya Ari Handayani persembahan SMPN 2 Lingsar dan SMPN 5 Narmada, Lukisan Indonesia persembahan vocal group sanggar seni Disdikbud Lobar, Permainan Tradisional Egrang Tambok karya Ari Handayani persembahan SDN 1 Labuapi, Merakit persembahan sanggar seni Disdikbud Lobar, Perempuan ibu bumi karya ibu guru yang tergabung dalam PGRI Lobar dan Tari Asih Trasne karya L. Dedy Purnama persembahan SDN 2 batu Nyale Loteng.

“Kedepan semoga gedung seni dan budaya ini selalu hidup dengan kegiatan yang lain nantinya. Dengan terbentuknya sanggar seni dan budaya kedepannya kegiatan seperti ini akan tetap ada, ditambah dengan kegiatan seni dan budaya lainnya yang kita siapkan di tahun 2020,” harapnya.

Giri Menang. HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Minggu, 24 November 2019 – Untuk mempercepat target pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar), pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar melakukan sistem zonasi dan pembatasan jenis RTG.

Dalah proses pembangunan yang memasuki tahap ke-2 ini, Dinas Perkim Lobar meluncurkan tipe RTG terbaru yakni CLT (Cross Laminated Timber).

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Sabtu 23 November 2019 – Dari 88 paket proyek di Lombok Barat, 36 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Ke 36 paket proyek ini dinilai krisis. Artinya, para kontraktor hingga batas waktu pengerjaan belum mencapi fisik 100 persen. Rata-rata deviasi masih di atas 25 persen.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Lombok Barat, Hery Ramdan saat pertemuan dalam rangka evaluasi proyek tahun 2019 di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang, Jum’at (22/11).

Menurut Hery, para kontraktor ini diminta jangan main-main, karena ini merupakan dana yang digelontorkan pusat melalui DAK. Pada saat sejumlah kontraktor diminta memberkan klarifikasi atas keterlambatan, Hery sedikit tegas dengan nada suara yang meninggi. Hery menegskan, jika kontraktor yang belum selesai melakukan pekerjaannya, maka konsekwensinya harus diganti oleh kontraktor lain.

“Finance Coursnya itu ditutup per 31 Desember. Kalau sudah tutup, tidak ada pembayaran lagi. Akhirnya pekerjaan yang tidak selesai itu dibayar oleh kita. Itu masalahnya,” tegas Hery kepada sejumlah wartawan usai pertemuan.

Keterlambatan ini yang tidak diinginkan, sementara nilainya cukup besar hingga mencapai Rp 10 milyar. Dan itu dituntaskan realisasi pembayaran oleh pemerintah kabupaten. Proyek yang paling riskan yang disebut Hery adalah Puskesmas Meninting, Sigerongan dan lainnya tanpa menyebut angka pasti.

“Banyaknya saya lupa, nanti ada datanya,” tepisnya seraya mengaku sedikit keras kepada kontraktor.

Alasannya, supaya mereka tidak main-main dan malas mengerjakan pekerjaan. Padahal kontrak pekerjaan sudah mereka pegang. Namun masih saja yang belum mampu mencapai fisik 100 persen.

Keterlambatan para kontraktor ini mengerjakan kewajibannya, kata Hery masih dinilai lalai. Namun dia tidak ingin mengidentifikasi kalau para kontraktor berdalih karena material, tenaga kerja atau alasan lainnya. Seingat Hery, jika kontrktor beralasan karena kelangkaan material, beberapa bulan terakhir sudah normal.

“Kemarin ada kelangkaan semen, tapi itu sementara dan sudah normal. Sebenarnya mereka tidak ada alasan,” tepis Hery.

Pasca pertemuan ini, para kontraktor sudah diberikan peringatan kedua kalinya. Menjelang akhir tahun, akan diberikan peringatan ketiga. Jika tidak juga selesai sampai akhir Desember, dengan terpaksa harus di ’cut’. Karena yang paling diatensikan adalah, proyek-proyek DAK. Sementara proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) penganggarannya sudah ada di kas.

Sementara saat berlangsungnya pertemuan evaluasi, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid berharap, semua pekerjaan konstruksi bisa selesai tepat waktu. Selain tepat waktu, pekerjaan juga sesuai kualitas standar yang sudah disepakati.

“Mengenai cara, saya kira rekan-rekan kontraktor, PPK, Pengawas sudah lebih faham, tinggal sekarang kemauan. Saya yakin, jika ada kemauan pasti bisa selesai. Tapi kita sering meremehkan masalah dan pekerjaan, tanpa memperhatikan skala prioritas,” kritiknya kepada puluhan kontrator yang lebih memilih bungkam.

Sementara Asisten II, Hj. Lale Prayatni pun menekankan, para konraktor harus memiliki semangat yang sama dengan pemerintah Lombok Barat. Karena, pada saat mengikuti tender, semua kontraktor memiliki semangat yang kuat. Sementara saat menandatangani kontrak semangat mereka kendor sampai penyelesaian proyek.

“Setelah itu atau ditengah-tengah penyelesaian proyek, bapak-bapak mengeluh. Harapan kami harus bersemangat,” tegas Lale.

Setelah menandatangani kontrak, kata Lale, itu artinya para konraktor sudah ada janji, siap untuk menyelesaikan proyek. Dalam durasi waktu lima minggu ini, Lale menekankan agar mencari solusi penyelesain proyek yang dinilai mangkrak ini.

“Mohon nanti kepada Kabag ULP, Kabag Pembangunan untuk membuat jadwal dalam rangka membahas lagi, apakah dalam sehari tiga atau empat proyek, kita bertemu bersama-sama,” pinta Lale dihadapan Bupati dan puluhan kontraktor dan pengawas proyek.

Giri Menang, HUMAS DAN PROTOKOL LOMBOK BARAT. Jumat 22 November 2019 -Keluarga yang mendapatkan penanganan sehat dan aman merupakan hak dari setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk mewujudkan pangan sehat dan aman diperlukan peran pengawasan komperhensif dari produsen, konsumen serta pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat membuka kegiatan Sosialisasi Memilih Pangan Sehat dan Aman bagi Anggota GOW dan OPD di Aula Kantor Bupati Lobar, Jum’at (22/11).

“Sebagai ibu rumah tangga, salah satu tugas utama kita adalah menyiapkan makanan yang dimulai dari bahan mentahnya, memasaknya hingga menghidangkannya dalam bentuk makanan siap makan,” katanya.

Untuk itu, pengetahuanan tentang bagaimana memilih makanan yang sehat dan aman adalah keharusan bagi ibu rumah tangga.

“Sering kita membaca dan menonton di televisi tentang makanan yang diproduksi dengan cara yang jauh dari higienis. Bahkan ada yang diberikan zat-zat yang mempercantik penampilan makanan tapi sesungguhnya mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan,” terangnya.

Lanjut kata Sumiatun, wajar bila rasa cemas dan khawatir menghantui sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini bisa memberi pengetahuan bagaimana ciri-ciri makanan yang sehat dan aman.

“Nutrisi yang baik berasal dari kebiasaan kita mengkonsumsi makanan yang baik yang akan membuat otak berfungsi secara aktif dan optimal setiap hari,” jelasnya.

“Sekali lagi saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, semoga melalui sosialisasi ini, kita dapat memilah dan memilih makanan yang sehat dan aman untuk kita dan keluarga kita,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Wayan Krisnayanti mengatakan, selain melaksanakan fungsi pengawasan juga melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Salah satunya melalui KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa).

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan yang sehat dan aman ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan dengan melibatkan stakeholder, pemangku kepentingan, konsumen dan produsen makanan.

“Kita mengawal bersama-sama bagaimana makanan yang di konsumsi, makanan yang aman bebas dari bahan berbahaya dan bebas dari cemaran-cemaran yang ada,” katanya.

Krisnayanti menerangkan, dalam pengawasan makanan BPOM tidak mungkin bisa mengawasi semuanya sendiri dengan testman area yang sangat luas. Sehingga dilakukan sistem pengawasan dengan tiga pilar meliputi BPOM (Pemerintah) melalui pengawasan sebelum dan setelah produk obat dan makanan beredar (pengawasan pre-market dan post-market). Pihak industri juga harus menjamin mutu manfaat, dan khasiat obat dan makanan yang dihasilkan dengan menerapkan cara produksi yang baik dan masyarakat cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi serta dalam menyikapi informasi yang beredar.

“Ingat sebelum membeli makanan kita selalu cek Klik, cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa. Sehingga makanan yang kita beli aman dari bahaya biologis, aman dari bahaya fisik dan aman dari bahaya kimia,” terangnya.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Senin 18 November 2019 – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Taufiq harus berangkat menuju Dubai Uni Emirat Arab selama tiga hari ke depan untuk menghadiri pertemuan Organisasi Transparansi Internasional untuk Infrastruktur, Construction Sector Transperancy (CoST). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Saiful Ahkam kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (18/11/2019).

Untuk itu, seluruh kegiatan kesekretariatan dikendalikan oleh oleh Asisten II selaku pelaksana harian dan dua asisten lainnya yang saat ini sudah lengkap terisi akibat mutasi beberapa hari yang lalu.

“Apalagi Bupati dan Wakil Bupati sedang ada di daerah, jadi seluruh tugas-tugas beliau selama tiga hari ke depan tidak akan terbengkalai,” tegas Ahkam.

Ahkam menampik tudingan kepergian Sekreteris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemda (TAPD) ke Dubai akan berakibat pada molornya pembahasan Rancangan APBD 2020 yang sedang bergulir di DPRD Kabupaten Lombok Barat.

“Menurut informasi yang saya dapat, saat ini masih dalam pembahasan tingkat komisi. Jadi saya sangat yakin, saat pembahasan dengan eksekutif, beliau sudah ada di daerah. Kepergian ini sama saja seperti tugas ke daerah lain,” terang Ahkam.

Menurut Ahkam, kepergian Taufiq adalah untuk menghargai undangan lembaga internasional yang kredibel. Taufiq, tambah Ahkam, pergi ke Dubai dalam kapasitas selau Pengarah pada Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lombok Barat yang ditetapkan sebagai satu-satunya anggota CoST dari Indonesia.

“Ini pertemuan regular dua tahunan organisasi dunia itu. Seluruh biaya ditanggung oleh CoST sebagai pihak yang mengundang. Kita mestinya sangat bangga karena Lombok Barat ditetapkan sebagai anggota satu-satunya dari Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian Pak Sekda berangkat karena baik Bupati maupun Wakil Bupati ada agenda lain yang lebih penting di daerah,” terang Ahkam.

Taufiq yang dihubungi melalui aplikasi WhatsApp mengiyakan kalau kepergian dirinya ke Dubai adalah dalam rangka memenuhi undangan pengesahan FLLAJ Lombok Barat sebagai anggota CosT yang baru. Di samping untuk menjadi kebanggan bagi daerah, kata Taufiq, akan membuka wawasan bagi negara-negara anggota CosT lainnya tentang potensi alam dan ekonomi di Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat secara umum.

“Saya bisa bertemu dan bicara dengan banyak pihak tentang Lombok Barat dan NTB secara umum, bahkan tentang Indonesia. Kita memiliki berbagai potensi ekonomi dan alam yang banyak namun masih belum dioptimalkan. Saya bisa menunjukkan bahwa kita mampu mengembangkan program pembangunan infrastruktur jalan yang lebih partisipatif, melibatkan keterlibatan gender dan social inklusi secara aktif,” terang Taufiq melalui pesan Whatsapp. Apalagi akunya, program infrastruktur jalan di Lombok Barat masih membutuhkan bantuan pihak lain.

“Kita belajar banyak dari program PRIM dari Australia. Tahun ini adalah terakhir mereka membantu kita. Kita berharap Pemerintah Pusat bisa mengarahkan negara donor lainnya untuk tetap membantu Lombok Barat,” harap Taufiq.

Taufiq sendiri memastikan kepergian dirinya tidak mengganggu agenda strategis di daerah. Untuk pembahasan KUA PPAS dan tugas-tugas lain, ia telah mendelegasikannya kepada para asisten yang ada.

“Pasca mutasi hari Jum’at lalu, kita sekarang memiliki 3 asisten secara lengkap. Seluruh tugas sudah saya distribusikan sesuai tupokasi masing-masing. Untuk pembahasan dengan DPRD bila telah membutuhkan pembahasan dengan eksekutif, sudah ada Asisten II sebagai Plh (pelaksana harian red), Asisten III dan Kepala Bappeda yang bisa mengawal kebijakan Kepala Daerah untuk berkomunikasi dengan DPRD,” terang Taufiq.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Senin 18 November 2019 – Seluruh proyek fisik yang ada di Dinas Pariwisata dijamin tetap jalan sesuai proses yang semestinya. Demikian ditegaskan oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian yang telah ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Hj. Lale Prayatni.

“Karena ini adalah proyek DAK (Dana Alokasi Khusus, red), maka harus ada komitmen untuk tetap melanjutkannya,” tegas satu-satunya Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat perempuan yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/11/2019).

Menurut Lale, seluruh proses pembangunan destinasi wisata di tahun anggaran 2019 ini akan tetap berjalan sebagaimana dalam perencanaan.

“Saat ini yang saya tahu, progress proyek seluruhnya sudah selesai lima puluh persen. Karena tanggal 17 kemarin juga sudah harus masuk tujuh puluh lima persen,” terang Lale mengaku harus optimis untuk bisa menuntaskan seluruh proyek yang ada di Dinas Pariwisata.

Salah satu alasan utama mengapa dirinya akan berusaha keras menggerakkan seluruh potensi di Dinas Pariwisata adalah karena sumber anggaran DAK ini memiliki aturan yang khusus.

“Jika tidak bisa kita tuntaskan seratus persen di jadwal yang seharusnya, maka kita khawatir justru akan menjadi beban APBD kita secara murni karena DAK tidak akan membiayainya sesuai dengan komitmen awal ketika kita menerima DAK,” tegas Lale.

Menurut Lale, seluruh kontrak DAK akan berakhir di tanggal 16 Desember nanti. Jika melampaui hal tersebut, pihaknya khawatir akan menjadi beban APBD Lombok Barat di Tahun Anggaran 2020.

“Saya yakin kita akan sulit meloby Pemerintah Pusat untuk adendum soal waktu. Sehingga kita minta semua rekanan bisa bekerja lebih cepat bekerja agar tidak menjadi beban buat APBD kita di tahun 2020,” harap Lale.

Secara khusus untuk proyek DAK di Pusuk Pass yang terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Pariwisata, IJ oleh Kejaksaan Negeri Mataram, Selasa lalu (12/11), Lale akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak Kejaksaan Negeri Mataram. Namun Lale meyakini pihaknya dan perusahaan yang mengerjakan proyek di Monkey Forest Pusuk Pass akan diberikan keleluasaan untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang direncanakan. Menurut Lale, kasus OTT dengan pelaksanaan proyek adalah suatu hal yang terpisah.

Berdasarkan informasi dari berbagai media, proyek infrastruktur destinasi Dinas Pariwisata Lombok Barat tidak hanya ada di kawasan Pusuk Pass dan bernilai lebih dari Rp. 1,58 milyar. Setidaknya masih ada 4 proyek lainnya seperti Penataan Kawasan Sesaot dengan nilai Rp. 1,3 milyar, Proyek di Desa Buwun Mas Sekotong dengan nilai Rp. 1,3 milyar lebih, dan Proyek lanjutan penataan Wisata Lingsar dengan nilai lebih dari Rp. 1,3 milyar dan Rp. 400 juta.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan sendirinya melakukan tindakan pemberhentian sementara Kepala Dinas Pariwisata IJ akibat kasus pidana yang menjeratnya.

“Hari ini kita sudah memproses pemberhentian sementara Sauadara IJ sebagai Kepala Dinas dan selaku Aparatur Sipil Negara. Karena diangkat dengan SK Bupati, maka diberhentikan sementara juga dengan SK Bupati yang secara simultan mengangkat Ibu Lale Prayatni selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Lombok Barat, Suparlan saat ditemui di tempat terpisah.

Suparlan memastikan soal pemberhentian tetap IJ dari status ASN-nya hanya bisa dilaksanakan bila yang bersangkutan divonis bersalah dan telah inkracht. Untuk itu, pihaknya meminta agar semua pihak menghargai proses hukum dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Senin 18 November 2019 – Restorai Sungai Teloke di Kecamatan Batulayar dan Sungai Lamper di Kecamatan Kuripan telah rampung 100 persen. Kegiatan yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama TNI serta masyarakat ini memakan waktu 21 hari, terhitung dari hari pencangan pada tanggal 24 Oktober sampai 13 November.

Hal itu dikatakan Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi. Efrijol Kroll, saat memberikan laporan hasil pelaksanaan restorasi sungai, pada kegiatan Upacara Penutupan Binter Terpadu (Restorasi Sungai) Kodim 1606/ Lobar di Lapangan Jagaraga Kuripan, Senin (18/11).

Mataram, Kominfo  –  Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Giri Menang (SGM) Lombok Barat meraih Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terbaik pada ajang Komisi Penyiaran Daerah NTB Awards 2019 (KPID NTB AWARDS 2019) yang digelar di Auditorium Hotel Lombok Raya Mataram kemaren malam (17/11/2019). Prestasi tersebut dirahin Radio SGM setelah masuk nominasi bersama Radio ternama di daerah ini.

Penghargaan KPID NTB Awards 2019 diterima langsung Direkturnya Lalu Muh. Sabdi dari Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi NTB I Putu Gede Aryanadi, S.Sos, M.Si

Adapun pemenang KPID NTB Awards 2019 untuk masing-masing katagori Radio dan Televisi adalah sebagai berikut:

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan bahwa dalam menjaga suasana NTB di era sekarang ini tidak mudah. Apalagi dengan berkembangnya Teknologi Informasi (TI) yang cukup pesat. Sehingga memunculkan tiga tantangan besar yang harus dihadapi. Diantaranya, era pasca kebenaran (post truth), era disrupsi, serta kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Disebutkan Wagub NTB, ketiga tantangan itu memiliki keterkaitan langsung dengan dunia penyiaran, baik audio maupun audio visual.

“Harapan kami, radio dan televise menjadi instrument penting dalam memajukan daerah kita tercinta NTB,” jelas Wagub NTB itu.

Acara KPID NTB Awards di meriahkan oleh penampilan kesenian, tari-tarian dan peragaan busana dari Dekranasda Provinsi NTB.

Pada acara penganugrahan Penyiaran KPID NTB Awards 2019 itu dihadiri oleh semua insan penyiar radio dan televise se NTB.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Senin 18 November 2019 – Liga 3 Internal Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Lombok Barat (Lobar) sudah mulai bergulir. Sebelumnya, Liga 3 Internal Askab PSSI Lobar juga telah menggelar pertandingan pembuka di zona selatan pada 13 November lalu di Lapangan Sepak Bola Jambatan Kembar, Lembar.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang berkesempatan hadir di acara pembukaan Liga 3 Internal Askab PSSI Lobar ini tidak ragu memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pengurus Askab PSSI Lobar saat ini, terutama kepada Ketua Askab, Arbain Ishak.