Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat menjadi narasumber di talkshow “NASIONAL IS ME” dengan tema “Mandalika untuk Indonesia” yang diadakan secara virtual di ruang Jayengrana kantor Bupati pada hari Senin (21/3/2022).

Dalam wawancaranya Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa ia tidak bisa menggambarkan perasaan semangat ketika penggelaran MotoGP yang dilaksakan sejak tanggal 18-20 Maret kemarin. “Seperti yang kita tau bahwa sejak tahun 2018 pariwisata di Lombok Barat menurun dan pada maret 2020 wabah COVID-19 datang membuat ekonomi di Lombok Barat menjadi semakin terpuruk. Kami sangat senang menyambut pelaksanaan MotoGP kemarin karena telah banyak memberikan kebahagian kepada kami semenjak berbagai bencana yang melanda Lombok Barat ini. ” Ujarnya.

H. Fauzan Khalid mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemerintah pusat karena telah memberikan perhatian kepada Lombok Barat dan membuat Lombok Barat semakin bersemangat untuk kembali membangkitkan pariwisata di Pulau Lombok.

“Menurut saya alasan Lombok dijadikan lokasi untuk MotoGP dikarenan lokasi pulau Lombok yang strategis berada di tengah-tengah antara Bali dengan Labuan Bajo. Ketiga daerah ini memiliki potensi pariwisata yang baik karena alam yang indah serta masyarakat ramah terhadap industri pariwisata.” Jelasnya.

“Pariwisata di Pulau Lombok memang sejak lama telah menjadi andalan, terutama di Kabupaten Lombok Barat dan sekitar tahun 90-an sektor pariwisata mulai dikembangkan di daerah Lombok Tengah yang menjadi lokasi sirkuit Mandalika.” Tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa nama Sirkuit Mandalika diambil dari nama seorang putri dari sebuah legenda di Lombok. “Putri Mandalika adalah seorang putri yang sangat cantik dan banyak sekali pangeran yang ingin mempersuntingnya, tetapi ia tidak ingin mengecewakan para pangeran jika ia memilih salah satu dari mereka sehingga ia memutuskan untuk terjun dari sebuah bukit dan dari legenda inilah asal mula ‘Nyale’ bermula.”

Pemberian nama Sirkuit Mandalika sendiri dinilai cukup unik oleh H. Fauzan Khalid karena MotoGP adalah kegiatan olahraga yang sangat identik dengan pria, tetapi lokasi pelaksanaan memiliki nama yang berasal dari nama seorang putri cantik dari daerah Lombok Tengah. Penamaan lokasi ini memiliki unsur feminisme yang saat ini telah banyak digadang-gadangkan.

Fauzan mengatakan bahwa tentunya masyarakat tidak boleh hanya mengandalkan MotoGP saja untuk meningkatkan sektor pariwisata di Lombok Barat, tetapi harus ada event-event lain. “Untuk saat ini kami telah merencakan beberapa event seperti event Internatiol Surfing di Pantai Bangko-bangko pada bulan Juli serta ada juga agenda tahunan kami yang telah lama libur sejak COVID-19 yaitu Senggigi Sunset Jazz pada bulan November. Sedangkan event lain yang masih kami diskusikan adalah Senggigi Marathon Internasional serta beberapa event yang kaya akan nilai budaya seperti Perang Topat yang biasanya diadakan pada bulan pertama tahun islam.” Jelasnya. (Diskominfotik/Ria/Dhea)

Gerung, Diskominfotik – Dalam Rangka dukungan hari ulang tahun Lombok Barat ke 64 , Bupati buka liga voly antar pelajar SMA/SMK/MA Se Kabupaten Lombok Barat Selasa (15/03/2022).

Kegiatan Pembukaan yang dilaksanakan di Gor mini Gerung dihadiri oleh sekretaris daerah H. Baehaqi, Asisten ll Setda Lobar sekaligus plt kadispora Rusditah, Asisten lll Setda Lobar H. Ilham dan para kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Plt Kadispora Rusditah melaporkan bahwa bahkan Pembukaan liga voly yang dilaksanakan kali ini adalah genap setiap tahun, untuk dua tahun kemarin tidak dapat terlaksana akibat pandemi covid-19.

“Untuk diketahui bahkan bola voly dilaksanakan selama 10 hari terhitung dari tanggal 15 Maret sampai dengan 25 Maret 2022 yang diikuti oleh 18 klub voly yang ada di Kabupaten Lombok Barat” jelasnya.

Adapun tujuan yang dilaksanakan adalah untuk mengajak masyarakat hidup sehat serta mencetak atlet yang bisa bertanding baik di kancah nasional maupun internasional, tutupnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid berharap pembukaan bola voly bisa mengantarkan Lombok Barat untuk mengikuti pertandingan baik nasional maupun Internasional dan membawa pulang medali untuk Lombok Barat.

“Pelaksanaan pertandingan bola voly harus tetap di kembangkan untuk mencetak atlet-atlet berprestasi dan bisa menyalurkan bakat terpendam dari para atlet agar bisa menumbuhkan filosophi olahraga dan semangat persaudaraan” tutupnya.  (Diskominfotik/Bid.Ikp)

Senggigi, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Lombok Barat. Menurutnya semangat kolaborasi dan sinergi ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Bupati Fauzan meminta kepada semua kepala OPD untuk terus gerak cepat dan tepat agar tujuan pembangunan dapat tercapai. “Kita harus terus menguatkan semangat kolaborasi dan sinergi dalam membangun Lobar”ujarnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lobar dalam kegiatan rekonsiliasi data dan informasi LKPJ Bupati Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Senggigi pada hari Selasa (15/3/2022).

H. Fauzan Khalid lebih lanjut mengatakan penyusunan LKPJ merupakan kegiatan yang rutin dilaksakan tiap tahunnya, tetapi pada tahun ini telah terdapat perubahan dari bagian yang menyusunnya. “Walaupun yang menyusun LKPJ sudah bukan Bapenda lagi, tetapi data-data yang diolah didapatkan dari OPD di lingkup Lobar dan karena itulah dibutuhkan adanya rekon data.” Tambahnya.

Ia menyampaikan bahwa rekon kali ini terfokus kepada indikator-indikator yang telah dan belum tercapai pada RPJMD 2019-2024. “Terdapat tujuh indikator yang masih belum tercapai dan karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi serta sinergitas dan saran-saran agar indikator-indikator tersebut dapat segera tercapai.” Tegasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lombok Barat dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sebelumnya telah diawali dengan menginput dan mengolah data yang telah dilaporkan oleh Kasubag Program dari masing-masing OPD. “, Alhamdulillah kami telah mencoba rekon data selama beberapa hari ini dan kami juga telah memberikan surat pernyataan kepada para Kepala OPD yang menyatakan bahwa data yang mereka sampaikan tersebut valid.” Jelasnya.

Jamaludin menyampaikan bahwa tahun ini merupakan kali pertama bagi bagian Pemerintahan Setda Lobar dalam menyusun LKPJ, sehingga ia mengharapkan permakluman jika masih terdapat beberapa kesalahan dalam mengerjakannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Sekretaris Daerah Lombok Barat DR.H. Baehaqi tentang LKPJ dan pembangunan di Lombok Barat. Setelah itu dilakukan diskusi untuk memperoleh saran dan masukan dari semua OPD. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, para Asisten Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lobar Jamaludin, Kepala OPD lingkup Lobar dan Camat se-Kab Lobar.

(Diskominfotik/Fiyan/Juan/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Sosialisasi Peraturan bupati tentang zakat, infaq, dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya secara virtual di ruang rapat Jayengrane Rabu, (09/3/2022).

Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual dihadiri oleh Asisten l Setda Lobar Drs. Agus Gunawan, Kadis PMD Heri Ramadhan, Kadis Kominfotik Ahad Legiarto, Ketua Baznas Lobar TGH. M. Taisir, Kepala Kemenag H. Jalalussayuthi, Kabag Kesra H. Maksum, Staf Ahli H. Najamudin dan Para Perangkat desa yang mengikuti secara virtual.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara sosialisasi Asisten l Setda Lobar Drs. Agus Gunawan menjelaskan bahwa disaat covid pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap produktif seperti menerbitkan peraturan Bupati no 28 tahun 2021 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan Dana sosial keagamaan lainnya, yang tujuannya adalah berikhtiar untuk mensejahterakan warga Lombok Barat serta berproduktif. Sehingga Dana yang masuk dan dikelola oleh Baznas bisa disalurkan kepada yang membutuhkan yang dimana Baznas terbentuk melalui seleksi yang tidak hanya dilaksanakan oleh panitia kabupaten melainkna panitia pusat.

“Untuk diketahui Baznas merupakan badan nonstrukrural yang mandiri yang dengan diterapkan peraturan baru yang bertujuan bisa bersinergi dan berakselerasi dengan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat Lombok Barat dengan langkah konkritnya antara lain memberi bantuan kepada warga Lombok Barat pada saat banjir bandang desember lalu”ujarnya.

Selain membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal bencana Baznas juga mensuport pemerintah diberbagai bidang antara lain dibidang kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan yang tentunya akan bersinergi dengan pemda dan juga Baznas serta stakeholder baik internal dan OPD maupun external diluar pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Baznas Lobar TGH. Taisir dalam sosialisasinya menjelaskan bahwa bagaimana Kegiatan baznas memberikan sumbangsih Dan kontribusi dalam rangka mengurangi mustahiq Dan menambah jumlah muzaki.

“Dengan maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan bupati adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari dana sosial keagamaan lainnya, adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi yang adil /tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya”. (Diskominfotik/Ria/Dhea).

Mataram, Diskominfotik – Penandatanganan Komitmen Besama Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak (KRPLA) yang dilaksanakan di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Mataram pada hari Senin (7/2/2022).

Kegiatan dihadiri oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Anggota Komisi VIII DPR RI H. Nanang Samodra, Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Ketua TP-PKK NTB Hj. Niken Zulkieflimansyah seluruh Bupati/Walikota di NTB dan Kepala OPD bidang terkait.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengenai bahwa dalam mencapai perlindungan perempuan dan anak yang maksimal bukanlah hal yang sederhana melainkan harus dimulai dari tingkat bawah yaitu dimana pemerintah NTB menginginkan agar pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat mencapai pada dingkat desa dan dusun melalui pengadaan posyandu. “Alhamdulillah Jumlah posyandu saat ini di NTB sekitar 7600 dan itu merupakan hasil kerja keras dari Bupati/Walikota.” Tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa semenjak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menjabat sebagai Menteri PPPA tingkat kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadapa perempuan dan anak yang terungkap semakin meningkat, hal ini bukan karena semakin maraknya kasus melainkan karena saat ini masyarakat telah berani untuk berbicara demi mendapatkan keadilan.

Anggota Komisi VIII DPR RI H. Nanang Samodra yang merupakan warga NTB menyampaikan harapannya agar salah satu kabupaten/kota di NTB dapat menjadi nominator unggulan untuk ramah perempuan dan layak anak.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa saat ini Kementrian PPPA memiliki anggaran yang paling kecil akan tetapi ia beranggapan bahwa meskipun memiliki anggaran yang kecil, kementrian ini telah memberikan dampak yang besar yaitu dengan semakin banyak mengungkapkan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan pada perempuan dan anak.

“Situasi di NTB saat ini masih banyak yang telah mengalami perbaikan, khususnya di Peduli Pendidikan Perempuan dan Anak yang masih stagnan. Saya juga meminta kepada Bupati/Walikota untuk segera mengurus penduduk yang telah menikah siri dan belum memiliki surat nikah agar anak-anak mereka dapat masuk sekolah. Akan susah anak mereka untuk sekolah jika tidak punya akta lahir dan tentu saja untuk memiliki akta lahir tersebut dibutuhkan surat nikah para orang tua.” Tambahnya.

Sementara itu, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menanggapi bahwa ia sendiri tidak akan mengeluh tentang anggaran yang kecil asalkan ia tetap mendapatkan dukungan dari Kementrian Lembaga dan juga Pemerintah Daerah sebagai eksekutor. “Karena sinergi merupakan kekuatan untuk mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi.”

I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan bahwa perempuan dan anak merupakan kaum mayoritas yang ada di Indonesia harus benar-benar didampingi dengan baik, akan tetapi pada kenyataannnya pada saat ini perempuan dan anak masih diposisi rentan.

“Kami sangat mengapresiasi beberapa kabupaten/kota di NTB yang telah memiliki perda yang mengatur tentang pernikahan anak yang bahkan tidak hanya perda saja, melainkan telah masuk ke dalam peraturan adat daerah masing-masing.” Tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa ketika melihat IPM, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Anak NTB masih berada dibawah rata-rata nasional dan jika melihat dari tingkat Pekerja Anak dan Perkawinan Anak NTB juga berada di peringkat ke-4 di Indonesia, akan tetapi jika dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan NTB berada di tingkat tiga tertinggi di Indonesia.

“Di NTB masih banyak kabupaten/kota yang belum menggunakan dana DAK Tahun 2021 kemarin secara maksimal untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak, oleh karena itu saya berharap pada tahun 2022 ini pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana itu secara maksimal serta bersinergi dalam mewujudkan Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi dan Indonesia Maju” Jelasnya. (Diskominfotik/Juan/Indra/Dhea).