Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Penetapan dan penegasan batas desa sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat difasilitasi oleh Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) melalui program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif (PMaP) akan melakukan penetapan dan penegasan batas sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat. MCAI sendiri merupakan badan pengelola dana hibah dari Amerika Serikat melalui Millenium Challenge Corporation. Dana hibah ini digunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Giri Menang, Senin 8 Juli 2019 – Untuk mensinergikan pembangunan, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bertemu untuk sharing permasalahan dengan seluruh pendamping desa di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat di Gerung, Senin (8/7).

Sebanyak 64 orang yang terdiri dari Tenaga Ahli, Tenaga Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Lombok Barat diminta agar saat memfasilitasi desa bisa mensinergikan program pembangunan dengan skala prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Menurut Fauzan, para pendamping harus terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan, baik dari pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sampai pada penetapan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, Fauzan meminta para pendamping agar mempedomani RPJM Daerah, RPJM Provinsi, bahkan RPJM Nasional dengan juga memperhatikan skala prioritas kebutuhan.

Saat ini pihaknya, aku Fauzan, sedang mendorong seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dapat saling bersinergi, berintegrasi, dan saling melengkapi atau dengan asas komplemantaritas antar satu komponen pemerintahan dengan dengan komponen lainnya.

“Program Pemerintah harus saling dukung, saling masuki, dan saling lengkapi, baik antar program milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dengan program yang ada di desa,” pinta Fauzan sambil menjabarkan beberapa contoh permasalahan yang menjadi prioritas dalam draft RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024.

Di antara permasalahan yang saat ini menjadi prioritas, menurut Fauzan adalah masalah stunting, persampahan, UKM (Usaha Kecil Mikro, red), dan banyak lagi permasalahan yang membutuhkan kerja sama semua pihak, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan terutama Pemerintah Desa sebagai tonggak terdepan pembangunan.
Khusus untuk masalah stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Barat tetap menjadi masalah yang cukup serius untuk segera ditangani. Menurut Fauzan, di Lombok Barat sendiri tercatat prevalensi anak stunting di tahun 2007 masih sangat tinggi, yaitu 49,8% namun berhasil diturunkan menjadi 32,01% di tahun 2018.

“Saat ini, menurun lagi secara sangat signifikan. Kita telah melakukan sensus balita per Maret 2019, angkanya menurun lagi menjadi 25.04%. Artinya kita masih berada di atas ambang batas 20% versi WHO,” papar Fauzan.

Paparan Fauzan ditanggapi positif, di antaranya oleh salah seorang Tenaga Ahli Esti Dyah Apsari. Bagi Esti, sinkronisasi, integrasi, dan asas komplemantaritas untuk penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat harus tegas disebutkan dalam Peraturan Bupati tentang pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

“Penanganan stunting itu agar diberikan tekanannya dalam Peraturan Bupati, karena walaupun sudah diprogramkan, banyak desa bervariasi dalam pengalaokasian anggaran dan kegiatannya,” pinta Esti.

Demikian pula dalam masalah persampahan, menurut Sahri, salah seorang Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Sekotong, program OSAMTU (Olah Sampah Terpadu, red) harus dikelola oleh semua pihak, namun saat ini menurutnya pihak desa masih memiliki banyak kendala.

“Kami terkendala dengan lahan pengolahannya karena Dana Desa tidak bisa dipergunakan untuk penyediaan lahan, baik beli maupun sewa lahan,” terang Sahri.

Selain curah pendapat soal program, Bupati Lombok Barat pun mendapat keluhan soal komposisi jumlah pendamping lokal desa yang tidak sebanding dengan jumlah desa.

Untuk diketahui, jumlah desa di Lombok Barat sebanyak 119 desa dengan tenaga pendamping lokal desa hanya sebanyak 37 orang saja, sisanya adalah 4 orang Tenaga Ahli dan 21 orang tenaga pendamping yang bertugas di wilayah Kecamatan yang jumlahnya sepuluh kecamatan. Selain mereka, terdapat 2 orang yang merupakan tenaga operator komputer.

“Ini jauh dari angka ideal. Mestinya setiap desa memiliki satu orang tenaga pendamping,” keluh Kepala DPMD Kabupaten Lombok Barat, Lalu Edy Sadikin.

Menurutnya, walau jumlah mereka belum seimbang namun kehadiran para pendamping ini sangat dibutuhkan untuk memepercepat kemandirian desa dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang saat ini cukup besar, desa bisa melaksanakan pembangunan secara mandiri.

Menurut data yang dimiliki oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Lombok Barat, Dana Desa (DD) dari APBN untuk tahun 2019 ini berjumlah Rp. 155 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 128 Milyar. Selain DD tersebut, masih ada lagi Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Lombok Barat. Tahun ini ADD itu berjumlah Rp. 84 milyar lebih sehingga total rata-rata desa di Kabupaten Lombok Barat mengelola anggaran transfer sebanyak Rp. 2 milyar per desa.

Anggaran yang dikelola langsung oleh desa tersebut, menurut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, akan bertambah kemanfaataannya dalam pembangunan di desa jika digabung dengan seluruh APBD yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk tahun anggaran 2019 ini. Menurutnya, dari total APBD Tahun 2019 yang berjumlah sekitar Rp. 1,96 trilyun, sebanyak Rp. 985 milyar adalah belanja langsung dan di dalamnya terdapat Rp. 486 milyar atau 49% adalah untuk pembangunan di desa-desa di Kabupaten Lombok Barat.

Untuk itu tegasnya, asas sinergi, integrasi, dan komplementaritas tersebut harus juga diusung oleh para pndamping di desa.

“Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan untuk warga di desa. Saya harap pendamping desa harus bisa berperan penting dalam penganggaran dana desa agar lebih produktif. Sebab desa harus sinkron dengan program Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Pendamping Desa cukup baca RPJMD Kabupaten saja, ” pungkas Fauzan. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2128099950645674/2128099617312374/?type=3&theater

Giri Menang, Kamis 4 Juli 2019 – Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan. Pernyataan itu disampaikan binaragawan nasional Ade Rai dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Pola Hidup Sehat di Lombok Barat, Kamis (4/7). Dalam sosialisasi yang digelar di Bencingah Agung Kantor Bupati itu, Ade Rai menyampaikan materi inspirasi tentang Pola Hidup Sehat untuk menjadi pendorong samangat peserta JKN-KIS guna memulai pola hidup yang lebih sehat.

Giri Menang, 4 Juli 2019 – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menginginkan pelayanan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dipermudah melalui LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap). Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan hasilnya dengan cepat.

“Saya ingin yang mudah-mudah saja. Apjati (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, red) enak memberangkatkan tenaga kerjanya, pemerintah juga enak dalam memberikan haknya,” kata Sumiatun saat memimpin evaluasi LTSA di Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (4/7).

Giri Menang, Kamis 4 Juli 2019 – Sebanyak 204 Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Lombok Barat menerima arahan dari Bupati H. Fauzan Khalid. Bupati menyebut, para CPNS harus menanamkan loyalitas untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“PNS itu juga disebut abdi negara, maka loyalitas mutlak kalian adalah kepada bangsa dan negara. Kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk ikut secara lansung menjaga negara ini,” tegas Fauzan dalam Pembukaan Pelatihan Dasar dan Prajabatan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (4/7).

BUPATI LOMBOK BARAT BEKALI 120 MAHASISWA KKP UIN MATARAM

‌Giri Menang, Senin 1 Juli 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menaruh harapan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram peserta Kuliah Kerja Partisipasif (KKP) di Lobar untuk dapat menyalurkan ilmu yang dimiliki sehingga program pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan masyarakat.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, dirinya percaya mahasiswa memiliki pemahaman intelektual yang lebih sehingga momen ini dapat digunakan untuk mensosialisasikan program pemerintah.

Salah satu isu nasional yang terus digalakkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yakni penekanan angka kasus stunting.

Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir. Hal ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Stunting bukan hanya menyerang fisik anak. Penderita stunting memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Termasuk sangat berisiko terkena penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung dan diabetes.

“Lombok Barat tahun 2024 harus bebas stunting. Termasuk angka pernikahan dini. Silahkan dorong dan beri pengetahuan tentang itu agar masyarakat mau melakukannya,” kata Fauzan saat melepas secara simbolis 120 mahasiswa peserta KKP di Gedung UIN Mataram, Senin (1/7).

Fauzan menyebut, pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab anak kurang gizi. Usia ayah dan ibu yang masih terlampau muda, belum memiliki cukup ilmu mengenai asupan gizi bayi, serta kestabilan emosi dan finansial untuk membesarkan anak membuat resiko stunting menjadi lebih besar.

“Umur laki-laki menikah harus 23 tahun sedangkan perempuan 21 tahun. Namun nyatanya di masyarakat banyak yang menikah di bawah umur,” ungkap Fauzan.

Pemkab Lobar sendiri telah mampu menekan angka pernikahan dini hingga 26 persen pada 2018 melalui berbagai intervensi program. Salah satu upaya yang dilakukan dengan program Gerakan Anti Merarik Kodek (Gamak).

Gamak, merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Pemkab Lombok Barat dengan tujuan untuk merespon isu perkawinan anak yang sangat tinggi di Provinsi NTB, termasuk Kabupaten Lombok Barat.

“Program ini sudah masuk nasional. Tolong disampaikan nanti di masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Mataram yang diwakili Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) H. Nazar Na’amy berharap dengan dilaksanakanya KKP ini para mahasiswa mampu melihat kondisi masyarakat sekitar dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Momen KKP ini juga diharapkannya sebagai proses pelatihan bagi mahasiswa untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya.

Secara keseluruhan total mahasiswa yang melaksanakan KKP tahun ini sebanyak 2.022 orang dan tersebar di empat Kabupaten, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa. Untuk Lombok Barat sendiri ada 120 mahasiswa akan melaksanakan KKP yang tersebar di empat Kecamatan, yakni Sekotong, Lembar, Gerung, dan Kuripan. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2116472095141793/2116471715141831/?type=3&theater  

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) diharapkan mampu membantu dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya.  Demikian dikemukakan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pada  Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus GOW Kabupaten Lombok Barat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (1/7/2019).

“GOW sebagai induk organisasi juga diharapkan bisa memfasilitasi dan membantu program-program SKPD, sehingga bisa berjalan dengan baik agar hasil yang diharapkan bisa maksimal. Saya percaya Hj. Sumiatun sebagai Ketua Umum yang baru bisa membawa GOW lebih maju, baik dan lebih aktif lagi, kemudian secara maksimal bisa membantu program-program pemerintah,” katanya berharap.

Sebelumnya ketua umum GOW dijabat oleh Hj. Khairatun Fauzan Khalid selaku isteri bupati, dan pada musyawarah GOW beberapa hari lalu telah diputuskan untuk Ketua Umum dijabat oleh Hj. Sumiatun, Ketua I Hj. Sukerniati Moh. Taufiq, Ketua II Baiq Canggih Permatasari Imam, Ketua III Helmawati Maturidi, Ketua IV Donna Heri Wahyudi, Ketua V Baiq Muliana Asmareni Daeng.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua PKK, semua OPD, Pengurus GOW Lombok Barat dan undangan lainnya.  Humas  dan Kominfo/rasidibragi  

Giri Menang, Jum’at 28 Juni 2019 – Permasalahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di hampir semua ruas jalan di Kabupaten Lombok Barat, terutama di kawasan Pariwisata Senggigi selalu menjadi sorotan semua pihak. Banyaknya PJU yang mati serta kondisi nyala lampu yang kurang terang dianggap sebagai bagian dari daya dukung yang lemah terhadap pariwisata, terutama menyangkut keamanan dan estetika di kawasan Senggigi.

Di beberapa tempat dan kesempatan, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menunjukkan komitmen perencanaannya untuk tahun 2019 ini, bahkan untuk perencanaan lima tahun ke depan, akan segera merevitalisasi kawasan tersebut, terutama untuk penanganan masalah PJU tersebut.

“Kita sudah menyiapkan anggaran dan meng-cluster kawasan Senggigi untuk segera kita tangani. Tahap awal ini meliputi masalah drainase yang sering menimbulkan persoalan genangan air mulai dari Meninting sampai ke Senggigi. PJU termasuk yang akan ditangani tahun ini,” ujar Fauzan beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, tambah Fauzan, masalah PJU bukan hanya di Senggigi, namun di semua wilayah yang ada di Lombok Barat. Untuk itu, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan penanganan PJU secara komprehensif untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

Dari kajian Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat, melalui Kepala Dinasnya H. Lalu Winengan saat disambangi ke kantornya di Gerung, Jum’at (28/6) mengaku bahwa luas wilayah, ruas jalan, dan ketersediaan PJU saat ini, baik yang menggunakan jaringan maupun jaringan tidak sebanding dengan kondisi dan kemampuan fiskal pihaknya untuk menangani.

“Di Lombok Barat baru tersedia PJU dengan jumlah sekitar 4000 lebih yang non LED, sedangkan yang LED berjumlah 2024 buah. Ada yang nyala, ada yang mati. Ada yang bahkan cuma tiangnya saja. Anggaran di kami sangat terbatas. Untuk pemeliharaan, rata-rata tiga tahun lalu hanya Rp. 425 juta per tahun, bahkan tahun 2019 ini hanya Rp. 165 juta untuk lampu PJU di sepuluh Kecamatan. Itu tidak bisa untuk pasang titik lampu yang baru,” keluh mantan Sekretaris PWNU NTB itu.

Sedangkan kebutuhan mendesak, terang Winengan, mestinya Lombok Barat memiliki lebih dari sepuluh ribu PJU dengan kondisi seluruhnya baik dan menyala. Saat ini tambahnya, baru dipetakan kebutuhan titik lampu sebanyak 9.629 titik dengan berbagai kondisi. Hal tersebut, terang Winengan diperparah lagi dengan kewajiban pembayaran yang dianggapnya mengalami salah perhitungan.

“Rata-rata kewajiban kita membayar ke PLN (Perusahaan Listrik Negara, red) antara 19 sampai 21 milyar rupiah per tahun. Ini memberatkan buat anggaran kita. Kami sudah memverifikasi dan mevalidasi, kemungkinan ada salah perhitungan. Masak kita harus membayar lampu yang mati?,” tanya Winengan.

Pihaknya, papar Winengan, telah menemukan kondisi di mana salah hitung itu banyak disebabkan oleh data yang tidak valid. Di samping titik lampu yang mati namun harus dibayarkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga harus membayar titik tiang yang tidak ada lampunya, atau double pembayaran untuk satu titik lampu, bahkan harus membayar tanggungan PJU daerah lain (Kabupaten Lombok Utara, red).

Untuk mengatasi persoalan itu, Winengan mengaku Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang melakukan kajian kemungkinan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penanganan masalah PJU tersebut.

Hal tersebut menurut Winengan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, Permenkeu Nomor 190/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, Permendagri Nomor 96/2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, dan beberapa peraturan lainnya.

“Kita juga sudah melakukan konsultasi ke Bappenas dan mengkaji daerah pembanding yang telah mempraktikkan KPBU di bidang PJU. Kita ke Solo beberapa waktu lalu,” aku Winengan.

Winengan menentang pihak lain yang menganggap KPBU di bidang PJU itu sebagai tindakan lepas tangan dari pihaknya dalam menangani. Seperti dilansir oleh media hari-hari kemarin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim mengkritik Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai pihak yang tidak mau susah bekerja.

“Kenapa juga tidak pakai Dinas Perkim, buat unit kerja Perkim misalnya untuk kelola PJU. Itu saja suruh kelola, pakai konsultan. Apa kerjaan dinas kalau diserahkan ke pihak ketiga?. Kalau semua diserahkan ke orang lain, PJU diserahkan ke orang lain, lalu sampah diserahkan ke orang lain, lalu apa kerjaan dinas ini?,” kata Sulhan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (27/6).

KPBU di bidang PJU ini menurut Winengan akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan jalan yang kurang terang di Lombok Barat. Di samping memudahkan daerah dari aspek penyediaan layanan PJU dan pembayarannya, KPBU untuk infrastruktur PJU juga akan menjamin semua wilayah bisa terang benderang.

“Kita bisa menyiapkan titik lampu di semua jalan kabupaten atau jalan poros kecamatan. Jumlah itu akan bertambah jika digabung dengan jalan desa/dusun. Kita atur jaraknya sesuai dengan standar PLN, yaitu 50 meter per titik lampu, kecuali untuk untuk Senggigi dan Gili Gede bisa 35 meter,” papar Winengan.

Dari aspek pembiayaan, melalui KPBU ini akan meringankan beban APBD yang harus diprioritaskan sesuai tahapan tahun anggaran untuk kebutuhan penting lainnya.

“Kerjasama itu dirasa penting lantaran untuk menerangi jalan di Lombok Barat setidaknya 89 milyar dibutuhkan. Itu kita tidak punya uang,” tegas Winengan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid melalui pesan whatsapp, Jum’at (28/6) juga menegaskan bahwa Pemerintah Pusat sangat mendukung terobosan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan keterbatasn fiscal di daerah.

“Dalam Musrenbangnas di hadapan Presiden, yang paling dominan disampaikan oleh Kepala Bappenas adalah dorongan terhadap daerah untuk mensiasati keterbatasan fiscal dengan terobosan jalur KPBU,” pungkas Fauzan.

Untuk itu, Winengan mengaku serius menjajaki KPBU untuk PJU tersebut. Winengan menggambarkan, pihak ketiga yang akan membangun dan membuat PJU menyala terang di semua titik sesuai kebutuhan.

Seluruh anggaran pembangunan dan pembayaran tagihan dengan pihak PLN akan dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan mengangsur ke pihak ketiga tersebut sesuai kesepakatan, baik itu mengenai besaran biayanya maupun lama durasi kerja samanya.

“Dan seluruhnya harus mendapat persetujuan DPRD. Untuk itu, saya berharap DPRD bisa membantu Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan ini dengan duduk bersama melakukan kajian serta memberikan persetujuan,” pungkas Winengan. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2110856545703348/2110856432370026/?type=3&theater

Giri Menang, Jumat 28 Juni 2019 – Dalam rangka peningkatan mutu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) membutuhkan tenaga aplikasi LPSE yang handal. Untuk memenuhi SDM tersebut, Bagian PBJ menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi LPSE dengan sistem e-Pengadaan, e-Pencatatan dan e-Swakelola. Sebanyak 30 orang peserta dari masing-masing OPD ini akan menerima materi diantaranya materi pengadaan langsung, pencatatan dan swakelola.