Giri Menang, Kamis 16 Januari 2020 – Viralnya pemberitaan statement sejumlah kepala desa (kades) yang ingin pisah dari wilayah Kabupaten Lombok Barat membuat gerah sejumlah anggota Forum Komunikasi Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB). Pagi tadi (16/1/2020) pengurus forum yang belum definitif ini membahas dua hal penting. Yang pertama adalah masalah pengukuhan FK2GB, dan kedua terkait pemberitaan statemen sejumlah kades yang dimuat salah satu koran lokal.

Sebelum acara pertemuan dimulai, Camat Batulayar Syahrudin dan Camat Gunungsari H. M. Mudasir lebih memilih duduk di berugaq luar. Mereka tidak ingin turut memfasilitasi pertemuan meskipun pada saat yang sama, Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Nur Hidayah pun tiba. Namun kehadirannya diterima di ruang kerja Kepala Desa Midang. Tidak lama berselang, Hj. Nur Hidayah kemudian kembali menuju kendaraan dinasnya.

“Intinya, Ketua DPRD Lombok Barat, Ibu Hj. Nur Hidayah meminta kita tetap menyatu di Kabupaten Lombok Barat,” papar Kades Midang Samsudin sebelum pertemuan yang digelar di Aula Kantor Desa Midang.

Dari 25 orang anggota FK2GB, lebih dari separohnya hadir, dan dinyatkan quorum. Pertemuan berlangsung alot dan saling melempar gagasan pro dan kontra. Bahkan Kades Lebah Sari, H. Sibawaih yang tadinya getol dan mengaku turut berstatement pun akhirnya melunak.

“Saya memang ikut berstatement, tapi setelah ada kesepakatan seluruh kades di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar agar tidak ingin pisah dari Lombok Barat, maka saya pun memilih jalur yang sama, tetap dalam koridor wilayah Lombok Barat,” kata H. Sibawaih sambil meghimbau agar semua berhati-hati dan saling memback up antar kades.

Pernyataan Sibawaih, ternyata diikuti pula oleh Kades Batulayar H. Taufik, Kades Bengkaung Nasrudin, Kades Meninting Zulkarnaen dan sejumlah kades lainnya pun bersepakat. Mereka menyatakan ogah untuk lepas dari wilayah Lombok Barat. Hal ini dinyatakan dengan ketukan meja sebanyak tiga kali, pertanda kesepakatan itu sebagai bukti kuat.

Sesaat berlangsungnya pertemuan, muncul Kades Jeringo Syahril dan duduk di samping Kades Penimbung Abdul Haris sebagai pemandu dan Ketua FK2GB non definitif.

Pada sesi dialog dan semua peserta diberikan kesempatan untuk berbicara seputar pengukuhan pengurus forum dan klarifikasi pemberitaan. Saat itulah Kades Jeringo Syahril memberikan masukan. Ia mengatakan, masalah pemberitaan merupakan hal biasa dan wajar. Kata dia, pemekaran itu adalah sebuah kebutuhan. Namun semua itu tergantung bupati dan DPRD.

Di tengah berlangsungnya pembahasan, Syahril mengemukakan, pernyataan dan statement itu sah-sah saja. Namun itu tidak gampang, memerlukan waktu dan proses yang lama untuk merealisasi pemekaran, harus mengikuti alur aturan yang ada.

“Kalau memang bupati menjadikan itu hal yang positif bagi masyarakat, pasti akan diberikan rekomendasi. Boleh-boleh saja kita berstatement dan itu sah-sah saja,” kata kades yang suka berkaca mata hitam ini.

Namun ada kades yang menimpali. Memang berstatement itu sah-sah saja dan menjadi konsumsi media dalam hal ini media lokal yang memuat. Namun di luar, statement itu sudah ‘mencoreng’, seolah-olah anak sendiri memusuhi orang tuanya.

“Kalau saja alasan statement itu benar, kan kita bisa mencari alternatif lain untuk penyelesaiannya,” kata salah satu kades yang tadinya diam dan seperti kontra terhadap statement untuk pemekaran.

Kesimpulan yang didapat, apapun alasannya, pernyataan seluruh kades di wilayah Kecamatan Gunungsari dan Batulayar untuk tidak lepas dari wilayah Lombok Barat, tidak melalui FK2GB. Alasannya, karena forum ini belum definitif. Artinya, belum resmi dan belum dilegalkan melalui surat keputusan (SK) dan belum ada pengukuhan resmi. Dengan begitu, pernyataan tersebut disampaikan secara personal.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/kepala-desa-se-kecamatan-gunungsari-batulayar-ogah-pisah

Gerung, Diskominfotik-Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat (Lobar) periode 2020 optimis meningkat dari target tahun sebelumnya terutama dari sisi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Meski target penerimaan PAD tahun sebelumnya hanya 87,19 persen namun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat menginginkan pencapaian tahun 2020 ini akan diupayakan untuk bisa tercapai 100 persen.

Kepala Bappenda Lombok Barat H Akhmad Saikhu, SE, MM di Gerung, Senin (16/1/2019) menjelaskan, optimisme kenaikan pendapatan daerah tahun 2020 ini beralasan bisa tercapai mengingat potensi pajak penerimaan daerah di Lobar cukup potensial terutama dari pajak hotel dan restoran di tambah pendapatan lain-lain yang sah.

Plt Kadis Kominfotik Lobar ini juga menambahkan, tahun 2019 target PAD yang direncanakan sebesar 281. 812.802.076,  namun realisasi pencapaian sebesar Rp246,719 Miliar. Tidak tercapainya target ini lantaran beberapa faktor. Salah satunya, karena sebagian wajib pajak (WP) masih dalam fase rekonstruksi akibat bencana gempa setahun lalu. Bencana gempa ini berdampak cukup besar, sehingga sebagian WP mengusulkan penundaan, pengurangan bahkan penghapusan total pembayaran.

Menurut Syaikhu, sebagian besar atau hampir 70 persen PAD Lombok Barat terserap dari pajak Hotel, Restouran dari kawasan pariwisata di destinasi wisata Senggigi. Meski demikian secara perlahan pariwisata mulai bangkit, angka kunjungan wisatawanpun semakin meningkat, seiring dengan semakin pulihnya kondisi kepariwisataan  di Lombok Barat.

Dikatakan Syaikhu, potensi PAD Lombok Barat selama ini bersumber dari pajak hotel, restouran, pajak hiburan, pajak air bawah tanah, pajak reklame, pasar, DBHTP, retribusi menara dan telekomunikasi dan lain sebagainya.

“Kita berharap tahun 2020 ini target penerimaan pajak kita semakin meningkat seiring pulihnya kondisi obyek pajak yang selama ini terpengaruh pasca gempa. Kita berupaya makin memaksimalkan potensi-potensi pajak yang sudah ada dan menggali obyek pajak yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD,” kata Syaikhu.

Syaikhu juga menyinggung Pajak Perkotaan dan Pedesaan (P2) yang memiliki potensi terhadap PAD jika benar-benar dioftimalkan. Jika beberapa kebijakan seperti pemutakhiran data obyek pajak melalui sensus PBB besar kemungkinan akan bisa terpenuhi capaiannya.

“Selain itu, untuk memudahan pelayanan, pihak Bapenda telah melakukan kerja sama dengan Bank NTB Syariah, dan PT Pos Indonesia. Tahun 2020 ini wajib pajak akan membayar dengan sistim online.

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid sebelumnya mengungkapkan, dalam rangka mengoptimalkan PAD supaya targetnya mencapai 100 persen bias dimaksimalkan dengan baik.Ia meminta jangan semua berdalih dengan alasan gempa tahun lalu.

“Saya sampaikan itu bukan alasan, tapi walaupun masyarakat kita pendapatannya sudah normal, membayar pajak adalah kewajiban mereka untuk memperbaiki kondisinya,” tegas bupati.

Terkait dengan Pajak pedesaan dan perkotaan pihaknya akan melakukan sensus. Di dalamnya akan lebih kepada kegiatan pendataan, pengkajian rasionalitas angka dan harga pembayaran PBB. (her)

Gerung, Lombokbaratkab.go.id-Pertumbuhan koperasi di Lombok Barat dengan pengelolaan usaha dan kemandirian kelembagaannya semakin menggembirakan dari tahun ke tahun. Koperasi wanita (Kopwan) Sejahtera, Giri Menang, Lombok Barat, NTB misalnya telah menorehkan kemajuan yang terbilang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Kabid pembinaan Koperasi Dinas Koperasi (Diskop) Usaha Kecil Menengah (UKM) Lombok Barat (Lobar) Drs. H. Budi Arwan memberikan apresiasi pada Kopwan Sejahtera yang hingga saat ini sudah beranggotakan 327 orang tersebut.

“Rapat Anggota Tahunan (RAT) punya makna yang strategis dan hal penting yang harus dilakukan guna mengetahui eksistensi koperasi itu sendiri. Bahkan Diskop UKM Lobar sendiri memberikan peringatan kepada seluruh gerakan koperasi di Lobar yang tidak laksanakan RAT. Beradsarkan aturan bila koperasi tidak bisa melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut, maka koperasi tersebut dinyatakan non non aktif. Sebaliknya jika koperasi tersebut tetap aktif justru akan banyak memberikan mafaat bagi segenap anggotany,” ujar Budi pada Rapat Anggota Tahunan Kopwan Sejahtera Giri menang, Lobar di Gerung, Rabu (15/1/2019).

Dikatakan,  Kopwan Sejahtera ini berada pada urutan ke 7 se Lobar yang telah melaksanakan RAT. Bahkan Kopwan yang sebagian besar anggotanya kaum perempuan di Lobar ini bias melaksanakan RAT tepat waktu.

Ia menyebut, koperasi yang tak bisa laksanakan RAT tepat waktu dilatarbelakangi oleh pengelolaan lem,baga yang tak sehat. Diantaranya penataan administrasi yang amburadul, tak tertib, sehingga saat dilakukan reviue pembuatan neraca hasilnya kurang memuaskan.

Dikatakan, koperasi tidak sehat itu juga disebabkan, organisasi/kelembagaan yang sangat lemah. pengurus tak pernah beripikir akan kemajuan koperasi padahal itu amanah dan tanggungjawab kepada seluruh anggotanya, sehingga sering terjadi salah paham. Selanjutnya disebabkan usaha koperasi sangat lemah tidak sehat, tidk mendapatkan SHU bahkan bermasalah.

“Volume usaha di Kopwan ini juga meningka. Artinya pengurus sudah memberikan pelayanan yang baik. Demikian juga anggota sudah memanfaatkan secara maksimal terhadap usaha-usaha yang sudah dilaksanakan koperasi. Peningkatan volum usaha bisa dilihat dari pelayanan yang diberikan koperasi dan sebaliknya anggota  patuh pada aturan-aturan berkoperasi,” tukasnya.

Budi Arwan berharap kondisi saat ini perlu dipertahankan. Koperasi juga didorong untuk terus meningkatkan usahanya. Terkait rencana menaikan simapnan pokok (SP) Kopwan dari Rp50 ribu menjadi Rp 100 ribu tidaklah menjadi soal. Asalkan rencana baik itu bias dikomunikasikan sebelumnya dengan para anggota.

“Anggota merupakan pemilik koperasi ini dan sekaligus pengguna koperasi sehingga  rencana usaha yang akan dilaksanakan seterusnya harus melalui RAT ini. Begitu pentingnya RAT ini sehingga wajib hukumnya. RAT juga merupakan penyampaian pertanggungjawaban dari amanah yg disepakati oeh seluruh anggota kepada pengurus sesuai dengan keputusan bersama. RAT ini akan lebih bermakna apabila ada saran, pendapat, kritikan konstrukstif bagi kemajuan koperasi ke depan,” ujar Budi.

Ketua Kopwan Sejahtera Giri Menang Hj Suarni Arpan menjelaskan, dari Januari hingga Desember 2019 anggota Kopwan Sejahtera ini tercatat sebanyak 327 orang anggota  termasuk anggota baru sebanyak 27 orang.Pihaknya akan terus meningkatkan volume permodalan baik dari dalam ataupun dari luar.

“Dari dalam dengan menarik simpanan pokok, wajib, provisi, biayaadministrasi serta meningkatkan simpanan sukarela oleh anggota untuk menabung di Koerasi dengan bagi hasil sebesar 100 persen. Dari luar mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga berupa pinjaman agunan senilai Rp 500 juta dalam jangka waktu pelunasan dari Januari 2017 sampai Oktober 2019. Pinjaman tersebut sudah lunas,” ujar Suarni.

Ia menambahkan dalam upaya meningkatkan status Kopwan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah pihaknya akan merevisi AD/ART. Konsekwensi itu semua simpanan pokok akan mengalami perubahan dari sebelumnya Rp50 ribu menjadi Rp100 ribua setiap bulannya.

”Karena itu kita minta Diskop Lobar bias menindaklanjuti perubahan status Kopwan dari Konvensional ke Syariah ini dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku,” ujar Suarni.

Yang aptut menjadi catatan dan apresiasi dari pertumbuhan Kopwan ini usaha simpan pinjam dari Januari-Desember 2019 tercatat dana pinjaman yang disalurkan kepada anggotanya senilai Rp2,240 milyar terjadi tambahan sebesar Rp137, 136 juta atau 7,81 persen dar tahun 2018 sejumlah Rp2, 646 miliar.

Selain itu Kopwan ini juga bergerak di bidang social kemasyarakatan dengan memberikan santunan kepada sejumlah Panti Asuhan dan Panti Jompo di Lombok Barat. Berikutnya pemberian sarung saat Idul Fitri bagi anggota dan pemberian reward kepada anggota yang memiliki tabungan tertinggi. (her)

Giri Menang, Jum’at 10 Januari 2020 – Wacana membuka jalur pendakian ke Gunung Rinjani melalui Desa Sesaot (Lombok Barat) mulai terkuak. Setelah beberapa waktu lalu, sejumlah media cetak maupun media sosial (medsos) memberitakan hal yang sama. Beralasan, dibanding melalui jalur Torean, Sembalun maupun yang lain, jalur Sesaot memiliki beberpa fakta unik yang disuguhkan.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sesaot Azudin Nur, menyampaikan beberapa fakta unik yang disuguhkan jika tracking ke Gunung Rinjani. Menurut Jabot sapaan akrab Azudin Nur, fakta unit diantaranya merupakan jalur terlandai, termasuk jalur suci dengan limpahan sumber mata air.

“Dikatakan jalur suci, karena teman-teman Hindu mengambil air di salah satu mata air untuk kebutuhan bersuci,” sebut Jabot saat mempresentasikan rencana pembukaan jalur Sesaot-Rinjani di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati di Giri Menang-Gerung, Kamis (9/1/2020).

Dihadapan Bupati Lombok Barat, Kepala Bappeda, Sekda, Perwakilan Dinas Kehutanan NTB, Pengaman Hutan KPH Rinjani Barat, Camat Narmada, Kepala Desa Ssaot, Pakuan dan Buwun Sejati serta sejumlah perwakilan kepala OPD terkait, Jabot secara panjang lebar menyebut fakta unik lainnya.

Selain jalur terlandai dan suguhan panorama serta jalur suci, tatapi juga ada fakta lain seperti jalur terdekat dengan pusat kota. Memiliki habitat satwa endmik pulau Lombok seperti, Celepuk Rinjani, Paradok Saurus Rinjanikus (Musang Rinjani), Sapi hutan, pohon purba, pohon cemara endemik rinjani (Mayang mekar). Tidak sekdar itu, ada fakta unik lain seperti menyimpan sejarah suku Sasak dan situs bangunan purba di dalam kawasan hutan.

“Mungkin yang paling disukai pendaki dan wisatawan adalah satu-satunya jalur pendakian dengn ruas jalan terlebar,” sebut Jabot.

Daya tarik pendukung sepanjang jalur kata Jabot, ada dua air terjun, Gua alam, situs bangunan bersejarah, puluhan hektar tanaman khas pegunungan yang menyerupai Sakura Jepang.

Potensi inilah yang diharapkan Jabot, agar semua pihak mendukung rencana untuk membuka jalur menuju Rinjani melalui Sesaot.

“Jika ini teralisasi, tidak menutup kemungkinan, warga kita yang hobi menebang kayu (illegal loging), bisa beralih profesi menjadi porter, pemandu wiata, atau pawing,” pinta Jabot.

Di tempat yang sama, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid memberi angin segar untuk jalur Sesaot-Rinjani ini. Namun pihaknya masih perlu mengkaji lebih dalam. Kata bupati, sisi negatif terutama keselamatan dan keamanan wisatawan sangat perlu dijuga.

Terkait pembukaan jalur yang melibatkan tiga desa (Sesaot, Buwun Sejati dan Pakuan), kata bupati, sebagai bahan persiapan, sudah mendapat laporan dari Kepala Bappeda Lombok Barat H. Rusditah. Dari laporan terebut, bupati langsung berkomunikasi dengan Kadis Kehutanan Provinsi NTB, sekaligus penanggung jawab Geo Park.

“Baliau langsung antusias, justru saya disuruh memilih Sesaot atau Kumbi, tapi saya langsung jawab dua-duanya,” kata bupati yang lebih memilih jalur Lombok Barat-Rinjani daripada jalur Sesaot. Beralasan, karena tidak ingin ada kecemburuan dari pihak desa Buwun Sejati dan Pakuan.

Dari komunikasi itu, pihak Dinas Kehutanan perlu ada persiapan. Namun persiapan tersebut tidak dirinci bupati. Namun dalam waktu dekat pihak Dinas Kehutanan NTB yang mempasilitasi pertemuan sebagai tindak lanjutnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/fakta-unik-jalur-pendakian-sesaot-rinjani

Giri Menang, Kamis 9 Desember 2020 – Ratusan warga Desa Nyurlembang yang berada di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat mengikuti Festival Mini Berapek Dulang Ganggas. Ada sekitar 26 dulang yang ditutup tembolak merah dibawa berparade oleh para perempuan Sasak Desa Nyurlembang. Peserta parade menggunakan pakaian muslim Sasak ini kemudian berbaris rapi dan berjalan dengan iringan atraksi Gendang Beleq menuju kantor desa. Puluhan dulang yang dibawa berisikan khas masyarakat Sasak dan buah-buahan. Selain dulang juga ada kendi, tempat air minum yang terbuat dari tanah liat, dan juga ada sajian lain berupa dupe dan mamak.

Event Festival Mini Berapek Dulang Ganggas merupakan satu event yang mewakili satu suku terbesar yang mendiami Pulau Lombok yaitu Suku Sasak. Menata atau berapek dulang merupakan tradisi yang hampir selalu dilakukan dalam acara-acara budaya Suku Sasak seperti saat merarik/perkawinan, khitanan, khataman al-Qur’an, dan sebagainya.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat membuka acara Festival Mini Berapek Dulang Ganggas di Desa Nyurlembang, Kamis (9/1/2020).

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kegiatan ini bukti bahwa kita selalu dan terus berupaya menjaga tradisi dan budaya yang kita miliki,” katanya.

Disebutkan Sumiatun, Desa Nyurlembang bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk melestarikan budaya dan tradisi unik yang dimiliki. Selain budaya, kata Sumiatun Lombok Barat juga memiliki wisata alam yang indah, baik berupa pantai, gunung, hutan, dan lain-lain.

“Semoga kedepan event seperti ini bisa diadakan tiap tahunnya, karena inilah identitas kita, inilah budaya kita. Dan bisa membawa manfaat lain yaitu sebagai wisata budaya, bahwa budaya-budaya yang kita miliki hendaknya mampu mendatangkan wisatawan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.

Sementara itu Kepala Desa Nyurlembang H. Wardi Asmunandi mengatakan, disamping sebagai ajang silaturahmi antar lembaga desa yang ada di Desa Nyurlembang, kegiatan Festival Mini Berapek Dulang Ganggas ini menjadi salah satu upaya pemerintah melestarikan tradisi budaya yang ada.

“Festival ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya. Ini cara kita mempertahankan budaya nenek moyang pada zaman dulu, khususnya di Desa Nyurlembang,” ungkapnya.

“Ini juga sebagai ajang syukuran semua program pekerjaan fisik tahun 2019 di Desa Nyurlembang selesai dikerjakan. Sehingga apa yang dicita-citakan bersama terlaksana dengan baik,” lanjutnya.

Kepala desa dua priode ini menyebut, usaha melestarikan budaya perlu dilanjutkan, karena setiap upacara keagamaan maupun adat masyarakat dulu selalu menggunakan dulang ganggas. Berapek Dulang Ganggas, jelasnya, mempunyai makna yang sangat sakral, mulai dari cara atau adab makan dengan sopan dan rapi.

“Dulang ganggas di buka rapi selesai pun kembali di rapikan. Itu bentuk kebersamaan tidak ada perbedaan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Ketua TP-PKK Hj. Khaeratun, Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nur Hidayah bersama masyarakat kemudian menikmati suguhan dulang berisikan aneka makanan seperti ayam panggang, gulai, bebalong, sate sayur, buah dan lainnya untuk dinikmati dengan cara begibung atau makan bersama.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/lestarikan-tradisi-desa-nyurlembang-lombok-barat-gelar-festival-mini-berapek-dulang-ganggas

Giri Menang, Rabu 8 Januari 2020 – Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meresmikan Bale Mediasi di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (8/1/2020). Bale mediasi berwenang untuk meredam konflik termasuk mendampingi pihak bersengketa di luar pengadilan.

Bale mediasi di Desa Sigerongan ini diapresiasi oleh gubernur. Gubernur berharap dengan adanya bale mediasi ini persoalan yang ada dapat diselesaikan tanpa harus berakhir di pengadilan. Sehingga bale mediasi betul-betul menjadi jembatan yang merajut banyak perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat kecil dapat terbantu.

“Hal sepele tidak harus berakhir di pengadilan. Kadang kita ke pengadilan lalai dan tidak hati-hati maka kedua duanya rugi. Rugi biaya dan rugi waktu. Prosesnya juga panjang, menyita banyak energi,” katanya.

“Selanjutnya dengan adanya bale mediasi dapat membuat daerah NTB aman, tertib, namun yang paling penting mendapatkan keberkahan sehingga baldatul thayyibatun wa rabbun ghafur bukan hanya mimpi tapi kenyataan bagi kita semua,” lanjutnya.

Senada dengan gubernur, Bupati H. Fauzan Khalid berharap masyarakat tidak langsung membawa setiap masalah yang muncul ke aparat penegak hukum. Menurutnya, tradisi memediasi konflik untuk perdamaian yang hidup di tengah-tengah masyarakat sekarang sudah hampir hilang.

“Masalah kecil dibawa ke polisi atau kekejaksaan. Saya yakin ini salah satu sebab kita melupakan tradisi mendahulukan perdamaian dari pada membawa permasalahan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.

Fauzan berharap masyarakat dapat memanfaatkan bale mediasi untuk menghidupkan tradisi memediasi konflik di masyarakat.

Keberadaan Bale Mediasi NTB yang memiliki dasar hukum dan merupakan yang pertama secara nasional. Tempat ini didirikan sesuai Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2019, Perda provinsi No. 9 tahun 2019 dan Peraturan Bupati (Perbup) di setiap kabupaten/kota. Saat ini sudah ada 1.162 Bale Mediasi di NTB. Hal itu disampaikan Ketua Bale Mediasi NTB H. Lalu Mariyun usai acara.

“Secara umum kami tidak membicarakan jumlah, tapi kami fokus dengan menyiapkan wadah bale mediasi ini ada di setiap kabupaten/kota, tingkat kecamatan, desa dan kelurahan,” kata mantan Ketua Pengadilan Tinggi NTB ini.

Dijelaskannya, dengan mediasi persoalan atau masalah akan dibuatkan suatu kesepakatan perdamaian untuk kedua belah pihak, jika ingin lebih dikuatkan bisa di bawa ke pengadilan. Itu sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“Untuk mediator di bale mediasi terdiri dari kepala desa atau lurah yang didampingi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga Babinkantibmas dan Bimaspol sesuai permintaan Kapolda,” pungkas Mariyun.

Selain peresmian, Gubernur H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati H. Fauzan Khalid juga menyaksikan proses penandatanganan berita acara mediasi terhadap sengketa konflik pencemaran lingkungan kotoran sapi antara warga Sigerongan dan Duman, serta sengketa konflik lainnya.

Hadir pada kesempatan itu diantaranya, Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nur Hidayah, Kajari Mataram Yusuf, Ketua Pengadilan Isnurul Syamsul Arif, Sekda NTB H. Lalu Gita Ariyadi, Sekda Lombok Barat H. Baihaqi, pimpinan OPD serta Camat se-Kabupaten Lombok Barat.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/gubernur-resmikan-bale-mediasi-desa-sigerongan-lombok-barat