Mataram, Diskominfotik – Gubernur Nusa Tenggara Barat DR Zulkiflimansyah mengapresiasi program belanja di warung kecil dan UMKM yang dicetuskan oleh Pemkab Lombok Barat. Menurutnya langkah Lombok Barat untuk menjalankan program ini yang didukung oleh regulasi untuk membeli, menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal hasil UMKM dan koperasi memberikan peluang bagi pedagang kecil dan UMKM untuk berkembang. Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lobar dan jajaran atas inisiasi program ini.

“Kami salut kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang telah menggebyarkan peraturan untuk membeli, menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal hasil UMKM dan Koperasi yang ada di Lombok Barat. Ini luar biasa”ujarnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur dalam rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Prov. NTB yang diikuti oleh kegiatan Pengukuhan Kepengurusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAIPI oleh Gubernur NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB pada hari Kamis (12/5/2022).

Turut hadir dalam kegiatan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonimian dan Kemaritiman Salamat Simanulang, Inspektur Utama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Restog Krisna Kusuma, Sekretaris Daerah Prov. NTB H. Lalu Gita Ariadi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama Bupati/Walikota Se-NTB, Kepala Perwakilan BPKP Prov. NTB Ilham Nurhidayat, serta Inspektur se-NTB.

Gubernur juga mengatakan bahwa NTB pernah mencoba untuk memberikan bantuan kepada masyarakat bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam hasil produk lokal yang membuat NTB menjadi provinsi terbaik dalam menangani COVID-19 terutama dari segi ekonomi.

“Ada pun faktor yang menyebabkan sulit untuk memasarkan produk lokal itu ialah karena ada ilmu ekonomi mainstream yang mengajarkan bahwa kita harus membeli produk yang berkualitas baik tetapi harga kompetitif dan sudah pasti produk lokal bukan merupakan produk tersebut karena umumnya produk lokal memiliki kualitas yang kurang dan harga yang cukup mahal.” Jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa jika daerah tersebut berani membeli produk yang berkualitas buruk, tetapi harga lebih mahal maka sudah pasti itu dianggap menyebabkan kerugian bagi negara. “Negara berkembang tidak akan pernah maju jika masih memiliki pikiran tersebut, karena tidak mungkin UMKM negara berkembang dapat bersaing dengan UMKM negara maju. Oleh karena itu kita untuk membeli, menggunakan dan mengonsumsi produk lokal dengan harga yang lebih mahal, tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan temuan oleh KPK, BPK, BPKP dan aparat penegak hukum demi mendapatkan biaya pembelajaran yang tentunya dapat membantu UMKM dan koperasi untuk menjadi lebih maju.” Tegasnya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid berterima kasih pada apresiasi yang disampaikan oleh semua pihak atas program keberpihakan daerah pada pedagang kecil dan UMKM. Menurutnya hal ini menjadi sebuah kewajiban daerah untuk dapat membesarkan dan membuka peluang bagi pedagang kecil dan UMKM. Dengan adanya program ini diharapkan pedagang kecil dan UMKM dapat berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.

“Keberpihakan kami pada pedagang kecil dan UMKM menjadi penting agar masyarakat menjadi sejahtera sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat. Program ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Perekonimian dan Kemaritiman menyampaikan harapan agar belanja pemerintah daerah dapat membantu bagi masyarakat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun untuk saat ini hal tersebut belum terealisasikan sepenuhnya yang disebabkan karena saat ini belanja pemerintah daerah masih didominasi oleh pembelian produk impor.

“Total APBN dan APBD yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa di Indonesia ialah sekitar 1.000 triliun dan jika sekitar 40% digunakan untuk membeli produk dalam negeri, maka diprediksi akan dapat menaikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1,7%. Oleh karena itu dimohon agar dapat mempermudah penerbitan SNI atau persyaratan lainnya kepada UMKM serta mendorong UMKM berkualitas untuk masuk ke dalam e-katalog.” Jelasnya.

Salamat Simanulang juga menyampaikan bahwa sektor UMKM dan Koperasi serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini sedang mendapatkan perhatian dari Presiden yang diharapkan dapat meningkat pasca terpuruk akibat COVID-19 kemarin.

“Di NTB sendiri merupakan potensi dalam memproduksi garam dengan luas tambak garam sekitar 10 ribu hektar yang menghasilkan 180 ribu ton garam pertahunnya. Hasil produksi garam ini diharapkan dapat menggantikan 65% garam yang saat ini masih impor dan juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam itu sendiri.” Terangnya. (Diskominfotik/Fiyan/Dhea).

Mataram, Diskominfotik – Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengapresiasi langkah langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah maupun Aparat Keamanan dalam mengatasi keributan di desa Mareje Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang dipicu oleh kesalahpahaman akibat mercon atau petasan.

Menurutnya langkah aparat keamanan dan pemda baik Kabupaten Lombok Barat maupun Propinsi NTB sudah sangat tepat sehingga persoalan tersebut bisa cepat diselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Polpum Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Penanganan Konflik Sosial Di Desa Mareje Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan di ballroom Hotel Prime Park, Kota Mataram, Jumat (13/05/2022).

Dalam pemaparannya Dirjen Polpum Kemendagri DR Bahtiar, M.Si yang disampaikan oleh Perwakilan Dirjen Polpum Kemendagri secara virtual mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan menghargai langkah-langkah pemerintah daerah baik dari kabupaten Lombok Barat maupun provinsi dan aparat keamanan TNI/Polri yang mengatasi keributan tersebut dengan sangat tanggap dan cepat. Langkah yang dilakukan untuk mencegah keributan menjadi meluas sangat tepat sehingga keributan tidak berlangsung lama dan kondisi kembali aman dan kondusif dengan cepat.

“Tentunya upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan dan Pemda sudah sangat tepat sehingga keributan bisa cepat selesai dan kondisi kembali aman dan damai. Kami sangat menghormati dan mengapresiasi berbagai langkah dan keputusan yang diambil oleh pimpinan daerah baik itu dari TNI polri maupun Pemda sehingga permasalahan kesalahpahaman sangat cepat di selesaikan” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya -upaya dari Bapak Gubernur dan Bupati Lombok Barat bersama jajaran Forkopimda yg membantu masyarakat sehingga situasi dan kondisi cepat pulih dan rukun kembali. Ia juga mengatakan bahwa langkah koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh aparat keamanan dengan para tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam mengatasi keributan yang dipicu oleh petasan ini.

Menurutnya dengan komunikasi tersebut dapat mencegah berbagai provokasi yang dilakukan oleh pihak pihak atau oknum yang ingin mengacaukan situasi dan kondisi di Desa Mareje. Ia juga meminta agar pihak Dinas Sosial segera melakukan upaya perbaikan terhadap rumah warga yang rusak akibat kesalahpahaman antar dua kelompok pemuda.

“Kami harap Dinas Sosial dapat segera menurunkan timnya untuk segera mengambil langkah-langkah dalam upaya membantu perbaikan rumah warga yang rusak akibat keributan di desa mareje “tandasnya.

Sementara itu Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam) Irjen Pol Armed Wijaya yang hadir secara langsung di Mataram mengatakan bahwa kedatangannya untuk mengetahui langkah langkah oleh pemerintah daerah dan Aparat keamanan dalam menangani keributan di Desa Mareje.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga akan turun dan melihat secara langsung kondisi dan situasi di Desa Mareje pasca keributan yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia juga menjelaskan bahwa Kemenkopolhukam telah membentuk satgas atau satuan tugas radikalisasi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik dan penanganan pasca konflik.

“Tentu yang perlu diperhatikan langkah langkah pemulihan pasca konflik atau keributan di desa Mareje agar tetap aman dan kondusif” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa konflik yang berkepanjangan akan menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. Hal ini seperti yang terjadi di Indonesia beberapa waktu silam. Karenanya hal ini menjadi atensi dari Menteri Polhukam agar masalah di mareje tidak berkepanjangan.

Dari beberapa laporan dan pemaparan yang kami terima, kami melihat dan yakin bahwa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Propinsi maupun kabupaten bersama aparat keamanan sudah sangat baik dan tepat dalam mengatasi masalah di desa mareje. Dari hasil pantauan kami bahwa sudah ada langkah-langkah koordinasi dan komunikasi yang baik dalam menangani masalah di Desa Mareje. Sehingga pihaknya nantinya akan turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi serta untuk memastikan sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten dalam. Mengatasi masalah ini sebagai bahan laporan kepada presiden.

“Dari hasil pantauan kami bahwa sudah ada langkah-langkah koordinasi sehingga kami datang ke sini ingin memastikan sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten sebagai bahan laporkan kami kepada presiden. Tentu kami juga akan terus memantau perkembangan yang ada dan kami harapkan situasi tetap aman dan kondusif” ujarnya.

Sementara itu Gubernur NTB yang di wakili oleh Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi mengatakan bahwa Gubernur berhalangan hadir karena masih mendampingi kegiatan Latihan Integritas Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke 42. Dalam kesempatan ini Pemprov mengucapkan terimakasih kepada aparat dan semua pihak yang sudah bekerja secara maksimal sehingga situasi dan kondisi di mareje aman dan kondusif sehingga masyarakat bisa kembali ke rumah masing masing.

Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kemenkopolhukam Irjen Pol Armed Wijaya, Gubernur NTB yang diwakili Sekda NTB, Kapolda NTB Diwakili Irwasda, Danrem 162/WB diwakil Kasi Intel Korem 162/ WB, Kejati NTB, Kakanwil Kemenag NTB, Kabankesbangpol NTB Lalu Abdul Wahid , kepala Pelaksana BPBD NTB H. Sahdan.Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Halik, Bupati Lombok Barat yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Lombok Barat DR H. Baihaqi, Dandim 1606/Mataram yang diwakili Pasi OPS Kodim 1606/ Mataram, Kapolres Lobar AKBP Wirasto Adi Nugroho, Kepala Badan Kesbangpol Lobar Syahrudin, ST. (Diskominfotik/Ria/dea)

Giri Menang, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun didampingi asisten l Setda Lobar beserta pimpinan OPD terkait mengikuti apel siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak secara daring di ruang rapat Jayengrane, Kamis (12/05/2022).

Apel ini, dipusatkan di Alun-alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Moeldoko, Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kepala BKKN Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diikuti secara virtual oleh Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pemerintah kabupaten Lombok Barat melalui wakil Bupati Hj. Sumiatun menyatakan komitmennya bahwa di pemerintah kabupaten Lombok Barat, pertama : memberikan tambahan anggaran sebesar Rp. 3 Milyar untuk posyandu Keluarga. Kedua : Lombok Barat sudah 100 % jadi Posyandu Keluarga. Ketiga : jumlah Sasaran calon pengantin 5000 , ibu hamil15000 dan ibu bersalin 15000 siap mendukung penurunan stunting.

Dalam laporannya, Deputi APDIN BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso menyebut jika apel siaga ini untuk menumbuhkan semangat pada pendamping khususnya pada pendamping keluarga.

“Apel ini dihadiri oleh 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia ini serta 600 ribu kader, yang siap berkomitmen untuk mensukseskan pencegahan stunting di Indonesia,” ujarnya

Sementara itu, Kepala BKKN Pusat, Hasto Wardoyo, mengatakan, sistem pelayanan kesehatan di desa memiliki peran penting. Tim pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang terdiri dari bidan, Penyuluh KB, dan TP PKK merupakan tokoh penting dalam percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, pencegahan stunting dimulai dari persiapan pembuahan. Dirinya mengatakan, sperma harus disiapkan 75 hari sebelum membuahi sel telur.

“Sperma harus disiapkan 75 hari sebelum membuahi sel telur, harus percaya karena itu spesialis saya,” ujar Hasto.

Ia juga mengatakan, ada tiga hal akibat stunting yang harus diantisipasi. Hal tersebut adalah kekerdilan, kurang berkembang nya intelektualitas, serta mudah sakit-sakitan. Untuk itu, dirinya mengajak agar seluruh masyarakat memahami dan melakukan pencegahan secara bersama-sama.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga seperti Dasboard Keluarga Beresiko Stunting, Poktan GenRe (Generasi Berencana), bazar hingga pelayanan vaksinasi.

Turut hadir dalam Kegiatan Tersebut  Asisten l Setda Lobar, Staf Ahli, Anggota Forkopimda, Kepala OPD, dan para Camat se kabupaten Lombok Barat. (Bid.Ikp)

Gerung, Diskominfotik – Rasa Kebersamaan dan persatuan serta loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada pimpinan daerah tidak perlu diragukan lagi. Hal tersebut terlihat dalam acara silaturahmi atau halal bi halal lebaran yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai dan tidak resmi ini digelar di Loby Gedung Putih Kantor Bupati Lombok Barat hari selasa, 10 Mei 2022.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, Sekda Lombok Barat DR. H. Baehaqi, para asisten, Kepala OPD dan semua pejabat dan staf di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kegiatan yang dihadiri oleh ribuan ASN ini diawal dengan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H dari Bupati Lombok Barat. Bupati Fauzan Khalid mengatakan bahwa banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil selama 1 bulan melaksanakan ibadah puasa.

Ia berharap agar berbagai hikmah dan pelajaran selama bulan ramadhan dapat menjadi modal kuat dalam melaksanakan gerakan perubahan menuju kebaikan. Selain itu ia juga mengajak semua ASN untuk tetap menguatkan kolaborasi dan inovasi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Dengan kebersamaan, kolaborasi serta inovasi proses pembangunan di Lombok Barat akan semakin lancar dan maksimal.

“Bulan Ramadhan telah berlalu tentu banyak hikmah yang dapat kita petik agar kita dapat menjadi lebih baik lagi dan menjadi insan yang bertaqwa” ujarnya.

Bupati Fauzan juga menyampaikan bahwa saat ini COVID-19 telah mulai landai. Karenanya ia berharap agar semua jajarannya dapat bergerak melakukan inovasi dan terobosan serta kreatifitas untuk memaksimalkan potensi PAD yang dimilikj oleh Lombok Barat.

Dengan kondisi covid19 yang mulai landai ia berharap agar jajarannya dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi PAD yang dimiliki oleh Lombok Barat. Namun demikian ia tetap berpesan agar tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat didalam kehidupan sehari hari.

“Oleh karena itu, mari kita saling mendukung dalam bekerja sehingga kita menjadi produktif dan dapat membangun dengan baik. Saya juga meminta agar kita tidak menjadi oknum penyebar hoax, melainkan menjadi ASN yang menghentikan hoax.” tegasnya.

Giri Menang, Diskominfotik – Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur (IKSASS) NTB gelar halalbihalal dan deklarasi seruan aksi damai di bencingah Agung kantor Bupati Lobar, Sabtu (7/5/2022).

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang didampingi oleh Dirut PTAM Giri Menang L. Ahmad Zaini yang juga sebagai Alumni IKSASS, Ketua DPRD Lobar yang di wakili oleh L. Irwan anggota DPRD Lobar fraksi partai Gerindra yang juga sebagai alumni IKSASS, Kapolres Lobar, Dewan penasihat IKSASS se NTB, Dewan Syuri IKSASS se-NTB, para ketua IKSASS se-NTB dan para alumni pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur.

Mengawali sambutannya, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan, halal bihalal adalah tradisi Islam Indonesia tidak ada kita bisa jumpai di negara lain bahkan di negara-negara islam seperti Timur Tengah tidak melaksanakan. Sebab, acara halal bihalal hanyalah tradisi masyarakat di Indonesia.

“Di negara Timur Tengah atau Arab tidak ada halal bihalal, ini hanya tradisi asli Indonesia yang sangat bagus manfaatnya, ” ungkap Bupati.

Bupati menyebut, di awal tadi ada deklarasi seruan. Tentunya yang disampaikan dalam deklarasi tersebut, itu kewajiban kita semua dan kebutuhan kita semua karna seringkali dalam setiap kejadian permasalahan yang muncul dimasyarakat seringkali kita lebih disibukkan untuk mengklarifikasi, melainkan disibukkan untuk menjelaskan suatu masalah daripada menyelesaikan masalah itu sendiri.

“Kepada para alumni dan para santri belajarlah dengan baik, kejadian yang sudah kita alami kalaupun itu bentuknya kesalahan yang paling penting itu adalah kita sadar terhadap kesalahan yang kita lakukan kemudian kita perbaiki, sehingga kita tidak mengalami kegagalan yang sama dalam masalah yang sama. ” pesannya.

IKSASS  adalah organisasi yang berperan dalam pengembangan daerah. Oleh karena itu, saya sangat berharap seluruh anggota IKSASS  bisa bersinergi dengan Pemkab Lombok Barat untuk memberi manfaat kepada masyarakat luas,” harapnya.

Sementara itu, ketua panitia ketua Rayon Iksass Lombok Barat Ustz. M. Jazuli dalam laporannya mengatakan, kegiatan halal bihalal tahun ini mengangkat tema Merajut Harmoni Memperkuat Keakraban Jalin Silaturrahmi dan Saling Memaafkan di Hari Kemenangan di hari raya idul fitri.

Dikatatakannya, Pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur sudah berusia 1 abad lebih dan yang saat ini dengan jumlah santri sebanyak 17.000 lebih yang santrinya berasal dari bermacam daerah, baik dalam maupun luar negeri.

“Ini bermacam macam watak tercampur di dalan karakter Nahdlatul Ulama, sehingga kami berfikir kami adalah ruh dari pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo yaitu tergabung dalam IKSASS khususnya yang ada di pulau Lombok dan Provinsi NTB pada umumnya,” terangnya.

Seperti diketahui, IKSASS  merupakan organisasi para santri alumni Ponpes Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Situbondo. Ponpes tersebut didirikan oleh KHR Syamsul Arifin yang menjadi satu bagian dari perjuangan dan pengabdian bersama sama pesantren di tengah masyarakat.

Narmada, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memantau secara langsung situasi di sejumlah lokasi wisata di Lombok Barat saat libur lebaran, Kamis 5 Mei 2022. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan berbagai fasilitas publik di lokasi wisata tetap berfungsi dengan baik. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan untuk mengingatkan masyarakat yang berlibur agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

Bupati Lombok Barat memantau kawasan wisata pemandian di kecamatan Narmada antara lain Aik nyet dan Bunut ngengkang. Dalam kesempatan tersebut Bupati Fauzan menyampaikan bahwa saat ini Lombok Barat berada pada level 1 sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih fleksibel. Namun demikian ia meminta kepada masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan covid19. Selain itu ia juga berpesan agar masyarakat bisa tetap menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehingga kesehatan tetap terjaga.

“Alhamdulillah sejak 6 bulan lalu Lombok Barat sudah berada di level 1 namun kami minta semua tetap menjaga protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat termasuk sering berwudhu untuk mencegah covid19 ini”ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa dengan ramainya kembali lokasi wisata tentu akan menggerakan ekonomi masyarakat. Hal ini memberikan harapan kepada masyarakat yang berdagang di lokasi wisata. Karenanya ia meminta kepada semua pihak untuk bersama sama dan berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan kebersihan serta protokol kesehatan di lokasi wisata. Bupati berpesan agar semua pihak bergotong royong dalam menjaga kebersihan di lokasi wisata seperti toilet dan fasilitas lainnya.

Ia menambahkan dari dialog yang ia lakukan dengan sejumlah pedagang di kawasan wisata, para pedagang sangat gembira dengan ramainya kawasan wisata. Ia mengatakan bahwa ramainya lokasi wisata memberikan rizki bagi para pedagang untuk menyambung hidup.

“Dari dialog yang kami lakukan para pedagang di kawasan wisata bersyukur dengan ramainya kembali kawasan wisata karenanya saya minta kepada semua pihak untuk bersama sama menjaga situasi dan kondisi serta kebersihan lokasi wisata seperti toilet dan fasilitas lainnya agar wisatawan tetap nyaman” ujarnya.

Dalam pemantauan ini Bupati Juga berdialog dengan sejumlah pedagang, petugas keamanan, hansip serta pengelola kawasan wisata. Bupati Fauzan didampingi oleh sejumlah kepala OPD, Camat Narmada, Kepala Desa Buwun Sejati dan pelaku wisata.