Banjar Masin. HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Di hari kedua kunjungan kerjanya di Kalimantan Selatan, Bupati H. Fauzan Khalid bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM H. Fajar Taufik, Kepala Dinas Tenaga Kerja H. Rusditah, camat, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol, mengunjungi Kabupaten Banjar. Di sini rombongan bermaksud untuk menambah wawasan terkait penataan kelembagaan koperasi dan UMKM sektor pertambangan.

Kamis (28/11) pagi, rombongan langsung menuju Koperasi Unit Desa (KUD) Barakat Usaha Bersama di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Koperasi ini terbilang luar biasa karena mampu mengelola asset yang sangat besar. Tidak main-main, luas tambang yang dikelola seluas 8 hektar.

“Sesuai potensi alam, usaha yang kita kerjakan sejak tahun 2008 adalah tambang batuan. Kita didukung oleh pemerintah dengan diberikan lahan seluas 8 hektar ini,” jelas Ketua KUD Barakat Usaha Bersama H. Fathul Muin.

Koperasi yang beranggotakan 680 orang ini mengelola usaha di bidang penambangan batu gunung. Saat ini, KUD Barakat Usaha Bersama mampu memproduksi batuan sekitar 600 m3 per hari.

Untuk tenaga kerja, lanjutnya, ada 32 karyawan yang bekerja di tambang yang 60 persen merupakan anggota koperasi. Sedangkan tenaga ahli yang keahliannya tidak dimiliki oleh anggota, dapat direkrut dari luar anggota.

Bupati H. Fauzan Khalid dan rombongan juga berkesempatan meninjau lokasi tambang yang tidak jauh dari kantor KUD Barakat Usaha Bersama. Melihat konsistensi koperasi ini, bupati berharap kunjungannya dapat diaplikasikan di Lombok Barat.

“Koperasi ini sudah berjalan 11 tahun, itu luar biasa. Kebersamaan, soliditas, dan tingkat bertahan koperasi ini sangat luar biasa. Kami ingin belajar, karena sedang merintis. Di wilayah Sekotong, Lombok Barat itu ada tambang rakyat untuk emas,” ujar Fauzan.

Di Lombok Barat, ada 503 koperasi. Namun hanya 148 koperasi yangmasih aktif. Sedangkan di wilayah Sekotong sendiri ada 70 koperasi tambang, tapi 61 koperasi tidak aktif. Sedangkan lima koperasi baru mau mulai mengaktifkan lagi.

Usai kunjungan lapangan, rombongan kemudian menuju Kantor Bupati Banjar. Di sana, rombongan diterima Sekda Kabupaten Banjar, H. M. Hilman.

“Tadi kita sudah keliling ke koperasi di Kabupaten Banjar ditemani Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar. Kita berdiskusi langsung dengan pelaku koperasi. Kami yakin itu juga hasil dari kontribusi Pemkab Banjar, sehingga koperasi berjalan dengan baik,” kata Bupati Fauzan.

Sementara itu, Sekda Banjar H. M. Hilman mengapresiasi kunjungan Bupati Lombok Barat dan rombongan. Dijelaskannya, peran Pemkab Banjar untuk eksistensi koperasi dan UMKM sangat tinggi, termask dalam hal mempermudah izin pendirian koperasi UMKM melalui Kecamatan yang diatur dalam Perbup No. 40 Tahun 2015 dan Perbup No 46 Tahun 2016. Selanjutnya, melalui keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan-Selatan tentang Penyetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batuan.

Hilman juga menyampaikan beberapa Inovasi yang dilakukan jajarannya yang dinamakan Smart Koperasi Banjar. Inovasi ini bergerak di bidang simpan pinjam yang dapat menata administrasi pembukuan, kemajuan pekerjaan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku sehingga Rencana Anggaran Tahunan (RAT) dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat waktu.

“Kita ketahui bersama bahwa keberadaan koperasi saat ini sangat membantu permasalahan dalam bidang pembangunan di daerah terutama untuk masyarakat,” jelas Hilman.

Di Kabupaten Banjar sendiri ada 161 unit koperasi yang aktif, sedangkan yang tidak aktif berjumlah 87 unit.

Terkait pengelolaan industri pariwisata di Lombok Barat, Hilman berharap dapat melakukan kunjungan balasan untuk menambah wawasannya dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Banjar.

HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT.  Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid selama tiga hari, Rabu-Jum’at (27-29/11) melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam kunjungannya, Fauzan diampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM H. Fajar Taufik, Kepala Dinas Tenaga Kerja H. Rusditah, camat, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka studi komparasi tentang pengelolaan dan pengoptimalan peran Koperasi dan UMKM, terutama untuk mendukung sektor pariwisata.

Fauzan dan rombongan tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin pada pukul 11.30 Wita. Siangnya, rombongan menuju Kantor Walikota Banjarmasin. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah.

Bupati Fauzan Khalid menjelaskan, penyumbang pendapatan terbesar di Lombok Barat berasal dari sektor pariwisata. Namun, pariwisata tidak bisa berjalan sendiri dan harus didukung oleh kemajuan di sektor lainnya seperti Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

“Irisan kecil di pariwisata adalah usaha kecil yang bergerak di sektor usaha makanan, kerajinan, dan UKM lain yang mendukung pariwisata itu. Semoga di kota banjarmasin ini kita dapat belajar banyak bagaimana menata dan mengelola, agar di satu titik kelihatan tertib, rapi, dan pengguna jalan tidak terganggu disatu sisi tidak merugikan,” kata Bupati Fauzan soal kunjungannya ke kota seribu sungai itu, Rabu (27/11).

Menurut Fauzan, hasil dari kunjugan ini nantinya akan diadposi di Lombok Barat, khususnya yang menyangkut tata kelola UKM dalam mengembangkan titik-titik destinasi pariwisata terutama Senggigi, dan beberapa tempat lainnya.

Agar lebih efektif, dalam kunjungannya, bupati juga membawa serta para camat. Nantinya, para camat selaku pimpinan wilayah dapat turun langsung melakukan pembinaan ke UKM yang ada di wiliyah masing-masing, dan setiap kecamatan memiliki hasil olahan unggulan.

Dalam sambutannya, Walikota Ibnu Sina mengaku bangga atas kunjungan Bupati H. Fauzan Khalid dan rombongan.

“Terima kasih kepada Bupati Lombok Barat bersama jajarannya telah datang ke kota Banjarmasin. Saya berharap dengan pertemuan ini dapat memberikan kesan positif dan dapat bertukar fikiran melalui pertemuan ini,” ungkapnya.

Usai bertemu Walikota, rombongan juga mengunjungi salah satu kampung yang menjadi salah satu tujuan wisata di kota itu. Kampung ini dinamakan Kampung Pejabat, singkatan dari Kampung Pengolah Jamu Loktabat. Lokasinya berada di Kota Banjarbaru, tepatnya berada di Jalan R O Ulin Gang Baru RT 06 RW 02 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Memasuki kawasan kampung pejabat, pengunjung disuguhkan pemandangan yang asri dan menyejukkan. Ada juga bola-bola warna warni tampak tergantung dekat dengan gerbang utama saat memasuki kawasan kampung pejabat. Kawasan ini juga dipenuhi jejeran tanaman obat dan rempah dalam pot yang tersusun rapi di masing-masing halaman rumah warga. Keunikan-keunikan yang ada di Kampung Pejabat membuat masyarakat berdatangan untuk berfoto. Atau sekadar mengobati rasa penasaran.

Kampung Pejabat sendiri lahir dari ide dan inisiatif warga di sana. Nama Kampung Pejabat tercetus karena mayoritas warga di sana berprofesi sebagai pengolah dan penjual jamu. Dari 78 kepala keluarga, 33 diantaranya bekerja sebagai penjual jamu.

“Dari tahun 1972 membuka hutan, orang-orang dari Solo buat usaha pengolahan dan penjualan jamu,” terang Septi salah seorang penjual jamu.

Warga kebanyakan pendatang dari Solo, Jawa Tengah yang mengadu nasib ke Banjarbaru. Penghasilan sebagai penjual jamu cukup menjanjikan, sehingga usaha pengolahan jamu masih terus berjalan hingga saat ini.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Sabtu 30 November 2019 – Sebanyak 1.500 masyarakat Lombok Barat (Lobar) memadati Lapangan Kantor Camat Gunungsari dalam acara penyerahan sertifikat Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lobar, Sabtu (30/11/2019).

Bupati Lobar, H Fauzan Khalid yang hadir dalam acara pagi tadi menyampaikan rasa terimakasih atas kinerja BPN melalui program PTSL.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pertanahan Nasional yang telah mensertifikatkan secara gratis 20 ribu sertifikat melalui program PTSL hak milik tanah masyarakat kami yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini,” tuturnya.

Seperti diketahui, program PTSL ini sudah dilakukan sejak 2017 dan dimulai di Kecamatan Narmada. Kemudian pada tahun 2018 beralih ke Kecamatan Narmada-Lingsar, dan tahun ini (2019) dilaksanakan di Kecamatan Gunungsari dan beberapa desa di Batulayar dan Gerung. Tahun depan rencananya program ini akan menyasar 30 ribu sertifikat dengan prioritas wilayah Gerung, termasuk masyarakat luar wilayah Gerung yang belum mendapat sertifikat.

Disampaikan bupati, bahwa hadirnya sertifikat tanah itu sangat penting sekali bagi masyarakat. Selain sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk kepemilikan tanah, adanya sertifikat juga tentunya dapat menghindarkan masyarakat dari permasalahan, konflik, atau sengketa tanah. Dari sisi ekonomi juga sertifikat bisa sangat berguna, misalkan sebagai jaminan untuk pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dengan terbitnya sertifikat melalui PTSL dan program lainnya dilaporkan jika di tahun 2019 sampai bulan ini, nilai sertifikat yang dijaminkan di per-bankan dan dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan usahanya adalah Rp. 1,3 triliun. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yakni Rp. 1,1 triliun. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kehadiran sertifikat dalam mendorong perekonomian masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala BPN Lobar I Made Aria Sanjaya melaporkan jika tahun anggaran 2019 ini BPN Lobar sudah mencapai target mensertifikasi 20.000 bidang tanah.

“Target PTSL tahun anggaran 2019 adalah 20.000 bidang tanah yang dilaksanakan di 18 desa di tiga kecamatan dengan rincian 15 desa di Kecamatan Gunungsari, dua desa di Kecamatan Batulayar, dan satu desa di Kecamatan Gerung. Dan dari target tersebut telah diselesaikan dengan tuntas 20.000 sertifikat yang akan kita bagikan sekarang ini,” terang Made Arya.

Lebih jauh Made Arya menjelaskan, dengan tuntasnya target 20.000 bidang tanah yang telah tersertifikasi di tahun anggaran 2019 ini, maka dari keseluruhan bidang tanah yang berjumlah 267.000 bidang di Lobar, total sejumlah 198.399 atau 76 persen sudah berserfikat.

“Adapun sisanya nanti akan kita terbitkan sertifikat pada tahun anggaran berikutnya, baik melalui kegiatan PTSL ataupun kegiatan rutin lainnya. Dan kami sudah mempunyai target pada tahun 2022 seluruh bidang tanah yang ada di Lobar akan sudah tersertifikatkan semua,” ungkapnya.

Turut hadir pada kegiatan PTSL tadi diantaranya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Ketua DPRD Lobar, Kapolres Lobar, Perwakilan Polres Mataram
Perwakilan Kodim 1606/Lobar, Kepala BPN se-Pulau Lombok serta beberapa camat dan kepala desa di Lombok Barat.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT.  29 November 2019-Dalam upaya meningkatkan kapasitas daya pegawainya, jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan Studi Tiru di Kantor UPTD Pertanian, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Jum’at (29/11). Studi Tiru merupakan sebuah konsep belajar yang dilakukan pada suatu institusi yang dianggap lebih kompeten dalam suatu hal dengan maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan dan peraturan perundangan.

Mataram, Diskominfo – Kabupaten Lombok Barat kembali dianugrahi sebagai Badan Publik Informatif terbaik tahun 2019 untuk katagori Badan Publik Kabupaten/Kota se NTB. Lombok Barat memperoleh nilai tertinggi dengan score nilai 97,00 bersaing dengan Kota Mataram dengan pringkat yang sama dengan score 93,48. Sementara Kabuapten lainnya di NTB mendapat pringkat sebagai Badan Publik Menuju Informatif, masing-masing Sumbawa Barat, Lombok Tengah dan Kota Bima dengan nilai masing-masing 87,98. 83,76. 81,66. Kabupaten Lombok Barat kembali meraih “Anugrah Keterbukaan Informasi Publik 2019” untuk katagori Badan Publik Kabupaten/Kota se NTB

Penghargaan sebagai Badan Publik Informastif diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq dari Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djlalilah pada Anunggarah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komsi Informasi (KI) Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram (28/11/2019).

Lombok Barat telah secara konsisten dalam menginplementasikan Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan memberikan dampak pada pemerintahan Lombok Barat yang baik, yang bersih dan pemerintahan yang berwibawa sesuai tuntututan reformasi.

“kami telah dengan konsisten menjalankan pemerintahan yang terbuka menurut undang-undang, mudahan menjadikan pemerintahan Lombok Barat semakin baik sebagaimana tuntutan reformasi” ungkap Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq sesaat setelah menerima anugrah.

Dikatakan wujud konsistensi keterbukaan itu juga tidak saja di tingkat Badan Publik Utama di Kabupaten, tetapi juga di Tingkat Layanan Dasar seperti Sekolah, Puskesmas dan Desa dimana sebulan yang lalu juga menerima penghargaan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) pada kegiatan Gebyar DBIP Provinsi NTB.

Ketua KI NTB Hendriyadi dalam laporannya pada acara Anugrah Keterbukaan Informasi Publik mengatakan tahun ini telah menyelesaikan kegaitan monitoring dan evaluasi (monev) serta  memberikan Anugrah sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi Badan Publik untuk menginplementasikan keterbukaan informasi publik dengan baik.

Menurut Hendiyadi tingkat partisipasi mengikuti monev keterbukaan informasi dari 94 Badan Publik di NTB hanya 59 Badan Publik (63,44%) mengikuti tahapan sampai akhir atau sebanyak 36 Badan Publik tidak mengikuti monev terdiri dari Sembilan  OPD, Sembilan Instansi Vertikal, 1 kabupaten/kota, 15 Partai Politik. 2 BUMD.

Sementara kualitas keterbukaan informasi public dari tahun 2018 sampai 2019, kualitas tertinggi Badan Publik informatif dari 4 menjadi 6. Menuju informative dari 3 menjadi 9 Badan Publik. Kemudian yang cukup informatik naik dari 14 menjadi 15 dan yang kurang informatik turun dari 15 menjadi 14 serta yang tidak informatik turun dari 22 menjadi 12 Badan Publik pada tahun 2019. Rata kualitas keterbukaan informasi public di NTB disimpulkan naik dari 49,05 poin  menjadi  64,78 poin.

“jadi peningkatannya signifikan lima belasan persen. Harapan kita kedepan agar semua OPD dapat menjadi Badan Publik level tertinggi yaitu Informatik seperti yang sudah dicapai oleh Provinsi NTB di Tingkat Nasional,”  ungkap hendriyadi bangga.

Wakil Gubernur Hj. Siti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada yang telah mendapatkan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik. Dikatakan keterbukaan informasi bagi kita merupakan kebutuhan dan keharusan, bukan merupakan suatu yang ditakutkan asal kita jujur dalam menyampakan kepada masyarakat atau stagholder.

“keterbukaan informasi ini kebutuhan bukan hanya kewajiban juga kebutuhan kita untuk bisa apapun yang kita komunikasian dengan masyaraakt, kita eksekusi ke masyarakat sesuai dengan tujuannya,” ungkapnya.

Wakil Gubernur berharap anugarah keterbukaan informasi public dapat menjadi semangat dalam menginplementasikan keterbukaan informasi menjadi lebih lagi. Kominfo Lobar/rasidibragi/her

Jakarta, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Rabu 27 November 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengentaskan diri dari status zona merah (kondisi buruk, red) dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik untuk level Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Setelah tahun lalu ditetapkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB sebagai Kabupaten Terburuk dalam pelayanan publik, maka kini Lombok Barat melejit menjadi terbaik di Provinsi NTB, bahkan menduduki posisi ketiga terbaik secara nasional dengan nilai skor mencapai 98,30. Pemkab Lombok Barat hanya kurang skor dari Kabupaten Mojokerto di ranking satu dengan skor 99,63 dan di posisi kedua Kabupaten Lamandau dengan perolehan skor 98,60.

Hal itu didapatkan berdasarkan survey oleh Ombudsman RI pada periode Bulan April-Agustus 2019 yang dilakukan secara independen terhadap 7 Kementerian/ Lembaga, 6 Provinsi dan 215 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Untuk diketahui, tahun lalu Lombok Barat berada pada zona merah dengan nilai 44,68 dan hanya mampu menempati urutan ke-162 secara nasional yang berarti lompatan yang dilakukan Lombok Barat tahun ini sangat fantastis.

Penegasan tersebut didapatkan saat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Taufiq menerima Anugerah Pelayanan Publik pada acara yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).
H. Moh. Taufiq saat dihubungi via telpon memastikan bahwa zona hijau (terbaik, red) adalah kerja keras seluruh aparatur dan Perangkat Daerah pasca hasil survey tahun lalu berada pada zona paling bontot di NTB.

“Raihan penghargaan ini merupakan wujud dari implementasi visi kita. Kita melakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh komponen yang dituntut dalam pelayanan publik,” terang Taufiq.

Kedepan, kata Taufiq, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik akan dilakukan secara paralel dengan Reformasi Birokrasi , Sistem Pengawasan Intern Pemerintahan, pembentukan mental kerja melalui Sekolah Perjumpaan, penetapan Zona Integritas, dan Whistleblower System di mana system bisa menghimpun dan menindak lanjuti aduan masyarakat. Taufiq berkeyakinan bahwa mental aparatur di Lombok Barat bisa berubah menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas serta mengedepankan ketaatan pada hukum.

Di kesempatan terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa observasi kepatuhan ini adalah tools untuk melihat kesiapan Pemerintah Daerah dalam membangun proses pelayanan yang sesuai dengan undang-undang.

“Karena itu, sebaiknya capaian ini harus dilihat sebagai langkah awal perbaikan pelayanan kepada publik agar mudah terkontrol bagi capaian kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan. Saya sampaikan ucapan selamat kepada Pemda Lombok Barat atas capaiannya. Semoga pelayanan publiknya semakin membaik,” tegas Adhar.

Senada dengan Adhar, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh jajarannya atas capaian anugerah tersebut. Namun baginya, capaian tersebut adalah juga merupakan tolok ukur kewajiban pemerintah selaku pelayan masyarakat.

“Perubahan dari zona merah menjadi zona hijau sesungguhnya bukan prestasi, namun menjadi sebuah kewajiban. Kita harus berkomitmen terhadap indikasi pelayanan publik yang baik di mana ke depan jangan sampai ada komplain atau pengaduan masyarakat. Kalaupun ada, segera ditindak lanjuti,” tegas Fauzan.

Dalam melakukan penilaian saat survey, Ombudsman menetapkan 18 indikator penilaian, yaitu sistem mekanisme prosedur, tarif biaya, syarat-syarat, maklumat layanan, produk layanan, sistem informasi pelayan publik seperti web, brosur, running text, atau videotron. Berikutnya ada tidak ruang tunggu yang nyaman, loket atau meja layanan, toilet, kartu identitas petugas, sarana pengaduan, mekanisme pengaduan, dan petugas pengaduan. Hal tersebut ditambah lagi dengan harus ada visi misi dan motto, sarana yang membantu untuk penyandang difabel, sarana ramah ibu dan anak, serta indeks kepuasan masyarakat.

Seluruh indikator tersebut adalah cara mengukur efektivitas dan kepuasan masyarakat sebagai sasaran pelayanan. Oleh karena pentingnya indikator yang dipergunakan oleh Ombudsman, maka dalam arahannya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfudz MD menyampaikan agar hal itu dipandu oleh seluruh entitas dalam pemerintahan.

Mahfudz MD pun menyitir latar belakang mengapa Ombudsman layak diperhitungkan oleh seluruh entitas dalam pemerintahan.

“Ombudsman adalah anak kandung reformasi yang dilatar belakangi oleh birokrasi yang koruptif. Untuk itu Ombudsman harus dipandang sebagai institusi yang membantu pemerintah,” tegas Mahfudz MD.

Untuk itu, imbuhnya, seluruh entitas pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

“Jika ada kesewenangan pemerintah kepada warga, maka warga lapor kepada Ombudsman dan Ombudsman akan memanggil pemerintah untuk penyelesaiannya,” kata Mahfudz MD.

Dalam acara tersebut, hadir Ketua Ombudsman RI Amzulian Rivai, Menko Polhukam Mahfudz MD, Duta Besar Kerajaan Belanda H.E Lambert Grijns, dan beberapa jajaran pejabat kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Selasa 26 November 2019 – Perhelatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), menjadi momen positif bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tahun sebelumnya, kegiatan yang sama, biasanya digelar di dalam gedung atau di dalam hotel berbintang. Namun kegiatan yang menghadirkan Gubernur NTB, Forkopimda, serta bupati/walikota se-NTB ini, digelar di tempat terbuka. Seremoninya digelar di komplek Hotel Sundencer Kecamatan Sekotong-Lombok Barat.

Giri Menang, Senin 25 November 2019 – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat, H. Saikhu menyatakan, target Pendapatn Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Perkotaan dan Perdesaan (P2) bakal tidak tercapai. Kata dia, target PAD tahun 2019 dari sektor ini sebesar Rp. 16 milyar. Namun kondisi sampai minggu ketiga bulan November, capaiannya hanya sebesar Rp 12 milyar atau 76 persen.

Giri Menang, Senin 25 November 2019 – Momentum peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) dan Hari Guru Nasional menuai harapan bukan hanya dari kalangan guru saja. Para siswa pun mempunyai harapan besar kepada guru-guru mereka.

Salah satunya, Baiq Malika Berliana Oktora (15). Siswi SMPN 4 Gerung Kabupaten Lombok Barat ini berharap, di momentum Hari Guru Nasional ini agar guru sebagai pengajar memberikan teladan yang baik agar selalu memberikan edukasi dan perhatian ke siswa. Guru juga diharapkan lebih mampu menjalin keakraban seperti merangkul dengan penuh tanggung jawab.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Senin 25 November 2019 – Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi sangat cepat dan tidak dapat diduga. Kemajuan ini membawa dampak positif dan negatif secara beriringan dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam proses pembelajaran di sekolah.

Meskipun kemajuan teknologi pembelajaran sudah pada tahap yang cukup mencengangkan, namun kemajuan ini tidak dapat menggantikan fungsi dan peran guru dalam seluruh proses pendidikan anak. Manusia memang sudah hidup dalam dunia yang berteknologi tinggi tetapi secara psikologis pada kelompok anak-anak dan remaja usia sekolah tetap ada hasrat untuk mencari figur yang dapat mereka kagumi, hormati, dan bahkan meniru perilaku dan prestasi kehidupannya.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid saat membacakan sambutan Ketua Umum PB PGRI saat upacara HUT PGRI dan Hari Guru Nasional yang ke-74, Senin (25/11/2019). Upacara yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Lobar ini dihadiri para guru dan kepala sekolah se-Lobar.

“Betapapun majunya teknologi dengan segala turunannya, sejatinya guru tidak pernah dapat digantikan oleh teknologi. Hal ini mengandung makna bahwa guru profesional dan berintegritas akan terus menjadi isu global dan menjadi perhatian dunia, tak terkecuali Indonesia,” katanya.

Sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yakni “SDM Maju Indonesia Unggul” yang dimaknai sebagai pentingnya pendidikan dalam memajukan bangsa, sehingga menjadi prioritas utama dengan meletakkan pentingnya pendidikan dalam konstelasi pembangunan bangsa yang berarti menghargai keutamaan guru.

Dilanjutkannya, peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat penting. Hal itu sesuai dengan tema HUT PGRI tahun ini, yakni Peran Strategis Guru Dalam Mewujudkan Indonesia Unggul”.

“Tema ini secara substansial padu padan dengan tema Hari Guru Nasional dari Kemendikbud yaitu Guru Penggerak Indonesia Maju. Gurulah sebagai episentrum perubahan tersebut. Untuk itu, sudah seharusnya perhatian terhadap guru menjadi sangat penting mulai dari pemenuhan kebutuhan guru, profesionalisme, kesejahteraan, pelatihan, hingga perlindungannya,” jelasnya.

Melalui sambutan itu, Ketum PB PGRI juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Bapak Presiden RI, seluruh jajaran Kemendikbud, KemenPan-RB, dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang responsif terhadap permasalahan guru yang selalu diperjuangkan PGRI.

Apresiasi tersebut antara lain dengan terbitnya PP PPPK yang disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi pada Puncak Perayaan HUT ke-73 PGRI dan HGN 1 Desember tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti Permenpan No. 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memungkinkan Honorer berusia 35 tahun mengikuti tes CPNS dengan perjanjian kerja. Kemudian, Surat Dirjen GTK No. 9634 yang memberi kesempatan honorer di sekolah negeri mengikuti PPG, Surat Edaran Mendikbud Nomor 10 tahun 2019 mengenai PNS DPK yang dapat terus mengajar di sekolah yang dikelola masyarakat. Sebelumnya pemerintah juga melalui Permendikbud No. 10 tahun 2018 mengenai Juknis penyaluran TPG yang memberikan ruang bagi guru yang menunaikan Haji, cuti sakit hingga 14 hari dan hal Iainnya dengan tetap dihargai TPG nya.

Sementara itu, dua guru Sekolah Dasar, Azdam dan Helen yang ditemui seusai mengikuti upacara peringatan HUT PGRI di Kantor Bupati Lobar mengatakan bahwa dunia pendidikan sekarang ini memang sudah sangat maju dan masih sedang berkembang. Namun bagi mereka masih butuh beberapa hal untuk mendukung kinerja guru.

“Kami sebagai guru kalau bisa semua PR yang kaitannya dengan sekolah-sekolah, baik dari segi mental guru maupun bangunan fisik kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, agar dunia pendidikan bisa lebih maju lagi,” ungkap Azdam, guru di SDN 1 Lembah Sempage Narmada ini.

Di sisi lain, Helen yang merupakan guru di SDN 1 Kediri Selatan mengharapkan jika kesejahteraan guru harus tetap diperhatikan. Wanita yang sudah mengajar sejak tahun 2000 ini juga berharap agar pengangkatan guru honorer harus tetap ditambah lagi.

“Kalau kita lihat guru-guru honor di sekolah itu, bagaimana kita menuntut dia untuk bekerja keras untuk kemajuan pendidikan jika kesejahteraannya tidak diperhatikan,” tuturnya.

Dalam hal peran masyarakat dan siswa terhadap pendidikan, kedua guru ini kompak megatakan jika masyarakat harus tetap dan harus lebih terlibat lagi dalam hal mendidik anak, terlebih lagi wali murid. Tidak lupa mereka mengingatkan para siswa agar tetap mengedepankan akhlak dalam segala hal.