Giri Menang, Senin 8 Oktober 2018 – Setelah sukses di tahun-tahun sebelumnya, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar turnamen bola basket Piala Bupati Lobar Cup 2018. Turnamen akan diselenggarakan di lapangan basket SMPN 1 Narmada pada 10-20 Oktober mendatang.

Dalam penyelenggaraannya selama dua tahun berturut-turut, event ini mengalami peningkatan baik dari jumlah peserta maupun cakupan wilayah kepesertaannya.

Tahun 2016 Bupati Lobar Cup hanya diselenggarakan khusus untuk para pelajar SD dan SMP se-Lobar. Namun dalam pelaksanaannya panitia mendapat komplain dari pihak sekolah yang berada di luar wilayah Kabupaten Lobar.

Hal itu disampaikan Ketua Perbasi Lobar, Purwanto dalam konferensi pers di CGV Cinemas Transmart Mataram, Senin (8/10).

“2016 kita dikomplain karena ternyata minat sekolar luar Lombok Barat terbyata banyak. Akhirnya 2017 kita gelar kembali jadi se-Pulau Lombok,” ungkap Purwanto.

Tahun ini, Bupati Lombok Barat Cup 2018 digelar untuk pelajar se-NTB. “Sampai dengan jam 9 tadi sudah 33 tim yang mendaftar. Termasuk dari Sumbawa,” tambahnya.

Dengan dukungan CGV Cinemas sebagai sponsor utama, Purwanto optimis ke depannya event ini dapat setara dengan DBL yang merupakan kompetisi liga bola basket pelajar SMP dan SMA terbesar di Indonesia.

Sementara itu, Teguh selaku perwakilan CGV Cinemas Mataram mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam event ini. Selain bernilai positif untuk generasi muda, pihaknya menilai kegiatan semacam ini dapat membantu proses pemulihan trauma pasca gempa.

“Ini salah satu bentuk trauma healing bagi adik-adik kita. Secara tidak langsung melalui event ini kita bisa bantu proses trauma healing. Ini juga jadi terobosan kami untuk menjadi sponsor kompetisi dengan level se-NTB. Kami akan berikan support bahkan tahun depan kami siap jadi sponsor lagi,” katanya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi kembali digelarnya Turnamen Bupati Lobar Cup. Terlebih apa yang diharapkannya tahun 2016 lalu kini telah terwujud.

“Saya dulu sudah mewanti-wanti agar event ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir, namun harus terus berlanjut. Alhamdulillah tahun ini digelar lagi dan pesertanya sudah se-NTB,” ungkapnya.

Di samping itu, Fauzan berharap agar olahraga basket dapat lebih diminati di NTB khususnya di Lombok Barat. Fauzan menilai basket hanya populer di kalangan pelajar saja. Sedangkan di kalangan mahasiswa dan profesional masih meredup.

“Kepedulian pihak pengusaha juga dibutuhkan untuk memfasilitasi pembinaan basket,” ujarnya.

Anggapan bupati dibenarkan oleh Ketua Perbasi NTB Alvin. Alvin mengaku klub profesional yang ada di NTB dapat dihitung jari. Bahkan bisa dibilang timbul tenggelam.

“Nanti pas ada turnamen baru keliatan, rame-rame masuk klub. Yang kita mau klub-klub ini ada penanggung jawabnya. Lebih profesional lagi,” katanya.

Giri Menang, Selasa 9 Oktober 2018 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memiliki tugas yang besar, salah satunya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari memberikan pelayanan sejak lahir sampai kematian merupakan tanggung jawab pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Secara finansial tanggung jawab tersebut cukup besar sehingga Pemkab Lobar bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berusaha memberikan yang terbaik khususnya terkait jaminan sosial kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur, H. Ilham pada Peresmian Desa Sadar Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Selasa (9/10).

“Saya contohkan saat melakukan perkawinan, pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dengan menyediakan surat nikah. Sampai ibu-ibu melahirkan pun merupakan tanggung jawab kami,” tambah Ilham.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan ajakan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut program-program yang sudah disediakan. Menurutnya, masyarakat Desa Lembar sebagian besar adalah pekerja buruh yang harus memiliki jaminan ketenagakerjaan. Dengan mengikuti program tersebut masyarakat tidak akan mengalami kerugian, namun akan merasakan manfaat yang besar dengan angsuran kecil.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB yang diwakili Ibu Yulia Eka Wardani mengatakan tujuan dibentuknya Desa Sadar Jaminan Sosial agar masyarakat desa lebih mengenal dekat program-program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kesadaran pentingnya jaminan sosial ketenaga kerjaan terhadap masyarakat.

Yulia menilai, Desa Lembar telah menunjukan kepedulian pentingnya jaminan sosial dengan telah didaftarkannya aparatur desa, dan ditunjukkan juga oleh masyarakat.

Desa Lembar sendiri merupakan desa pertama yang diresmikan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial. Program Desa Sadar Jaminan Sosial merupakan inovasi BPJS Ketenagakerjaan, bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa untuk memberikan sosialisasi serta edukasi agar pekerja lebih memahami program-program BPJS tenaggakerjaan. Ada empat program jaminan unggulan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana ke-4 program tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan secara nasional berkomitmen akan membentuk Desa Sadar Jaminan Sosial sebanyak 200 desa untuk tahun ini. (Humas Lombok Barat)

Jakarta, 3 Oktober 2018 – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tercatat sebagai salah satu peserta aktif dalam Puncak Kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Nasional yang ke-46.

Acara tersebut resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, kemaren (Selasa, 2/10) di Ball Room Hotel Mercure Ancol. HKG PKK ke-46 Tahun 2018 ini mengangkat Ekonomi Keluarga dan Penguatan Koperasi sebagai tema utamanya. Acara tersebut juga diiringi dengan Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2018.

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan memberi sambutan memuji kreativitas ekonomi dan produk yang dihasilkan oleh para kader PKK.

Permasalahannya, menurut Jokowi ada pada “packaging” produk.

“Ini yang saya lihat banyak,” ujar Presiden Petahana itu.

Jokowi pun berharap agar Badan Ekonomi Krearif (Bekraf) bisa memfasilitasi produk milik PKK agar bisa bersaing di pasar global.

TP PKK Lobar sendiri cukup optimis dengan apa yang disampaikan oleh Presiden.

Menurut Ketua TP PKK Lobar, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid yang menjadi ketua rombongan menyatakan bahwa saat ini pengembangan ekonomi keluarga di pedesaan sudah aktif melibatkan PKK.

“Rata-rata desa kita memiliki usaha kecil menengah. Sebagian besarnya didorong dan digerakkan oleh para kader. Apalagi saat ini sudah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa lewat ADD dan dana Desa,” terang istri orang nomor satu di Lobar itu.

PKK Lobar sendiri mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore yang direncanakan akan ditutup hari Kamis 4 Oktober 2018 esok.

Belasan orang pengurus TP PKK Lobar dan ditambah dengan PKK desa Montong Are bergabung dalam TP PKK Provinsi NTB untuk aktif dalam kegiatan, mulai dari devile, pameran produk, dan pemaparan.

Hj. Khaeratun pun berharap pada Jambore Nasional ini dapat memacu gerak aktivitas TP PKK dalam menjalankan program kerjanya di empat pokja yang ada.
“Saya yakin para peserta akan mendapat banyak manfaat dalam kegiatan ini. Paling tidak semakin menambah semangat keikhlasan dalam bekerja untuk masyarakat,” pungkas Khaeratun.

Dalam kegiatan jambore itu sendiri, PKK Lobar berkesempatan memaparkan kelebihannya.

Melalui Ketua TP PKK desa Montong Are Kecamatan Kediri, Lobar tercatat memiliki prestasi gemilang di tingkat Nasional.

Mewakiki NTB, Ketua TP PKK Desa Montong Are, Siti Zainab diminta memaparkan kesuksesannya dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan, terutama di bidang ekonomi desanya.

Zainab bersama Khaeratun akan memaparkan inovasi yang membuat PKK desa tersebut bisa meraih juara tingkat nasional di bidang administrasi.

Sebelum menghadiri pembukaan acara tersebut, Khaeratun beserta rombongan yang juga diikuti oleh Wakil Bupati terpilih, Hj. Sumiatun, menyempatkan diri untuk study banding ke Kabupaten Tangerang, kemaren (Rabu, 2/10).

Di Tangerang, seluruh rombongan diterima oleh Ketua TP PKK kabupaten Tangerang, Tri Histi Yulianti beserta jajarannya yang menyambut Khaeratun dengan ramah.
Seusai acara penerimaan, belasan pengurus TP PKK Lobar pun terlihat aktif berdiskusi di setiap ruang Pokja.

Giri Menang, Senin 1 Oktober 2018 – Ratusan pedagang yang biasa berjualan di pasar Gunung Sari hari ini, (1/10) direlokasi ke tempat baru. Lokasi baru ini berjarak sekitar 500 meter dari tempat semula yakni di belakang GOR Mini Gunung Sari, atau di belakang kantor Camat Gunung Sari. Direlokasinya para pedagang tersebut dikarenakan kondisi pasar yang cukup parah sehingga berbahaya untuk ditempati.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, Dar Sapardi, SE menjelaskan, jumlah pedagang yang direlokasi itu sebanyak 420 orang. Mereka terdiri dari pedagang los dan pelataran. Jumlah ini di luar jumlah pedagang toko sebanyak 55 orang.

Dar Sapardi memastikan, di tempat yang baru ini semua pedagang kebagian tempat. Semua pedagang sudah diakomodir dan sudah menempati los pasar sesuai dengan tempatnya yang dulu. Kalau yang dulu di pasar lama berjualan di depan, sekarang pun di depan. Begitu pula yang dulu di belakang, sekarang taruh di belakang. Bahkan para pedagang yang dulunya berjualan di pelataran atau emperan, kini sudah bisa masuk di los-los yang ada.

“Kita atur sebaik mungkin supaya tidak ada riak-riak. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan dalam relokasi ini,” ujarnya.

Dijelaskan, jumlah los yang ada sekarang ini cukup banyak. Dari Badan Amil Zakat Nasional saja menyumbang 4 los dengan kapasitas 100 pedagang. Selain itu ada lagi tenda dari Dinas Peridang sebanyak 50 buah. Belum lagi ditambah dengan los swadaya yang dibangun sendiri oleh pedagang sebanyak 20 los. Mereka membuat sendiri los tersebut supaya tidak kena panas dan hujan.

Untuk sarana lainnya seperti tempat MCK sudah disiapkan meski sederhana dan air yang masih pakai gayung dari sumur setempat. Begitu pula tempat parkir sudah ada walau lokasinya masih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hanya saja yang belum ada saat ini yakni kontainer sampah dan listrik. Meskipun tempat sampah ada, namun tumpukan sampah tidak boleh dibiarkan beserakan. Untuk itu Dar Sapardi berharap agar dinas terkait bisa segera membantu kontainer. Selain itu ia juga berharap agar listrik bisa segera dipasang untuk keamanan dagangan.

Terkait akses jalan ke pasar yang agak sempit dan berpotensi macet, Dar Sapardi tidak khawatir. Pihaknya sudah menghubungi Dinas Perhubungan untuk mengatur akses jalan agar jangan sampai macet. Jalan masuk dan keluar pasar dibedakan. “Masuk lewat selatan, keluar lewat utara. Kalau tidak begitu akan macet,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Operasional Pol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, SSTP yang memimpin pengamanan relokasi menjelaskan, pihaknya mulai turun ke lokasi sejak 29 dan 30 September 2018. Dua hari itu digunakan untuk memberikan himbauan kapada pedagang agar tanggal 1 Oktober 2018 sudah menempati pasar darurat yang berlokasi di belakang GOR Gunung Sari. Semua pedagang tidak boleh berjualan di pasar lama, kecuali ruko di depan pasar yang tidak masuk sasaran

Untuk memastikan tidak ada pedagang lagi yang masuk pada tanggal 1 Oktober, Pol PP Lombok Barat langsung stand by dan siaga di lokasi pukul 04.30 subuh. “Kami lebih mudah dalam melaksanakan tugas karena kami datang duluan dari pada pedagang. Jam 04.30 anggota kami sudah siaga di lokasi,” jelas Rauh.

Meskipun sebagian besar pedagang mendukung program ini, tapi masih ada yang bertahan alias tak mau pindang. Untuk yang tidak mau direlokasi, dagangannya langsung diangkat lalu dipindahkan ke lokasi yang baru. Pedagang yang menolak ini jumlahnya sekitar 5 pedagang. Alasannya karena lokasi baru belum siap.

Untuk pedagang yang bandel ini, Rauh menjelaskan kepada mereka bahwa pedagang yang masih bertahan, maka dagangannya akan dibawa ke kantor Pol PP. “Akhirnya mereka mau juga pindah walapun Pol PP yang harus membantu membawakan dagangannya ke lokasi baru,” jelas Rauh.

Ditambahkan, ada sebagain pedagang yang meminta izin untuk menitipkan daganganya di pasar lama sambil menumggu tempatnya dia dipasar baru siap. Untuk alasan ini Rauh memberikan izin dengan catatan tidak boleh ada transaksi jual beli di tempat itu.

Rauh berencana menyiagakan anggotanya selama seminggu kedepan dengan kekuatan 3 regu (30 orang) untuk mengantisipasi jangan sampai ada pedagang yang balik ke lokasi itu lagi. Ia juga berharap agar Dinas PU segera memagar pasar Gunung Sari ini agar pedagang tak bisa masuk lagi berjualan.

“Kami berharap Dinas PU segera memagar pasar lama, karena kami khawatir saat kami pulang, pedagang balik berjualan,” lanjutnya. (Afgan)

Giri Menang, Senin 1 Oktober 2018 – Mulai hari ini hingga satu bulan ke depan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan rinci pendapatan dan pengunaan DD dan ADD di Lombok Barat (Lobar).

Dua belas pemerintahan desa yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan tersebut yakni, Desa Banyu Urip, Giri Tembesi, Desa Tempos di Kecamatan Gerung, kemudian Desa Jagaraga Indah dan Desa Kediri Selatan untuk Kecamatan Kediri. Selanjutnya Desa Giri Sasak dan Desa Kuripan Timur serta Desa Eyat Mayang, Jembatan Kembar Timur, Jembatan Gantung, Lembar dan Sekotong Timur yang berada di Kecamatan Lembar.

Hal itu disampaikan Wulung Prakoso selaku ketua tim pemeriksa di hadapan Sekda Lobar H. Moh. Taufiq di Pendopo Wakil Bupati Lobar, Senin (1/10).

Kunjungan tim pemeriksa menjadi langkah pendahuluan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pada Pemkab Lobar atas efektifitas pembinaaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) 2015 – Semester I TA 2018.

“Dalam rangka pemeriksaan tersebut kami membutuhkan informasi dan dokumen terkait pembinaan pengawasan Pengelolaan DD dan ADD dari Pemkab Lobar,” jelasnya.

Dalam pelaksanaanya, pemeriksaan akan dilakukan di kantor DPMPD Lobar didampingi Inspektorat Lobar.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq berharap agar pemeriksaan dapat berjalan lancar seperti tahun sebelumnya.

“Kita harapkan ini menjadi bentuk akuntabilitas Kepala Desa dalam menggunakan DD dan ADD sesuai petunjuk pelaksanaan Perbup yang sudah disiapkan,” kata sekda.

“Kedepan setelah pemeriksaan jika terdapat temuan-temuan yang memerlukan perbaikan diperbaiki. Akan tetapi jika menyangkut kerugian negara akan dikembalikan,” tambahnya. (budi/humas)