Alexander Marwata mensinyalir berdasarkan kasus yang KPK tangani, telah terjadi saling sandera antara eksekutif dengan legislatif saat pembahasan anggaran. Alex menunjuk kasus Kota Malang dan Provinsi Jambi yang sudah lama ditangani pihaknya.

“Kami berharap para Kepala Daerah menginformasikan (hal itu, red). Itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, pak Ganjar ketika stag dalam pembahasan APBD. Gubernur tidak meminta KPK untuk mengintervensi, hanya untuk mendengarkan,” aku Wakil Ketua KPK itu.

Menurut pengakuannya, keterlibatan KPK dalam pembahasan yang semula alot tarik ulurnya membuatnya menjadi lancar dan menghasilkan APBD yang pro kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, Wakil Ketua tersebut menegaskan, tidak ada niat sedikitpun buat KPK melakukan OTT.

“Saya tidak ingin menakut-nakuti. Percayalah bahwa kami tidak mengincar, tidak menargetkan untuk melakukan OTT. Apa yang kami lakukan, itu semua informasi dari masyarakat,” terang Alex sambil menuturkan satu kasus OTT yang justru pemberi informasinya adalah istri dari yang DI-OTT.

Terkait dengan pelibatan KPK untuk ikut mengawasi pembahasan APBD, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di tempat yang sama, tidak menampik bila pembahasan APBD bersama legislatif sering mengalami tarik ulur.

“Tapi walau begitu, kita selalu bisa berkomunikasi dan menjalin kemitraan bersama DPRD,” aku Fauzan menyambut baik uluran KPK tersebut.

Komunikasi yang baik, aku Fauzan, menjadi salah satu kunci penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Lombok Barat.

“Rekan-rekan di DPRD sudah memahami aspek perencanaan kita. RPJMD yang menjadi dasar RKPD di mana KUA PPAS-nya adalah kesepatan bersama antara kita dengan DPRD. Jadi, belum perlu melibatkan KPK-lah,” pungkas Fauzan tersenyum.

Fauzan sendiri hadir di workshop yang rencananya berlangsung sampai esok hari itu, bersama belasan Kepala Daerah Se-Indonesia yang rata-rata baru memenangkan kontestasi Pilkada Serentak tahun lalu. Untuk periode selanjutnya, rencananya Fauzan akan dilantik bersama Wakil Bupati terpilih, Hj. Sumiatun di tanggal 23 April mendatang.

Untuk memenuhi target tersebut, Pemkab Lobar harus meningkatkan 20 hingga 30 poin untuk mencapai nilai 90, sedangkan nilai rata-rata SKPD berkisar 80 persen. Artinya, untuk meraih predikat A sangat memungkinkan serta poin yang harus dikumpulkan cukup tipis untuh meraihnya.

“Berbicara SAKIP, artinya berbicara tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Untuk itu, semua OPD harus lebih memperhatikan dan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Tanpa kerja sama teman-teman OPD semua, nilai A ini tidak akan mungkin bisa kita raih,” tegas Taufiq.

Ada beberapa OPD yang menurut Taufiq harus kerja lebih ekstra, di antaraya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung, dan Kecamatan Lingsar.

Evaluasi SAKIP sendiri bukan merupakan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan kepada Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Kepala Inspektorat H. Rachmat Agus Hidayat lebih rinci memaparkan beberapa persoalan yang ada di OPD. Ia meminta agar semua OPD untuk mencermati perencanaan yang telah disusun sehingga mencapai nilai 90 persen. Menurutnya, jika hal tersebut dalam setahun tidak tercapai akan menjadi “penyakit” di Kabupaten Lombok Barat. Persoalan juga sering terjadi pada konsultan perencana di masing-masing OPD.

“Konsultan diharapkan agar tidak sekedar memakai paket 50an. Misalkan di perencanaan, pembangunan tidak bisa tuntas 100 persen, maka untuk perencanaan yang lain bisa dialihkan untuk mencapai pembangunan 100 persen tersebut,” jelasnya.

“Pada bidang pelaporan, jangaan sampai hanya menggugurkan kewajiban. Tapi perencana harus paham serta Sekertaris harus juga agar mengecek per triwulan sebelum dinaikkan ke Kepala OPD,” lanjutnya.

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas untuk ibu-ibu ketua Tim Penggerak PKK desa dan segenap pengurus. Niatkan hati kita, tubuh kita, serta badan kita untuk mampu bekerja sama dan mengabdi kepada masyarakat di dalam pemberdayaan masyarakat,” kata Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun dalam sambutannya.

Khairatun meminta para pengurus baru agar segera melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan agar terwujudnya pembangunan Kabupaten Lombok Barat dengan kebersamaan dan hati.

“Kedepan saya yakin bahwa ibu-ibu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Merangkul semua masyarakat kita sehingga apa yang kita laksanakan, dan yang menjadi amanah bisa terlaksana dengan baik serta diterima oleh masyarakat,” harapnya.

Keempat belas desa yang dilantik yakni Desa Saribaye, Desa Sigerongan, Desa Langko, Desa Batu Kumbung, Desa Gegelang, Desa Bug-bug, Desa Gegerung, Desa Peteluan Indah, Desa Gontoran, Desa Karang Bayan, Desa Lingsar, Desa Duman, Desa Batu Mekar, dan Desa Giri Madia.

Pelantikan juga dihadiri Camat Lingsar Jamaludin, Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Lobar Hj. Sukerniati Moh. Taufik, Ketua TP PKK Kecamatan Lingsar Desy Harianti Jamaludin, Para Kepala Desa se-Kecamatan Lingsar, Para anggota PKK Desa dan Kecamatan Lingsar serta masyarakat.

“Mari kita sama-sama melakukan pengawasan agar tidak mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap tubuh dengan melakukan ceklik,” ajak Ermalena di Lombok Barat, Sabtu (23/3).

Dalam sosialisasi tentang bahaya obat, makanan dan kosmetik melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang digelar bersama BPOM Mataram di halaman kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat itu, Ermalena menekankan kepada warga agar dapat benar-benar memperhatikan produk makanan, kosmetik dan obat yang beredar dengan cara “Ceklik”.

“Ceklik” yang dimaksud merupakan upaya yang ditujukan bagi konsumen sebelum membeli produk obat, kosmetik dan makanan.

Cek berarti memeriksa produk. K pada kata Klik adalah akronim dari kata kemasan, dimaksudkan untuk cek kemasan dalam kondisi baik. L adalah label, dimaksudkan untuk membaca informasi produk yang tercantum dalam label. I adalah Izin edar, dimaksudkan untuk memastikan produk memiliki izin edar dan K adalah Kedaluwarsa, cek masa kedaluawarsa produk.

“Terkait dengan makanan dan minuman olahan atau kemasan, harus dilihat ceklik dengan membedakan makanan yang mengandung pengawet, pewarna atau tidak, yakni apabila ditemukan makanan yang tidak dikerumuni lalat masyarakat diharapkan waspada bahwa makanan tersebut mengandung formalin. Apabila makanan yang mengandung bahan pengawet kemudian dikonsumsi akan mengakibatkan penyakit hati, ginjal, dan lain-lain,” jelas Ermalena.

Untuk produk kosmetik, Ermalena meminta masyarakat melakukan ceklik untuk menghindari kosmetik yang mengandung bahan mercury yang dapat mengakibatkan kanker dan gangguan kesehatan lainnya.

Ermalena juga meminta masyarakat waspada sebelum membeli obat tradisional lantaran tidak sedikit obat tradisional yang ditemukan mengandung zat kimia.

Dengan melakukan ceklik terlebih dahulu diharapkan setiap orang akan mampu menjadi pengawas obat dan makanan bagi dirinya sendiri.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang turut hadir menyambut baik kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu bupati memberikan apresiasi kepada Hj. Ermalena yang dinilai telah berjasa mendukung dan mengawal program-program kesehatan di Kabupaten Lombok Barat.

“Sebagai percontohan kasus anak dengan pertumbuhan lambat atau stunting. Lombok Barat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dijadikan percontohan penurunan angka stunting karena berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan,” ungkap bupati.

Peringatan Hari Air Se-Dunia ditujukan sebagai usaha untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan untuk usaha pengelolaan air yang berkelanjutan.

Saat ini penggunaan air di dunia naik dua kali lipat namun ketersediaannya untuk siap dipakai menurun diakibatkan penambahan jumlah penduduk dan kerusakan lingkungan yang merupakan salah satu penyebab berkurangnya air bersih, abrasi pantai dan pembuangan limbah sampah sembarangan. Hal itu disampaikan Kepala BWS Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi dalam sambutannya.

“Sungai bukan tempat sampah sementara. Semua pihak berwajiban menjaga sungai akar tidak terkontaminasi. Kegiatan ini adalah salah satu upaya kita untuk memelihara sungai sehingga tidak menimbulkan daya rusak sungai atau pencemaran air sehingga akan dapat terdampak kepada makhluk hidup dan lingkungannya,” katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda Lombok Barat, H. Fathurrahim mewakili bupati sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar BWS Nusa Tenggara I.

“Di Lombok Barat terdapat 33 sungai dan kita mulai dari sungai Bengok di Dasan Geres. Ini adalah titik awal kita untuk memulai membersihkan sungai kita sehingga komoditas yang ada di sungai ini tetap masih kita wujudkan dan pelihara bersama,” ujarnya.

Fathurrahim berharap masyarakat dapat menjaga kebersihan sungai dan dapat memperlakukan alam dan mengelola air dengan baik untuk kehidupan.

Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 16 Maret hingga 21 Maret 2019 ini secara resmi ditutup Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (21/3) malam. Fauzan pun memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan MTQ tersebut.

Kesuksesan ini menurut Fauzan merupakan kebanggaan tersendiri atas terpilihnya qori, qoriah, hafiz, hafizah, mufasir dan mufasirah terbaik yang akan menjadi wakil Lobar pada MTQ XXVIII tingkat Provinsi NTB bulan Oktober mendatang.

“Prestasi ini terus dipertahankan, dan jangan merasa sombong setelah mendapatkan juara. Teruslah berlatih untuk mempersiapkan diri mengharumkan nama baik Kabupaten Lobar pada MTQ tingkat selanjutnya,” pesannya.

Untuk yang tidak mendapatkan juara saran Fauzan, jangan sampai putus asa dan sebisa mungkin kembali menunjukkan kualitas diri.

“Jadikan momen MTQ ini tidak hanya menambah wawasan penghayatan dan cinta terhadap Al-Qur’an, namun menjadikan pembiasaan sehari-hari dan nilai-nilai dapat diimplementasikan setiap hari,” katanya.

Di penghujung acara, Bupati H. Fauzan Khalid didaulat memberikan piala bergilir kepada juara umum yang diterima oleh Camat Gunungsari didampingi Ketua LPTQ Kecamatan gunungsari Muhammad Musanip.

Pemenang masing-masing memperoleh bonus uang saku sejumlah Rp 5 juta untuk juara umum. Selanjutnya juara pertama mendapat Rp. 2.5 juta, juara dua Rp. 2 juta dan Rp. 1.5 juta untuk juara ketiga.