Batulayar, Kominfo. Beragam kegiatan dilakukan masyarakat Indonesia untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI yang ke 74 di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Seperti karnaval yang diikuti pelajar SD se Kecamatan Batulayar pada Sabtu (3/8/2019).

Pantauan wartawan media ini menunjukkan, star karnaval ini dimulai dari SDN 1 Sandik menuju Taman Kota Sandik. Para pelajar dari SDN se Kecamatan Batulayar terlihat ceria mengikuti karnaval ini terlebih balutan pakaian adat Sasak yang dikenakannya cukup menarik perhatian warga yang menyaksikan langsung aksi mereka.

Acara yang digagas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dikbud Kecamatan Batulayar ini sudah digelar untuk yang kedua kalinya. Tahun ini thema yang diusung yakni, “Mewujudkan Generasi Islami dengan Mantap”.

Kepala Desa Sandik H. Abdurahman yang melepas karnaval tersebut mengajak semua pihak untuk memberikan perhatian penuh kepada putra-putrinya untuk tidak tercekoki oleh kemajuan dan perkembangan teknologi ionformasi saat ini yang begitu massif.

“Justru teknologi yang harus kita genggam. Dengan semangat pemuda yang masih segar hendaknya bias mewujudkan Generasi Islami dengan Mantap menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Indonesia Maju,“ pungkasnya. (Yani)

Giri Menang, Rabu 31 Juli 2019 – Bupati Lombok Barat (Lobar) menerima kunjungan Tim Kesehatan World Bank (Bank Dunia) di Kantor Bupati Lobar, Rabu (31/7/2019) pagi. Tim yang diwakili Melissa Chew dari Malaysia, dan Yurdhina Meilissa dari Indonesia tiba di Kantor Bupati sekitar pukul 11.00 Wita bersama Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra dan jajaran.

Tim Kesehatan World Bank sengaja bertemu bupati untuk berbincang-bincang mengenai keberhasilan Pemkab Lobar menekan kasus stunting secara signifikan. Seperti diketahui, pada tahun 2017, pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Lombok Barat bersama tiga daerah lain di Indonesia sebagai daerah percontohan penanganan kasus stunting.

Hingga tiga hari kedepan, tim akan mendokumentasikan praktik yang dilakukan Pemkab Lobar dalam rangka upaya penanggulangan stunting. Mulai dari jajaran tertinggi pemerintahan hingga masyarakat di desa. Hasilnya kemudian akan dibukukan untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh daerah di Indonesia sebagai acuan untuk menekan kasus stunting.

Tidak seperti buku terbitan Bank Dunia lainnya yang sebagian besar berbahasa Inggris, buku ini nantinya akan ditulis dengan bahasa Indonesia. Tujuannya untuk memudahkan para pembaca di seluruh daerah se-Indonesia sehingga terpacu untuk belajar dan mengimplementasikannya di daerahnya.

Bank Dunia juga akan meluncurkan buku ini secara online dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris agar dapat dinikmati secara global sehingga negara lain dengan kasus serupa dapat bertukar pengalaman sehingga program di Lombok Barat dapat diterapkan lebih baik lagi.

“Tujuan kami datang kesini adalah untuk belajar ke Lombok Barat, bagaimana Lombok Barat berhasil menurunkan stunting cukup jauh. Kalau kita lihat memang kalau angka di Indonesia memang kelihatannya stagnan, tapi kalau kita lihat Lombok Barat bisa menurunkan sampai sebegitu jauh. Berarti mungkin ada yang bisa dipelajari oleh daerah lain,” kata Yurdhina Melissa.

“Dan memang kita sudah mendengar Lombok Barat banyak sekali melakukan inovasi misalnya mulai dari sistem informasi kesehatannya, kemudian bagaimana bekerja bersama kader dan unsur masyarakat, dan itu hal – hal yang tidak hanya bisa direplikasi tapi juga mungkin bisa menginspirasi daerah lain untuk bagaimana mereka bisa mengadaptasi program itu sesuai dengan konteks daerah masing-masing,” lanjutnya menerangkan.

Dari hasil berbincang dengan bupati selama satu jam lebih, Yurdhina Melissa melihat Bupati Fauzan Khalid sebagai sosok pemimpin yang memiliki komitmen kuat menurunkan stunting di Gumi Patut Patuh Patju ini. Ia melihat semua program inovasi yang dijalankan tidak hanya dilakukan oleh dinas kesehatan saja, namun juga dilakukan dinas-dinas lain. Hal itu sesuai dengan tiga kata kunci yang terus ditekankan bupati dalam setiap kesempatan, yaitu intergrasi, sinergi, dan komplementaritas dalam seluruh program dibawah kepemimpinannya.

“Itu menunjukkan bahwa ada komitmen kepemimpinan yang kuat. Karena kalau misalnya pemimpin yang diatas tidak bisa memberikan arahan dan kemudian memberikan leadership bagaimana antar dinas bisa bekerjasama, itu tidak akan terjadi. Dan saya lihat juga beberapa keberanian yang kemudian dilakukan untuk bagaimana membuat program-program itu tidak hanya terlaksana ketika beliau menjadi bupati saja, tapi juga dipersiapkan untuk kemudian terus berlanjut setelah masa kepemimpinan beliau,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra sangat mengapresiasi kedatangan tim World Bank.

“Ini adalah sebenarnya event yang sangat bagus bagi Lombok Barat untuk terexpose keluar. Karena World Bank ini akan mendokumentasikan best practice atau praktik baik yang dilakukan di Lombok Barat ini dalam upaya-upaya mencegah dan menurunkan stunting. Ini artinya World Bank ini ingin melihat apasih yang dilakukan oleh Lombok Barat untuk bisa diketahui oleh banyak orang, untuk bisa diketahui oleh daerah-daerah lain di Indonesia menjadi sebuah buku yang nanti terdokumentasi dan nanti orang akan bisa membaca, itu intinya,” jelas Rachman.

Progress penurunan stunting di Lombok Barat diakui Rachman sangat signifikan. Angka kasus stunting di Lombok Barat tahun 2007 adalah 49 persen. Dengan dukungan bupati serta keterlibatan lintas sektor, angka kasus stunting dapat turun menjadi 32 persen di tahun 2016. Data terakhir menunjukkan, pada Februari 2019, penurunan angka kasus stunting di Lombok Barat dapat ditekan menjadi 25,04%.

Tahun ini, Dinas Kesehatan lebih memfokuskan program pada program intervensi sensitive, yakni penguatan-penguatan program yang bisa mendukung pemberdayaan masyarakat.

“Salah satunya adalah menjadikan Lombok Barat 100% Open Defecation Free (ODF)/Bebas Buang Air Besar Sembarangan dengan program Berpijak Sehat. Kemudian penguatan-penguatan penyediaan air bersih yang itu oleh teman-teman di Pamsimas dan di PU. Yang lain adalah kemarin Ketua Tim Penggerak PKK bersama jajarannya membuat komitmen target bahwa Lombok Barat ini harus bebas stunting di tahun 2024. Itu kan membutuhkan semangat, membutuhkan kebersamaan, membutuhkan sinergitas program dari semua OPD dan lintas sektor,” pungkasnya.

Giri Menang, 1 Agustus 2019 – Hanya diizinkan memutasi 47 pejabat saat mutasi kemaren, Rabu (31/7/2019), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merasa kecewa karena masih banyak jabatan yang lowong. Hal itu diakibatkan oleh adanya Surat Edaran Mendagri Nomor 821/4247/SJ tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administratur, dan Pengawas Bagi Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Pada point 2 huruf a surat tersebut, Mendagri hanya memboleh penggantian pejabat hanya untuk mengisi jabatan yang kosong, dilakukan dengan selektif, namun tidak diperkenankan untuk melakukan rotasi/ mutasi jabatan.

“Kebijakan Mendagri itu yang menyebabkan setiap mutasi, pasti akan menimbulkan kekosongan lagi sehingga tidak efektif. Pemda kalau memutasi, pasti akan mutasi lagi untuk mengisi kekosongan,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Taufiq.

Menurut Taufiq, Pemda justru akan selalu disibukkan untuk mengurus ijin. Taufiq dengan tegas meminta agar edaran Mendagri itu agar ditinjau ulang.

“Edaran tersebut mengabaikan rekomendasi dari Gubernur dan KASN yang telah susah payah kita peroleh,” keluh Taufiq.

Menurut Taufiq, Kemendagri sama sekali kaku dengan kebijakannya dengan tidak mempertimbangkan bahwa pengisian jabatan kosong, pasti akan menimbulkan kekosongan baru sehingga mutasi/ rotasi dalam kasus ini, juga adalah mengisi kekosongan.

“Mereka mungkin berasumsi semua promosi, jadi tidak menimbulkan kekosongan,” ujar Taufiq.

Seperti dilansir beberapa media hari ini (1/8/2019) Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid telah melakukan mutasi dan pengukuhan kepada total 55 orang pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Sebanyak 47 orang adalah mutasi, sisanya adalah pengukuhan saja.

“Pemda sebenarnya mengusulkan 110 orang, namun hanya dijinkan untuk 55 orang saja,” aku Kepala BKD PSDM Lombok Barat, Suparlan melalui media tersebut.

Menurut Suparlan, dengan kondisi seperti itu, masih banyak posisi jabatan yang kosong. Untuk Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon 2, paling tidak ada 7 jabatan yang masih kosong. Setelah ditinggalkan oleh Budi Dharmajaya yang menempati pos barunya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, praktis posisi Kepala Dinas Kominfo menjadi kosong. Demikian pula halnya dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala DPMPTSP yang menjadi kosong akibat keduanya dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati.

Belum lagi dengan posisi Kepala Perangkat Daerah yang memang telah lama kosong akibat ditinggalkan pejabatnya yang purna tugas atau mutasi ke institusi lain. Jabatan-jabatan eselon 2 yang masih kosong tersebut antara lain Asisten 3, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Bapenda, dan Kepala Dispora.

“Kita akan segera melakukan pengisian dengan proses ijin yang sama dengan kemaren,” terang Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat ditemui di ruang kerjanya pasca melakukan pelantikan.

Dari pantauan di lapangan, dampak kekosongan jabatan tersebut sebenarnya tidak terlalu dirasakan karena terisi oleh pejabat pelaksana tugas. Namun sampai hari ini, pejabat pelaksana tugas untuk dinas yang dianggap vital belum ditetapkan, seperti di DPMPTSP dan Dinas Ketahanan Pangan.

Menyikapi posisi dan tugas barunya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budi Dharmajaya mengaku siap menjalankan tugas di tempat barunya.

“Soal penempatan, itu prerogratif atasan. Kita sifatnya menjalankan. Di DLH, tupoksinya sudah jelas, tinggal melengkapi yang kurang,” terang Budi yang juga menyayangkan banyak jabatan masih kosong di Dinas Kominfo yang ditinggalkannya.

“Selain Kadis, ada 3 jabatan eselon 4 yang masih kosong di Kominfo,” ujar Budi.

Giri Menang, Kamis 1 Agustus 2019 – Acara ‘roah’ bukan lagi tradisi kenduri bagi kebanyakan warga kampung. Namun roah ini, telah dikolaborasi menjadi sebuah momen penting. Penting dalam rangka menggairahkan minat baca warga pelosok kampung.

Kegiatan yang berlabel ‘Roah Literasi’ mendapat perhatian khusus dari Ketua TP PKK Provinsi NTB dan Kantor Bahasa. Kegiatan Roah Literasi, berlangsung di Dusun Jelateng, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar-Lombok Barat. Banyak kegiatan yang dirangkum. Diantaranya, bioskop keliling, lomba bercerita, lomba menulis surat kepada Ibu Gubernur, pentas anak dan karya seni, MoU gerakan literasi dan lounching mobil cerita, literasi award serta pemberian beasiswa yatim.

Giri Menang, Kamis 1 Agustus 2019 –
Dalam rangka meningkatkan kapasitas kerja, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lumajang bersama PLT Kepala Dinas Perhubungan dan Asisten I Kabupaten Lumajang mengunjungi Kabupaten Lombok Barat, Kamis, (1/8/2019).

Giri Menang, Rabu 31 Juli 2019 – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyatakan, perkembangan Koperasi di wilayahnya sudah berjalan dan diperhatikan dengan maksimal. Tetapi disangsikan, sejauh mana koperasi ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, termasuk mensejahterakan masyarakat. Bupati juga membandingkan krisis ekonomi 1998 silam. Diminta, krisis ini harus menjadi sebuah pembelajaran, karena industri dan usaha besar hampir kolaps saat itu. Namun yang mampu bertahan dan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi nasional, justru koperasi Usaha Kecil Menengan (UKM).

Giri Menang, Rabu 31 Juli 2019 – Untuk kali pertama, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menggelar seleksi substansi calon Kepala Sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati H. Fauzan Khalid ini dimaksudkan untuk menjamin mutu dan pemenuhan standar kompetensi Kepala Sekolah.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari bupati. Ia berharap berharap agar seleksi ini bisa berjalan lancar. Dalam kesempatan itu bupati menekankan agar para peserta mengikuti seleksi ini dengan baik dan kedepannya dapat menerima inspirasi dan menjadi teladan bagi murid dan para guru selaku Kepala Sekolah.

Giri Menang, Selasa 30 juli 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid siang tadi (30/7) menemui Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. H. Lalu Husni. Dalam silaturahmi itu, bupati didampingi Asisten I H. Ilham diterima di ruang kerja rektir di Gedung Rektorat Unram.

Dalam silaturahminya, bupati membahas beberapa hal terkait kerjasama Pemkab Lombok Barat dengan pihak Unram. Khususnya dalam hal peningkatan kualitas pendidikan di Lombok Barat.

Jakarta, 26 Juli 2019 – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan TPID Berprestasi pada ajang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis kemarin (25/7/2019).

Lombok Barat ditetapkan bersama Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kategori TPID terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penghargaan tersebut langsung diberikan kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla.

Fauzan didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hj. Lale Prayatni yang mengomentari anugerah tersebut.

“Penghargaan ini sudah lama kita tunggu-tunggu. Alhdmdulillah hari ini kita sudah mendapatkannya. Anugerah ini paling bergengsi di kawasan Indonesia Timur,” ujar Lale sumringah.

Lale berharap di masa mendatang TPID Lombok Barat harus mempertahankan capaian tersebut.

“Kita harus terus menjalankan road map yang sudah disusun, meningkatkan sinergitas antar OPD, dan selalu berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil. Tetap berinovasi dalam rangka mengendalian inflasi,” ujar Lale sambil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Tim.

“Capaian ini adalah kerja kita bersama untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Lombok Barat,” papar Lale.

Dalam menilai TPID yang berprestasi dan berkualifikasi terbaik, penilain diberikan dengan indikator yang terdiri dari 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Koordinasi dan komunikiasi yang efektif antar unsur dalam TPID.

Wakil Presiden Yusuf Kalla saat memberi sambutan mengapresiasi capaian 15 TPID yang meraih penghargaan. 15 TPID dari 542 TPID yang ada seluruh Indonesia tersebut telah melakukan aneka upaya yang mampu memberikan dampak pada stabilitas harga. 15 daerah itu adalah Deli Serdang, Tanjung Pinang, dan Provinsi Bengkulu untuk wilayah Sumatera. Untuk wilayah Jawa-Bali, anugerah diberikan kepada Bandung, Kediri, dan DKI Jaya. Untuk wilayah Kalimantan diberikan kepada Mahakam, Samarinda, dan Provinsi Kaltim. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi diberikan untuk Poluwatu, Palopo, dan Provinsi Gorontalo. Lombok Barat, Mataram, dan Provinsi NTB diberikan untuk kawasan Nusra-Maluku-Papua.

Menurut Jusuf Kalla, dalam mengendalikan inflasi, pemerintah daerah cukup mengacu pada indeks harga konsumen (IHK) yang menjadi dasar perhitungan inflasi. Pengendalian juga harus dilihat dalam jangka waktu tertentu.

“Kalau harga yang naik kopi, coklat atau karet biar saja. Karena itu bukan barang konsumsi,” ujarnya.

Jusuf Kalla juga meminta pemerintah daerah sering melakukan sweeping ke pedagang dan produsen jika harga naik.

“Jadi jangan asal harga naik, langsung bertindak, sweeping. Kalau IHK naik terus menerus dalam kurun waktu tertentu, itu inflasi. Sehingga baru dilakukan tindakan pengendaliannya,” katanya.

Untuk Lombok Barat, inflasi saat ini masih berada di bawah inflasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 0,44 persen, lebih tinggi dari provinsi yang mencapai 0,51 persen.

Komuditas yang mempengaruhi inflasi itu ada pada batu bata, bawang merah, dan daging ayam ras. Secara umum inflasi secara komulatif tetap ditekan sampai angka 3,5 persen, terutama akibat harga pada komuditas cabe, telur, bawang daging ayam, dan beras.

Giri Menang, Sabtu 27 Juli 2019 – Dari 300 peserta yang mendaftar, Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat masuk dalam nominasi pada ajang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) Tahun 2019. Desa Sesaot akan bersaing dengan 37 destinasi yang sudah lama dikembangkan seperti Pulau Sari, Sumatera, Bandung.

Desa Sesaot sendiri secara profesional dikembangkan tata kelolanya baru 4 tahun. Namun, dari aspek yang ada dari indikator pembangunan pariwisata berkelanjutan, Wisata Sesoat sudah masuk dan Insya Allah menjadi calon juara.