Giri Menang, Minggu 15 April 2018 – Menteri Sosial (Mensos) RI Idrus Marham berkunjung ke PSMP Paramita Mataram, di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Minggu (15/4/2018). Kunjungannya ke Panti Sosial tersebut dalam rangka melihat proses penyaluran bantuan sosial non-tunai program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial beras sejahtera (rastra).

Tiba sekitar pukul 10.00 Wita, Idrus bersama rombongan Kemensos beserta Pjs Bupati Lombok Barat H. L. Saswadi, Ketua DPRD Lombok Barat Imam Kafali, Kepala Dinas Lombok Barat Hj. Ambaryati, Ketua DPRD Provinsi NTB Isvie Rupaedah, Kepala Dinas Sosial NTB dan Wakapolda NTB Tajudin terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang berada di lingkungan PSMP Paramita. Di sana Idrus juga berdialog dengan penerima manfaat yang merupakan anak-anak korban kekerasan seksual dan para pekerja sosial di sana.

Saat berdialog, pria kelahiran Sulawesi Selatan tidak dapat menutupi kesedihannya. Mensos Idrus terus memberikan semangat dengan mengajak anak-anak untuk menguatkan tekad dan fokus menatap masa depan. Dirinya kemudian merasa takjub dengan tekad anak-anak yang sangat bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya. Saat ditanyai apakah masih ingin sekolah atau tidak, ke sembilan belas anak korban kekerasan seksual tersebut sontak mengacungkan tangannya sambal berseru “saya pak!”.

Melihat hal tersebut Idrus langsung mengajak para pejabat pemerintah daerah untuk memfasilitasi keinginan anak-anak tersebut. “Kita akan fasilitasi. Nanti akan kita biayai!” seru Idrus disambut tawa ceria anak-anak.

Untuk para pekerja sosial, pihaknya sudah menyiapkan semacam asuransi sebagai jaminan keselamtan bari para pekerja sosial selama bertugas. Seperti yang diceritakan salah satu petugas, tidak jarang mereka mendapat intimidasi maupun ancaman dari kerabat pelaku. Selain itu pemda juga akan memfasilitasi para pekerja dengan mobil operasional untuk menunjang mobilitas di lapangan. Termasuk saat mengangkut anak-anak ke pengadilan. Bahkan, Ketua DPRD NTB Isvie Rupaedah pasang badan untuk membantu para petugas. “Kalau tidak bisa dianggarkan melalui APBD, saya bisa siapkan mobil operasional melalui dana aspirasi saya,” katanya.

Usai dari RPSA, kunjungan kemudian dilanjutkan ke lembaga rehabilitasi di PSMP Paramita. Idrus bersama rombongan berkesempatan mengunjungi anak-anak yang sedang menjalani rehabilitasi dan tengah mendapatkan pelatihan keterampilan seperti keterampilan pertukangan, otomotif atau perbengkelan. Tidak ragu-ragu, Idrus bahkan ikut memamerkan aksinya di bengkel pertukangan.

Diketahui, ada sekitar 115 anak yang berhadapan dengan hukum dan sekarang sedang menjalani pelatihan dan pendidikan di tempat tersebut.

“Siapapun dari kita yang pernh berbuat salah, Allah SWT pasti membukakan pintu taubat sebesar-besarnya. Yang penting janji tidak mengulanginya lagi dan berusaha berubah untuk ambil langkah yang lebih baik,” pesannya.

Sesuai dengan sistem hukum yang dianut di Republik Indonesia, yang disebut sistem peradilan anak yang pada intinya di Undang-Undang tersebut mengamantkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi di tuntut kurang dari tujuh tahun maka seyoganya mereka tidak dimasukkan kedalam Rumah Tahanan Anak, akan tetapi lebih baik untuk direhabilitasi atau di lakukan difersi.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini mengaku ada satu hal yang menjadi kebanggan dirinya sebagai Menteri Sosial yang tidak dimiliki oleh menteri lainnya. Baginya, Menteri Sosial memiliki pejuang-pejuang kemanusian yang memiliki militansi yang sangat diperjuangkan.

Dikatakannya, hanya ada satu hal yang bisa membuat para pekerja sosial betah berada disini, tidak lain karena adanya panggilan pengabdian untuk menangani anak-anak kita yang bermasalah.

“Sekali lagi ini hanya bisa ditangani oleh orang-orang yang memiliki panggilan kemanusiaan. Dan di situlah kebanggan Kementerian Sosial yang tidak dimiliki oleh kementerian lainnya,” ujarnya. (ardi/humas)

Giri Menang, 14 Maret 2018 – Walau memiliki anggaran minum, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tidak patah semangat dalam meningkatkan kualitas personilnya.

“Kami hanya memiliki belanja langsung sebesar Rp. 920 juta yang 3/4 nya adalah untuk operasional,” ujar Kepala DPK Lobar Fauzan Husniadi saat diwawancarai usai memberikan Penyegaran Kemampuan Personil Damkar di kantornya, Sabtu (14/4).

Anggaran tersebut sangat jauh dari cukup. Sebagai contoh penyedian bahan bakar mesin (bbm) di mana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka setiap kendaraan operasional Damkar harus menyiapkan 100 liter solar per mobil, baik saat operasi maupun tidak.

Saat ini, Dinas Damkar hanya mampu menyiapkan 300 liter per bulan.

“Jumlah itu untuk 3 unit mobil plus satu mobil suply,” tambah Kepala Bidang Pengendalian Operasi, Lalu Adiwijaya.

“Bayangkan bila terjadi kasus kebakaran lebih dari satu dalam skala besar, maka anggaran itu tentunya tidak cukup,” tambah Adi.

Sampai tutup triwulan pertama tahun ini saja, setidaknya ada 12 kasus kebakaran telah terjadi. Kasus-kasus itu pun tersebar di hampir semua wilayah di Kabupaten Lombok Barat.

“Terakhir kasus kebakaran rumah warga di Dusun Batu Samban Lembar,” pungkas Adi.

Kesulitan tersebut tidak lantas membuat Dinas Damkar patah semangat. Minimnya anggaran membuat Fauzan dan anak buahnya, khususnya 39 orang personil operasi harus mengefektifkan semua potensi yang ada.
Untuk itu, Fauzan lalu mengundang satu-satunya tenaga Inspektur Damkar untuk Wilayah Indonesia Timur, Harif Chandra untuk memberikan penyegaran teknis kepada 3 regu milik Pasukan Penjinak Api itu.

Penyegaran itu dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja personil di lapangan. Dalam panduan baku tindak pemadaman kebakaran, setiap 2000 liter air dengan kecepatan tembak sampai 8 bar, maka 2000 liter itu akan habis dalam 2 menit.

“Untuk itu perlu ada kendaraan suplai air dan tindakan lokalisir api sehingga tingkat penyebaran api bisa ditanggulangi. Bukan hanya fokus pada pusat titik api,” terang Chandra.

Demikian juga dengan respons atas laporan. Standar nasional kecepatan respons adalah 15 menit per 7 kilometer antara pos jaga dengan letak kejadian.

Untuk kasus Jakarta, terang Chandra, sudah menyusut menjadi hanya 3,5 kilo meter per 15 menit karena tingkat kepadatan lalu lintasnya.
Kondisi respons di Dinas Damkar Lobar sendiri jauh lebih baik lagi.

“Untuk kasus terakhir di Batu Samban, kita malah hanya membutuhkan 7 menit saja. Kami sampai titik lokasi pukul 20.44 setelah menerima laporan pukul 20.37 Wita. Bayangkan kecepatan yang telah ditempuh,” terang Adi menambahkan.

Namun mengingat luas wilayah dan penyebaran penduduk, Dinas Damkar pun meningkatkan pelayanan dengan menyediakan satu pos khusus di wilayah Batulayar agar waktu respons atas laporan kejadian semakin cepat.

“Di sana setiap hari disiagakan 4 sampai 6 personil dengan satu mobil yang siap kapan saja,” terang Fauzan.

“Kalau sesuai dengan SPM, setiap 10.000 jiwa harus disiapkan satu pos damkar,” tambah Chandra.

Kegiatan penyegaran personil di Dinas Damkar sendiri, aku Fauzan, rutin dilakukannya. Itu semua agar kualitas personalia semakin baik, walau dengan minim anggaran.

“Saat ini kecepatan mereaksi kejadian jauh lebih cepat. Namun yang terpenting bagi personil adalah 3A, yaitu Amankan Diri, Amankan Korban, dan Amankan Lingkungan,” jelas Fauzan.

Bagi Chandra yang lulus Pusdiklat Khusus Inspektur Damkar di tahun 2016 ini,
“personil damkar lombok barat sudah memiliki pengalaman, namun perlu terus di bina. Kasus kebakaran kan berbeda-beda. Mereka harus mampu bekerja di semua kasus,” pungkas Chandra yang juga merupakan Pejabat Struktural di Kabupaten Lombok Utara.

Giri Menang, 14 April 2018 – Penerbitan izin operasi sebuah gedung atau tempat usaha, mestinya tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan konstruksi dari gempa saja, namun juga harus menpertimbangkan pencegahan terhadap kebakaran.

Hal tersebut menjadi rekomendasi saat diskusi berlangsung pada acara “Penyegaran Kemampuan Personil Damkar” di Aula Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Dinas Damkar) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Sabtu (14/4).

Hadir dalam diskusi itu Kepala Dinas Damkar Lobar Drs. Fauzan Husniadi, MM., Kepala Bidang Pengendalian Operasi Lalu Adiwijaya, ST., Inspektur Damkar yang juga Kepala Seksi Damkar Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Lombok Utara (KLU) Drs. Harif Chandra, dan puluhan personil Fire Fighter Lobar.

Baik Fauzan dan Chandra mengeluhkan tentang sikap banyak pihak terhadap bencana kebakaran.

“Mereka tidak memperhitungkan langkah antisipasi. Kalau sudah kejadian baru ribut,” ujar Fauzan.

Mantan Sekretaris DPPKAD Lobar itu pun menerangkan bahwa dalam proses pengajuan izin operasi gedung atau izin usaha, rekomendasi tentang tindak pencegahan kebakaran belum diperhitungkan.

“Jangankan bangunan lain di luar, di komplek gedung pemerintahan kita pun belum sepenuhnya memperhitungkan hal itu,” tambahnya sambil mencontohkan fasilitas Hydrant dan Apar yang sangat minim di Komplek Kantor Bupati di Giri Menang.

Menurut Harif Chandra, setiap 500 meter persegi sebuah area gedung harus menyiapkan satu hydrant yang lengkap, baik pompa, bak penampungan, maupun air yang siap dipakai kapan saja dibutuhkan.

“Belum lagi satu Apar di setiap ruangan yang harus diisi ulang setiap 4 bulan,” terang Chandra yang karena tugasnya sebagai inspektur bisa melakukan penyidakan ke mana saja.

Chandra lalu menjelaskan bahwa seluruh kasus kebakaran di dunia bersumber hampir 75% dari arus pendek listrik, maka rekomendasi antisipasi kebakaran mutlak diperlukan karena kebutuhan terhadap listrik sifatnya mutlak.

“Mulai dari tindakan pemasangan instalasi, sampai dengan kesediaan alat pemadam kebakaran harus dinilai sebagai layak tidak layaknya sebuah gedung,” terang Chandra.

Fauzan pun meminta agar hal tersebut menjadi rekomendasi juga untuk terbitnya sebuah izin usaha, utamanya untuk hotel, restauran, dan tempat-tempat usaha yang sifatnya akses publik sangat terbuka.

“Ini bukan masalah uang karena di beberapa daerah menjadi Sumber PAD. Tapi ini soal jaminan keamanan,” ujar Fauzan sambil menuturkan sebuah tempat usaha yang mengalami kebakaran ternyata tidak memiliki peralatan memadai untuk menanggulangi kebakaran dengan cepat.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar, Saiful Ahkam saat dikonfirmasi tentang hal itu pun berreaksi positif.

Ahkam menganalogikan rekomendasi itu seperti hasil kajian terhadap dampak lingkungan yang dibutuhkan oleh banyak pemohon.

“Mereka butuh rekomendasi Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi soal rekomendasi Damkar, perlu duduk bersama karena harus diatur dalam regulasi, apa itu Perda atau Perbup,” ujarnya.

Giri Menang, Jum’at 13 April 2018 – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Imam Kafali melakukan sumpah dan janji jabatan di kantor DPRD Kabupaten Lobar, Jum’at (13/4/2018). Imam Kafali dari fraksi partai Golkar dilantik menjadi Ketua DPRD Lobar menggantikan Hj. Sumiatun yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lobar tahun ini.

Pelantikan Imam sendiri sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 171.2-310 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Ketua DPRD Lobar untuk sisa masa jabatan tahun 2014-2019.

“Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota dewan dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya di mana hal ini menjadi titik awal mulainya amanah yang dipercayai kepada kami,” kata Ketua DPRD yang baru berusia 29 tahun ini.

Ditempat yang sama, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. Lalu Saswadi dalam sambutanya menyampaikan peralihan kepemimpinan di DPRD Kabupaten Lombok Barat merupakan keniscayaan undang-undang yang sifatnya imperatif. Bukan hanya untuk mengisi kekosongan akibat mundurnya Hj. Sumiatun, namun juga melihat posisi penting ketua dalam menjaga sistem ketatanegaraan di Kabupaten Lombok Barat.

“Hal terpenting yang ingin saya tegaskan adalah posisinya sebagai yang terdepan dalam menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten selaku eksekutif,” katanya.

Pada tataran itu, lanjutnya, posisi ketua menjadi sangat vital dalam rangka mempererat koneksitas antara unsur pimpinan dengan anggota, seluruh kelembagaan di DPRD dengan pemerintah, DPRD dengan rakyat yang diwakili, dan yang terutama adalah sinergitas antara rakyat dengan pemerintah.

“Saya percaya, pergantian Ketua DPRD hari ini akan semakin memberi angin segar terhadap multi koneksitas tersebut. Pasca pelantikan hari ini, dibekali dengan hak dan kewenangannya, maka DPRD Kabupaten Lombok Barat akan semakin menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah lembaga yang paling utama dalam demokrasi modern yang terus kita bangun,” jelas mantan Sekwan Lobar ini.

Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa iklim demokrasi di Kabupaten Patut Patuh Patju ini menyumbangkan praktik demokratisasi yang sehat di bidang kesetaraan gender. Walaupun belum mencapai 30%, selain ketua, DPRD Kabupaten Lombok Barat telah mampu menghadirkan 6 legislator lainnya yang berkiprah sebagai srikandi-srikandi demokrasi di lembaga perlemen ini.

“Hari ini, saya pun patut berbangga kepada segenap unsur dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, lagi-lagi khususnya kepada Partai Golkar. Saudara Imam Kafali yang diusulkan oleh Partai Golkar tercatat sebagai Ketua DPRD termuda se-Indonesia. Artinya, Partai Golkar dan seluruh Partai Politik yang ada telah berani memberi kesempatan kepada potensi dari kalangan muda untuk bisa menduduki tampuk imamah yang sangat berat itu. Saya lalu berkeyakinan, bahwa kreatifitas kaum muda akan semakin meningkatkan produktifitas DPRD untuk melahirkan Peraturan Daerah yang sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujar Saswadi.

Saswadi berharap, Imam Kafali sebagai Ketua DPRD yang baru dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh Partai Politik dan Pemerintah. Menurutnya, tugas dan amanah tersebut sangat penting baginya karena akan menguatkan kerja efektif dalam menjalankan proses pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam konteks kemitraan, penguatan kapasitas lembaga secara parsial di DPRD dan Pemerintah selaku eksekutif, akan menguatkan juga tolak ukur kapasitas kerja kita. Perolehan WTP, Nilai “B” dalam SAKIP, Maturitas SPIP Level III, dan hasil-hasil lainnya adalah gambaran progress kerja kelembagaan di mana DPRD juga berperan sangat aktif melalui seluruh hak dan prosedur dengar pendapat dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (andy/humas)