Festival adat dan budaya yang mengusung tema Adat dan Budaya Membangun Perdamaian Indonesia ini bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai tradisi dalam budaya di masyarakat sebagai penggerak utama memajukan daerah dan desa dalam pembangunan dengan mengutamakan kearifan lokal, kerukunan dan perdamaian.
“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas support acara malam ini dalam rangka mendorong pembangunan yang berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal serta mempererat rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan untuk mewujudkan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kapala Badan Kesbangpol Lombok Barat H. Isnanto Karyawan.
Acara yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 14 sampai 15 Agustus 2019 ini menghadirkan segenap unsur dan tokoh di daerah seperti dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh adat dan tokoh perempuan, tokoh organisasi pemuda dan masyarakat.
Berbagai kesenian yang ditampilkan malam tadi secara umum melambangkan perdamaian yang sudah berlangsung lama di Kabupaten Lombok Barat.
“Kegiatan kita diisi dengan berbagai kegiatan pertunjukan kesenian khas Lombok, seperti Pentas Ritual Sorong Aji Krame, Tarian Perang Topat, Tarian Peresean, Rebaq Jangkih, Tari Gandrung,” terangnya.
Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemendesa PDTT RI karena telah memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu lokasi kegiatan pranata adat tahun ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi bentuk perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat khususnya untuk masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
“Festival Pranata adat ini sangat penting. Pranata adat pada intinya ingin mengajak kita semua kembali kepada adat istiadat budaya kita,” katanya.
Fauzan menerangkan, jika seluruh masyarakat memiliki komitmen dan kesadaran akan pentingnya adat istiadat budaya yang sebenarnya, konflik di tengah masyarakat dapat dihindari.
“Kalaupun terjadi konflik di masyarakat kita itu dengan mudah didamaikan karena di dalam adat istiadat budaya kita itu banyak berbagai macam kebijaksanaan dan berbagai macam cara menyelesaikan masalah,” terangnya.
Fauzan juga menambahkan, sekarang di Kabupaten Lombok Barat sedang berlangsung pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) tentang balai mediasi. Tujuannya adalah bagaimana supaya konfik-konfik yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakad dan kemudian berdamai.
“Jadi konflik tidak perlu kemudian sampai ke ranah hukum, cukup diselesaikan di balai mediasi tersebut,” jelasnya.
Di tempat yang sama Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kemendesa PDTT RI Hasrul Edyar mengatakan Kemendesa PDTT RI sangat memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan pada tiga tahun terakhir sangat digalakkan tentang Dana Desa (DD) yang sudah mengikuti seluruh desa di seluruh Indonesia.
“Sebagaimana yang sering kita dengar, apa yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo tentang dampak Dana Desa (DD) yang sudah dilaksanakan di desa di seluruh indonesia,” katanya.
Hasrul menjelaskan, awal program ini dilaksanakan, ternyata empat tahun pemanfaatan DD hingga 12 desember 2018, melalui DD sudah terbangun jalan desa sepanjang 191.600 KM, jembatan 1.140 M, pasar desa sebanyak 8.983 unit, BUMDes sebanyak 37.830 unit, embung sebanyak 4.175 unit, irigasi sebanyak 58.931 unit, Sarana Olahraga sebanyak 19.526 unit dan Tambatan perahu sebanyak 5.371 unit.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka mengarahkan dan mengawal pemanfaatan DD semoga tepat sasaran dan penguatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
