Giri Menang, Sabtu 10 Maret 2018 – Dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak yang adil dan damai, keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menjadi sorotan. Terutama di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Panwas sering dianggap lamban dalam bekerja, terutama karena tidak melakukan sosialisasi tentang materi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Hal tersebut pernah dibantah keras secara terbuka oleh Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH beberapa waktu lalu. Namun untuk menambah kuantitas sosialisasi, Panwaslu pun menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Pemilu di Hotel Puri Sharon Senggigi, Sabtu (10/3/2018).

Iwan, panggilan akrab sang ketua ini, menampik keras tudingan Panwaslu yang dianggap lamban dalam bekerja dan tidak berlaku adil terhadap para pasangan calon.

“Seperti sebuah permainan, maka kami ini seperti wasit. Harus berlaku adil,” ujarnya menampik tuduhan itu.

Iwan lalu menjelaskan aneka tahapan yang dilaksanakan oleh timnya dalam melaksanakan pengawasan, mulai dari tahapan prefentif sampai kepada penindakan.

“Panwaslu terikat pada dua konteks dalam bekerja, yaitu administratif dan hukum,” terangnya sambil menuturkan keterbatasan personalia membuat Panwaslu harus menggandeng stakeholders yang akan ikut mengawasi.

Hal tersebut pun diamini oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, M. Khuwailid yang menyatakan bahwa seluruh orang yang berkepentingan terhadap Pemilu adalah stakeholders.

“Masing-masing stakeholders itu tidak bisa dipisahkan dalam event itu. Semuanya terikat,” ujarnya menegaskan kesederajatan pPeserta, Penyelenggara, Pemerintah, dan Media dalam tugasnya masing-masing terhadap Pemilu.

Khuwailid lalu menyentil satu kasus yang dilaporkan oleh salah satu pasangan calon tentang pengerusakan baliho di Desa Cendimanik. “Mestinya tugas menurunkan baliho itu adalah keharusan tugas paslon atau timnya. Kadus itu tidak salah, hanya tidak memiliki wewenang saja,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi mengingatkan agar para paslon melaksanakan proses Pilkada secara bermartabat. Ia meminta semua Paslon terlibat aktif dalam menjaga kedamaian, menjaga keamanan, dan saling mengadu visi.

“Kalau ada riak-riak kecil, sudah biasa dalam demikrasi,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB itu.

Saswadi pun di kesempatan itu mengingatkan agar seluruh stakeholders terlibat aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih di hari pemilihan di TPS.

“Pilkada saat ini kan satu putaran. Jangan sampai hanya 60% saja. Memang benar DPT di Lobar lebih dari 500an ribu, tapi kalau yang datang di TPS hanya 100 ribuan kan sayang,” ujar Saswadi.

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut di antaranya Kasi Intel Kejari Mataram dan Kasat Serse Polres Lobar. Mereka secara bergantian menerangkan pentingnya pendekatan preventif kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Dusun se Kecamatan Batulayar. (Humas Lobar)

Giri Menang, Jum’at 9 Maret 2018 – Ribuan Pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) beserta anak-anak sekolah, guru, dan warga sekitar Kantor Pemerintahan tumpah ruah melakukan senam dan jalan sehat.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Lobar ini diselenggarakan di halaman dan jalan seputaran tiga kelurahan pada Jum’at (9/3/2018).

Acara ini menjadi petanda dimulainya semarak perayaan menyambut Hari Ulang Tahun Kab. Lobar yang ke-60 yang jatuh pada setiap tanggal 17 April.

Pada kesempatan itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi memberikan sambutan,

“Sesuai tradisi tahunan, jalan sehat ini mengawali seluruh rangkaian kegiatan menyambut hari jadi Kab. Lobar,” ujarnya sambil menyatakan bahwa ulang tahun kali ini harus lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya.

Saswadi pun berkenan ikut senam massal dan melepas peserta jalan sehat. Dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq dan Kepala Dispora H. Ilham, ia melepas para peserta jalan sehat dengan mengibarkan bendera start warna biru.

Jalan sehat dimulai setelah seluruh peserta yang didominasi pelajar dan guru melakoni senam massal yang dipandu oleh seorang instruktur senam yang profesional.

Rute yang harus dilalui peserta sesuai keputusan panitia rute jalan protokol di Kota Gerung yang membelah tiga kelurahan yang ada di jantung ibu kota Giri Menang itu.
Seusai menempuh rute kurang lebih tiga kilometer itu, sesampai garis finish seluruh peserta sudah siap menunggu pengundian door prize dengan hadiah yang cukup menarik.

Panitia menyediakan hadiah berupa beberapa unit sepeda gunung dan puluhan bingkisan menarik lainnya. (Humas Lobar)

Giri Menang, Jum’at 9 Maret 2018 – Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan ratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua KPU Lobar Suhaimi Samsuri di Aula Kantor Bupati Lobar dan dihadiri Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi, anggota Forkopimda, Bawaslu, anggota KPU dan SKPD Lobar, Jum’at (9/3/2018).

Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi dalam kesempatan itu berharap para PPS dan PPK agar berkordinasi dengan baik sehingga gelaran Pilkada dapat berjalan dengan sukses. “Dalam menghadapi tugas yang berat ini, agar berjalan dengan baik maka keseriusan sangat diharapkan. Semua tugas tersebut apabila dilaksanakan dengan cermat dan terstruktur maka Pilkada akan sukses,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Lobar, Suhaimi Samsuri mengingatkan para PPS dan PPK pentingnya kekompakan dalam bekerja. “Selamat kepada teman-teman yang sudah dilantik. Tetap membangun konsolidasi dan koordinasi yang kuat antar PPK maupun kepada instansi terkait. Harus kompak!” tegasnya.

Lebih lanjut ditegaskannya, para PPS dan PPK untuk menjaga integritas sebagai penyelenggara Pilkada dengan tidak menjadi partisan dan menghindari keberpihakan kepada pasangan calon. “Teman-teman harus bisa jaga integritas. Karena integritas itu harga mati. Siap dan sanggup jaga integritas ?” seru Suhaimi yang disambut meriah para anggota PPS dan PPK.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 17 dan UU Nomor 7 tahun 2017 disebutkan tugas-tugas PPK, di antaranya melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota, Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya, Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan dan lainnya.

Sedangkan tugas PPS di antaranya, melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan, mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih, mengumumkan daftar pemilih, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara, menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan masih banyak lagi.

Giri Menang, Kamis 3 Maret 2018 – Dalam upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat kerjasama antara media dengan pemerintah sebagai mitra kerja, Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar Ngopi Ngeteh Bareng, Kamis (8/3/2018).

Ngopi Ngeteh Bareng sendiri merupakan forum diskusi yang dipandu Kepala Bagian Humas dan Protokol Lobar, H. Saeful Akhkam dengan format Focus Group Discussion (FGD) yang santai. Sebagai agenda rutin bulanan di Bagian Humas dan Protokol, Ngopi Ngeteh Bareng selalu membahas isu-isu menarik dengan menghadirkan para petinggi Pemkab Lobar dan pihak terkait sebagai narasumber.

Mengusung tema “Bersama Mewujudkan Pilkada Damai di Kabupaten Lombok Barat”, Ngopi Ngeteh Bareng pertama di tahun 2018 kali ini dihadiri Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi, Kepala Kesbangpol H. Fajar Taufik, Ketua Panwaslu Lobar Lalu Arjuna Surya Nursiwan, Divisi Hukum KPU Lobar Suhardi dan Forum Wartawan (Forta) Lobar.

Tahun ini, masyarakat Lobar disibukkan dengan kegiatan Pilkada serentak baik Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB dan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Lobar.

Sebagai Penjabat Sementara Bupati Lobar, Saswadi mengaku dirinya ditugaskan untuk memfasilitasi kelancaran Pilkada. Selama hampir sebulan menjabat sebagai Pjs Bupati Lobar, dirinya sudah berkeliling ke seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lobar dan bertemu dengan para Kepala Desa di Lobar untuk mengkampanyekan Pilkada Damai.

“Kita harus menjaga keamanan Pilkada ini dan kita juga diharapkan sama-sama mensupport dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkada. Sehingga pilkada ini akan berjalan dengan sukses, kondusif, transparan. Untuk menghindari inkondusifitas saya cepat-cepat turun ke masyarakat,” jelasnya.

Sosialisasi Pilkada Damai dirasa sangat penting lantaran saat ini sudah mulai terjadi pelanggaran selama pelaksanaan kampanye.

“Pelanggaran sudah ada, ini yang menjadi alasan kita untuk melakukan sosialisasi atau memberi pencerahan ke masyarakat melalui Kepala Desa dan juga BPD. Kami berharap semua berjalan dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar Lalu Arjuna Surya Nursiwan memaparkan trend pelanggaran kampanye yang sudah mulai terjadi. Menurut catatan yang dikantonginya, ada enam kasus dugaan keterlibatan Kepala Desa (Kades) dan aparaturnya. Lima pelanggaran ditangani oleh Panwascam dan satu pelanggaran ditangani langsung oleh Panwaslu Kabupaten.

“Untuk sementara kami di Panwas masih menganggap Kades dan aparatur desa tidak tahu perihal Undang-Undang larangan keterlibatan dukung mendukung. Banyak kami temukan dan kami proses. Ini temuan, bukan laporan. Kita proses, kita panggil saksi-saksi dan tim ketiga paslon yang dianggap merugikan dan menguntungkan. Tapi tidak ada yang mau hadir jadi saksi. Ini sebabnya kemudian pas di pihak kepolisian, mental karena unsur bukti tidak tercukupi,” jelasnya.

Besar kemungkinan para Kades dan aparatur desa ini tidak memahami tentang makna Pasal 70 dan 71 dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Undang.

Seperti diketahui, dalam Pasal 71 ayat 1 itu jelas mengatakan : Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa dan sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Tren dugaan selanjutnya kata Arjuna adalah ijin kampanye dari Kepolisian yang tidak dikantongi Pasangan calon (paslon). Padahal mekanisme penyelenggaraan kampanye ini telah dijelaskan pihak KPU. Mekanisme itu jelas tertulis ketentuan yang harus dilaksankan. Yang pertama sebut Arjuna, mengajukan surat pemberitahuan kepada KPU secara tertulis dan ditembuskan kepada Panwaslu. Kemudian ada juga ijin kampanye dari kepolisian.

Selain kasus pelanggaran kampanye tersebut, pihaknya juga sudah mendapat laporan terkait perusakan alat peraga kampanye (APK) jenis Baliho sebanyak 3 laporan. Dari 3 kasus itu, dua kasus ditangani oleh Polres Lobar dan 1 kasus ditangani oleh Polsek Gerung.

Terhadap kasus-kasus ini, Arjune menilainya cukup dilematis, lantaran para paslon ada yang tidak memberitahukan secara tertulis kepada Panwas.

“Terkait dengan pemberitahuan kampanye, selama ini belum ada kami terima. Kami mengerti, mereka seperti tidak ingin diawasi, bahkan seperti main kucing-kucingan dengan Panwas di kecamatan,” kelakar Arjuna.

Giri Menang, 7 Maret 2018 – Maraknya aduan tentang pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada kali ini membuat Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi berreaksi.

Hal itu diperlihatkannya dengan gamblang di hadapan para Kepala Desa dan Ketua BPD Se-Kecamatan Kuripan, Kediri, dan Labuapi (Rabu, 7/3) saat mengadakan Silaturrahmi, Rabu (7/3) di Aula Kantor Camat Kuripan.

“Mestinya Panwaslu melakukan sosialisasi. Jadi kita tahu batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh,” ujar Saswadi saat melakukan kunjungan terakhirnya dalam rangka Roadshow Koordinasi ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, Saswadi menyatakan bahwa tolok ukur Pilkada sukses adalah tingkat kehadiran masyarakat di TPS, “jangan sampai dari 400an ribu lebih masyarakat Lobar yang memiliki hak pilih, hanya separuh yang berpartisipasi ke TPS,” lanjut Saswadi menegaskan.

Bagi Pjs Bupati itu, walaupun hal tersebut adalah tugas bersama KPU dan Panwaslu, namun Pemerintah juga punya kewajiban yang sama.

Dalam kesempatan yang sama Saswadi mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa agar dokunen-dokumen pertanggung jawaban Kegiatan pembangunan kemasyarakatan di tahun 2017 sudah disiapkan. Hal tersebut dalam rangka membantu audit yang diselenggarakan BPK.

Selain dokumen yang diperlukan, lebih lanjut Saswadi mengingatkan, bahwa BPK turun untuk mengecek secara fisik seluruh kegiatan pembangunan kemasyarakatan yang telah dilaksanaknan.

“Sejauh ini Lobar telah meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga kali secara berturut. Dengan dokumen yang lengkap tersebut, tidak menutup kemungkinan jika Lobar akan meraih WTP lagi untuk ke empat kalinya,” pungkasnya.

Giri Menang, 6 Maret 2018- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pasca turunnya Dana Desa (DD) dari APBN sudah mulai mengarahkan pemeriksaan keuangan ke desa-desa di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Untuk pemeriksaan tahun 2017 sudah berlangsung lebih dari seminggu ini dan telah menyasar semua desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. Lalu Saswadi menyampaikan apresiasinya atas penerimaan desa-desa dalam melayani pemeriksaan dari BPK.

Menurut Saswadi, pengelolaan keuangan desa dan kecamatan yang telah berjalan baik akan berdampak positif bagi Lobar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Atas saling membantu itu, kita semua dapat meraih WTP lagi yang merupakan ikhtiar kita bersama,” ujar mantan Sekretaris DPRD Lobar ini.

Saswadi tidak lupa berpesan agar anggaran tahun 2018 ini bisa direalisasikan segera karena telah memasuki bulan maret pada triwulan pertama. Ia juga memastikan agar rencana kerja seluruhnya bisa efektif sesuai waktu yang ditetapkan.

“Jangan sampai pelaksanaan pembangunan di desa kosong,” pesannya di hadapan para Kepala Desa se Kecamatan Gerung, Lembar, dan Sekotong, Selasa (6/2).

Hal tersebut disampaikan Saswadi bersamaan dengan kegiatan Roadshow yang diakukannya ke tiga wilayah se Kabupaten Lobar.
Setelah beberapa waktu lalu bersilaturrahmi dengan desa-desa di empat kecamatan wilayah utara, maka giliran berikutnya adalah Kecamatan Gerung, Lembar, Sekotong.

Roadshow tersebut digagas Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB itu dalam rangka mewujudkan suasana kondusif di daerah menjelang Pilkada Serentak 27 Juni 2018 nanti.

“Pilkada itu (nantinya,red) akan menentukan arah bangsa kita, ke mana lima tahun ke depan dan bagaimana wajah pemimpin yang akan menjadi wajah rakyat,” terang Saswadi sambil memaparkan hasil Rapat Koordinasi Nasional untuk semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Saswadi juga menyampaikan amanah MenkoPolhukam Wiranto yang mengatakan bahwa Pilkada itu nantinya juga menjadi titik tolak Pilleg dan Pilpres 2019.

“Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah bersama dengan Kepala Desa dan Dusun untuk memfasilitasi keamanan agar kondusif, sehingga jika terjadi riak-riak kecil segera bisa diatasi,” pungkas Saswadi sambil mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah Desa mengedepankan asas netralitasnya dan cepat tanggap dalam penanganan konflik.

Dalam roadshownya kali ini, Saswadi didampingi oleh Asisten III H. Fathurrahim, Kepala Bakesbangpol H. M. Fajar Taufik, Kepala Dinas PMD Lalu Edy Sadikin, dan Camat di tiga wilayah itu.

Giri Menang, Kamis 8 Maret 2018 – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. L. Saswadi meminta, sesuai visi misi yang diemban oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lobar, supaya tetap menjaga kerukunan dan perdamaian antar lintas agama. Terlebih kerukunan dan perdamaian dalam rangka menjaga stabilitas keamanan jalannya Pilkada Lobar dan Pilgub NTB 2018.

“Tugas kita yang paling berat adalah menjaga kondusifitas jalannya kegiatan Pilkada. Diawali dari hari penetapan paslon sampai hari pencoblosan,” katanya ketika memberikan arahan pada kegiatan silaturahim dengan FKUB Lobar di Ruang Jayengrana, Kamis (8/3/2018).

Saswadi menambahkan, pelaksanaan kegiatan Pilkada 2018 ini harus lebih baik daripada Pilkada tahun sebelumnya. Lebih baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, karena Pilkada 2018 ini akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Selain itu, keberhasilan Pilkada Lobar 2018 ini ditentukan pula oleh tingkat kehadiran wajib pilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Senada dengan Pjs. Bupati, baik Kapolres Lobar, Mataram dan Dandim Lobar memiliki keinginan yang sama. Mereka tetap ingin Pilkada Lobar maupun Pilgub NTB tetap berjalan kondusif. Untuk itu, peran FKUB bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat tetap saling berkesinambungan.

Demikian pula dengan Ketua FKUB Lobar, Ustadz H. Subki Sasaki menyatakan, seluruh pengurus FKUB harus memiliki netralitas yang kuat, kecuali yang sifatnya person harus melepas seluruh atribut yang berkenaan dengan FKUB.

“Kalau terindikasi dari FKUB, ada dua kemungkinan yaitu FKUB editan dan bukan dari pengurus FKUB,” jelas Pimpinan Ponpes Nurul Madinah Kuripan Utara ini dihadapan seluruh perwakilan lintas agama, Kaban Kesbangpol, Pjs.bupati, Kapolres Lobar, kapolres Mataram, Dandim 1606 Lobar.

Dalam pertemuan silaturahim ini, ada tiga hal penting yang dihasilkan. Pertama, mengajak seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga kondusifitas jalannya Pilkada Lobar dan Pilgub NTB. Caranya, dengan menjaga semua proses Pilkada sesuai dengan aturan, mulai dari awal penetapan paslon sampai dengan proses penghitungan. Kedua, saat proses Pilkada, supaya menjaga jangan sampai mencoreng pencitraan jalannya Pilkada seperti adanya isu SARA, pemasangan selebaran paslon ditempat-tempat terlarang supaya tetap terjaga. Apalagi bagi umat Hindu segera akan melaksanakan Hari Raya Nyepi dilanjutkan dengan pawai Ogoh-Ogoh. Demikian pula dengan umat Muslim akan melaksanakan Ibada Puasa Ramadhan. “Walaupun dalam situasi kampanye, jangan kita kotori acara keagamaan kita dengan hal-hal yang tidak baik,” pinta Saswadi.

Ketiga, Sawadi menyimpulkan, sesuai regulasi agar menjaga netralitas, mulai dari aparatur Kadus, Kades, camat, bupati, termasuk tokoh-tokoh lintas agama untuk menjaga netralitas jangan sampai ada gesekan-gesekan yang menimbulkan kericuhan. (LPA/humas)

Giri Menang, Selasa 6 Maret 2018 – Kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei – 9 Mei 2018 di Lombok hari ini resmi dibuka. Pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal) Ary Atmaja di Golden Palace Hotel, Mataram, (6/3/2018).

“Tujuannya diadakan MNEK ini untuk menonjolkan keanekaragaman wilayah kita. Dan MNEK memiliki makna strategis untuk mempromosikan kedaulatan wilayah laut Indonesia melalui kemitraan Angkatan Laut di dunia,” ucap Ary Atmaja.

Dirinya berharap dengan diadakannya MNEK di Lombok mampu mengundang para investor berdatangan untuk berinvestasi di Lombok.

“Ini merupakan stimulus untuk menarik para investor. Tidak lupa juga kita bekerjasama dengan Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, Pemda setempat untuk merangkul para investor tersebut,” tambahnya.

Dalam gelaran tersebut ada 17 negara akan mengirim alutistanya baik itu kapal laut dan pesawat terbang, helikopter serta membawa siswa taruna mereka.

“Ini adalah momen memperkenalkan Indonesia ke dunia, selama ini Indonesia yang terkenal hanya Bali dan mereka baru tahu kalo Indonesia mempunyai 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Jadi momen ini juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara maritim terkuat di dunia,” tegasnya.

MNEK 2018 akan diikuti 43 negara dan masing-masing negara akan mengirimkan kapal perang dan pesawat udara. Diperkirakan sekitar 4 ribu ABK kapal asing mulai dari benua Amerika, Eropa, Australia dan Asia akan terlibat dalam kegiatan ini dan berkunjung ke Lombok.

MNEK sendiri merupakan latihan bersama angkatan laut negara-negara sahabat dalam operasi militer yang digelar setiap dua tahun. MNEK 2018 di Lombok kegiatan MNEK ketiga, di mana sebelumnya digelar di Batam dan Kepulauan Anambas, Natuna pada 2014 dan Padang pada 2016.

Berbagai kegiatan disiapkan dalam MNEK kali ini meliputi kirab budaya yang menampilkan potensi budaya daerah, karya bhakti, marine vilage, Medical Civic Activity Program, Engineering Civic Activity Program, pameran maritim dan peralatan perang, kemah pesisir, transplantasi terumbu karang, cultur performance, fun run serta fun bike.

Sebagai penanda historikal bahwa kegiatan ini sudah berlangsung di Lombok, nantinya akan didirikan monument MNEK ke tiga yang rencananya akan dibangun di Malomba Kota Mataram dan di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. (alok/humas)

Giri Menang, Kamis 1 Maret 2018 – Masih dalam kegiatan mengkampanyekan Pilkada Damai, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali melakukan roadshow ke kecamatan yang ada. Setelah sebelumnya bertemu dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Lingsar dan Narmada, kali ini Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H L. Saswadi bersama jajaran bertemu dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Batulayar dan Gunungsari. Pertemuan dilakukan di Aula Kantor Camat Batulayar, Kamis (1/3/2018).

Dalam kesempatan itu, Saswadi menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menko Polhukam, Men PAN-RB dan KPK dalam pertemuan beberapa waktu lalu di Jakarta. Antara lain, seluruh ASN diharapkan memfasilitasi jalannya Pilkada Serentak dan menjaga pelaksanaan Pilkada agar berjalan tertib dan sukses.

“Selain itu juga amanat dari Menko Polhukam agar kita semua taat pada aturan yang sudah dibuat. Salah satunya aturan untuk metralitas daripada seluruh ASN. Salah satu bentuk netralitas kita sudah mengganti foto petahana (bupati non-aktif Fauzan Khalid) yang ada di baliho, spanduk dan lainnya,” jelas Saswadi.

Tidak lupa Saswadi mengajak para kades agar mensukseskan jalannya Pilkada dengan mengantisipasi munculnya isu SARA di masyarakat.

“Mari kita dorong agar Pilkada Bupati Lombok Barat dan Pilkada Gubernur berjalan sukses. Keberhasilan dari Pilkada sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Jangan sampai yang datang ke TPS nanti cuma sedikit. Karena ini ajang memilih pimpinan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Batulayar Suparlan mengaku pihaknya terus berupaya mengendalikan situasi di wilayahnya.

“Sampai saat ini situasi Kamtibmas di Kecamatan Batulayar masih kondusif walaupun ada dua pasangan calon bupati di wilayah ini. Hingga saat ini kondisi masih terkendali, bersama Muspika Kecamatan situasi ini masih bisa kita pertahankan,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu di antaranya Plt Ketua DPRD Lobar Multazam, Sekretaris Bakesbangpoldagri, Kabid Linmas Sat PolPP, Dinas PMD, Camat Gunungsari, Kapolsek Senggigi dan Kepala Desa se-Kecamatan Batulayar dan Gunungsari. (nang/humas)