“Melalui kegiatan ini kita ingin memupuk rasa cinta dan memiliki kita terhadap hutan dan alam. Kemudian untuk nanti mudahan bisa menggugah rasa mencintai dan memelihata alam itu sendiri,” kata Bupati H. Fauzan Khalid sebelum melepas ribuan peserta di lapangan Desa Buwun Sejati, Sabtu (30/3).

Ribuan peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, ASN, Polisi/ABRI, LSM, Komunitas dan masyarakat umum se-Pulau Lombok ini melintasi rute sejauh 8 kilometer. Di rute ini para peserta melintasi hutan, persawahan, tegalan, bukit, dan sungai yang sarat dengan suguhan nuansa alam yang indah. Sebagai pengurang rasa lelah, para peserta juga dapat menikmati suguhan alam berupa air terjun ’Tibu Atas’.

Di akhir acara, panitia membagikan doorprize dengan berbagai hadiah menarik seperti sepeda gunung, dan lainnya. Momen ini menjadi yang paling ditunggu kebanyakan peserta.

“Capek tapi seru. Apalagi banyak hadiahnya. Jadi tambah semangat,” ungkap Jani, siswa kelas 5 dari SDN 1 Sesaot.

Tidak sedikit juga peserta yang kembali ke garis finish membawa karung plastik berisi sampah sebagai kampanye Zero Waste.

Kegiatan forest tracking juga dirangkai dengan penanaman pohon di sekitar lapangan yang diawali bupati kemudian diikuti sekda, para pimpinan OPD lingkup Pemkab Lobar dan peserta. (Humas dan Protokol Lombok Barat)

“Kalau dibandingkan dengan Lombok Timur dan Sumbawa Barat, kita di Lombok Barat sekitar sudah 60% yang sesuai. Tetapi kita jangan berpuas dulu. Tahun 2019 nanti kita harapkan jangan terulang lagi seperti 2018 ini. Kita harap bisa 100% selesai dan sesuai ketentuan yg ada. Khusus untuk lima parpol sisanya itu harus segera menindaklanjutinya sebagai persyaratan untuk penerimaan bantuan tahun 2019,” tegas Kepala Inspektorat Lombok Barat, H. Rachmat Agus Hidayat saat diwawancarai usai acara penyerahan LHP di Aula Kantor BPK RI NTB di Mataram, Jum’at (29/3).

LHP ini sendiri bertujuan agar bantuan yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran, tertib, disiplin, transparan serta tidak ada lagi indikasi bantuan hanya digunakan untuk kepentingan ketua maupun pengurus parpol.

LHP menjadi salah satu persyaratan yang harus diajukan masing-masing parpol ketika mengajukan bantuan keuangan untuk tahun berikutnya.

“Ada empat hal penting yang dinilai dalam laporan yakni, tepat rekening yang artinya rekening yang digunakan harus sesuai dengan rekening yang didaftarkan. Kemudian tepat jumlah, APBD yang dianggarkan kepala daerah itulah yang ditetapkan. Tepat bukti dan tepat penggunaan, ini yang masih ada perbaikan. Kami berharap LHP BPK ini kedepannya dapat dipertanggungjawabkan lebih baik lagi,” terang Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Herry Purwanto.

Menanggapi masih banyaknya LHP Parpol yang belum sesuai, Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta agar masing-masing parpol menunjuk satu orang ahli akuntansi untuk membantu menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan yang sudah diterima masing-masing parpol supaya tepat waktu dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Humas dan Protokol Lombok Barat)

“Dari sarana prasarana Gedung Gor Mini Gerung telah memenuhi standar nasional dan layak digunakan untuk pertandingan yang lebih besar. Turnamen juga berjalan dengan baik dan tertib. Itu bisa kita lihat dari para atlit bermain dengan sportif. Tetapi kita ingin ada peningkatan kualitas,” kata bupati.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I Made Artadhana selaku ketua panitia mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat internal untuk membahas intruksi bupati tersebut. Selain akan menambah sponsor, pihaknya juga akan memperluas cakupan peserta hingga luar Lombok dengan mengundang tim-tim berkualitas se-NTB.

“Bola voli sudah banyak diminati di Lombok Barat. Klub-klub juga mulai tumbuh dengan kualitas yang baik,“ ujarnya.

Pertandingan final mempertemukan Club Vila Ombak Lombok Utara melawan Club Ubung dari Lombok Tengah. Di set pertama Vila Ombak berhasil unggul dengan skor 25-18. Namun pada set kedua Club Ubung membalas dengan skor 17-25. Pertarungan pada set 3 cukup menarik dengan saling membalas smash yang akhirnya dimenangkan oleh Vila Ombak. Set terakhir dimenangkan oleh Vila Ombak sekaligus keluar sebagai Juara 1 Invitasi Bola Voli Bupati Cup 2019.

Sebagai juara I, Vila Ombak berhak meraih hadiah uang pembinaan sebesar Rp. 6 juta. Juara dua diraih Ubung Loteng dengan hadiah Rp. 4 juta. (Humas dan Protokol Lombok Barat)

“Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan hak politik dan hak pilih dengan benar untuk menentukan wakil yang duduk di DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta dapat pemimpin bangsa dan negara yang baik,” jelasnya.

Komisioner KPU Lombok Barat Mashur menilai Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu terumit. Diketahui, dalam Pemilu tahun ini masyarakat nantinya akan dihadapkan pada lima kertas suara yang akan dicoblos, antara lain surat suara untuk Presiden, kemudian untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTB, dan DPRD Kabupaten Lombok Barat.

“Apalagi tahun ini, pemerintah bebankan KPU untuk mendulang partisipasi masyarakat sampai 77, 5 persen,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Barat, Rusditah mewakili bupati dalam kesempatan itu meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Lingsar untuk bersama-sama menciptakan Pemilu yang aman jujur dan adil.

“Saya melihat dari pengalaman yang sudah ada, kedewasaan masyarakat sudah terlihat untuk menentukan pilihannya,” ujarnya optimis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antranya Camat Narmada Lingsar Jamalauddin, Kapolsek Lingsar IPTU Gede Sukarta, Ketua FKUB Lombok Barat TGH. Subki Sasaki, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Kepala Desa se-Kecamatan Lingsar. (Humas dan Protokol Lombok Barat)

Tujuannya bertemu bupati, kata Mohammad Ali tiada lain dalam rangka kerjasama BPJS dengan pemerintah daerah setempat. Dan bupati memberikan apresiasi serta mendukung kerjasama ini. Diharapkan, kepesertaannya semakin tumbuh, tidak saja berasal dari yang berhak menerima iuran yakni pemerintah pusat maupun daerah, tetapi berasal dari segmen-segmen pekerja penerima upah seperti badan usaha dan calon peserta mandiri.

Menurut Mohammad Ali, pemerintah dan masyarakat semakin sadar untuk bersama-sama menjadi peserta dan bergotong royong, karena manfaatnya sangat positif, tidak saja bagi masyarakat, pasien atau peserta yang kebetulan sedang membutuhkan jaminan kesehatan, tetapi juga mereka yang tidak dalam keadaan sakit. Dengan keikutsertaan mereka menjadi peserta JKN, tentu memiliki rasa aman, karena bila saatnya dibutuhkan, maka mereka mendapat pelayanan pada program JKN ini.

Menyinggung adanya pegawai honor dan kepala desa yang belum terdaftar, diharapkan pemerintah daerah mendukungnya sebagai peserta sehingga secara perlahan bisa saling melengkapi. Karena kata Mohammad Ali, dari APBD Lobar saat ini jumlah pesertanya mencapai 18.400an jiwa yang didaftarkan oleh pemda setempat.

“Anggaran diperkirakan dikali dengan besaran iuran kelas tiga, ya sekitar 23 ribu per orang per bulan,” papar Mohammad Ali. (Humas dan Protokol Lombok Barat)

Kegiatan akan dilakukan di lima desa di Kecamatan Narmada, yakni Desa Presak, Desa Selat, Desa Nyur Lembang, Desa Gerimak Indah dan Desa Narmada. Hal itu disampaikan Kasatlatkab PL II Madya Praja NTB, Mujitahidin dalam laporannya.

“Praktek Lapangan II Madya Praja ini kita laksanakan selama 21 hari mulai dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 16 April 2019. Para personel praktek lapangan II Madya Praja kita tahun ini berjumlah 134 orang. Terdiri dari Madya Praja Putra sebanyak 78 orang, Nindya Praja Putri sebanyak 33 orang dan Pendamping sebanyak 23 orang,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda H. Moh. Taufiq mewakili bupati mengakui keputusan kampus menjadikan Kecamatan Narmada sebagai lokasi kerja lapangan sudah tepat. Kecamatan Narmada sendiri merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Lombok Barat, yakni 21 desa. Selain itu Narmada menjadi salah satu daerah yang terdampak gempa cukup parah selain Gunungsari, Lingsar dan Batulayar.

Sekda meminta para praja dapat melihat keberhasilan Desa Lingsar yang berada di Kecamatan Lingsar yang memiliki predikat juara dalam lomba desa tingkat nasional beberapa waktu lalu.

“Di Lombok Barat untuk lomba desa tingkat nasional, desa kita juara satu yaitu Desa Lingsar. Sebelum adek-adek melakukan praktek lapangan tidak ada salahnya coba dilihat di desa tersebut apa kelebihannya dan apa kekurangannya dalam hal administrasi, perencanaan, pembangunan sosial dan ekonomi di desa tersebut. Setelah itu baru dipraktekkan di lima desa yang ditetapkan,” ungkapnya.

“Sekarang judulnya praktek lapangan berarti tidak hanya administasi saja yang di perbaiki, tapi berikan contoh prubahan untuk yang lebih baik di lima desa. Jika Praja meninggalkan bekas, memberikan yang terbaik, maka praktek lapangan saya nyatakan sukses,” lanjut Taufiq menambahkan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan penerimaan praktek lapangan II Madya Praja oleh Sekda Lobar H. Moh. Taufiq dengan Wakil Direktur I Bidang Akedemik, Shopiandy. ( Humas dan Protokol Lombok Barat )

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terimakasih dan selamat jalan. Semoga karir adik-adik semakin baik dan bagus. Tanpa kerja kalian, mungkin progress di Lombok Barat akan sulit. Pertama merintis itu yang sulit dan memiliki nilai yang tinggi,” kata bupati di Pendopo Bupati, Selasa (26/3).

Salah satu CPNS asal Sulawesi, Muhamad mengungkapan pengalamannya saat bertugas.

“Dengan berbagai isu yang berkembang, saya dan rekan-rekan dengan sabar memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun tidak jarang miskomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini Pemkab Lombok Barat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 150 Unit, Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko) 135 unit, dan untuk Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika) sebanyak 10 unit. Sedangkan untuk Risha yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak 500 unit, dan Riko ada 1.500 unit.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) L. Ratnawi selaku Ketua Koordinator Tim Teknis.

“Pembangunan rumah tahan gempa yang telah terbangun di Lombok Barat tidak lepas dari usaha dan dedikasi para CPNS ini. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat mulai paham membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa. Karena sebagian besar rumah masyarakat di pedesaan masih menggunakan struktur tradisional,” jelas L. Ratnawi.

Selain untuk mendukung percepatan rehabilitasi, keberadaan CPNS di NTB dimaksudkan sebagai fasilator atau pendamping, serta membuat desain rumah dan membuat RAB, Sehingga rumah yang dibangun di Lobar memenuhi syarat rumah tahan gempa secara struktur.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terimakasih dan selamat jalan. Semoga karir adik-adik semakin baik dan bagus. Tanpa kerja kalian, mungkin progress di Lombok Barat akan sulit. Pertama merintis itu yang sulit dan memiliki nilai yang tinggi,” kata bupati di Pendopo Bupati, Selasa (26/3).

Salah satu CPNS asal Sulawesi, Muhamad mengungkapan pengalamannya saat bertugas.

“Dengan berbagai isu yang berkembang, saya dan rekan-rekan dengan sabar memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun tidak jarang miskomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini Pemkab Lombok Barat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 150 Unit, Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko) 135 unit, dan untuk Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika) sebanyak 10 unit. Sedangkan untuk Risha yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak 500 unit, dan Riko ada 1.500 unit.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) L. Ratnawi selaku Ketua Koordinator Tim Teknis.

“Pembangunan rumah tahan gempa yang telah terbangun di Lombok Barat tidak lepas dari usaha dan dedikasi para CPNS ini. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat mulai paham membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa. Karena sebagian besar rumah masyarakat di pedesaan masih menggunakan struktur tradisional,” jelas L. Ratnawi.

Selain untuk mendukung percepatan rehabilitasi, keberadaan CPNS di NTB dimaksudkan sebagai fasilator atau pendamping, serta membuat desain rumah dan membuat RAB, Sehingga rumah yang dibangun di Lobar memenuhi syarat rumah tahan gempa secara struktur. (Humas dan Protokol Lombok Barat)