Gunungsari, Diskominfotik – Desa Sesela adalah salah satu Desa di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang secara geografis merupakan daerah yang kecil dan padat penduduk yang sebagian penduduknya mengandalkan penghasilan dari Industri olahan hasil pasca pertanian dan perkebunan.

Guna menunjang keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian dan Perkebunan Pemerintah Desa Sesela menggelar Workshop Pengelolaan Home Industri Berbasis ODOP (One Dusun One Product) yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 September 2021 di Kantor Desa Sesela dan dibuka oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid  Sabtu 25/09/21.

Hadir dalam acara pembukaan ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurhidayah, Anggota DPRD Provinsi NTB Hasbullah Muis, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat H. Faedullah, Kepala Dinas PMD Lombok Barat Harry Ramadhan, Camat Gunungsari, Kepala Desa Sesela H. Abubakar, Ketua Umum AKAD Lombok Barat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Sesela.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Sesela H. Abubakar menyampaikan, program ODOP (One Dusun One Product) dan OVOB (One Version One Book) telah dirancang untuk dilaksanakan tahun 2020 lalu, akan tetapi dikarenakan adanya musibah COVID-19 yang menyebabkan adanya recofusing Anggaran  Desa sehingga program ini tertunda.

“sejujurnya Dana Desa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di Desa dikarenakan pembagiannya yang cukup banyak seperti pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.” Ungkapnya.

untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat bidang industri, Pemerintah Desa Sesela tahun 2020 telah menyediakan 16 gerobak dan tahun ini telah menambah beberapa gerobak untuk masyarakat.

“Tahun 2022 telah direncanakan akan diberikan bantuan berupa toko untuk menopang program ODOP ini, dikolaborasikan dengan bantuan Anggota DPRD Provinsi NTB Hasbullah Muis.” Terangnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengatakan ODOP atau One Dusun One Product merupakan nama yang sangat menjual, karena telah banyak nama program yang telah mencapai skala nasional dengan awal kata OD seperti ODOJ (One Day One Juz).

Menurut Bupati, Kepala Desa Sesela mencetuskan nama ODOP sangat kuat dari sisi geografis, Sesela merupakan daerah yang kecil dan padat penduduk sehingga jika hanya mengandalkan hasil sumber daya alam akan sulit oleh karena itu usaha yang diprioritaskan ialah industri olahan hasil pasca pertanian dan perkebunan dan  NTB, khususnya Lombok akan ada event besar yaitu Motor GP di tahun 2022 nanti yang akan diawali dengan Superbike pada pertengahan November nanti.

Dengan adanya keramaian tersebut kita sebagai tuan rumah tentunya harus menyiapkan oleh-oleh yang dapat dibawa pulang oleh para wisatawan.” Jelasnya.

Bupati mengatakan bahwa kelemahan dari produk-produk hasil olahan masyarakat ialah pada lisensi atau sertifikasi kelayakan produk tersebut.

“Pada tanggal 7 Oktober nanti Pemda Lombok Barat akan melakukan MoU dengan BPOM untuk mempermudah proses mendapatkan lisensi kelayakan produk.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut H. Fauzan Khalid menambahkan bahwa saat ini NTB sedang gencar-gencarnya mengejar target vaksinasi 70% dari pemerintah pusat, sekarang ini vaksinasi lebih memusatkan di Kabupaten Lombok Tengah karena menjadi titik pelaksanaan Motor GP serta Superbike.

“Diperkirakan vaksinasi pada Kabupaten Lombok Tengah akan selesai pada minggu depan dan kemudian selanjutnya Kabupaten Lombok Barat yang akan diserbu.” Tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan Pemerintah Desa kepada UMKM Desa Sesela secara simbolis. (Diskominfotik/Dhea/Fiyan)

Gerung Diskominfotik – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid Bersama UNICEF perwakilan NTB lakukan sosialisasi mengenai Stunting dan Pengenalan LiLA (Lingkar Lengan Atas) secara virtual dari Pendopo Bupati Lombok Barat Gerung Jumat 24/09/21.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Perwakilan UNICEF NTB Fajri Misrianthi, Kepala Dinas P2KBP3A Ramdhan Hariyanto, diikuti TP – PKK Secara virtual oleh TP-PKK Kecamatan se Lombok Barat dan Nutrition Officer UNICEF Perwakilan NT/NTB Ha’i Raga Lawa.

Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dalam materinya menyampaikan bahwa stunting adalah ketidak seimbangan antara umur dengan berat badan dan tinggi badan atau dengan kata lain ketidak seimbangan tumbuh kembang anak.

“Stunting dapat dikenali secara mandiri oleh orang tua dengan menggunakan pita LiLA (Lingkar Lengan Atas atau melalui Puskesmas-Puskesmas yang ada di Lombok Barat.” Jelasnya.

Menurut Hj. Khaeratun persentase stunting untuk Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan sebesar 22, 31%, dengan rincian Kecamatan Sekotong adalah 23,25 %, Kecamatan Lembar 28,33%, Kecamatan Gerung 24,093%, Kecamatan Labuapi 20,42%, Kecamatan Kediri 21,89%, Kecamatan Kuripan 25,38%, Kecamatan Narmada 24,85%, Kecamatan Lingsar 19,17%, Kecamatan Gunung Sari 19,97%, dan Kecamatan Batu Layar 22,54%.

“Persentase stunting di Lombok Barat telah menurun, untuk kecamatan-kecamatan dengan jumlah stunting tinggi akan diberikan perhatian lebih.” Ungkapnya.

Untuk mencegah terjadinya stunting diperlukan adanya pemahaman oleh masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat mulai dari hamil, bayi dan balita, dan remaja-remaja perempuan yang nantinya akan melahirkan generasi muda selanjutnya.

“Saya berharap untuk ibu ketua TP PKK Kecamatan untuk terus memantau melalui posyandu-posyandu yang ada di desa-desa serta terus mensosialiasikan pola asuh masyarakat agar stunting atau gizi buruk dapat segera diatasi.” Harapnya.

Sedangkan Nutrition Officer UNICEF Perwakilan NT/NTB. Ha’I Raga Lawa sebagai pemateri kedua secara virtual menyampaikan bahwa Proses terjadinya stunting pada anak tidaklah secara tiba-tiba melainkan prosesnya sejak masih dalam kandungan atau baru lahir telah terlihat tanda-tanda terjadinya stunting.

beberapa jenis kurang gizi diantaranya yaitu Wasting (gizi kurang dan gizi buruk), stunting (pendek dan sangat pendek) dan Underweight (berat badan kurang).

“Balita dengan kekurangan gizi akut tiga kali lebih berisiko akan menjadi stunting dan untuk resiko kematian bagi balita yang mengalami gizi buruk ialah sekitar 11 hingga 12 kali lipat dari  anak normal.” Jelasnya.

Menurut Ha’I Raga Lawa, screening yang baik bagi anak-anak yang kurang gizi  dengan menggunakan pita LiLA karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi akan tetapi pita LiLA tidak dapat digunakan untuk anak di bawah enam bulan.

Indikator pada pita LiLA menunjukkan tingkat gizi pada anak-anak yaitu merah menandakan bahwa anak tersebut mengalami kurang gizi akut parah, jika indikator warna menunjukkan warna jingga, anak sedang mengalami kurang gizi akut sedang, warna kuning menunjukkan bahwa anak tersebut beresiko mengalami kurang gizi akut dan harus dibawa ke rumah sakit agar dapat dilakukan pencegahan, dan yang terakhir jika warna hijau menunjukkan bahwa gizi anak tersebut mencukupi.

“Saat ini tersedia juga layanan informasi gizi melalui aplikasi Whatsapp atau yang biasa dikenal dengan chatbot melalui nomor 0811-500-9000 dan menggunakan keyword GIZI.” Jelasnya. (Diskominfotik/Dhea/Fiyan)

Giri Menang, Diskominfotik – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan DWP Provinsi NTB menggelar sosialisasi e-Reporting Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (23/9/2021).

Kegiatan Sosialisasi ini dibuka oleh Ketua DWP Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni L. Gita Ariadi melalui virtual, dan dihadiri pula oleh Kepala Dinas P2KBP3A Lombok Barat, Ramdan Haryanto,S.Sos, dan pengurus DWP Pusat, ibu Naida Rikmasari Yudha.

Sosialisasi yang berlangsung selama 3 jam dilaksanakan secara Offline dan Online.  Diikuti oleh ketua unsur pelaksana DWP OPD Provinsi dan Kabupaten/kota se NTB, Ketua DWP Kabupaten/Kota se NTB, serta Ketua dan pengurus DWP  kecamatan se kabupaten Lombok Barat serta anggota lainnya mengikuti melalui virtual zoom.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni L. Gita Ariadi menjelaskan salah satu tugas pokok DWP adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan,  untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dan anggotanya.

Pengurus DWP Pusat telah menyediakan sarana dengan sistem pelaporan secara elektronik berbasis web agar memudahkan pelaporan DWP,. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk memonitoring kegiatan apa saja yang dilakukan oleh DWP dengan e-Reporting yang merupakan upaya  untuk meningkatan pemberdayaan kaum perempuan dalam pembangunan Nasional.

“Alhamdulillah Dharma Wanita Persatuan (DWP) NTB pernah mendapatkan penghargaan dari DWP Pusat terkait laporan ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, pada tahun 2021 ini sampai dengan Bulan September, masih berada di posisi Nomer 17 dari 34 Provinsi se Indonesia. “Harapan saya, semoga sampai akhir tahun kita bisa meraih kembali penghargaan tersebut atas ketaatan, kedisiplinan, kerjasama kita semua di dalam menyampaikan laporan melalui aplikasi e-Reporting.” Harapnya.

Sosialisasi e-Reporting ini diadakan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman bagi anggota DWP dalam menyampaikan laporan kegiatan secara cepat dan tepat, dengan harapan terjadi proses transformasi budaya pelaporan dari manual ke digital sehingga mampu meningkatkan kinerja pelaporan organisasi sebagai wujud kerja profesional DWP di era digital.

Hj. Lale Prayatni juga menyampaikan apresiasinya kepada DWP Lombok Barat yang memberikan kontribusi laporan terbanyak untuk NTB.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurhikmah Baehaqi dalam laporannya mengatakan, sosialisasi ini merupakan program kesekretariatan yang telah direncanakan bulan Juni lalu, namun karena Pandemi, baru bisa dilaksanakan pada saat ini.

Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menertibkan pencatatan laporan kegiatan DWP unsur pelaksana dilingkup Lombok Barat dan juga kecamatan bahkan dengan adanya kerjasama dengan provinsi lingkupnya diperluas lagi menjadi se NTB.

“Dengan tertibnya laporan yang dilakukan oleh pengurus yaitu sekertaris DWP diharapkan semua kegiatan yang dilaksanakan dapat tercatat dan terekam secara digital melalui fasilitas pelaporan sudah disediakan oleh DWP Pusat. Karena sudah disediakan maka kita wajib memanfaatkannya,” ujarnya.

Melalui sosialisasi e-reporting peserta akan memperoleh bimbingan secara mudah, untuk memahami cara pengelolaan data Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik.

“Semoga sosialisasi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.” Harapnya.

Sosialisasi ini dipandu langsung oleh Narasumber Ir. Abdul Mufti sebagai Administrator dan designer e-Reporting DWP Pusat. (Diskominfotik/Angge/Fn)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus lakukan terobosan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah  dan pendistribusian pemasaran pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bangli  Provinsi Bali terkait pendistribusian, pemasaran pangan dan pengembangan potensi daerah.

Kerjasama ini diaktualisasi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli Provinsi Bali melalui Video conference di Ruang Rapat Jayangrana Kantor Bupati Lobar, Rabu, (22/9/2021).

Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kabupaten Bangli tentang kerjasama distribusi dan penawaran pangan serta pengembangan potensi daerah dilaksanakan secara daring, di ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam kesempatan tersebut berharap setelah penandatanganan ini ada tindak lanjut dari masing-masing instansi untuk lebih me Realisasikan lagi apa yang menjadi tujuan dari kolaborasi dan kerjasama itu. Mengingat kedua Kabupaten yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan agar dengan ini sebagai langkah awal komitmen untuk sama-sama berkolaborasi, saling suport demi kemajuan bersama, dan tidak hanya dalam bentuk produk pertanian, peternakan pasca panen, tetapi juga hasil olahannya, sehingga kemudian nilai tambah untuk petani dan usaha kecil di masing-masing daerah bisa lebih meningkat.

“Pemda Lobar memiliki keyakinan bahwa Pemda Kab. Bangli memiliki produk hasil olahan yang diekspor baik untuk  pemasaran dalam negeri maupun luar negeri kemudian ditambah produk olahan yang dimiliki oleh Kab. Lobar, demikian juga sebaliknya sehingga kita bisa maju bersama, “ungkapnya.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sudana Arta, menyambut baik apa yang disampaikan Bupati Lombok Barat, masing-masing daerah sangat perlu menjalin kerjasama lebih-lebih kerjasama pada produk pasca panen.

Menurut Bupati Bangli, beberapa  produk unggulan di Kabupaten Bangli masih kekurangan pasokan, seperti jagung dan dedak yang merupakan bahan pangan ternak ayam, dan  Kab. Bangli juga masih kekurangan beras, untuk itu dengan kerjasama ini diharapkan tercipta kerjasama yang baik, membawa kesejahteraan bagi semua.

“Kerja sama semacam ini tentunya saling menguntungkan demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat masing-masing,” paparnya.

Penanda tanganan Kerjasama ini didampingi oleh  Perwkilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB dan Perwakiln Bank Indonesia Provinsi Bali. (Diskominfotik/Ria/Windi)

Gerung Diskominfotik – Menggairahkan kembali kepariwisataan Kabupaten Lombok Barat , guna menarik perhatian  wisatawan menjelang digelarnya event World Superbike 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menyelenggarakan beberapa event mulai bulan Oktober tahun ini.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat H. Saful Ahkam saat memaparkan Calender of Event 2021 di Ruang Rapat Jayengrane Rabu (22/9/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekertaris Daerah Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, Asisten Daerah I Agus Gunawan, Asisten Daerah III H. Ilham, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo SIK, DANDIM 1606 Mataram, dan Forkopimda Lingkup Lombok Barat serta beberapa General Manager Hotel Aruna, Hotel Kila, Hotel Svarga, Hotel Jayakarta, Hotel Sheraton dan Holiday Resort.

Saeful Ahkam menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah untuk daerah Senggigi yaitu Road to Pesona Senggigi mulai tanggal 28 September dan 1, 2, 3, dan 5 Oktober 2021, Main Event Pesona Senggigi yang akan dilaksanakan di Hotel Aruna pada  tanggal 22-24 Oktober 2021, Kila Hotel pada  tanggal 29 Oktober dan Hotel Jayakarta pada  tanggal 30 Oktober 2021, Road to Music of Senggigi mulai tanggal 2 dan 4 Oktober, Main Event Music of Senggigi pada tanggal 6 November dan Lombok Brewing Cup 2021.

“Penyelenggaraan event ini diupayakan agar dapat menjadi “Greeting” untuk event World Superbike 2021 yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti di DSP Mandalika.” Jelas mantan Kabag Humas ini.

Sedangkan, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekotong adalah Festival Air Cinta Laut mulai tanggal 30-31 Oktober dan kegiatan POKDARWIS CAMP 2021 yang akan dilaksanakan di Pantai Cemare pada tanggal 9-10 November 2021.

“Pada saat ini PPKM di Lombok Barat terdapat pada Level dua, oleh karena itu pelaksanaan event-event tersebut akan menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu.” Tambahnya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya berharap adanya kerjasama yang baik antar Dinas Pariwisata dengan Dinas-Dinas terkait agar event-event tersebut dapat terlaksana dengan baik.

“Dengan adanya event-event ini sangat diharapkan dapat menarik perhatian dari wisatawan yang akan hadir di World Superbike 2021 nanti.” Harapnya.

Bupati menambahkan agar event-event ini perlu dipublikasikan agar masyarakat lebih banyak yang tahu

“Dengan semakin banyak masyarakat yang tahu mengenai event-event tersebut tentunya akan memberikan efek positif bagi Lombok Barat.” Tambahnya.

Sedangkan Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo SIK. Menyarankan para pengunjung event menggunakan aplikasi Pedulilindungi, kalau tidak memiliki aplikasi tersebut maka pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke lokasi.

“Demi kenyamanan masyarakat, perlu adanya antisipasi dari panitia untuk tetap menerapkan protocol COVID-19 agar tidak menimbulkan keramaian yang dapat meresahkan masyarakat.” Tegasnya. (Diskominfotik/Dhea/Ria).

Gunungsari, Diskominfotik-Dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Mataram melaksanakan Operasi Gabungan (Opgab) di Pasar wilayah kecamatan Gunung Sari, Rabu (22/9/2021).

Tim gabungan mendatangi pasar Gunungsari dan Pasar Lilir di Kecamatan Gunungsari dan sejumlah retail-retail yang ada di sekitarnya.

“Tim turun untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penjual rokok serta tembakau di pasar-pasar yang ada di Lobar,” kata Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram Khaerul Wahyudi.

Tujuannya, untuk menekan peredaran rokok dan tembakau ilegal di wilayah itu. Sebab, banyak rokok dan tembakau ilegal mulai beredar.

Kegiatan ini juga untuk memaksimalkan pendapatan daerah terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diperoleh Lobar dari Kementerian Keuangan RI.

Tim dibagi menjadi tiga. Mereka menyisir pedagang tembakau di dua pasar tersebut.

”Temuan tim, sejumlah pedagang menjual tembakau tanpa pita Cukai,” tambah Khaerul.

Pedagang yang kedapatan menjual tembakau tanpa cukai diperingatkan agar tidak lagi menjual tembakau illegal ini. Pedagang juga diingatkan agar meminta pihak yang menjual tembakau untuk mengurus izin supaya legal. Sehingga memiliki pita cukai tembakau sesuai peruntukan. Pedagang juga didata dan diberikan surat teguran oleh pihak Bea Cukai.

Khaerul mengatakan, kegiatan ini bentuk kerjasama Bea Cukai dengan Pemkab Lobar. Terutama dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan tagline Gempur Rokok Illegal.

Sementara itu, Kasat Pol PP Lombok Barat melalui Kabid Penegakan Daerah (Gakda) Zuhandi Bahari mengatakan, untuk mencegah kerugian negara akibat peredaran rokok tanpa cukai, Sat Pol PP Lombok Barat bersama Kantor Bea Cukai Mataram terus bersinergi dalam memberantas beredarnya rokok ilegal terutama di Lombok Barat.

Jadi dalam Operasi ini kami hanya menyita rokok-rokok atau tembakau iris yang tidak ada lebel cukainya,” ungkapnya.

“Tadi kita temukan sejumlah tembakau yang tidak ada label cukainya yang oleh pengusaha tembakau tersebut disisipkan di dalam tembakau yang ada label cukainya,” terangnya.

Ia mengatakan, masih banyak ditemukan tembakau iris dijual eceran tanpa pita cukai. Sehingga dilakukan tindakan pengawasan bersama Bea Cukai  mengamankan hak-hak negara. Dari hasil pengawasan di sejumlah pasar, rata-rata yang ditemukan sudah ada izin. Namun ada saja satu atau dua tembakau illegal yang masih beredar. Karena itu, sasaran pengawasan yang dilakukan adalah pasar, direncanakan di seluruh wilayah Lobar.

Untuk jadwal penindakan dan pengawasan ke depan akan dilaksanakan di tiga wilayah kecamatan yaitu Batulayar, Kuripan dan Labuapi,”tutupnya. (Diskominfotik/Angge/Fyan)

Sekotong, Diskominfotik  – Pulau Sepatang (Shopia Lousia) merupakan pulau terluar di Kabupaten Lombok Barat  yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sekotong berbatasan  dengan Australia.

Walau tidak berpenghuni,  Polres Lombok Barat sebagai penjaga keamanan wilayah kerap lakukan patroli ke pulau Sepatang untuk memastikan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan Negara.

Guna memudahkan melakukan pemantauan Polres Lombok Barat membangun Pos Pemantauan  pulau terluar (pulau Sepatang) di Wilayah Dusun Panggang Desa Persiapan Blongas Kecamatan Sekotong Lombok Barat NTB.

Pembangunan Pos Pantau ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo yang disaksikan oleh Kepala Desa Buwun Mas, Kepala Desa Blongas, serta tokoh setempat, Selasa 21/9/21.

“Semoga dengan pembangunan Pos Pantau Pulau terluar ini dapat memudahkan petugas dan masyarakat dalam mengawasi aktivitas di wilayah perairan Lobar dan pulau terluar Sepatang.” Ujar Kapolres.

Ia berharap Pos pantau ini bisa dijadikan lokasi wisata karena memiliki pemandangan yang luar biasa indah, selain itu, dengan adanya Pos Pantau Pulau terluar ini, dapat bermanfaat bagi Masyarakat sekitar, yang membutuhkan pelayanan Kepolisian.

“Rencananya pembangunan ini membutuhkan waktu sekitar satu setengah bulan. Dengan peletakan batu pertama ini, menandakan dimulainya pembangunan pos pantau shopia lousia/panggang,” terangnya.

Pos pantau ini dibangun diatas tanah seluas 500 meter persegi, dengan ukuran bangunan tipe 36.

Sementara itu, Kapolsek Sekotong IPTU I Kadek Semerta mengatakan, dengan dibangunnya Pos Pantau pulau terluar ini, semakin efektif dalam melakukan pemantauan dan pengamanan di wilayah terluar.

“Selama ini pengawasan dilakukan melalui kegiatan patroli, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga kini dapat dilakukan setiap saat. Dimana sebelumnya untuk mencapai pos pantau ini, harus melaui medan yang cukup berat, namun dengan seiring waktu, kondisi jalan sudah semakin membaik.” ungkapnya.

Semerta menambahkan dengan membaiknya akses jalan, dan adanya Pos Pantau, semakin memaksimalkan pengamanan dan pemantauan Pulau terluar.

“Pos pantau ini tidak hanya sebagai pos pemantauan saja, juga berfungsi sebagai pos pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, seperti pelayanan Kamtibmas, dan menerima laporan laporan pengaduan dari masyarakat yang memang tujuan dari pembangunan ini untuk mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan dari kepolisian sesuai dengan motto melindungi dan mengayomi.” Terangnya.(Diskominfotik/HMS POL AG/YL)