(Penerimaan Kunjungan KEMITRAAN dan AIPD Provinsi NTB)

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di NTB yang menjalin kemitraan dengan pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Decentralisation  (AIPD). Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program/kegiatan yang menjadi agenda kegiatan AIPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu target sasaran kegiatannya. Khusus untuk program/kegiatan Reformasi Birokrasi ini, AIPD bekerjasama langsung dengan KEMITRAAN untuk mendorong dan memastikan keberlangsungan agenda reformasi birokrasi di NTB, termasuk di dalamnya Kabupaten Lombok Barat, yang salah satu kegiatan utamanya berupa penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati Lombok Barat, DR. H. Zaini Arony, didampingi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Inspektur, dan Kepala Bagian Organisasi, menyempatkan diri menerima kunjungan Ibu Erny Murniasih dan Bapak Enda Layukallo dari KEMITRAAN beserta Bapak Mubarno Budidayanto dari AIPD Provinsi NTB sebagai tamu kehormatan di ruang kerja Bupati Lombok Barat pada hari Jum’at 27 Juni 2014.

Kunjungan KEMITRAAN dan AIPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini direspons secara positif oleh Bupati Lombok Barat yang ditunjukkan dengan antusiasme dan komitmen Bupati Lombok Barat untuk mendukung dan memastikan keberlangsungan agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Lombok Barat. Dalam kesempatan tatap muka tersebut, Bupati Lombok Barat menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada AIPD atas berbagai dukungan yang telah diberikan selama ini berkaitan dengan implementasi program penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat Lombok Barat. Terkait dengan Reformasi Birokrasi, Bupati Lombok Barat memaparkan bahwa pada dasarnya Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTB yang sangat cepat dalam merespon percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, meskipun hingga saat ini kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi tersebut belum dirumuskan dalam dokumen road map Reformasi Birokrasi. Sebagai contoh, dalam area penataan sistem manajemen SDM aparatur, Kabupaten Lombok Barat sudah beberapa kali mengadakan fit and proper test dalam rangka pengisian lowongan jabatan secara terbuka, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Universitas Mataram. Dalam perjalanannya, upaya mereformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memang terhadang oleh berbagai tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal utama yang dihadapi antara lain menyangkut kapasitas dan team work jajaran pemerintah daerah yang beliau nilai masih belum optimal. Sementara tantangan eksternal yang dihadapi antara lain yang berasal dari Pemerintah Pusat sendiri, misalnya dari sisi mekanisme persetujuan anggaran: keterlambatan penerbitan Juklak dan Juknis yang seringkali berimplikasi terhadap rendahnya capaian kinerja pemerintah daerah.

Pihak KEMITRAAN dan AIPD kemudian menyampaikan bahwa tujuan kunjungan yang dilakukan merupakan sebagai salah satu upaya untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan Kepala Daerah yang menjadi sasaran program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh KEMITRAAN dan AIPD di samping untuk menggalang komitmen Daerah dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Baik KEMITRAAN dan AIPD tidak menyangka bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ternyata sudah memiliki komitmen yang nyata terhadap program ini yang ditunjukkan dengan berbagai inovasi dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini, karena mereka memandang komitmen Daerah, khususnya komitmen Kepala Daerah merupakan prasyarat utama keberhasilan agenda reformasi birokrasi di Daerah. KEMITRAAN dan AIPD juga menekankan pentingnya keberlanjutan program/kegiatan reformasi birokrasi melalui sinkronisasi dokumen road map reformasi birokrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Terkait dengan hal tersebut, KEMITRAAN dan AIPD menganggap baru dimulainya masa kerja Bupati Lombok Barat dalam periode kepemimpinan yang ke-2 sebagai momentum yang tepat untuk melakukan sinkronisasi agenda reformasi birokrasi yang akan dirumuskan dalam road map reformasi birokrasi nantinya dengan program kerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat dan Renstra SKPD. Keterlibatan stakeholders lain seperti masyarakat dan dunia usaha dalam perumusan road map reformnasi birokrasi juga dianggap penting untuk memastikan dan menjamin kualitas agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kabupaten Lombok Barat.

Dalam tatap muka singkat ini, baik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun KEMITRAAN dan AIPD sama-sama memiliki keinginan dan harapan yang sama dalam rangka percepatan dan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lombok Barat serta mengharapkan agar kerjasama multi pihak yang terjalin ini akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan pelayanan publik di daerah ini. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini adalah penyusunan action plan atau rencana aksi program reformasi birokrasi.(Sally Salsabila, S.STP, MPP, Kasubbag Kelembagaan-Bagian Ortal Setda)