Giri Menang – Dengan konsep Satu Wilayah Irigasi, Satu Kesatuan Manajemen Pengelolaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat akan terus berusaha membangun tanpa henti sungai dan irigasi di wilayah ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Lombok Barat, H. Amil Ihsan, belum lama ini.

“Di tahun 2019, dalam rangka karya bhakti terpadu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Kodim 1606/Lobar kita melakukan restorasi sungai, kita telah merestorasi dua buah sungai, yaitu Sungai Teloke di Kecamatan Batu Layar dan Sungai Karang Lamper di Kecamatan Kuripan,” tutur Ihsan, sapaan akrabnya.

Menurut Ihsan, kegiatan restorasi dengan panjang sungai 1,2 kilometer, dan pembuatan tanggul sepanjang 65 meter dengan tinggi 4 meter menelan anggaran total Rp 492.000.000.

Restorasi itu dilakukan, jelasnya, secara inovatif dan berada di Daerah Aliran Sungai (DAS). Ihsan berharap kepada masyarakat setelah restorasi sungai ini nantinya dapat memelihara lingkungan lebih baik lagi, dan tidak membuang sampah ke sungai.

“Untuk tahun 2020 ini, rencana kita merestorasi dua sungai yang ada di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar. Secara gradual, setiap tahun satu sungai di setiap kecamatan dan ini yang akan kita restorasi sehingga dari jumlah 57 sungai kita di Lombok Barat bisa kembali ke kondisinya yang normal,” jelasnya.

Demikian pula halnya dengan irigasi, sambungnya, akan terus dilakukan perbaikan dan pemeliharaan prasarana irigasi di 20 daerah irigasi kewenangan Kabupaten Lombok Barat.

“Tahun 2019 ada tiga sungai yang direhabilitasi perbaikan dan bantaran tanggul sungai meliputi sungai Remeneng Narmada, Sungai Mapak Labuapi dan sungai Jelateng Lembar dengan total anggaran Rp 570.000.000,” terangnya.

Disebutkan Ihsan, anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Tahun 2019 sebanyak delapan paket proyek rehabilitasi atau perbaikan prasarana irigasi yang sudah dikerjakan dengan total anggaran Rp 39.808.579.000. Kemudian Anggaran dari dana Alokasi Umum (DAU) di Tahun 2019 sebanyak 80 paket proyek untuk rehabilitasi prasarana pengambilan saluran pembawa dengan total anggaran Rp 12.706.903.180.

Ihsan berharap, ke depan di Bidang Sumber Daya Air (SDA) ada Peningkatan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Manusia. Dengan tugas di sini adalah membuat fisik untuk saluran, irigasi, dan embung bendung untuk kesejahteraan masyarakat petani di Lombok Barat.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), I Made Artadhana menuturkan dinasnya berkomitmen untuk mengimplementasikan fungsi dan tugas untuk sigap membangun negeri untuk Indonesia maju dan tatanan di daerah, sigap membangun daerah untuk Lombok Barat maju.

“Dalam rangka membangun desa, kita mengarahkan program-program itu bagaimana membangun infrastruktur desa. Salah satu contohnya irigasi desa yang jumlahnya 93, kita naikkan statusnya menjadi irigasi kabupaten. Sehingga kita bisa memperbaiki, membangun infrastruktur desa dengan menaikkan regulasi untuk membangun di tahun sebelumnya,” katanya.

Dijelaskan Made, dengan dibangunkan irigasi di desa otomatis yang sebelumnya area-area yang airnya berlebihan bisa dikoneksikan dengan yang kekurangan air, dari sisi irigasi tentunya mendukung pertanian dengan pengairan pangan.

“Termasuk program kita di Dinas PUTR, melakukan restorasi sungai yang tersinergi dan terintegrasi beberapa pintu tugas yaitu Dinas PUTR Lobar, Balai Wilayah Sungai (BWS), Kodim 1606/Lobar, serta keterlibatan seluruh masyarakat di bagian sekitar wilayah sungai itu,” katanya.

Program restorasi sungai, sambung Made, mulai muncul saat peringatan Hari Air Sedunia tanggal 23 Maret 2019 yang lalu. Bupati H. Fauzan Khalid saat itu menyampaikan restorasi sungai harus dimulai pada satu sungai di setiap kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kecamatan. Demikian juga sungai yang berpotensi dan yang sebelumnya menimbulkan persoalan masalah banjir dan sebagainya.

“Dari itu setelah saya identifikasi dan memang semuanya penting. Tetapi melihat beberapa pertimbangan, dicoba dan diawali di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar, dan Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan,” terangnya.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/lobar-gencar-restorasi-kembalikan-fungsi-sungai

Berbagai pihak telah sepakat bahwa konsep 3 R adalah cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. 3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Mengelola sampah dengan sistem 3R (reuse, reduce dan recycle) dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja (setiap hari), di mana saja. Akan tetapi, khususnya untuk recycle selain membutuhkan waktu dan kesabaran, juga dibutuhkan keterampilan dalam mengolah sampah. Berbagai pihak sudah banyak melaksanakan pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Antara lain pupuk organik, batako, figura/bingkai foto, dan bunga.

Di Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kec. Narmada, untuk mendaur ulang sampah, dibentuk sebuah lembaga bernama Bunga Sampah Lestari Lombok (BSLL). Lembaga ini sedang dalam proses untuk menjadi lembaga yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga ini awalnya hanyalah sebuah program, yang diinisiasi oleh Junaidi Setiawan, namun kemudian bersama dengan Dedeng Sudarta dijadikan sebagai sebuah lembaga.

Berawal dari keprihatinannya melihat warga kampung yang tidak peduli sampah kemudian membakarnya, Dedeng Sudarte mengubah pola pikir masyarakat khususnya ibu-ibu di desanya dalam menyikapi sampah tersebut. Pria asal Dusun Lekong Dendek ini melakukan aksi nyata dengan memberdayakan ibu-ibu di kampungnya melalui kegiatan daur ulang sampah plastik.

Melalui pelatihan, Dedeng Sudarta bersama kawan-kawannya mampu memotivasi ibu-ibu untuk turut serta menjaga lingkungan melalui kegiatan daur ulang sampah plastik.

Jika warga sebelumnya tidak peduli sampah, saat ini sebagian warga khususnya ibu-ibu di desanya mulai berkreasi dengan sampah tersebut dan menjadikannya barang bernilai ekonomis. Sampah plastik tersebut dibuat menjadi barang-barang bernilai seperti membuat banyak jenis bunga, sehingga mampu mendatangkan penghasilan tambahan bagi para warga di Desa Dasan Tereng.

Terkait bahan baku, Dedeng berharap ke depan harus banyak didirikan bank-bank sampah, di mana warga Desa Dasan Tereng dapat menyumbangkan sampahnya terutama sampah plastik ke lembaga BSLL.

Selain berhasil dalam menanggulangi sampah plastik di kampungnya, Sudarta pun para ibu pun mendapatkan penghasilan tambahan melalui kegiatan daur ulang sampah tersebut. Hasil dari daur ulang sampah plastik dibawa ke pameran-pameran atau kegiatan event besar terutama yang digelar oleh pemerintah daerah.

Saat ini ada ribuan ibu-ibu yang dibina oleh BSLL dalam pengelolaan sampah. Selain di desanya, Dedeng dengan BSLL-nya juga memberdayakan kelompok ibu-ibu di daerah lain seperti Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur bahkan permintaan sudah mulai dari Pulau Sumbawa.

Karena permintaan lebih banyak, pria yang menjabat Sekretaris Desa Golong ini kesulitan dan kekurangan tenaga atau pelatih yang akan membina ke kelompok kelompok. Karena menurutnya mencari pelatih itu sulit selain harus mahir merakit bunga ia juga harus mampu dan terampil dalam memberikan penjelasan serta dapat berkomunikasi dengan baik.

“Sehingga sampai saat ini belum bisa memenuhi permintaan dari luar,” katanya.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/bsll-dasan-tereng-bina-ribuan-pengolah-sampah

Giri Menang – Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid saat menjadi inspektur pada apel siaga bencana di lapangan Kantor Bupati Lobar, Jumat (17/1).

Instruksi tersebut disampaikan bupati karena sebagian dari bencana alam yang terjadi seperti banjir dan tanah longsor merupakan andil dari manusia sendiri, salah satunya karena membuang sampah di sungai. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai, kata bupati, akan membuat aliran sungai terhambat sehingga air di kali atau got naik ke jalan sebagaimana sering disaksikan di beberapa jalan.

“Oleh karena itu, saya himbau kepada para camat dan kepala desa untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di sungai dan juga memobilisasi mereka untuk membersihkan sungai, kali, atau got yang sudah kotor melalui gotong royong,” perintah bupati.

Selain itu, Bupati Fauzan juga sudah lama menginstruksikan dilakukannya restorasi sungai di Lobar dan sudah dilaksanakan sejak tahun lalu.

Program restorasi sungai mulai muncul saat peringatan Hari Air Sedunia tanggal 23 Maret 2019 yang lalu. Bupati H. Fauzan Khalid saat itu menyampaikan restorasi sungai harus dimulai pada satu sungai di setiap kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kecamatan. Demikian juga sungai yang berpotensi dan yang sebelumnya menimbulkan persoalan masalah banjir dan sebagainya.

Tahun 2019 ada tiga sungai yang direhabilitasi perbaikan dan bantaran tanggul sungai meliputi sungai Remeneng Narmada, Sungai Mapak Labuapi dan sungai Jelateng Lembar. Dan tahun 2020 ini akan dilakukan restorasi dua sungai yang ada di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar.

Selain instruksi gotong royong dan restorasi sungai, Lobar juga dijelaskan bupati, tahun 2020 akan membangun 9 lokasi tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang sebagiannya melalui konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle). Kesembilan lokasi tersebut yaitu tiga lokasi bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlokasi di Batulayar berupa tempat pembuangan sampah tetap (TPST), dan dua tempat pembuangan sampah (TPS) 3R yaitu di Gerung dan Kediri. Sementara enam lokasi lainnya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lobar. Tiga berupa TPS3R di Lingsar, Kuripan dan Narmada; dan tiga lagi masih berupa tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Labuapi, Gunungsari, dan Lembar.

Namun demikian, ditekankan bupati, semuanya membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat.

“Tidak akan menyelesaikan apa-apa tanpa kesadaran masyarakat, ” ungkapnya.

Dicontohkan bupati, lalat hitam di Lingsar mampu menghancurkan 7 ton sampah rumah tangga perhari, tapi baru bisa ditangani 500kg saja perhari karena masyarakat belum banyak sadar untuk memisahkan sampah.

“Petugas kita hanya mampu memilah segitu, kalau saja masyarakat sadar dan mau memilah, ” harap Bupati Fauzan.

Giri Menang, Minggu 19 Januari 2020 – Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Prajaniti Hindu Indonesia Kabupaten Lombok Barat (Lobar) resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD Prajaniti Indonesia NTB I Made Merta Artha disaksikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Ketua DPRD Lobar Nur Hidayah, Ketua PHDI NTB Ida Made Santi Adnya dan pihak lainnya di Balai Banjar Babakan Gerung. Minggu (19/1).

Prajaniti memiliki arti pengorbanan atau perjuangan kepada rakyat. Untuk itu, diharapkan agar Prajaniti benar-benar hadir untuk masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya.

Organisasi seperti Prajaniti sebutnya, diharapkan bisa berkontribusi penting bagi daerah. Untuk itu koordinasi dan kerjasama tidak hanya dilakukan diinternal umat Hindu, tetapi juga bisa dilakukan dieksternal.

“Jangan batasi diri, tapi bangun kerjasama dengan yang lain. Dalam hal ini Prajaniti diharapkan memiliki peran, baik di daerah maupun nasional,” pesannya.

Sebelumnya, Ketua DPD Prajaniti Indonesia NTB, I Made Merta Artha memaparkan terkait lahirnya organisasi kemasyarakatan Hindu tersebut yakni 19 Juni 1968. Sejak lahir, Prajaniti mengalami pasang surut, untuk itu periode kali ini agenda dari Prajaniti adalah melakukan revitalisasi organisasi dengan membentuk DPD diseluruh Propinsi dan DPC diseluruh Kabupaten Kota di Indonesia.

“Ke depan kami juga akan membentuk Komisariat diseluruh Kecamatan yang ada,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, Prajaniti sedang membangun brand dengan harapan bisa bersinergi dengan Pemda dalam hal pembangunan.

“Selain itu, Prajaniti juga sebagai mitra kerja Parisada (PHDI). Tapi tidak sejajar dengan Parisada, karena Parisada merupakan organisasi tertinggi umat Hindu,” jelasnya.

Ditempat sama, Ketua PHDI NTB Ida Made Santi Adnya berharap keberadaan Prajaniti tersebut bisa dirasakan oleh umat.

“Laksanakan fungsi dan tanggung jawab. Terpenting adalah perlunya sinergitas sesuai tujuan kita yakni Moksartam Jagat Hita Ya Ca Itu Dharma,” singkatnya.

Selain Bupati dan Ketua DPRD Lobar, hadir juga beberapa ormas lain seperti Pengurus NU Lobar serta organisasi keumatan lain seperti Walubi Lobar.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/prajaniti-lombok-barat-dilantik-bupati-tekankan-kemandirian-dan-kerjasama-eksternal

Giri Menang, Kamis 16 Januari 2020 – Viralnya pemberitaan statement sejumlah kepala desa (kades) yang ingin pisah dari wilayah Kabupaten Lombok Barat membuat gerah sejumlah anggota Forum Komunikasi Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB). Pagi tadi (16/1/2020) pengurus forum yang belum definitif ini membahas dua hal penting. Yang pertama adalah masalah pengukuhan FK2GB, dan kedua terkait pemberitaan statemen sejumlah kades yang dimuat salah satu koran lokal.

Sebelum acara pertemuan dimulai, Camat Batulayar Syahrudin dan Camat Gunungsari H. M. Mudasir lebih memilih duduk di berugaq luar. Mereka tidak ingin turut memfasilitasi pertemuan meskipun pada saat yang sama, Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Nur Hidayah pun tiba. Namun kehadirannya diterima di ruang kerja Kepala Desa Midang. Tidak lama berselang, Hj. Nur Hidayah kemudian kembali menuju kendaraan dinasnya.

“Intinya, Ketua DPRD Lombok Barat, Ibu Hj. Nur Hidayah meminta kita tetap menyatu di Kabupaten Lombok Barat,” papar Kades Midang Samsudin sebelum pertemuan yang digelar di Aula Kantor Desa Midang.

Dari 25 orang anggota FK2GB, lebih dari separohnya hadir, dan dinyatkan quorum. Pertemuan berlangsung alot dan saling melempar gagasan pro dan kontra. Bahkan Kades Lebah Sari, H. Sibawaih yang tadinya getol dan mengaku turut berstatement pun akhirnya melunak.

“Saya memang ikut berstatement, tapi setelah ada kesepakatan seluruh kades di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar agar tidak ingin pisah dari Lombok Barat, maka saya pun memilih jalur yang sama, tetap dalam koridor wilayah Lombok Barat,” kata H. Sibawaih sambil meghimbau agar semua berhati-hati dan saling memback up antar kades.

Pernyataan Sibawaih, ternyata diikuti pula oleh Kades Batulayar H. Taufik, Kades Bengkaung Nasrudin, Kades Meninting Zulkarnaen dan sejumlah kades lainnya pun bersepakat. Mereka menyatakan ogah untuk lepas dari wilayah Lombok Barat. Hal ini dinyatakan dengan ketukan meja sebanyak tiga kali, pertanda kesepakatan itu sebagai bukti kuat.

Sesaat berlangsungnya pertemuan, muncul Kades Jeringo Syahril dan duduk di samping Kades Penimbung Abdul Haris sebagai pemandu dan Ketua FK2GB non definitif.

Pada sesi dialog dan semua peserta diberikan kesempatan untuk berbicara seputar pengukuhan pengurus forum dan klarifikasi pemberitaan. Saat itulah Kades Jeringo Syahril memberikan masukan. Ia mengatakan, masalah pemberitaan merupakan hal biasa dan wajar. Kata dia, pemekaran itu adalah sebuah kebutuhan. Namun semua itu tergantung bupati dan DPRD.

Di tengah berlangsungnya pembahasan, Syahril mengemukakan, pernyataan dan statement itu sah-sah saja. Namun itu tidak gampang, memerlukan waktu dan proses yang lama untuk merealisasi pemekaran, harus mengikuti alur aturan yang ada.

“Kalau memang bupati menjadikan itu hal yang positif bagi masyarakat, pasti akan diberikan rekomendasi. Boleh-boleh saja kita berstatement dan itu sah-sah saja,” kata kades yang suka berkaca mata hitam ini.

Namun ada kades yang menimpali. Memang berstatement itu sah-sah saja dan menjadi konsumsi media dalam hal ini media lokal yang memuat. Namun di luar, statement itu sudah ‘mencoreng’, seolah-olah anak sendiri memusuhi orang tuanya.

“Kalau saja alasan statement itu benar, kan kita bisa mencari alternatif lain untuk penyelesaiannya,” kata salah satu kades yang tadinya diam dan seperti kontra terhadap statement untuk pemekaran.

Kesimpulan yang didapat, apapun alasannya, pernyataan seluruh kades di wilayah Kecamatan Gunungsari dan Batulayar untuk tidak lepas dari wilayah Lombok Barat, tidak melalui FK2GB. Alasannya, karena forum ini belum definitif. Artinya, belum resmi dan belum dilegalkan melalui surat keputusan (SK) dan belum ada pengukuhan resmi. Dengan begitu, pernyataan tersebut disampaikan secara personal.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/kepala-desa-se-kecamatan-gunungsari-batulayar-ogah-pisah

Gerung, Diskominfotik-Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat (Lobar) periode 2020 optimis meningkat dari target tahun sebelumnya terutama dari sisi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Meski target penerimaan PAD tahun sebelumnya hanya 87,19 persen namun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat menginginkan pencapaian tahun 2020 ini akan diupayakan untuk bisa tercapai 100 persen.

Kepala Bappenda Lombok Barat H Akhmad Saikhu, SE, MM di Gerung, Senin (16/1/2019) menjelaskan, optimisme kenaikan pendapatan daerah tahun 2020 ini beralasan bisa tercapai mengingat potensi pajak penerimaan daerah di Lobar cukup potensial terutama dari pajak hotel dan restoran di tambah pendapatan lain-lain yang sah.

Plt Kadis Kominfotik Lobar ini juga menambahkan, tahun 2019 target PAD yang direncanakan sebesar 281. 812.802.076,  namun realisasi pencapaian sebesar Rp246,719 Miliar. Tidak tercapainya target ini lantaran beberapa faktor. Salah satunya, karena sebagian wajib pajak (WP) masih dalam fase rekonstruksi akibat bencana gempa setahun lalu. Bencana gempa ini berdampak cukup besar, sehingga sebagian WP mengusulkan penundaan, pengurangan bahkan penghapusan total pembayaran.

Menurut Syaikhu, sebagian besar atau hampir 70 persen PAD Lombok Barat terserap dari pajak Hotel, Restouran dari kawasan pariwisata di destinasi wisata Senggigi. Meski demikian secara perlahan pariwisata mulai bangkit, angka kunjungan wisatawanpun semakin meningkat, seiring dengan semakin pulihnya kondisi kepariwisataan  di Lombok Barat.

Dikatakan Syaikhu, potensi PAD Lombok Barat selama ini bersumber dari pajak hotel, restouran, pajak hiburan, pajak air bawah tanah, pajak reklame, pasar, DBHTP, retribusi menara dan telekomunikasi dan lain sebagainya.

“Kita berharap tahun 2020 ini target penerimaan pajak kita semakin meningkat seiring pulihnya kondisi obyek pajak yang selama ini terpengaruh pasca gempa. Kita berupaya makin memaksimalkan potensi-potensi pajak yang sudah ada dan menggali obyek pajak yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD,” kata Syaikhu.

Syaikhu juga menyinggung Pajak Perkotaan dan Pedesaan (P2) yang memiliki potensi terhadap PAD jika benar-benar dioftimalkan. Jika beberapa kebijakan seperti pemutakhiran data obyek pajak melalui sensus PBB besar kemungkinan akan bisa terpenuhi capaiannya.

“Selain itu, untuk memudahan pelayanan, pihak Bapenda telah melakukan kerja sama dengan Bank NTB Syariah, dan PT Pos Indonesia. Tahun 2020 ini wajib pajak akan membayar dengan sistim online.

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid sebelumnya mengungkapkan, dalam rangka mengoptimalkan PAD supaya targetnya mencapai 100 persen bias dimaksimalkan dengan baik.Ia meminta jangan semua berdalih dengan alasan gempa tahun lalu.

“Saya sampaikan itu bukan alasan, tapi walaupun masyarakat kita pendapatannya sudah normal, membayar pajak adalah kewajiban mereka untuk memperbaiki kondisinya,” tegas bupati.

Terkait dengan Pajak pedesaan dan perkotaan pihaknya akan melakukan sensus. Di dalamnya akan lebih kepada kegiatan pendataan, pengkajian rasionalitas angka dan harga pembayaran PBB. (her)

Gerung, Lombokbaratkab.go.id-Pertumbuhan koperasi di Lombok Barat dengan pengelolaan usaha dan kemandirian kelembagaannya semakin menggembirakan dari tahun ke tahun. Koperasi wanita (Kopwan) Sejahtera, Giri Menang, Lombok Barat, NTB misalnya telah menorehkan kemajuan yang terbilang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Kabid pembinaan Koperasi Dinas Koperasi (Diskop) Usaha Kecil Menengah (UKM) Lombok Barat (Lobar) Drs. H. Budi Arwan memberikan apresiasi pada Kopwan Sejahtera yang hingga saat ini sudah beranggotakan 327 orang tersebut.

“Rapat Anggota Tahunan (RAT) punya makna yang strategis dan hal penting yang harus dilakukan guna mengetahui eksistensi koperasi itu sendiri. Bahkan Diskop UKM Lobar sendiri memberikan peringatan kepada seluruh gerakan koperasi di Lobar yang tidak laksanakan RAT. Beradsarkan aturan bila koperasi tidak bisa melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut, maka koperasi tersebut dinyatakan non non aktif. Sebaliknya jika koperasi tersebut tetap aktif justru akan banyak memberikan mafaat bagi segenap anggotany,” ujar Budi pada Rapat Anggota Tahunan Kopwan Sejahtera Giri menang, Lobar di Gerung, Rabu (15/1/2019).

Dikatakan,  Kopwan Sejahtera ini berada pada urutan ke 7 se Lobar yang telah melaksanakan RAT. Bahkan Kopwan yang sebagian besar anggotanya kaum perempuan di Lobar ini bias melaksanakan RAT tepat waktu.

Ia menyebut, koperasi yang tak bisa laksanakan RAT tepat waktu dilatarbelakangi oleh pengelolaan lem,baga yang tak sehat. Diantaranya penataan administrasi yang amburadul, tak tertib, sehingga saat dilakukan reviue pembuatan neraca hasilnya kurang memuaskan.

Dikatakan, koperasi tidak sehat itu juga disebabkan, organisasi/kelembagaan yang sangat lemah. pengurus tak pernah beripikir akan kemajuan koperasi padahal itu amanah dan tanggungjawab kepada seluruh anggotanya, sehingga sering terjadi salah paham. Selanjutnya disebabkan usaha koperasi sangat lemah tidak sehat, tidk mendapatkan SHU bahkan bermasalah.

“Volume usaha di Kopwan ini juga meningka. Artinya pengurus sudah memberikan pelayanan yang baik. Demikian juga anggota sudah memanfaatkan secara maksimal terhadap usaha-usaha yang sudah dilaksanakan koperasi. Peningkatan volum usaha bisa dilihat dari pelayanan yang diberikan koperasi dan sebaliknya anggota  patuh pada aturan-aturan berkoperasi,” tukasnya.

Budi Arwan berharap kondisi saat ini perlu dipertahankan. Koperasi juga didorong untuk terus meningkatkan usahanya. Terkait rencana menaikan simapnan pokok (SP) Kopwan dari Rp50 ribu menjadi Rp 100 ribu tidaklah menjadi soal. Asalkan rencana baik itu bias dikomunikasikan sebelumnya dengan para anggota.

“Anggota merupakan pemilik koperasi ini dan sekaligus pengguna koperasi sehingga  rencana usaha yang akan dilaksanakan seterusnya harus melalui RAT ini. Begitu pentingnya RAT ini sehingga wajib hukumnya. RAT juga merupakan penyampaian pertanggungjawaban dari amanah yg disepakati oeh seluruh anggota kepada pengurus sesuai dengan keputusan bersama. RAT ini akan lebih bermakna apabila ada saran, pendapat, kritikan konstrukstif bagi kemajuan koperasi ke depan,” ujar Budi.

Ketua Kopwan Sejahtera Giri Menang Hj Suarni Arpan menjelaskan, dari Januari hingga Desember 2019 anggota Kopwan Sejahtera ini tercatat sebanyak 327 orang anggota  termasuk anggota baru sebanyak 27 orang.Pihaknya akan terus meningkatkan volume permodalan baik dari dalam ataupun dari luar.

“Dari dalam dengan menarik simpanan pokok, wajib, provisi, biayaadministrasi serta meningkatkan simpanan sukarela oleh anggota untuk menabung di Koerasi dengan bagi hasil sebesar 100 persen. Dari luar mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga berupa pinjaman agunan senilai Rp 500 juta dalam jangka waktu pelunasan dari Januari 2017 sampai Oktober 2019. Pinjaman tersebut sudah lunas,” ujar Suarni.

Ia menambahkan dalam upaya meningkatkan status Kopwan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah pihaknya akan merevisi AD/ART. Konsekwensi itu semua simpanan pokok akan mengalami perubahan dari sebelumnya Rp50 ribu menjadi Rp100 ribua setiap bulannya.

”Karena itu kita minta Diskop Lobar bias menindaklanjuti perubahan status Kopwan dari Konvensional ke Syariah ini dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku,” ujar Suarni.

Yang aptut menjadi catatan dan apresiasi dari pertumbuhan Kopwan ini usaha simpan pinjam dari Januari-Desember 2019 tercatat dana pinjaman yang disalurkan kepada anggotanya senilai Rp2,240 milyar terjadi tambahan sebesar Rp137, 136 juta atau 7,81 persen dar tahun 2018 sejumlah Rp2, 646 miliar.

Selain itu Kopwan ini juga bergerak di bidang social kemasyarakatan dengan memberikan santunan kepada sejumlah Panti Asuhan dan Panti Jompo di Lombok Barat. Berikutnya pemberian sarung saat Idul Fitri bagi anggota dan pemberian reward kepada anggota yang memiliki tabungan tertinggi. (her)