• Download Pengumuman Seleksi Calon Direktur BUMD Kab. Lombok Barat PT. Patut Patuh Patju
• Download Lampiran Format Lamaran, Formulir Daftar Riwayat Hidup, Format Pernyataan

Giri Menang, Selasa 31 Desember 2019 – Refleksi akhir tahun diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam rangka melepas tahun 2019 dan menyambut tahun 2020. Dalam acara yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati, Selasa (31/12), berbagai kritikan dan masukan masyarakat diterima bupati. Beberapa hal yg menjadi masukan yaitu persoalan sampah, aset yg belum bersertifikat, infrastruktur jalan, promosi wisata, banyaknya bangunan berbeton, dan lain-lain.

Selain bupati, hadir sebagai narasumber yaitu Dr Basuki Prayitno dari Universitas Mataram yg membahas tentang aspek ekonomi. Ada juga Adhar Hakim dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yg berbicara tentang bagaimana upaya Lombok Barat meningkatkan layanan publik. Dr Baehaqi, Sekretaris Daerah Lobar menyampaikan secara singkat program-program pembangunan Lobar berikut capaiannya. Ketua DPRD lobar, Hj Nur Hidayah yg menekankan perlunya kebijakan yg menyentuh masyarakat. Pembicara lainnya dari unsur ulama yaitu TGH Muharrar Mahfudz yg menekankan perlunya menangani persoalan sampah karena kebersihan merupakan perintah agama.

Selain menampung masukan untuk menjadi perbaikan tahun 2020, bupati juga menegaskan pentingnya dukungan dan kesadaran masyarakat. Yang sering jadi persoalan, kata bupati, adalah kurangnya dukungan dari masayarakat. Persoalan aset di Desa Jagaraga, misalnya, pemerintah yg disalahkan, dan bukannya orang yg menjual. Lebih parah lagi, sambung bupati, kalau pemerintah digugat, pemerintah malah diolok-olok.

“Salah satu kesulitan kami di pengadilan adalah mencari saksi, jarang ada masyarakat yg mau jadi saksi, padahal itu yg paling menentukan menang atau kalah, ” ujarnya. Dalam kesempatan yg juga dihadiri sejumlah tuan guru itu bupati memohon bantuan mereka agar membantu memberikan arahan kepada masyarakat.

“(bahwa) mengambil yg bukan hak itu haram luar biasa,” tegas bupati.

Demikian juga dalam hal pengelolaan sampah. Bupati mengatakan tahun 2020 akan dibangun 7 tempat pengolahan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle). Dan hal ini, lagi-lagi kata bupati, membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat.

“Tidak akan menyelesaikan apa-apa tanpa kesadaran masyarakat, ” ungkapnya.

Dicontohkan bupati, lalat hitam di Lingsar mampu menghancurkan 7 ton sampah rumah tangga perhari, tapi baru bisa ditangani 500kg saja perhari.

“Petugas kita hanya mampu memilah segitu, kalau saja masyarakat sadar dan mau memilah, ” harap Bupati Fauzan. Namun demikian, kata bupati, semua masukan direkam oleh TV9 untuk menjadi dokumen Pemerintah Lombok Barat untuk perbaikan ke depannya.

Giri Menang, Selasa 31 Desember 2019 – Menutup akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyelenggarakan refleksi akhir tahun berjudul ‘Rapim dan Refleksi, Dialog Interaktif, Bersinergi Mewujudkan Lombok Barat Mantap dalam Perspektif Das Sein vs Das Sollen’ bertempat di Aula Utama Kantor Bupati. Bupati Lobar, H Fauzan Khalid dalam sambutannya menyebut refleksi kali ini terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan masukan langsung tentang apa yg perlu diperbaiki untuk tahun 2020.

Selain bupati, hadir sebagai narasumber yaitu Dr Basuki Prayitno dari Universitas Mataram yg membahas tentang aspek ekonomi. Ada juga Adhar Hakim dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yg berbicara tentang bagaimana upaya Lombok Barat meningkatkan layanan publik. Dr Baehaqi, Sekretaris Daerah Lobar menyampaikan secara singkat program-program pembangunan Lobar berikut capaiannya. Ketua DPRD lobar, Hj Nur Hidayah yg menekankan perlunya kebijakan yg menyentuh masyarakat. Pembicara lainnya dari unsur ulama yaitu TGH Muharrar Mahfudz yg menekankan perlunya menangani persoalan sampah karena kebersihan merupakan perintah agama.

Dua narasumber berikutnya, Dr Agus, pengamat Politik dari UIN mataram dan Suhaimi Samsuri, mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar dua periode, berbicara tentang suksesnya pemilu pilpres dan pileg 2019 di Lobar yg masuk partisipasi masyarakat sangat tinggi yaitu lebih dari 86%. Ada juga Dea Malik yg berbicara tentang aset.

Refleksi ini kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan memberikan kesempatan kepada hadirin menyampaikan uneg-unegnya. Beberapa hal yg menjadi masukan yaitu persoalan sampah, aset yg belum bersertifikat, infrastruktur jalan, promosi wisata, banyaknya bangunan berbeton, dan lain-lain.

Bupati Fauzan dalam tanggapannya mengaku apa yg disampaikan hadirin sebagian besarnya benar. Namun, bupati memberi beberapa catatan positif apa yg telah diraih Lobar. Sebagai contoh, dikatakan bupati, tahun 2018, standar pelayanan publik di Lobar adalah yg terendah di NTB dan bernilai merah dari Ombudsman RI Perwakilan NTB. Namun, berkat kerja keras yg dilakukan, tahun 2019 mengalami perbaikan tajam yaitu menjadi yg terbaik di NTB dan terbaik ketiga secara nasional.

Selain itu, upaya perbaikan infrastruktur juga terus dilakukan. Demikian juga dengan keberhasilan penurunan tajam angka stunting di Lobar. Yaitu dari 49% tahun 2009 menjadi 23,2% tahun 2019. Hal ini menjadikan Lobar bersama Kab. Klaten menjadi pilot projek pusat dan juga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Saya diwawancarai Bank Dunia mengapa begitu konsen mengurus stunting padahal tidak menguntungkan secara politik,” ujar bupati. Bupati pun menjawab ‘kalau bukan sekarang kapan lagi mempersiapkan SDM Lombok Barat’.

Menanggapi berbagai masukan bupati mengatakan harus pintar-pintar memilih prioritas, mana yg paling bermanfaat bagi masyarakat karena terbatasnya anggaran. Menanggapi kritik dari salah seorang penanya mengenai pembangunan berbahan beton di Lobar yg tampak mengabaikan lahan pertanian, bupati pun menjawab tentang pentingnya perencanaan.

“Tadi Kota Mataram banyak disanjung karena maju, padahal Mataram juga maju salah satunya karena bangunan beton,” jawab bupati. Di satu sisi, kata bupati, kita dikritik karena membangun, padahal di sisi lain kita perlu membangun untuk maju.

Terkait dengan aset Lobar yg dikritik karena masih banyak yg belum bersertifikat, bupati berjanji, meskipun kurang yakin, untuk menyelesaikannnya hingga masa jabatannya selesai. Namun diakuinya, persoalan aset Lobar memang ribet yg diwarisi dari sebelumnya. Dicontohkannya, kompleks perkantoran kantor bupati luasnya sekitar 16 hektar. Baru beberapa bulan yg lalu, sebut bupati, selesai persoalannya.

“Dulu jangankan sertifikat, surat jual beli saja tidak ada,” kata bupati. Namun demikian, progress tetap terjadi. 2018 misalnya, 200 aset sudah disertifikatkan dan menyusul 130 aset tahun 2019.

“Saya sudah perintahkan bahwa tidak ada tawar menawar mengenai aset pemerintah (Lobar), ” tegas bupati.

Mengenai jalan di Lobar yang kemantapannya hanya 68%, ditegaskan bupati, alasannya karena banyak jalan desa yang diangkat statusnya menjadi jalan kabupaten sehingga tampak masih banyak jalan yg kurang mantap.

Ada juga kritikan dari audiens tentang promosi wisata yg seharusnya dilakukan provinsi NTB bukan Lobar serta event-event yg diselenggarakan seperti Festival Senggigi, Senggigi Sunset Jazz yg dianggap tidak meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kritik pertama dijawab bupati, hal itu terjadi karena kalau Lobar diam tidak melakukan promosi terbukti tidak ada event di Lobar yg diadakan provinsi. Karena itulah Lobar giat melakukan promosi melalui event-event. Dalam hal dampak, dikatakan bupati, tidak bisa dilihat langsung pada hari H event.

“Senggigi Sunset Jazz, misalnya, dana yang dibutuhkan Rp 2,5 miliar, tapi kita menyiapkan hanya Rp 200 juta, sisanya dari sponsor,” ujarnya. Efeknya memang tidak langsung, kata bupati, tetapi bayangkan iklan 30 detik di TransTV biayanya Rp 60 juta, majalah Garuda Rp 500 juta. Dengan event Jazz tersebut, tegas bupati, iklan tersebut gratis dan dunia membaca itu.

“Jadi tidak bisa diukur pada saat itu, “ujarnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/refleksi-akhir-tahun-ajang-serap-masukan-masyarakat

Giri Menang, Selasa 31 Desember 2019 – Dari 36 ribu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), belum separohnya dinilai mandiri. Secara khusus, di Kecamatan Lembar, ada 20 orang peserta PKH yang menyatakan diri keluar sebagai peserta PKH. Mereka rata-rata beralasan karena sudah mandiri. Artinya, tidak lagi mendapakan bantuan finansial untuk kebutuhan ekonomi mereka.

Keluarnya peserta PKH atau dinyatakan sebagai graduasi ini, disampaikan melalui kegiatan Prosesi Graduasi Sejahtera Mandiri dan Launching Program Pengembangan SDM PKH di halaman Kantor Camat Lembar, Selasa (31/12/2019).

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dalam sambutannya, nemberikan apresiasi kepada 20 orang yang penuh kesadaran tinggi dan tanpa paksaan untuk keluar sebagai peserta penerima PKH di Kecamatan Lembar.

“Saya sendiri tergugah untuk menyatakan bahwa, dalam hidup ini yang namanya konsep keberkahan termaktub dalam ajaran agam Islam,” petuah bupati di hadapan Plt Kadis Sosial Lobar H.Mahyudin, keluarga besar Dinas Sosial Lombok Barat, seluruh pendamping PKH Kecamatan Lembar serta puluan peserta PKH.

Pada kesempatan itu, bupati sempat menyebut warganya yang pertama kali menytakan diri keluar dari peserta PKH. Disebutkan, warga tersebut dikenal dengan sebutan JuPe (Juragan Pecel) dari Desa Duman, Kecamatan Lingsar. Keluarnya JuPe dari peserta PKH, justru lebih membawa berkah, karena sempat diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara.

“Ini sebuah penghargaan dan salah satu contoh paling nyata yang harus kita tanam dari apa yang namanya keberkahan dan rizki,” kata bupati mengingatkan.

Di tempat yang sama, Plt Kadis Sosial H. Mahyudin menyatakan keluarnya 20 orang peserta PKH di Kecamatan Lembar ini, artinya mereka sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk mendalami kebutuhan hidupnya. Diharapkan kesadaran tanpa paksaan ini akan menjadi motivasi bagi peserta PKH lain untuk terus berusaha, meningkatkan semangat berusaha, sehingga pendapatan keluarga bermuara pada keluarga yang mandiri.

Kata Asisten III Setkab Lombok Barat ini, saat yang sama juga dirangkai dengan pembagian 70 paket santunan bagi lansia dan anak yatim. Harapannya, peserta PKH yang lain menjadi termotivasi, dan secara bertahap mereka bisa tergraduasi.

“Ini sebagai parameter keberhasilan, termasuk kebanggaan kita kepada teman pendamping PKH yang memiliki rasa empati dan peduli kepada peserta PKH,” kata Mahyudin.

Sebagai testimoni, salah satu peserta PKH yang menyatakan diri keluar dari peserta adalah, Muhsinin (35 tahun) dari Dusun Kesamik Rempek Desa Labuan Tereng. Dikatakan, dirinya keluar sebagai peserta PKH karena sudah mampu dan mandiri. Kendati sebagai pengusaha pembuatan batu bata, Muhsinin sadar, tanpa paksaan untuk tidak lagi sebagai peserta PKH.

“Ada lagi yang lebih berhak meneima dan saya sadar, tanpa paksaan untuk keluar dari peserta PKH. Alhamdulillah saya sudah mandiri,” sebut Muhsinin usai menerima sertifikat gradusasi kesejahteraan mandiri.

Sementara itu, Dennis Lesmana salah seorang pendamping PKH mengaku bangga dengan pekerjaannya sebagai pendamping.

Dennis mengaku, dirinya bisa turun kelapangan hampir setiap hari tergantung jadwal pertemuan. Pendamping biasanya melakukan pertemuan wajib setiap kelompok tiap bulan, dengan jumlah kelompok yang didampingi bervariasi, antara 10 hingga 14 kelompok.

“Kesannya Alhamdulillah luar biasa. Inaq-inaq (ibu-ibu, red) keluarga penerima manfaat (KPM) yang kami dampingi memiliki latar belakang yang sangat rendah, belum mengecap pendidikan sama sekali, sehingga kami pendamping harus sigap dan cepat dalam menguasai bahasa dan medan,” ungkapnya.

“Semoga bisa diberikan kendaraan operasional bagi kami sebagai pendamping. Karena medan yang kami tempuh masih agak ekstrim,” lanjutnya berharap.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/di-kecamatan-lembar-20-orang-graduasi-program-pkh

Giri Menang, Sabtu 28 Desember 2019 -Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menggenjot pembangunan dan pengembangan kawasan wisata Gunung Sasak dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini bertujuan membangun suatu kawasan terpadu yakni pertanian yang dipadukan dengan pariwisata.

Hal tersebut diungkapan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat menghadiri acara Gerakan Tanam Kopi di Kawasan Wisata Gunung Sasak, Desa Giri Sasak, Sabtu (28/12).

“Ke Desa Giri Sasak untuk kedua kalinya saya datang, dulu pertama melakukan kegiatan penanaman pohon dan sekarang kita akan melakukan penanaman kopi di kawasan Gunung Sasak, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan kolam pemandian,” katanya.

Disebutkan Fauzan, perkembangan kawasan Gunung Sasak, mulai dari sisi jumlah pepohonannya dan dari sisi penataannya sudah dimulai.

“Saya mendengar sejak awal, Pemkab lewat Dinas Pariwisata meminta kepada Kepala Desa di sekitar kawasan Gunung Sasak untuk membuat semacam grand desain, perencanaan induk bagaimana pengembangan wisata desa itu,” terangnya.

Lanjut dikatakan Fauzan, Alhamdulillah Desa Giri Sasak untuk grand desainnya kawasan wisata gunung sasak sudah jadi.

“Insya Allah nanti secara bergiliran desa-desa yang sudah memiliki grand desain untuk kawasan wisatanya, kita minta untuk mengekspos secara bergiliran di kabupaten. Sehingga kita berikan masukan, arahan, pembagian tugas yang mana lewat Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) dan mana yang di backup oleh Pemda,” jelasnya.

Sementara itu Kadis Pertanian Lobar Muhur Zohkri mengatakan Desa Giri Sasak ini masuk program mandiri pangan, tentu desa ini mendapatkan perhatian yang baik sehingga desa ini harus mampu menyediakan pangan sendiri untuk kehidupannya sehari-hari. Terkait potensi kopi di Kabupaten Lombok Barat seluas 699,81 Ha yang tersebar di 10 Kecamatan dan salah satu diantaranya adalah termasuk Kecamatan Kuripan.

“Hasil produksi kopi kita di Lombok Barat adalah 65,30 ton dengan rata-rata produksi sebesar 114 kg/Ha, dengan jumlah petani (KK) yang berusaha tani kopi sebanyak 1.436 orang,” katanya.

Menurut dia, dari luas tanam kopi sebesar 699,81 Ha tersebut, ada 570,73 Ha tanaman yang menghasilkan, 88,57 Ha tanaman belum menghasilkan dan 40,51 Ha tanaman yang sudah tua. Sehingga melihat data tersebut dan berdasarkan permintaan pasar akan kopi maka Dinas Pertanian Lobar akan memperluas areal tanam kopi dan melakukan peremajaan tanaman kopi di kawasan wisata gunung sasak.

“Pada hari ini kita rencanakan luas areal sekitar 100 Ha untuk kita tanam kopi. Pada tahap awal ini kita bantu sekitar 8.100 bibit tanaman kopi,” akunya.

Lanjut kata dia, dari empat jenis kopi yang ada seperti Kopi Arabica, Robusta, Liberica dan Exelsa. Untuk jenis bibit kopi yang akan ditanam di kawasan wisata gunung sasak ini adalah kopi jenis Robusta dengan sumber bibit kopi dari Puslitkoka Jember.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/8100-bibit-kopi-jenis-robusta-ditanam-di-kawasan-wisata-gunung-sasak

Giri Menang, Kamis 26 Desember 2019 – ?Dr H Baehaqi secara resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggantikan Sekda lama, Ir HM. Taufiq, M.Sc yang memasuki masa pensiun. Pelantikan oleh Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, M.Si ini berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Kamis (26/12).

Dr Baehaqi sebelumnya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lobar yang telah menjabat selama kurang lebih 8 tahun. ?Pria murah senyum ini memiliki latar belakang pendidikan yang terbilang unik yaitu merintis secara lengkap dari level pendidikan terendah hingga tertinggi.

Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA), pria kelahiran Kediri 56 tahun silam ini melanjutkan pendidikannya di Diploma Satu (D1) Pertanian, Universitas Mataram (Unram). Di universitas yang sama, Baehaqi selanjutnya mengambil Diploma Dua (D2) dengan Jurusan Pendidikam Matematika pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dengan jurusan dan kampus yang sama, Baehaqi berikutnya mengambil Diploma Tiga (D3). Namun, untuk studi Strata Satu (S1)-nya, pria berkaca mata ini memilih Universitas Nahdlatul Wathan(UNW) Mataram dengan jurusan Matematika murni. Alasan begitu bertahapnya pendidikan Baehaqi adalah karena alasan ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai pada jenjang sekaligus seperti langsung S1.

?Baehaqi rupanya tidak puas dengan hanya berpendidikan S1, dia kemudian melanjutkan program magister atau Strata Dua (S2) bahkan hingga dua kali. Program magister pertama di bidang Ilmu Pendidikan ditempuh dan diraihnya dari Universitas Negeri Subaya (UNESA), sedang gelar magister kedua diraihnya dari Universitas Setia Budi, Surabaya mengambil bidang studi Managemen.

Kemudian, adalah umum bagi yang sudah memiliki gelar master atau magister untuk berhasrat menyelesaikan level studi tertinggi yaitu Strata Tiga (S3) atau Doktoral. Untuk memenuhi ‘hasrat’ tersebut, Baehaqi memilih Universitas 17 Agustus, Surabaya, hingga meraih Doktor di bidang Ekonomi Pembangunan.

?Sebelum menjadi Kepala BAPPEDA, Dr Baehaqi pernah berkarir di dunia pendidikan dengan menjadi seorang guru. Pada level Pemerintah Daerah Lobar, selain menjadi Kepala BAPPEDA, Dr Baehaqi juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dan Plt Kepala Dinas Pendidikan pada era Plt Bupati HM Izzul Islam.
?Dengan latar belakang pendidikan Matematika, Dr Baehaqi menguasai Matematika Terapan.

Menjadi Kepala BAPPEDA selama 8 tahun kiranya akan sangat mendukung dalam menjalankan jabatannya sebagai Sekda Lobar. Salah satu yang sering disebutnya sebagai fokus pembangunan adalah dihidupkannya usaha-usaha kecil di masyarakat. Pria yang memiliki tiga orang putri yang semuanya menempuh pendidikan dan bekerja di bidang kesehatan ini menekankan agar toko-toko tertentu untuk mau menampung dan mendistribusikan produk-produk lokal hasil karya usaha-usaha kecil masyarakat.

“Perekonomian yang kuat adalah bagaimana mencetak yang kecil-kecil (UMKM) ini lebih banyak lagi, daripada mencetak satu yang besar. Kalau yang satu ini anjlok, maka akan anjlok semua, tapi kalau yang kecil-kecil itu anjlok sepuluh, akan tumbuh seribu,” ujar suami dari Hj Nurhikmah ini.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/mengenal-dr-baehaqi-sekda-lombok-barat-yang-baru

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/wakil-bupati-dan-ketua-dprd-lombok-barat-terima-hasil-pemeriksaan-bpk

Giri Menang, Selasa 24 Desember 2019 – Pagi tadi (24/12), Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD. Hj. Nurhidayah, Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo, Asisten Bupati dan beberapa Kepala OPD meninjau lokasi Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan di titik-titik keramaian menjelang perayaan natal dan pergantian tahun di Lobar.

Bupati bersama rombongan berangkat dari Pendopo pada pukul 10.00 Wita menuju lokasi Pos Pelayanan di Pelabuhan Lembar. Tibanya disana, bupati dan rombongan langsung melihat bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pos pelayanan dilanjutkan dengan pengecekan di beberapa titik pelabuhan seperti ruang tunggu, akses jalan penumpang, dan melihat kesiapan kapal.

Sekitar pukul 11.00 bupati dan rombongan melanjutkan tinjauannya menuju Pospam di Bundaran Giri Menang Square. Sebagai bentuk dukungan, bupati juga menyerahkan bingkisan kepada Komandan Pospam di lokasi itu. Bupati kemudian bertolak menuju Pospam Senggigi Batulayar.

“Dari pantauan kita, Alhamdulillah persiapan TNI, Polri, dan rekan-rekan perhubungan termasuk di pelabuhan oleh otoritas pelabuhan sudah siap menyambut lonjakan penumpang, pengunjung, dan lain sebagainya. Informasi dari rekan-rekan pariwisata, Alhamdulillah lonjakan wisatawan di bulan Desember tahun ini cukup tinggi dibanding tahun lalu. Peningkatanya sangat signifikan, sekitar seratus persen,” terang bupati.

Untuk kegiatan natal, bupati mengatakan di wilayah Lobar hanya ada satu tempat perayaan natal, yakni di Hotel Aruna Senggigi. Perayaan natal akan dimulai selasa malam (24/12), kemudian akan dilanjutkan Kebaktian esok pagi sekitar pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 Wita.

“Rekan-rekan Polri sudah siap dan sudah menginformasikan kepada kami antisipasi apa yang akan dilakukannya, tetapi itu hanya antisipasi, karena saya yakin masyarakat Lombok Barat adalah masyarakat yang sangat toleran,” kata Bupati.

Di tempat yang sama, Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo juga mengatakan perayaan Natal di Hotel Aruna Senggigi, Polres Lobar telah melakukan sterilisasi oleh Tim Gegana di area hotel, dan selanjutnya akan melakukan pengamanan terbuka selama perayaan Natal dilaksanakan.

Pengamanan untuk Operasi Lilin Gatarin pada pergantian tahun, kata Kapolres, terutama pada malam tahun baru akan menurunkan sebanyak 530 anggota yang tergabung dari TNI, Dinas Perhubungan, Pol-PP Kabupaten Lobar dan stakeholder lainnya. Ia juga mengatakan ada dua lokasi yang dijadikan titik Pospam di wilayah hukum Polres Lobar, yaitu Bundaran Giri Menang Square dan di Senggigi, serta satu titik Pos Pelayanan di Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar.

“Untuk tahun baru, Polres memfokuskan di beberapa titik wisata. Salah satunya jalur Senggigi. Kami sudah menyetting penempatan personil sepanjang jalan Senggigi menuju perbatasan Lombok Barat dan Lombok Utara,” kata Kapolres.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/jelang-natal-dan-tahun-baru-bupati-tinjau-pos-pengamanan-di-titik-keramaian

Giri Menang, Sabtu 21 Desember 2019 – Peringatan Hari Ibu bermula sejak kongres perempuan pertama di Yogyakarta pada 22 Desember tahun 1928 silam. Artinya kurang dari dua bulan setelah Kongres Pemuda yang melahirkan sumpah pemuda. Dari rentan waktu yang kurang dua bulan itu gerakan kepemudaan dengan gerakan perempuan meraih kemerdekaan republik Indonesia itu seiring sejalan.

Hal itu dikatakan Bupati Lombok Barat H. Fuauzan Khalid saat menghadiri puncak peringatan Hari Ibu ke-91 tingkat Kabupaten Lombok Barat di Kantor Camat Narmada, Sabtu (21/12/2019).

“Laki-laki tidak bisa begitu saja mengklaim lebih berjasa dalam konteks meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kurang dari dua bulan pasca berkumpulnyan para pemuda yang melahirkan sumpah pemuda, kembali perempuan Indonesia ikut berkumpul untuk mengisi kemerdekaan dan berjuang merebut kemerdekaan RI,” ujar Fauzan.

Bupati juga menyebut, peringatan Hari Ibu juga bisa menjadi motivasi untuk lebih mencintai dan menyayangi ibu kita. Tidak hanya itu ia pun akan terus berusaha meningkatkan dan kesungguhannya untuk mempersiapkan calon-calon ibu masa depan yang bisa membawa Kabupaten Lombok Barat bahkan Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju.

Demikian pula ia sebutkan dalam konteks dalam memberikan peran, seorang ibu tidak hanya membantu laki-laki tapi juga dapat sebagai teman seperjuangan sepenanggungan dalam bersama-sama meraih cita-cita yang sudah dicanangkan.

Untuk menjadikan ibu berjaya di masa depan, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan program Gamak atau Gerakan Anti Merarik Kodek. Tujuannya untuk menekan kasus pernikahan dini di Lombok
Barat.

“Kita harus mulai dari hulu mempersiapkan calon ibu yang tangguh dan kuat sehingga di Lobar tidak ada anak yang menikah dini,” tegas Fauzan.

“Dirgahayu Hari Ibu, semoga kedepan ibu-ibu di Lombok Barat menjadi Perempuan Berdaya, Indonesia Maju, Lombok barat Mantab,” lanjutnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun mengajak semua pihak khususnya kaum perempuan untuk menjadikan Peringatan Hari Ibu tahun ini sebagai momentum bagi perempuan untuk berkarya bagi bangsa.

“Kaum ibu justru harus berdaya dan banyak terlibat dalam pendidikan dan ketahanan ekonomi keluarga. Di momentum ini juga menyampaikan bagaimana kita menyayangi dan menghormati ibu kita,” katanya.

Disebutkan istri bupati ini, kaitan dengan daerah di Lombok Barat bagaimana kedepan untuk mempersiapkan perempuan-perempuan yang tangguh untuk menciptakan generasi-generasi muda yang sehat dan pintar.

“Dalam rangka itu melalui TP-PKK Lobar membantu pemerintah salah satunya memberikan vitamin kepada remaja putri kita dan pelatihan-pelatihan, termasuk kita membentuk posyandu untuk remaja yang biasanya posyandu untuk bayi dan balita. Tetapi sekarang kita memberdayakan remaja, di situ ada posyandu remaja dan posyandu bayi dan balita,” terangnya.

“Kedepan, para kaum perempuan bisa lebih ikut terlibat aktif dalam pembangunan nasional. Baik itu untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/bupati-h-fauzan-khalid-gerakan-perempuan-ikut-mengisiasi-kemerdekaan-ri

Giri Menang, Jum’at 20 Desember 2019 – Wakil Bupati Lombok Barat menerima penghargaan Pasar Tertib Ukur (PTU) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jum’at (20/12/2019). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Aula Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat.

Dalam acara bertemakan Satu Nusa Satu Ukuran itu, Mendag menetapkan 245 pasar yang tersebar di 93 kabupaten/kota se-Indonesia dan menetapkan 13 kabupaten/kota sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) tahun 2019.

Dalam kesempatan itu, Mendag Agus Suparmanto menjelaskan kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi bagi daerah yang telah melaksanakan tertib ukur.

“Ini sekaligus sebagai bentuk sinergitas pemerintah pusat dan daerah dibidang kemetrologian yang pada akhirnya meningkatkan citra daerah dalam hal penciptaan jaminan kebenaran,” katanya.

Pengharagaan PTU untuk Lombok Barat ditujukan kepada dua pasar yakni Pasar Gerung dan Pasar Narmada. Hal itu berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Direktorat Metrologi Kemendag pada pertengahan tahun ini.

“Alhamdulillah setelah dilakukan penilaian itu hasilnya baik yang akhirnya kita mendapat penghargaan. Artinya, kesadaran wajib tera di pasar dalam hal tera/tera ulang sudah baik. Itu juga menunjukkan peran aktif pemerintah dalam hal ini Kemetrologian Disperindag Lombok Barat,” ungkap Lalu Agha, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Lobar usai acara.

Program pembentukan DTU dan PTU sendiri merupakan hasil sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar terpilih sebagai DTU dan PTU, pemerintah daerah harus melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya pendataan alat ukur, sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta pelaksanaan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.

“Kita rutin melakukan pelayanan tera/tera ulang, sosialisasi dan pengawasan. Kalau pelayanan tera setahun sekali ke semua pasar di Lombok Barat. Untuk sosialisasi itu kita laksanakan perkecamatan sebanyak 10 kali dalam setahun. Sedangkan pengawasan kontinyu kita laksanakan secara random,” jelas Agha.

“Alhamdulillah respon pedagang bagus walaupun masih ada yang suka menghindar. Untuk antisipasi kita laksanakan razia timbangan secara mendadak sebagai bentuk punishment dan efek jera bagi mereka yang belum melaksanakan tera/tera ulang,” lanjutnya.

Pembentukan DTU dan PTU sudah dimulai sejak tahun 2010. Hingga 2019, sebanyak 54 daerah ditetapkan sebagai DTU. Selain itu, ada 1.476 PTU se-Indonesia.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/tutup-2019-lombok-barat-raih-penghargaan-pasar-tertib-ukur-tingkat-nasional