Giri Menang, Kamis 27 Juli 2017 – Gonjang-ganjing kenaikan gaji anggota DPRD sejak awal sudah menjadi buah bibir hangat. Gonjang-ganjing ini tentu berdampak pada fiskal keuangan pemerintah. Di kabupaten Lombok Barat (Lobar) kenaikan gaji dewan ini tentu disesuaikan dengan regulasi yang ada.

Terkait hal ini, Sekda Lobar, HM.Taufiq mengemukakan, pihaknya sedang menunggu peraturan Mendagri yang berkaitan dengan tingkat kemampuan fiskal daerah. Yang menjadi pembahasan menurut Sekda adalah, apakah di Lobar masuk dalam kategori tinggi, sedang atau rendah.

“Media mengatakan kita masuk kategori rendah,” kata Taufiq seraya menyebut pihaknya harus menghitung dan memasukkannya dalam kategori tinggi.

Jika acuannya Permendagri ini, maka apapun alasannya Pemkab Lobar harus siap. Fiskal tambahan yang dibutuhkan Pemkab dalam gaji dewan ini dalam hitungan kasarnya sekitar Rp.3-4 milyar.

“Pokoknya pemda Lobar menyiapkan, tidak akan menggoyang APBD,” jelas Sekda usai mengikuti rapat paipurna DPRD membahas tentang PPAS APBD Perubahan 2017. (LPA/humas)

Giri Menang, Kamis 27 Juli 2017 – DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyatakan setuju untuk membahas Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Lobar 2017. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Lobar, Munawir Haris, SIP melalui Rapat Paripurna, Kamis (27/7).

Dilaporkan Munawir, asumsi dasar persetujuan dibahasnya PPAS APBD-P 2017 tersebut karena meningkatnya PAD sebesar Rp.98 milyar lebih (6,12%) serta meningkatnya penerimaan daerah sebesar Rp.1,4 milyar lebih. Selain itu, kata Munawir, terjadi peningkatan pengeluaran daerah sebesar 80,74%.

Dijelaskan Munawir, dalam permendagri No. 1 tahun 2011, tentang Pedoman Perubahan II atas permendagri No.2 tahun 2006, bahwa perubahan APBD bisa dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA PPAS, pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, sumber dan penggunaan yang ditetapkan dalam KUA PPAS. Alasan berikutnya adalah keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya hanya digunakan pada tahun berjalan.

Dalam permendagri No. 18 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2017, juga disebutkan, bahwa penyesuaian ABPB dapat menyebabkan ada saldo anggaran, harus digunakan pada tahun berjalan.

Sebelum juru bicara Badan Anggaran menyatakan persetujuannya, di tempat yang sama, Pemerintah Daerah Lobar, melalui Sekda HM. Taufiq terlebih dahulu menyampaikan laporannya. Menurut Taufiq, sesuai Permendagri No.21 tahun 2011 tentang perubahan ke-2 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat terjadi berupa tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pebiayaan yang semua ditetapkan dalam KUA.

Dalam sidang paripurna DPRD kali ini, Badan Anggaran akan menggelar sidang untuk berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Untuk itu eksekutif diharapkan hadir pada sidang tersebut yang rencananya akan digelar Senin mendatang. (LPA/humas)

Giri Menang, Rabu 26 Jui 2017 – Kabupaten Lombok Barat memiliki sentra industri Rumah Tangga yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya adalah sentra indutsri gula aren yang tersebar di empat kecamatan yang meliputi 22 desa. Terdapat 5,6% atau sebesar 5.781 Rumah Tangga yang bekerja di bidang industri kecil. Secara keseluruhan, potensi industri gula aren telah mampu menyerap tenaga kerja 2.058 orang dengan kapasitas produksi sebesar 1.418,5 ton per tahun.

Desa Langko, Kecamatan Lingsar merupakan salah satu sentra industri gula aren yang pagi tadi (26/7) mendapat kehormatan dikunjungi oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Usai menghadiri Festival Tenun di Desa Sukerare Kabupaten Lombok Tengah, Menteri Perindustrian yang diwakili Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian RI, Ibu Gati Wibawaningsih langsung bertolak ke Desa Langko. Kedatangan rombongan langsung disambut oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Agus Gunawan, Kepala Desa Langko dan masyarakat sekitar.

Ibu Dirjen mengaku bangga dengan Kabupaten Lombok Barat, khususnya program Bupati H. Fauzan Khalid. “Program yang sudah dibuat oleh bupati ini adalah sebuah program untuk meningkatkan nilai dari produk yang sudah ada. Karena itu produk ini tidak hanya sebatas gula aren saja, akan tetapi juga akan diproduksi gula semut dimana produk ini nilai exportnya juga menjanjikan,” ujarnya.

Wanita kelahiran Bogor ini juga memuji langkah bupati menerbitkan Perbup tentang penggunaan produk lokal unggulan daerah sebagai upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. “Ternyata pak bupati ini benar-benar cerdas karena sudah membuat peraturan dalam bentuk Perbup, dimana semua yang dibiayai dari APBD harus menggunakan produk lokal,” pujinya.

Untuk itu dirinya berjani akan mensupport pembangunan UPT untuk produk gula semut yang ada di Lombok Barat. “Kementerian nanti support untuk pembangunan UPT nya. Tidak hanya itu, untuk peralatannya juga akan dibantu pengadaannya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pelatihannya pihak Kementerian akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Menanggapi rencana pembangunan UPT, Bupati H. Fauzan Khalid mengaku antusias. Menurutnya, dengan dibangunnya UPT pengolahan ini, nantinya Desa Langko akan dijadikan pusat pengolahan gula semut yang ada di wilayah bagian tengah Kabupaten Lombok Barat. Termasuk juga Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Narmada yang notabene juga sebagi penghasil air nira di Lombok Barat. Tidak ketinggalan, bupati juga merencanakan hal serupa untuk wilayah utara seperti Kecamatan Batulayar dan Gunungsari.

“Sedangkan untuk pemasaran jangka pendek, nantinya semua konsumsi yang dibiayai oleh uang APBD, harus menggunakan produk lolal termasuk gula semut ini, termasuk juga saya akan mewajibkan semua hotel yang ada di wilayah Lombok Barat untuk membeli produk lokal,” tegas bupati.

Kegembiraan juga diungkapkan H. Mustaan, Ketua Kelompok Tani Gula Aren Bukit Tuan yang produknya sempat dicicipi oleh Ibu Dirjen dan bupati. Dirinya berharap agar UPT yang diusulkan dapat trealisasi dengan cepat. “Jadi proses produksinya, pemasaran dan di pengemasan bisa disinkronkan. Yang lebih penting lagi qualty controlnya bisa diterapkan di UPT tersebut sehingga mutunya tidak berbeda-beda. Dari UPT tersebut nantinya dapat terbentuk standarisasi produk,” harapnya. (romi/humas)

Giri Menang, Rabu 26 Juli 2017 – Koperasi Tani Syariah Harapan Bersama serta Petani Teladan Desa Gapuk Kecamatan Gerung masuk nominasi lima sesar tingkat nasional dalam kategori Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Petani Berprestasi. Sebagai proses lanjutan, pagi tadi (26/7) perwakilan Kabupaten Lombok Barat itu dinilai oleh pihak Kementerian Pertanian yang berlangsung di Kantor Koperasi Tani Syariah Harapan Bersama.

Koperasi Syariah Harapan Bersama dan Petani Teladan melaju ke tingkat nasional setelah sebelumnya berhasil menyisihkan pesaing dari seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tidak ada persiapan khusus yang kami lakukan. Pelayanan berjalan seperti biasa. Kami lebih mengutamakan kualitas dari pada kuantitas anggota kelompok,” terang Sudirman, ketua kelompok tani.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai, Rani Mutiara mengaku banggan dengan capaian wakil NTB itu. “Dari lima kategori yang dilombakan oleh Kementerian Pertanian, NTB masuk dalam dua kategori. Kelompok Tani Syariah Harapan Bersama dan Petani Teladan atas nama Mursidin yang mewakili. Keduanya berasal dari Lombok Barat. Ini patut diapresiasi,” tegas Rani.

Juara dari Lima Kategori ini nantinya akan diundang langsung ke Istana Negara dan akan diberikan penghargaan langsung oleh Presiden Jokowi di acara 17 Agustus mendatang.

“Peluang juara untuk NTB sangat terbuka. Kami berharap keberhasilan yang sudah diraih sekarang bisa menjadi virus yang akan menyebar di setiap kecamatan dan desa lainnya,” harapnya.

Asisten I Setda Lombok Barat, H. Halawi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat senantiasa mendukung upaya pengembangan koperasi tani dan petani yang ada di Lombok Barat. “Selain pembinaan oleh dinas terkait, dukungan juga kita berikan dalam bentuk pemberian reward seperti yang diberikan pada Acara HUT Lombok Barat kemarin. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi penyuluh dan petani yang ada di Lombok Barat,” jelasnya.

Koperasi Syariah Harapan Bersama hingga saat ini memiliki anggota sebanyak tiga puluh orang. Koperasi yang telah terbentuk sejak 2014 lalu ini mengalami kemajuan yang cukup baik. Dari modal awal sebesar Rp. 62.163.000,- kini telah bertambah menjadi sekitar Rp 117 juta. Adapun produk yang dikembangkan dalam koperasi antara lain, pembiayaan bagi hasil, jual beli dan saprodi (pupuk benih). (budi/humas)

Giri Menang, Rabu 26 Juli 2017 – Sebanyak 458 tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-NTB diserahterimakan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah pusat. Serah terima tersebut ditandatangani langsung oleh masing-masing kepala daerah di Hotel Grand Legi, Rabu (26/7). Untuk Lombok Barat (Lobar) sendiri penandatanganannya dilakukan oleh Sekda Lobar H. Moh. Taufiq.

Kepala BKKBN Provinsi NTB, Dr. L. Ma’rifudin, M.Si memaparkan, 458 orang PKB/PLKB tersebut nantinya berubah status menjadi pegawai pusat dan diberdayakan di daerah. Secara detail Ma’rifudin merincikan jumlahnya per kabupaten/kota. Untuk PKB/PLKB dari Kota Mataram berjumlah 27 orang, Lombok Barat 57 orang, Lombok Tengah 52 orang, Lombok Timur 138 orang dan Lombok Utara 7 orang. Sementara itu untuk Sumbawa Barat 17 orang, Kabupaten Sumbawa 54 orang, Dompu 24 orang, Kabupaten Bima 61 orang dan Kota Bima 21 orang.

Di era otonomi daerah ini, lanjutnya, banyak PKB/PLKB yang dimutasi jadi pejabat daerah. Akibatnya terjadi kekurangan tenaga PKB/PLKB. Seharusnya rasio PKB/PLKB di tiap desa adalah satu berbanding satu, tapi kenyataannya sekarang sudah berkurang menjadi satu petugas untuk tiga desa.

“Ini tentu berakibat turunnya intensitas kunjungan ke rumah-rumah akseptor. Dampak selanjutnya yakni perkembangan KB di NTB bisa stagnan,” ujarnya.

Lebih lanjut dipaparkan, total peserta KB aktif hingga saat ini di NTB sebanyak 761.318 akseptor dengan 264.227 menggunakan MKDP. Pengguna KB pria hingga saat ini terbilang sangat kecil yakni hanya 0,06 persen dari jumlah peserta KB aktif.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB H. Moh. Amin, SH, M.Si berharap dengan beralihnya status dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat, kesejahteraan PKB/PLKB bisa meningkat. “Apapun status kepegawaiannya, yang terpenting adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa,” ujarnya.

Dijelaskan, saat ini sebanyak 50 persen perkawinan masih dalam kisaran umur 15-19 tahun. Ini tentunya akan membahayakan SDM di masa depan, kesehatan dan pada ujungnya akan berkaitan dengan kemiskinan. Untuk itu Moh. Amin minta segepan PKB/PLKB agar jangan sampai kendor dalam bekerja.

“Kolaborasi dengan pihak lain harus tetap dijaga, karena pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala BKBPP Lobar Ramadhan Harianto menjelaskan, jumlah PKB/PLKB di Lobar sebanyak 57 orang dengan rincian PKB 50 orang, dan PLKB 7. Ke 57 orang tersebut bertugas untuk memberikan penyuluh di 122 desa se Lobar. Jika dihitung berarti 1 orang menangani 2 desa.

“Kita masih kekurangan 65 orang lagi. Idealnya 1 desa ditangani 1 orang,” ujar Kang Hari, panggilan akrab Ramadhan Hariyanto. (afgan/humas)