Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Satu lagi program terbaru dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) di awal tahun 2020 ini. Program ini diberi nama “Pemda Menyapa Desa”.

Program ini bertujuan sebagai ajang silaturahim antara Pemkab Lobar dengan pemerintah desa untuk mendekatkan hubungan antara Pemda Lobar dengan masyarakat setempa. Hal ini disampaikan Asisten I Pemkab Lobar H. M. Ilham pada Rapat Pimpinan (Rapim) II Kabupaten Lobar di Aula Utama Kantor Bupati, Rabu (29/1).

Selain sebagai ajang silaturahmi, kata Ilham, program ‘Pemda Menyapa Desa’ juga dimaksudkan untuk menyerap berbagai keluhan dan aspirasi di desa. Selanjutnya pemda bisa menyampaikan atau menginformasikan program-program prioritasnya. Tidak hanya itu, pemda juga bisa melakukan pembinaan terhadap desa serta desa juga bisa melakukan konsultasi publik. Kegiatan ‘Pemda Menyapa Desa’, lanjut Ilham, di antaranya adalah melakukan pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada desa terhadap hal-hal yang dinilai perlu mendapat pembinaan mulai dari pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan Sholat Jumat bersama.

”Program ‘Pemda Menyapa Desa’ akan dibentuk 4 tim, tim satu akan dipimpin langsung oleh Bupati, tim dua oleh Sekda , tim tiga dipimpin oleh Asisten 1 dan tim empat dipimpin oleh Asisten 3,” ujar Ilham.

“Program ini akan dilakukan setiap Jumat, mulai dari tanggal 31 Januari ini, dan rencananya akan diawali tim satu yang dipimpin Bupati sekaligus membuka secara resmi program pemda menyapa desa,” tambah Ilham.

Output dari program ini, harap Ilham, agar permasalahan-permasalah di desa bisa segara dipetakan dan dikanalisasi sehingga permasalahan tidak menjadi liar. Sering kali, lanjut Ilham, sebagian desa tidak tahu tempat berkonsultasi atau menyampaikan permasalahannya, sehingga banyak kabar-kabar dari luar atau melalui media sosial yang sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Output lainnya adalah agar respon Pemkab Lobar juga bisa lebih cepat dalam membuat program atau kegiatan yang menyelesaikan persoalan desa. Tidak hanya itu, tegas Ilham, program ini bisa menjadi model sosialisasi program yang lebih masif kepada desa.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/2020-pemkab-lombok-barat-akan-sapa-desa

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun kembali meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih berinovasi dan memberikan terobosan program-program di instansinya.

“Apakah bapak-bapak akan melaksanakan program dan meningkatkan motivasi kerja di Lombok Barat ini dan selalu bekerja dan berkoordinasi dengan baik?. Sasarannya adalah kita bekerja dengan baik. Itu intinya,” tegasnya di hadapan peserta Rapat Pimpinan (Rapim) II Pemkab Lobar yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (29/1).

Sejak mendampingi Bupati Fauzan Khalid, Sumiatun mengaku penilaiannya atas kinerja OPD masih kurang optimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian Sumiatun adalah keterlembatan penyelesaian pekerjaan pembangunan atau proyek. Bahkan ada proyek yang sampai diputus kontrak karena kehabisan waktu.

“Kali ini saya akan mengultimatum Kepala OPD. Jika tahun 2020 masih saja terjadi proyek yang terlambat, saya persilahkan saudara mundur atau dimundurkan dari jabatannya. Ini sebagai peringatan untuk bapak-bapak dari Pak Bupati, saya dan Pak Sekda,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lobar Ahad Legiarto memaparkan kondisi tender untuk tahun anggaran tahun 2020 di Lobar. Dijelaskan Ahad, tahun ini ada 118 paket yang terdiri dari 72 paket pekerjaan konstruksi dan 46 paket pengadaan barang dan jasa.

“Sampai saat ini seharusnya OPD telah melaksanakan dan telah menyelesaikan Surat Keputusan penunjukan KPA dan PPK,” ujarnya.

Untuk percepatan, pihaknya telah melakukan percepatan dalam meng-entry data pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, red). Sebelum tanggal 27 Januari kemarin, tambah Ahad, SiRUP yang tayang baru mencapai 17,8 persen.

“Kemudian kami melakukan workshop kemarin dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 70,8 persen.

Beberapa OPD lanjut Ahad, sudah 100 persen mengentry SiRUP. Antara lain, Bappeda, Sekertariat DPRD, Kantor Camat Sekotong, Camat Narmada, BKD-PSDM, Dukcapil Lobar, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Lobar.

“Mohon dukungannya kepada Kepala OPD untuk memantau Admin SiRUP-nya dan menugaskan langsung kalau ada kesulitan bisa langsung meng-entry di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian untuk percepatan tender konstruksi perencanaan untuk segera, dan yang sudah siap dilelang kami menunggu di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,” tutupnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/sumiatun-semprot-opd

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebanyak 362 formasi yang terdiri dari 263 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 99 untuk CPNS. Prosentase 70% untuk PPPK dan 30% untuk CPNS itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Lobar Suparlan pada gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Rabu (29/1).

Lebih jauh mantan Camat Batulayar ini menjelaskan, untuk rekrutmen CPNS kali ini berdasarkan Zero Growth, artinya berapa jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia pada tahun 2018 kemarin itulah yang bisa diusulkan untuk tahun berikutnya. Di Lobar sendiri tercatat ada 228 PNS yang diberhentikan dengan hormat atau masuk masa pensiun.

Suparlan menerangkan, dari total 362 formasi yang diusulkan, Pemkab Lobar hanya mendapatkan 205 formasi yang terdiri dari 140 tenaga guru, 58 tenaga kesehatan, dan 7 tenaga teknis.

“Ada delapan formasi yang tidak ada pelamarnya, yaitu dua dokter gigi, satu sanitarian, dan lima guru kelas,” jelas Suparlan.

Untuk jumlah pelamar, Lobar berada di nomor dua paling bawah setelah Kabupaten Sumbawa Besar (KSB). Dari total pelamar sebanyak 4.261 pelamar di Lobar, ada 3.789 pelamar yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Setelah melewati survei kelayakan dari Panselnas BKN yang akan dilakukan sekitar tanggal 2-3 Februari, maka pelaksanaan SKD ini akan kita mulai pada tanggal 5-12 Februari mendatang, bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat,” terangnya.

Agar SKD berjalan lancar, Suparlan juga meminta kepada OPD terkait seperti Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Dinas Kominfo, dan Dinas Perhubungan untuk terus berkoordinasi dengan pihaknya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/3789-pelamar-siap-ikuti-skd

Giri Menang, Senin 27 Januari 2020 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali meraih predikat “B” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB. Tahun ini Pemkab Lobar kembali meraih predikat B dengan raihan poin 62,87 (Baik). Raihan tersebut diberikan Kementerian PAN-RB karena Pemkab Lobar dinilai telah baik, efektif, dan cukup efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Inaya Putri Kuta, Komplek ITDC Denpasar Bali, Senin (27/1/2020).

Prestasi ini menjadi bukti komitmen Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran.

“SAKIP ini menjadi gengsi tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Terutama untuk NTB, hanya Lombok Timur dan Lombok Tengah yang masih mencapai “CC”. Bandingkan dengan NTT yang 14 Kabupaten/ Kota meraih “C” dan “CC”, sedangkan untuk Provinsi Bali hanya Denpasar dan Badung yang meraih “BB”,” terang Kepala Bagian Ortal, H. Subardi yang ikut mendampingi Bupati di acara tersebut.

Untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, prestasi ini mengulang prestasi tahun lalu, namun mengalami kenaikan point.

“Tahun 2017 kita meraih point 60,24, tahun 2018 dengan point 62,60 dan 2019 naik menjadi 62,87,” imbuh Subardi.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat dikonfirmasi usai acara tersebut menegaskan pihaknya bertekad akan bekerja lebih maksimal lagi agar sesuai target bisa meningkat menjadi “BB”.

“Walau sudah optimal, bagi saya belum maksimal. Target kita mestinya sudah “BB”, bila perlu “A”,” ujar Fauzan Khalid.

Ke depan, tambah Fauzan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur Pemerintah Kab. Lobar.

“Kita akan dorong seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh dedikasi, inovasi, dan tetap membangun kebersamaan,” tegas Bupati Fauzan.

Selain NTB, pagi tadi pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah II meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung juga menerima laporan SAKIP 2019.

Setiap tahunnya, Kementerian PAN-RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Menurut Deputi Reformasi Birokrasi pada Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh, penerapan SAKIP di lembaga pemerintah menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

“Penilaian SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” papar Muhammad Yusuf Ateh.

Giri Menang, Kamis 23 Januari 2020 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) H. Baehaqi pagi tadi (23/1) didaulat sebagai pembina pada kegiatan apel pagi bersama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-TR). Sebelumnya, Baehaqi juga menjadi pembina pada apel bersama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Tidak sendiri, dalam setiap apel Baehaqi ditemani para Asisten Setda Lobar dan Kepala Bagian Humas dan Protokol. Kegiatan ini dinamakan sekda sebagai kegiatan “Sekretariat Sambang OPD”.

Sekretariat Sambang OPD menjadi salah satu agenda program terobosan sekda yang belum segenap satu bulan dilantik ini. Tujuannya, untuk lebih mendekatkan Sekretariat Daerah dengan OPD sehingga bisa lebih komunikatif lagi. Selain itu program ini juga untuk memberikan informasi kepada OPD sehingga kedepannya tidak ada lagi proyek yang terlambat, kemudian tujuan kinerja daerah bisa tercapai sesuai dengan tahapan-tahapannya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPJMD.

“Sekretariat Sambang OPD ini untuk merekam persoalan-persoalan yang ada di OPD sehingga Sekretariat Daerah sebagai regulator bisa mempercepat atau mengakselerasi kinerja daerah, dan kita juga bisa memberikan masukan-masukan kepada OPD,” terang Baehaqi usai apel.

“Jadi kita disini bukan untuk menginvestigasi tetapi untuk memberikan jalan keluar dari apa yang kita rekam tadi,” lanjutnya.

Salah satu strategi untuk bisa mencapai semua itu menurut mantan Kepala Bappeda itu adalah disiplin seluruh ASN, termasuk Sekda untuk melakukan apel pagi. Apel pagi adalah cara untuk mulai belajar disiplin.

“Tidak ada pekerjaan dimuka bumi ini yang bisa kita kerjakan dengan baik tanpa adanya disiplin,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU-TR Made Artadana mengaku sangat menyambut baik program Sekretariat Sambang OPD ini. Selain untuk meningkatkan kedisiplinan ASN, ia berharap kegiatan ini juga akan lebih mendekatkan OPD dengan Sekretariat Daerah terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD.

“Kami berkomitmen akan terus menertibkan atau mendisplinkan seluruh jajaran Dinas PU-TR untuk mengikuti ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/bina-dispilin-di-lombok-barat-sekda-giatkan-program-sekretariat-sambang-opd

Giri Menang – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat di bidang pendidikan. Lembaga ini meskipun bersifat non-formal memiliki peran yang tidak kalah dengan lembaga-lembaga formal lainnya.

Di Desa Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat, ada satu PKBM yang cukup tenar karena telah mencetak ribuan lulusan. Ia adalah PKBM Tunas Aksara yang berdiri sekitar 14 tahun silam, 4 Januari 2006.

Sekolah non-formal ini dihajatkan untuk menuntaskan keaksaraan dasar masyarakat yang ada di Lombok Barat khususnya di Kecamatan Kuripan. Dulu, sebelum PKBM ini dibentuk, angka putus sekolah, pernikahan dini dan buta huruf cukup tinggi di Kuripan, salah satunya karena kurangnya fasilitas pendidikan. Atas dasar itulah PKBM yang memiliki Akta Notaris dan berbadan hukum layaknya yayasan dan pondok pesantren ini berdiri.

Nasrullah Wijaya Kusuma, Ketua PKBM Tunas Aksara, menceritakan sejarah berdiri dan kiprah PKBM-nya kepada media ini belum lama ini.

“Dulu di Kecamatan Kuripan fasilitas pendidikan masih minim dan berpusat di Kuripan Induk,” ujar Nasrullah memulai ceritanya.

Masyarakat Kuripan, lanjutnya, hanya bisa menyekolahkan anaknya ke Kuripan Induk atau ke Ubung, Lombok Tengah dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk transportasi. Sehigga waktu itu, ceritanya, banyak anak yang putus sekolah, menikah di usia dini, dan merantau mengikuti orangtuanya.

“Termasuk tingginya angka buta huruf di masyarakat, tidak mungkin akan masuk SD,” jelas Nasrullah mengingat masa itu.

Dengan alasan itulah Nasrullah menghadirkan PKBM Tunas Aksara sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah memiliki ijazah paket yang setara dengan SD, SMP dan SMA. Termasuk memberikan pelatihan dan kursus bagi masyarakat yang memiliki keterampilan.

Untuk mentenarkan lembaganya kepada masyarakat adalah tidak mudah. Berbagai upaya dilakukan termasuk Ijin Operasional, legalitas dari Akta Notaris, dan Surat Hibah Tanah lokasi pembangunan PKBM.

Diceritakan, setelah dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 silam yang menyebutkan tentang jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal dan jalur pendidikan informal, maka adalah memungkinkan berdirinya jalur pendidikan non-formal seperti PKBM.

Sesuai Undang-undang tersebut, lanjutnya, jalur pendidikan non-formal juga memiliki satuan pendidikan yang sama.

“Jelas kalau sekolah formal ada SD, SMP dan SMA, sedangkan untuk non-formal adalah PKBM, lembaga kursus, Pelatihan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),” sebut Nasrullah. Kedudukan PKBM, kata Nasrullah, adalah kuat yaitu termasuk diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan non-formal diperkuat dengan PERMENDIKBUD No. 81/2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-formal. Sehingga, lanjutnya, di kota-kota besar sudah mulai banyak pendirian PKBM.

“Karena jika semua masyarakat ditampung pada sekolah formal, tidak mungkin,” katanya.

Meskipun bersifat non-formal, jelasnya, tetap terikat oleh standar mutu layanan. Bila sekolah formal dituntut menjaga layanan mutu seperti standar isi, manajemen, standar PTK, dan standar administrasi keuangan, maka pendidikan non-formal juga demikian.

“Kebetulan kami akreditasi A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) pendidikan non-formal. Sehinga manfaat dari akreditasi itu pertama bisa menyelenggarakan ujian nasional sendiri berbasis komputer yang sama dengan sekolah formal. Kadang sekolah formal masih ujian di sekolah lain, kalau kami tidak karena sudah memiliki legalitas formalnya dan memiliki laboratorium sendiri,” jelas Nasrullah.

Disebutkan, PKBM Tunas Aksara memiliki banyak layanan. Misalnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TK, RA/Riyadatul Affal). PAUD atau Kelompok Bermain pada umur 2-5 tahun, sedangkan TK/RA umur 5-7 Tahun. Selanjutnya pendidikan kesetaraan Pake A yang setara dengan SD, Paket B setara SMP dan paket C setara dengan SMA.

Hingga saat diwawancara, jumlah peserta program paket C (setara SMA) sebanyak 254 orang terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Kemudian kejar paket B (setara SMP) sebanyak 166 orang, dan Paket A (setara SD) sebanyak 170 orang.

Kalau menyebut lulusan di PKBM Tunas Aksara, kata Nasrullah, sudah ribuan karena semua tingkatan ada di PKBM Tunas Aksara mulai SD, SMP dan SMA.

Untuk keaksaraan, sebut Nasrullah, hampir semua kepala Desa baik Kuripan Induk, Kuripan Utara, Kuripan Selatan, dan Giri Sasak, memiliki kerjasama dengan PKBM Tunas Aksara.

PKBM Tunas Aksara, selain mendukung pendidikan non-formal, juga melayani pendidikan kewirausahaan yakni melayani kursus dan pelatihan yang nanti di akhir pelatihan ada uji kompetisi bagi para peserta untuk mendapatkan sertifikat. PKBM ini juga memiliki program pelatihan seperti pembuatan krepek, dan jajan dalam bentuk pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).

Hal yang disyukuri Nasrullah yaitu sejak tahun 2018, pemerintah sudah mulai memberikan bantuan. Dulunya, PKBM dibangun dengan swadaya. Sedangkan sekolah formal mendapat dana alokasi khusus (DAK) dan juga Biaya Operasional Sekolah (BOS). Tapi setelah tahun 2018, sambungnya, sekolah non-formal mendapat BOP (Bantuan Operasiona Sekolah) untuk PAUD.

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan BOP tersebut kami bisa eksis dan bisa membayar gaji guru, bayar listrik dan angkat staf dan tenaga kebersihan,” syukurnya.

Untuk besaran dana BOP, Nasrullah mengatakan dihitung sesuai jumlah anak didik yang ada. Misalnya PAUD Rp 600 ribu per orang pertahun, Paket C Rp 1,7 juta per orang pertahun, Paket B Rp 1,5 juta per orang pertahun, dan Paket A sebesar R 975 ribu pertahun.

“Mereka tinggal belajar saja, semua buku, modul dan alat tulis ditanggung,” pungkas Nasrullah.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/pkbm-tunas-aksara-kuripan-cetak-ribuan-alumni

Giri Menang – Jalan adalah infrastruktur pokok penunjang ekonomi masyarakat. Infrastruktur ini di Lombok Barat relatif sudah bagus. Terbukti Lombok Barat oleh Ombudsman RI dinilai bagus dan dijadikan pusat pembelajaran nasional dalam penyelenggaraan jalan daerah. Lombok Barat juga menjadi anggota Construction Strategic Transparency (CoST) dunia, sebuah organisasi internasional untuk transparansi infrastruktur beranggotakan 19 negara. Lombok Barat satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menjadi anggota.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat, H. Hambali bercerita banyak kepada media ini belum lama ini. Mengawali wawancara, Hambali menyebut panjang jalan di kabupaten ini termasuk jalan negara dan jalan provinsi (Nusa Tenggara Barat) sepanjang 747.474 km. Angka itu terbagi menjadi empat kategori, jalan kategori baik sepanjang 325.026 km, kategori sedang 194.968 km, kategori rusak 88,541 km dan kategori rusak berat sepanjang 138,939 km.

Selanjutnya Hambali menjelaskan pemantapan jalan di Lombok Barat tahun lalu (2019). Data di bidangnya, Bina Marga, menyebut pemeliharaan jalan di Bumi Patut Patuh Patju sepanjang 393.264 km, dengan jumlah pemantapan jalan 68,86 persen.
Prim Australia.

Dijelaskan Hambali, mulusnya sebagian jalan di Lombok Barat salah satunya karena adanya dukungan hibah Provincial Road Infrastructure and Maintenance (PRIM) bantuan dari Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). PRIM, jelas Hambali, merupakan program hibah dan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia melalui Program Indonesia Infrastructure Initiative. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah provinsi (NTB) dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Dengan program inilah Dinas PUTR Lombok Barat terbantu dalam pemeliharaan jalan untuk tiga tahun terakhir mulai tahun 2017- 2019.

Diceritakan Hambali, program hibah ini diawali dengan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Bupati Lombok Barat dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Setiap tahun, lanjutnya, pelaksanaannya diterbitkan PPH (Perjanjian Penerusan Hibah) disesuaikan dengan alokasi yang ada di MoU itu.

“Komposisinya adalah 40 persen hibah dan 60 persen DAU (Dana Alokasi Umum, Red) dalam APBD kita. Pada tahun 2017, di APBD kita itu tertuang Rp. 33 Milyar 50 juta sekian, 40 persen hibah yaitu Rp 17 milyar, dan 19 Milyar 50 juta lebih itu APBD kita,” ujarnya.

Dijelaskan Hambali, standar operasional prosedur pembiayaan hibah tersebut adalah dengan menggunakan pola pergantian biaya. Awalya dibiayai APBD terlebih dahulu baru kemudian diganti. Saat pergantian biaya itu dilakukan, didahului oleh verifikasi atas item-item pekerjaan yang telah diselenggarakan sesuai dengan MoU.

“Pada saat verifikasi ini, banyak item-item yang dinilai seperti kualitas dan spek yang disepakati,” jelasnya.

Sejak program ini dilaksanakan di Lombok Barat, ujar Hambali, sepanjang 150.337 km jalan telah diperbaiki melalui pemeliharaan jalan secara rutin. Total pembiayaan yang dialokasikan adalah sebanyak Rp. 47.530.579.500 dari dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran dari PRIM sebanyak Rp 72 Milliar.

Sayangnya, ujar Hambali, tahun 2019 merupakan akhir dari hibah PRIM di Lombok Barat. Tahun 2020 Lombok Barat tidak lagi mendapatkan hibah itu karena kelanjutan PRIM menjadi hibah nasional. Hasil PRIM di Provinsi dan Lombok Barat akan menjadi referensi dan acuan untuk pelaksanaan jalan-jalan berikutnya dari berbagai sumber pembiayaan.

“Nanti DAK harus mengacu pada PRIM. DAU juga diminta mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada pada PRIM sehingga kualitas jalan semakin bagus,” ujar Hambali bangga.

Untuk tahun 2020, Pemerintah Provinsi (NTB) mendapat hibah jalan daerah dan dua Kabupaten yakni Sumbawa dan Dompu.

“Lobar tidak dapat karena sudah tiga tahun berturut turut mendapat dana hibah dari PRIM,” jelasnya.

Dijelaskan, kalau Lombok Barat dapat hibah jalan daerah tahun 2020, maka alokasinya tidak lagi 40 – 60 tapi 100 persen akan dibiayai. Sehingga Kabupaten kota se-Indonesia berlomba untuk mendapatkan hibah jalan daerah itu di tahun 2020.

Dengan tidak adanya dana hibah PRIM, maka anggaran melalui APBD hanya tersedot untuk pemeliharaan saja. Pemeliharaan saja hampir 30 km jalan. Kalau pemeliharaan sesuai jumlah jalan mantap di Lombok Barat yang panjangnya 393,264 km atau 68,86 persen pemantapannya, maka akan membutuhkan ratusan milliar rupiah. Sementara uang pemeliharan yang ada hanya Rp 2 Milliar untuk keseluruhan jalan.

“(2019) kita merasa terbantu dan beruntung adanya program PRIM, jadi jalan yang tidak dipelihara jadi dipelihara,” syukurnya.

Dijelaskan Hambali, tahun anggaran 2020 ada beberapa jalan dan jembatan yang akan dibiayai dari DAK APBD Lombok Barat seperti perbaikan jalan Pelangan-Labuan Poh, ruas jalan Suranadi-Lebah Sempage dan Lingsar menuju Repok Kekeri. Untuk jembatan ada di Iting Kuripan, Penimbung, Mbungpass dan Plempat Ireng Daye. Yang masih diusulkan selanjutnya yaitu Aik Mual-Mareje hampir 100 km lokasi di Sekotong.

Di tempat terpisah Kepala Dinas PUTR Lombok Barat, I Made Artadana terus bersemangat untuk membangun infrastruktur desa menuju kota meskipun dana hibah PRIM tidak ada lagi di tahun 2020 ini. Menurutnya, meskipun tidak ada lagi PRIM tapi masih ada Dana Alokasi Khusus.

“Tahun 2020 dana DAK turun hanya Rp 19 milliar. Tentu panjang jalan yang akan dibangun relatif sedikit dibanding tahun 2019,” ujar Made.

Made berharap DAU yang sedang dihitung akan dapat menambah dana DAK untuk membangun kembali infrastrukur yang sudah ditetapkan. Selain itu, Made juga berupaya untuk mencari dana hibah lainnya yang berbeda sumber seperti dari World Bank dan hibah jalan daerah yang nilai anggarannya cukup besar.

“Yang pasti dari DAK dan DAU APBD Lombok Barat sudah pasti untuk rehab jalan. Termasuk dari Pokir DPRD sebesar Rp 9.648.600.00 untuk perbaikan jalan sebanyak 54 paket,” pungkasnya.

Belum lama ini, Bupati Lombok Barat (Lobar) mendapat Surat Elektronik dari Dewan Construction Strategic Transparency (CoST) tentang permohonan bergabung dengan CoST, the Infrastructure Transparency Initiative. Dalam surat tersebut disebutkan, Dewan CoST (CoST Board) telah menyetujui permohonan Kabupaten Lombok Barat sebagai anggota CoST. CoST tertarik dengan apa yang diajukan terutama keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Lobar. CoST sangat tertarik dengan bagaimana Lobar menghubungkan CoST, kesetaraan gender, inklusi sosial dalam Program Manajemen dan Peningkatan Jalan Umum (PRIM).

“Cara Bapak menghubungkan hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan anggota-anggota CoST lainnya untuk bisa belajar dari Lombok Barat,” Christiaan J. Poortman, Ketua Dewan CoST dalam suratnya.

Disebutkan, Dewan CoST juga menilai Lobar memiliki perencanaan yang jelas dan pemahaman tentang nilai tambah proses asuransi.

“Kami berharap bisa segera bekerjasama dengan Kab. Lombok Barat dan masyarakat sipil serta sektor swasta untuk menjamin kesuksesan CoSt Lombok Barat,” harapnya.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/prim-australia-dan-lobar-satu-satunya-anggota-cost-dunia

Giri Menang – Sampah itu menjijikkan. Terlebih sampah plastik, meminjam istilah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bahwa sampah plastik itu membuatnya ‘gemes banget’ saking tidak sukanya dengan sampah plastik. Syukurnya, sebagian masyarakat sudah mulai ‘menyulap’ sampah yang menjijikkan dan menggemaskan menjadi sesuatu yang menarik. Salah satunya di Desa Mekar Sari, Narmada. Masyarakat Desa Mekar Sari berhasil mengubah sampah plastik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.

Sebenarnya, terlebih dengan instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zulkieflimansyah tentang NTB yang ‘bebas sampah’ atau ‘zero waste’, kegiatan bersih-bersih maupun upaya kreatif memfungsikan sampah sudah mulai dilakukan. Bahkan, cara pengolahan limbah plastik menjadi pembahasan hangat dalam setiap pertemuan tentang lingkungan hidup. Sering disebut, limbah plastik merupakan sampah yang sulit terurai, bahkan ada jenis plastik tidak bisa diurai oleh tanah. Sehingga akan selalu memiliki ancaman terhadap pencemaran lingkungan. Seminar-seminar banyak membahas tentang kekhawatiran terhadap limbah plastik ini.

Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, belum lama ini menggelar pelatihan pengolahan sampah plastik. Pelatihan bekerjasama dengan Posnaker Indonesia dan Bunga Sampah Lestari yang digelar di Aula Kantor Desa Mekar Sari. Pelatihan diikuti belasan peserta terdiri dari ibu-ibu dan remaja perempuan dari masing-masing dusun.

Kepala Desa Mekar Sari, Sapinah, menjelaskan, pelatihan ini digelar untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di desa tersebut. Selain itu, pelatihan juga dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan juga demi menunjang semangat Desa Mekar Sari yang tengah berbenah menjadi Desa Wisata.

“Kami mencoba bagaimana memanfaatkan sampah menjadi bermanfaat, baik untuk kebersihan lingkungan dan juga secara ekonomis,” katanya.

Menurutnya, permasalahan sampah yang saat ini masih menjadi kendala di Desa Mekar Sari perlahan-lahan akan ditangani dengan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan model pengolahan sampah plastik menjadi karya seni dan kerajinan yang punya nilai ekonomis.

Dengan cara demikian, selain masalah kebersihan bisa terbantu, juga dapat menambah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Apalagi sesuai rencana kami Desa Mekar Sari akan dikembangkan menjadi desa wisata, hasil kerajinan ini bisa menjadi produk unggulan,” tukasnya.

Menurut Sapinah, selama ini dalam mengelola sampah desa membutuhkan biaya untuk membuang sampah. Namun ke depan, pola pikir yang harus dibangun adalah bagaimana memanfaatkan sampah menjadi uang.

“Jadi bagaimana kita tanamkan kepada masyarakat bagaimana membuat barang yang tadinya tidak berguna, menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis,” ucapnya berkali-kali menyebut kata ‘ekonomis’.

Sapinah menegaskan, usai pelatihan para peserta yang umumnya kaum ibu dan remaja perempuan akan didorong untuk mengembangkan kerativitas mereka dan mulai membuat produk-produk kerajinan dari bahan baku sampah plastik.

Sektretaris Desa Mekar Sari, Abdul Sattar juga mengatakan, sebelum warga membuat bunga yang berbahan dasar plastik, dilakukan pelatihan selama dua hari diikuti oleh sekitar 18 orang peserta. Pelatihan ini, sebutnya, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Desa Mekar Sari dalam mengurangi sampah plastik yang ada di desa agar bisa bermanfaat untuk masyarakat.

“Melalui pelatihan ini masyarakat membantu upaya baik secara kebersihan maupun peningkatan pemberdayaan serta peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.

Menurut Sekdes, hal ini juga merupakan upaya Pemdes Mekar Sari dalam mencarikan solusi bagi permasalahan sampah dan kebersihan di desanya.

“Targetnya tentu saja bagaimana sampah kita dapat berkurang dan juga sampah plastik bisa diolah dan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat,” katanya sambil menunjukkan bunga plastik hasil kreasi warganya.

Pendamping Desa di Kecamatan Narmada yang juga anggota Posnaker Indonesia, Ahmad Fajaruddin menjelaskan, selama pelatihan para peserta diberikan materi dan tutorial membuat bunga dari bahan baku sampah plastik.

“Kita akan latih cara membuat bunga dari yang paling sederhana kemudian yang rumit. Ini semua dari sampah plastik,” katanya.

Ia berharap pelatihan dapat memberikan manfaat bagi para peserta, dan juga membawa manfaat yang baik bagi lingkungan dan kebersihan Desa Mekar Sari ke depan.

“Yang penting harus tekun agar berhasil. Dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa merubah pola pikir, bahwa sampah pun masih bisa bernilai ekonomis jika ada kreativitas,” katanya.

Selain Fajaruddin, Ketua Komunitas Daur Ulang Sampah Plastik, Rocki Yarman, juga mengatakan terbentuknya kelompok dari keprihatinan terhadap lingkungan dengan sampah plastik yang begitu banyak, di bawah bimbingan Bapak Juandi Setiawan yang merupakan pendiri dari Komunitas Bunga Sampah Lestari Lombok, kelompoknya bisa mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi.

“Yaitu berupa bunga yang cantik,” ujarnya gembira.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/kelola-sampah-bunga-plastik-mekar-di-mekar-sari