Gerung, Diskominfotik,
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) dalam menata sistem birokrasi pemerintahan terus dilakukan secara berkelanjutan. Penataan tersebut tidak hanya menyangkut reorganisasi perangkat daerah dan peta jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga mencakup penertiban tenaga non-ASN di luar data base resmi pemerintah.
Pemkab Lobar berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan tata kelola yang partisipatif (good governance) dalam upaya mewujudkan visi Lombok Barat Maju, Mandiri, dan Berkeadilan. Setiap persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan diselesaikan secara optimal melalui pendekatan persuasif dan partisipatif, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menegaskan bahwa penataan birokrasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Tagar #Kerja Nyata yang kami usung bukan sekadar slogan, tetapi wujud dari komitmen kami untuk hadir, bekerja, dan memberikan solusi bagi masyarakat. Kami ada untuk masyarakat Lombok Barat,” tegas Bupati LAZ
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemkab Lobar menyoroti isu yang berkembang terkait tenaga non-ASN, terutama adanya laporan tentang oknum yang tidak bertanggung jawab dengan dalih dapat membantu menjadi ASN atau PPPK dengan imbalan uang. Pemerintah menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip profesionalitas birokrasi.
“Kami mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan pengangkatan ASN atau PPPK dengan imbalan tertentu. Proses rekrutmen diatur secara resmi oleh pemerintah pusat dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun,” tambahnya.
Untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan tersebut, Pemkab Lobar telah menyiapkan kontak hotline pengaduan bagi tenaga non-ASN yang merasa dirugikan atau menjadi korban pungutan liar.
“Kami siap membantu saudara-saudara yang terlanjur memberikan sesuatu, baik uang maupun bentuk lainnya. Kami menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor. Jadi jangan takut melapor,” tegasnya.
Pemkab Lobar mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga integritas birokrasi guna mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju Lombok Barat yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan.
Credits: (Diskominfotik/Iswarta/Zul)