Giri Menang, Kamis 24 Januari 2019 – Pusaran besar puting beliung telah mengakibatkan banyak pohon bertumbangan di beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Barat.

Angin kencang sebelum gerimis itu terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, Kamis (24/1). Suasana mencekam akibat angin itu berlangsung cukup lama, sehingga membuat banyak warga menjadi panik.

Hasil pantauan dan laporan melalui aplikasi Whatsapp Group di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pohon yang tumbang terjadi tidak hanya di satu titik lokasi, namun di hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sepanjang jalan di Kelurahan Dasan Geres, misalnya, setelah sehari sebelumnya dihajar angin serupa, kali ini pun kembali didera hal serupa.

Kelurahan yang berada di Pusat Pemerintahan itu kembali tertimpa musibah angin puting beliung. Beberapa baliho dan media reklame outdoor milik Pemkab Lombok Barat dan swasta pun bertumbangan tidak kuat menahan deru angin.

Beberapa pohon di sepanjang Jalan Soekarno Hatta pun mengalami hal yang sama. Jalan protokol itu pun terpaksa ditutup sementara sehingga banyak pegawai harus putar arah mencari jalan pulang melalui bypass.
Di beberapa wilayah lainnya pun terpantau mengalami hal yang sama. Pohon besar di depan Pasar Kuripan juga tumbang dan membuat Camat Kuripan Banu Harli berjibaku bergotong royong dengan warga sekitar untuk membersihkannya.

Demikian pula nasib pohon-pohon besar di wilayah Kecamatan Gunung Sari. Pohon yang persis berada di seberang bekas pasar tumbang dan menghambat arus lalu lintas menuju dan dari Kabupaten Lombok Utara.

Pihak Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Pol PP, personil Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Permukiman di beberapa titik lokasi itu diterjunkan untuk melakukan pembersihan sementara. Mereka berrjibaku dengan derasnya hujan agar pohon-pohon tersebut tidak menghambat mobilitas warga.

Dari pantauan lapangan juga, angin kencang itu tidak hanya menumbangkan pepohonan dan baliho. Di Desa Kediri Selatan, kekuatan angin itu telah merusak paling sedikit dua rumah.

Atap rumah milik Muhammad Hazrin (45 tahun) lepas dari tembok dan dindingnya. Atap dari spandek itu teronggok jatuh di samping halaman rumahnya karena dihempas angin bertubi-tubi. Saat ini rumah milik tenaga honorer Pemkab Lombok Barat itu terbuka dan tidak lagi bisa melindungi pemiliknya dari deras hujan yang datang kemudian.

Demikian pula dengan rumah warga lainnya, yaitu Huban (47 tahun). Warga Dusun Sedayu Selatan itu pun harus merelakan atap rumahnya yang terbuat dari genteng jatuh berhamburan.

“Saya berharap semoga pemerintah mau meringankan beban saya. Mohon untuk sementara saya bisa dibantu tenda supaya saya bisa tidur dengan 4 orang anak saya,” ujar Hazrin lirih dan diiyakan juga oleh Huban.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesra H. Fathurrahim pun mengaku terrenyuh dengan keadaan tersebut. Fathurrahim dengan cepat mengkoordinasikan laporan tersebut.

“Tolong tim Tagana Dinsos diatensi bantuan paket sembako untuk yang kena puting beliung di Sedayu Selatan,” pinta Fathurrahim melalui group WA tersebut.

Di group yang sama, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Hj. Ambaryati pun menimpali.

“Tagana sedang mendata di lapangan. Ada beberapa tempat (yang mengalami hal yang sama, red),” akunya. (Humad Lobar)

BANYAK POHON TUMBANG DAN RUMAH RUSAK AKIBAT PUTING BELIUNG

Giri Menang, Kamis 24 Januari 2019 – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui BAZNAS Microfinance meluncurkan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) di Lombok. Peluncuran dilakukan di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), dan dihadiri langsung oleh Bupati H. Fauzan Khalid, Rabu (23/1). Hadir dalam peluncuran BMD tersebut antara lain, Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi Dan UKM, Kepala Dinas Perindag Lobar, Ketua BAZNAS NTB dan Lobar, serta para mitra penerima manfaat BMD Gunung Sari.

Direktur BMD, Noor Aziz mengatakan peluncuran BMD ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS untuk terus mendukung kebangkitan ekonomi masyarakat Lombok dengan menumbuhkembangkan usaha kecil masyarakat, terutama pelaku usaha mikro melalui penguatan permodalan dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Total anggaran pembiayaan dari BMD untuk tahap awalnya mengalokasikan sebesar Rp. 600 juta dan sudah membiayai 200 mitra lebih dengan anggaran Rp. 400 juta lebih yang sudah tersalurkan kepada masyarakat untuk memberikan layanan permodalan dan pengembangan usaha,” katanya.

Pada dasarnya BMD Gunung Sari yang diluncurkan BAZNAS kali ini merupakan kelanjutan dari paket program pengembangan Pasar Darurat Gunung Sari yang telah memfasilitasi lebih dari 500 pedagang.

BMD Gunungsari sendiri telah beroperasi sejak November 2018. Tercatat sudah lebih dari 200 pelaku usaha mikro yang telah dibiayai melalui BMD dengan total Pembiayaan lebih dari 400juta. BMD juga telah mengoperasikan program Santripreneur melalui kerjasama dengan Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lobar.

Dalam kesempatan itu, Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan rasa terimaksih kepada BAZNAS atas peluncuran program BMD di Lombok. Fauzan optimis program ini dapat membantu masyarakat dengan dibukanya akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, pemberian pelayanan pengembangan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha pruduktif.

“Program Mikrofinance ini sangat diperlukan untuk memerangi rentenir yang telah menjerat para pengusaha mikro di masyarakat seperti bank subuh,” katanya.

BMD sendiri merupakan lembaga keuangan mikro nirlaba dengan menggunakan skema percampuran antara dana infaq dan zakat. Dalam hal ini, Dana Infaq merupakan dana yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan bergulir, yaitu pembiayaan yang harus dikembalikan oleh mitra kepada BMD sesuai jumlah dana yang diterima.

Adapun Dana Zakat digunakan untuk membiayai Modal investasi, yaitu pembiayaan modal untuk memperkuat sarana usaha (produksi/distribusi) maupun aset yang merupakan hak mereka sebagai penerima zakat. Oleh karena itu, BMD merupakan Keuangan Mikro Non Profit. Selain permodalan, BMD juga memfasilitasi peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan juga layanan pengembangan usaha.

Sementara itu, Komisioner BAZNAS Pusat, Emmy Hamidyah berharap, program BMD yang juga merupakan program lanjutan pasca gempa beberapa waktu lalu ini masyarakat dapat makmur dan bangkit kembali.

“Waktu gempa terjadi, BAZNAS sudah ada. Kita ikut membantu masyarakat melakukan evakuasi,” ungkapnya.

Sejak diguncang gempa 7.0 SR beberapa bulan yang lalu, BAZNAS terus mendorong dan mendukung Kebangkitan ekonomi masyarakat Lombok. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari pembangunan Huntara (Hunian Sementara), sekolah, tempat ibadah, layanan kesehatan, pasar darurat, dan beberapa program lain. Hingga saat ini, BAZNAS terus melanjutkan penguatan ekonomi masyarakat, baik melalui penguatan permodalan dan fasilitasi akses-akses ekonomi lainnya. (Humas Lobar)

BAZNAS MICROFINANCE DESA DILUNCURKAN DI LOMBOK

Giri Menang, Selasa 22 Januari 2019 – Kepastian dimulainya mega proyek Bendungan Meninting sudah menunjukkan titik terang. Salah satu dari 222 Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58/2017 itu disosialisasikan langsung oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 kepada warga yang terdampak pembangunan Bendungan yang ditaksir membutuhkan biaya lebih dari 1,4 Trilyun itu.

Bersama Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid beserta jajaran utamanya, BWS NT1 bertemu dengan sedikitnya 50-an orang warga dari tiga desa yang tanahnya menjadi bidang utama area pembangunan bendungan di Aula Kantor Camat Lingsar, Selasa (22/1).

“Per tanggal 31 Desember 2018 lalu, BWS sudah mengikat kontrak dengan konsultan untuk melakukan kegiatan,” ujar perwakilan BWS NT1, I Ketut Kariharta.

Kariharta mengaku, pihaknya sudah kehilangan waktu kerja setidaknya dua bulan. Untuk itu harapnya, warga dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bisa mempermudah pihaknya dalam proses penggunaan lahan hanya untuk 2 bulan kalender kerja.

“Belajar dari pengalaman proses pembangunan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa, warga bersama Pemkab Sumbawa bersedia membuat pernyataan kesediaan. Ada 40 hektar lahan di sana yang belum dibayarkan, tapi warga bersedia lahannya digunakan. Toh kalau apraisal sudah selesai bekerja, pasti dibayarkan (ganti ruginya, red),” Kariharta.

BWS, tambah Kariharta, telah menetapkan Zona Prioritas untuk pengerjaan awal, seperti pembuatan jalan masuk, pembangunan area perkantoran dan gudang alat. Menurut Kariharta, pihak badan Pertanahan Nasional (BPN) pun sudah menuntaskan penyusunan 382 peta bidang di 93 hektar lebih lahan milik masyarakat.

Mengenai pembayarannya, Kariharta memastikan bisa dilakukan pada pertengahan April setelah proses appraisal atau penilaian harga.

Untuk tahap awal yang mendesak, sekitar 6 hektar lahan warga berupa kebun yang masuk dalam zona prioritas dan harus siap dalam waktu dekat.

“Sesuai dengan rencana kerja kami, beri kami untuk masuk ke wilayah meninting untuk perencanaan tiga bulan ke depan,” pinta Kariharta dengan memastikan anggaran sebesar Rp. 200,35 milyar telah tersedia dan siap dicairkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.

Keinginan pihak BWS ternyata tidak langsung diiyakan oleh warga. Walaupun bersedia dan mendukung penuh program pemerintah pusat, warga berharap agar pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum menyerahkan lahan.

“Dalam pelaksanaan jangan sampai ada hati yang terluka. Paling pas adalah permintaan masyarakat dibayar dulu baru bisa bekerja,” ujar salah satu warga disambut dukungan warga lain.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Jumarti.

“Sangat pas sebenarnya, tuntaskan dulu pembayaran. Jangan menunda-nunda. Kita memang perlu bertemu informal untuk memastikan harga per meter per segi atau per arenya. Jangan sampai masyarakat dirugikan, tapi juga jangan sampai proyek ini tidak berjalan,” kata Jumarti yang juga memiliki lahan yang terkena imbas proyek.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta pertemuan secara informal dengan lebih dari 30 Kepala Keluarga di 3 desa. Mereka adalah pemilik lahan di zona prioritas yang seluas 6 hektar tersebut. Tiga desa itu adalah Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari, Desa Dasan Geria dan Desa Gegerung di Kecamatan Lingsar.

“Saya pun tidak berani melanjutkan kalau masyarakat tidak membolehkannya,” tegasnya sambil meminta pertemuan informal itu dilakukan dalam dua hari ini.

Namun Bupati berharap agar masyarakat tetap mendukung pembangunan bendungan itu. Ia menilai keberadaan bendungan tersebut akan membantu kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.

Bendungan ini diprediksi akan mampu menampung 9,91 juta m3 air yang akan menjadi air baku irigasi pertanian di Kabupaten Lombok Barat, bahkan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk pertanian, bendungan ini akan mampu mengairi antara 2.600 sampai 4.500 hektar lahan persawahan. Sebagai sumber air baku minum untuk PDAM, bendungan ini diperkirakan mampu menghasilkan 150 meter kubik air per detik. Sedangkan untuk listrik dengan pembangkit tenaga mikro hidrolik, akan mampu menghasilkan 2×0,4 mega watt.

“Di masa mendatang, dengan lokasinya yang strategis dan panorama indah, bisa menjadi destinasi wisata. Dan yang paling merasakan manfaatnya secara langsung adalah warga sekitar bendungan,” terang Fauzan. (Humas Lobar)

KEBUT MULAI BANGUN, FAUZAN MINTA PERTEMUAN INFORMAL

Giri Menang, Jum’at 18 Januari 2019 – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dari tahun lalu, yakni Rp. 279.2 miliar. Lebih tinggi Rp. 24.8 miliar dari tahun sebelumnya. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kenaikan tersebut lantaran dalam melakukan perekrutan PAD, pengelolaannya dinilai cukup maksimal. Hal itu disampaikan Plt Kepala Bapenda Lobar, H. Dar Sapardi dalam gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Kantor Bupati, Kamis (17/1).

“Kendati naik sebesar Rp. 24,8 miliar, namun tidak bisa dialokasikan ke beberapa OPD penghasil PAD,” jelas Dar Sapardi.

Dia beralasan, potensi OPD penghasil PAD sudah maksimal, sehingga kenaikan Rp. 24,8 milyar ini hanya bisa dialokasikan ke tiga OPD saja yakni, Bapenda dengan kenaikan target PAD sebesar Rp. 15,4 milIar, Dinas Kesehatan naik Rp. 2,4 miiyar, dan RSUD Patut Patuh Patju sebesar Rp. 6,7 miliar.

“Masing-masing OPD penghasil PAD sudah menyampaikan potensinya sudah maksimal dan tidak bisa dinaikkan lagi targetnya,” tambahnya.

Beberapa strategi dan terobosan akan dilakukan untuk mencapai target PAD 2019. Mulai dari perlengkapan regulasi berupa Perda terkait tarif pajak daerah. Tarif ini sejak tahun 2011 tidak pernah dilakukan penyesuaian. Karena target ini naik cukup signifikan, maka pihak Bapenda mengajukan revisi Perda. Harapannya, dalam waktu dekat akan dibahas di ranah legislatif.

Terobosan lain yang dilakukan adalah menyusun draf peraturan bupati tentang harga pasar terendah. Tujuannya untuk menentukan nilai perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Karena setiap transaksi jual beli di lapangan, para pihak harus melaporkannya jual beli itu hanya sesuai nilai jual (NJOP). Sedangkan harga NJOP kita sangat rendah, semoga dengan Perbup yang akan disusun bisa meningkatkan terutama pajak sektor BPHTB,” terangnya.

Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kaitannya dengan persertifikatan individual, kelompok maupun prona.

“Alhamdulillah dengan target Rp.16,7 milyar BPHTB bisa mencapai seratus persen lebih,” papar Dar seraya berharap target PAD 2019 bisa dicapai.

Kerjasama lain juga dilakukan Dinas Perijinan, terkait dengan status tanah dari lahan kosong menjadi bangunan. Informasi terkait status tanah ini sangat penting, melihat adanya perumahan-perumahan yang sudah menjamur di wilayah Lobar.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Lobar H. M. Taufiq memberikan apresiasi. Namun dia menekankan OPD yang menghasilkan PAD agar melakukan kreasi, jangan sampai dari tahun ke tahun nilainya itu itu saja.

“Jadikan ini sebagai pertemuan rutin di OPD untuk mengevaluasi PAD ini. Saya berasumsi, semoga pencapaian PAD ini seratus persen,” katanya di hadapan Bupati H. Fauzan Khalid, serta seluruh pimpinan OPD peserta rapim.

Selain presentase kinerja sejumlah pimpinan OPD, agenda dalam rapim ini diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas bagi pimpinan OPD. Penandatanganan secara simbolis dilakukan oleh Bupati, Sekda, para Asisten, Staf Ahli Bidang Administrasi Umum, dan Kepala Inspektorat Lobar. (LPA/humas)