Giri Menang, Rabu 27 Juni 2018 – Namanya Inaq Sinip, warga Dusun Gunung Gundil Desa Jembatan Kembar Lembar. Ia mengaku berusia sudah 80 tahun, walaupun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 ini tercatat 66 tahun.

Dengan usia rentanya, Inaq Sinip sudah mulai pikun dan pandangannya pun sudah kabur. Walau demikian, kondisi fisiknya yang merapuh tidak menyurutkan semangatnya untuk berdemokrasi.

Ia hadir dengan sangat antusias di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Dusun Gunung Gundil dengan dipapah oleh cucunya.

Inaq Sinip adalah para jompo yang masih semangat untuk menggunakan hak suaranya dalam menentukan nasib daerah di lima tahun mendatang.

Di TPS ini, Inaq Sinip tidak sendirian sebagai jompo. Ada Hajjah Markisah (80 tahun) yang mengungkapkan,

“Satu suara saya sangat bermanfaat untuk desa saya,” dengan bahasa daerah yang kental.

Di TPS 02 Dusun Dasan Bare Taman Sari pun kedatangan tokoh tua. Ia adalah TGH. M. Tohri AM yang datang ke TPS dengan kursi rodanya. Usia yang telah lebih dari 75 tahun membuat fisiknya terlihat sangat lemah. Tokoh tua Partai Golkar yang mantan anggota DPRD era 90-an itu sangat antusias menyalurkan hak suaranya. Bahkan Surat panggilan memilih pun ia simpan di dalam dompetnya.

“Saya datang karena pentingnya kegiatan ini. Walaupun kurang sehat, jalan tidak bisa, saya tetap datang memenuhi kewajiban sebagai seorang warga Indonesia,” katanya.

Ketika ditanya harapannya dalam Pilkada kali ini, ia masih bisa tegas dan lantang saat menjawab.

“Kita berharap semua masyarakat ikut dalam Pilkada dan pimpinan yang terpilih itu adalah pemimpin terbaik,” ujarnya seusai mencelup jari kelingkingnya sebagai tanda usai memilih.

Kedatangan TGH. Tohri, Inaq Sinip, dan Hajjah Markisah serta banyak lagi para jompo ke 1.180 TPS adalah potret antusiasme warga dalam ikut berpartisipasi dalam Pilkada.

“Alhamdulillah dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar, Suhaemi Syamsuri via telpon.

Ia menyampaikan apresiasi tersebut sambil menyampaikan harapannya, semestinya ada penghargaan khusus buat partisipan tua seperti mereka.

“Jumlah mereka lebih kurang 20% dari total DPT, ” pungkasnya.

Untuk diketahui, jumlah DPT di Lobar sebanyak 463.493 pemilih yang menggunakan hak suaranya di 1.180 TPS.

Giri Menang, Rabu 27 Juni 2018- Dalam perhelatan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar bersama Tim Desk Pilkada Lobar melakukan sidak di beberapa TPS di 7 Kecamatan, yaitu di Kecamatan Lembar, Gerung, Kuripan, Kediri, Batulayar, dan Gunung Sari dengan mengunjungi satu Tempat Pemungutan Suara.

Tim terbagi menjadi dua, yaitu Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq dan Tim yang dipimpin oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Dr. H. Fathurrahim, M.Si.

Tim Sidak yang dipimpin Fathurrahim beranggotakan Kepala Bagian Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayayana, Kepala Bidang Linmas Dinas Sat Pol PP Chandra Prayuda, dengan didampingi oleh Camat Batulayar Suparlan dan Camat Gunungsari Rusni.

Mereka melakukan pemantauan di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Batulayar dan Gunungsari.

“Alhamdulillah secara umum berjalan kondusif. Walaupun ada sedikit kendala kurang kartu suara di Batulayar dan ada beberapa C6 di Gunungsari yang dikembalikan. Nah di TPS 3 di Dusun Dasan Bara Desa Taman Sari ini, C6 yang tadinya sudah dikembalikan ternyata pemiliknya datang. Ini tentunya harus segera ditindaklanjuti,” ujar Ahim, panggilan akrab pria yang juga menjabat sebagai Asisten III bidang Administrasi Umum dan Kesra itu.

Terkait kurangnya kartu suara di salah satu TPS di Batulayar, Camat Batulayar Suparlan mengaku hal tersebut sudah teratasi.

“Memang di sini di TPS 4 Sandik ini ada kurang kartu suara. Tapi sudah teratasi. Secara umum kondusif,” jelas Suparlan.

Sementara itu Camat Gunungsari H. Rusni menjelaskan kekurangan kertas suara tersebut sudah dikomunikasi dengan KPUD.

Kekurangan kertas suara di wilayah tersebut terjadi di Desa Sesela untuk Pilkada Gubernur sebanyak 199 lembar dan Pilkada Bupati 1 lembar. Di Desa Jatisela hanya kurang untuk Pilkada Bupati sebanyak 59 lembar. Di Desa Penimbung untuk Pilkada Bupati membutuhkan 50 lembar kertas suara dan hal serupa terjadi juga di Desa Mambalan untuk Pilkada Bupati, yaitu sebanyak 100 lembar.

Rusni juga menyayangkan banyaknya format C6 yang dikembalikan oleh beberapa desa.

“Hingga pukul 11 pagi ini ada tujuh desa yang mengembalikan C6. Jumlahnya sekitar 700-an orang. Ini disebabkan karena wajib pilih atau masyarakat yang telah terdaftar itu tidak ditemukan. Ada yang meninggal tapi kebanyakan tidak ditemukan atau pindah ke daerah lain,” jelas Rusni.

Temuan-temuan tersebut sudah dilaporkan oleh Petugas Pemilu Kecamatan (PPK) Gunung Sari untuk ditindaklanjuti ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar.

Menurut anggota Tim Sidak, KPUD menyarankan untuk segera meminta kertas suara tambahan ke TPS terdekat.

Ketua KPUD Lobar, Suhaemi Syamsuri yang dikonfirmasi via telpon membenarkan hal tersebut.

“Sudah dikoordinasikan untuk mengambil di TPS terdekat. Bila di TPS terdekat tersebut pun mengalami hal yang sama, maka juga meminta ke TPS terdekat lainnya,” ujarnya.

Ia mengaku kasus kekurangan kertas suara hanya terjadi di lokasi-lokasi tersebut, sedangkan di tempat lain tidak terjadi. Untuk diketahui KPUD telah menyiapkan 1.180 TPS di seluruh wilayah Kab. Lobar.

Demikian pula dengan temuan Tim 1 yang langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Lobar H. Moh. Taufiq yang didampingi langsung oleh Tim Peninjau dari Direktorat Jenderal Otda Kementerian Dalam Negeri.

Mereka melakukan pemantauan ke sejumlah TPS yang ada di wilayah selatan Lobar, seperti Gerung Lembar, Kuripan, Kediri, dan Labuapi, Rabu (27/06)

Sampai seluruh tim yang beranggotakan Asisten I Bidang Aparatur dan Pemerintahan, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Sat Pol PP, Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Humas Protokol berkumpul kembali, suasana di semua TPS dilaporkan berlangsung kondusif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup tinggi.

“Kita berharap seluruh masyarakat Lombok Barat yang telah terdaftar datang ke TPS sehingga prosentase yang ditargetkan Kemendagri bisa tercapai,” harap Fathurrahim.

Saat pukul 11.00 WITA saja, rata-rata tingkat partisipasi warga telah mendekati 73%. Ketika Ketua Tim, H. Moh. Taufiq menanyakan hal tersebut saat berkunjung ke TPS 3 Plabu Kuripan Selatan ke Camat Kurupan, Haji Lalu Hakam.

Hakam optimis bisa mencapai target nasional 77%, karena saat mengkonfirmasi Ketua KPPS, ia memperoleh angka 73% di jam 11.00 WITA.

Giri Menang, Senin 25 Juni 2018 – Kapolres Mataram AKBP H. Muhammad, S.IK dalam rapat Forkopimda tersebut menjelaskan, secara umum kondisi keamanan di wilayahnya terbilang kondusif. Angka kriminal didominasi curanmor. Permasalahan lainnya yakni kemacetan saat lebaran topat. Namun itu adalah hal yang biasa. Adapun terkait dengan pilkada, sampai sejauh ini tidak ada laporan yang masuk terkait pelanggaran yang mengarah tindak pidana.

Terkait persiapan pemilukada, pihaknya berkoordinasi dengan KPU dalam hal pendistribusian. Hari ini pihaknya telah melaksanakan apel Linmas yang dipusatkan di Narmada. Hasil pengecekan, ada sejumlah petugas Linmas yang belum memakai seragam. Ia berharap agar para petugas Linmas dapat menggunakan atribut Linmas tersebut agar bisa dibedakan antara petugas Linmas dengan masyarakat biasa.

Muhammad juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengingatkan anggotanya agar kotak suara dikawal ketat mulai dari penghitungan suara sampai selesai penghitungan. “Ini kami arahkan ke anggota kami di lapangan. Harus dikawal ketat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan kepada KPUD, bahwa ada sekitar 30-an warga Lobar berada di tahanan Polres Mataram. Semua tahanan tersebut diharapkannya agar bisa diakomodir untuk memberikan hak pilih.

Sementara itu Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi melaporkan, bahwa kondisi kamtibmas di wilayahnya kondusif. Sampai saat ini tidak ada permasalahan yang menonjol terkait pilkada, baik kasus perusakan, intimidasi maupun bentrok antar pendukung. Namun demikian pihkanya tetap melaksanakan deteksi dini dan patroli untuk menjaga keamanan.

Ia menyebutkan, potensi kerawanan nantinya antara lain adanya surat suara yang kurang dan sisa surat suara yang tidak dilaporkan KPPS. Selain itu potensi lainnya adalah adanya pemilih ganda, keributan, dan kecurangan saat penghitungan.

“Langkah antisipasi yang kami lakukan yakni memoniroting daerah rawan, memantau sekretariat pemenangan pemilu, dan melakukan pendekatan kepada tim sukses semua paslon,” jelasnya.

Lebih lanjut Heri memaparkan, TPS di wilayah kewenangan Polres Lobar jumlahnya sebanyak 742. Sedangkan TPS di wilayah kewenangan Polres Mataram berjumlah 438 TPS. Dari 742 ini, Polres Lobar menetapkan sekitar 653 TPS yang aman. Sisanya 89 yang agak rawan. Kerawanan ini dikarenakan faktor kondisi jalan, jauhnya, jarak tempuh, kondisi alam, dan potensi kriminalitas.

“Ini yang kami maksud rawan. Misalnya seperti Sekotong, Labuapi, Kuripan, dan Batu Layar. Ini nanti akan jadi prioritas pengamanan,” ujarnya.

Potensi kerawanan lainnya, jelas Heri, yakni saat hasil penghitungan suara, ada kemungkinan sabotase, hilang dan dicuri. Untuk itu ia menekankan ke seluruh anggota Linmas, apabila terjadi chaos di TPS agar segera mengamankan kotak suara.

“Tolong yang diamankan pertama kali adalah kotak suara, jangan KPPS. KPPS nya biarkan saja,” kelakarnya.

Di akhir pemaparannya, Kapolres Lobar menyebutkan ada 20 tahanan di Polres Lobar. Dari jumlah tersebut hanya 4 orang yang punya KTP. Sisanya memang mengaku warga Lobar tapi tidak punya KTP. “Ini masukan untuk ketua KPU untuk dipelajari lebih lanjut,” tandasnya.

Giri Menang, Senin 25 Juni 2018 – Hari pertama masuk kerja setelah cuti kampanye, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid langsung melaksanakan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkopimda) di Gerung, Senin (25/6). Selain anggota Forkopimda, hadir juga para kepala SKPD, ketua KPUD Lobar dan para camat se-Lobar.

Diadakannya rapat tersebut adalah dalam rangka mendengar kesiapan semua pihak terkait pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung Rabu (27/6) mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Fauzan menjelaskan prihal parameter keberhasilan sebuah pemilu. Ukuran pertama yakni meningkatnya angka partisipasi pemilih. Saat ini Kementerian dalam Negeri RI memberi target pemilu kali ini pemilihnya bisa mencapai 77,5 persen. Pada pemilu sebelumnya, capaian jumlah pemilih mencapai 70,02 persen.

“Ini berat. Untuk NTB sendiri tidak pernah menyentuh angkat 75 persen. Capaian NTB selama ini memang di atas 65 persen. Secara nasional ini tinggi termasuk tinggi, apalagi dibandingkan dengan luar negeri yang angka partisipasinya kurang 50 persen,” ujar Bupati Fauzan.

Dengan adanya target ini, lanjutnya, mau tidak mau di NTB dan Lobar harus bisa mendongkrak pastisipasi pemilih. Ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri tanpa kerjasama. “Tidak bisa hanya serahkan ke KPU dan Bawaslu. Harus semua kita bekerja,” jelasnya.

Untuk itu ia juga berharap agar TNI dan polri meski tidak memiliki hak pilih, tapi hendaknya ikutserta membantu meningkatkan partisipasi pemilih.

Ukuran kedua, lanjut Bupati, yaitu kasus. Makin rendah kasus, maka makin sukses sebuah pemilu. Atau makin tidak substantif sebuah kasus, maka makin tinggi kualitas pemilu.

Ketiga, parameter masyarakat menentukan pilihan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah keamanan dan kenyamanan masyarakat menggunakan hak pilih. “Ini tentunya tugas TNI dan Polri yang tentunya harus dibantu oleh masyarakat,” ujar Fauzan.

Sementara itu Ketua KPUD Lobar Suhaimi Syamsuri dalam penjelasannya memaparkan, logistik pilkada telah didistribusikan ke 10 kecamatan. Hari ini (senin) logistik bergerak dari kecamatan ke kelurahan/desa. Besok (selasa) dari kelurahan bergerak ke TPS. Seluruh kebutuhan logistik dipastikan sudah sampai di TPS pada 27 Juni.

Dikatakan Suhaimi, setiap pergerakan logistik mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari Polri dan panwaslu di setiap tingkatan. “Kita desain agar logistik tidak menginap lama di PPK dan kecamatan agar tidak terlalu lama memerlukan pengamanan di satu tempat,” katanya.

Dijelaskan, jumlah TPS yang ada di Lobar adalah 1.180 TPS yang tersebar di 122 desa. Adapun jumlah pemilih mencapai 463.493 pemilih. Suhaimi juga memaparkan sejumlah hal yang terkait potensi yang akan terjadi pada saat penghitungan dan pemungutan suara nanti.

Pemilih yang berhak memilih, jelas Suhaimi, adalah pemilih yang terdaftar di DPT. Pemilih harus bisa menunjukkan model C6 atau KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman atau surat keterangan telah terdaftar di DPT.

Adapun pemilih pindahan yang terdaftar di TPS lain, namun karena alasan tugas, baik di lingkup antar TPS, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, maka harus minta model A5. “Yang berasal dari luar Lobar, lalu pindah ke Lobar, maka dia hanya dibolehkan memilih cagub dan cawagub. Sedangkan untuk memilih bupati dan wakil bupati tidak diperbolehkan karena dia bukan warga Lobar,” jelasnya.

Mengenai daftar pemilih tambahan, adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPT tapi dapat memilih dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan yang sesuai dengan alamat KTP. “Jadi mereka tetap punya hak pilih. Akan tetapi pemilih yang tidak terdaftar ini baru bisa diperbolehkan memilih di atas jam 12,” tegasnya.

Diterangkan juga, untuk pemilih yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) jumlahnya saat ini 258 orang berdasarkan data Lapas Mataram. Akan tetapi tidak semuanya terdaftar di DPT.

“Jumlah yang terdaftar kurang dari 100 orang dan kita akan buatkan formulir A5” jelas Suhaimi.

Sementara itu adanya warga di BTN Belencong Kecamatan Gunungsari sebanyak 125 orang yang ber-KTP Mataram, pihaknya mengaku sudah menyerahkan nama itu sebulan lalu kepada KPUD Mataram. Sedangkan permasalahan di Pemalikan Sekotong yang selama ini kerap bermasalah terkait tidak terdaftarnya mereka di DPT, Suhaimi menjelaskan, dari 420 orang warga Pemalikan, yang terdaftar hanya 126. “Sisanya disarankan kembali ke daerah asal utk memilih,” ujar Suhaemi.

Suhaimi juga menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukan protes. Yang berhak melakukan protes adalah peserta, pengawas, dan saksi dari Paslon. Jumlahnya maksimal 2 orang yang boleh masuk areal TPS. “Ini yg punya hak bicara, termasuk panitia pengawas TPS. Sedangkan masyarakat umum, apabila melihat keganjilan, maka dapat pt langsung menyampaikan ke pengawas TPS,” terangnya.

Giri Menang, Senin 25 Juni 2018 – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar, Suhaemi Syamsuri meminta semua pihak mendukung penuh proses Pilkada yang akan diselenggarakan tanggal 27 esok.

“Kami dari jajaran penyelenggara meminta dukungan semua pihak untuk suksesnya Pilkada,” ujarnya di hadapan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lobar yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lobar, Senin (25/6).

Suhaemi menegaskan bahwa salah satu tolok ukur suksesnya Pilkada, tidak hanya dari aspek keamanan, namun juga dari tingkat partisipasi pemilih.

“KPU pusat menargetkan tingkat partisipasi sebesar 77,5%, atau sekitar 359.207 orang. Target ini lebih tinggi dari partisipasi di pemilu sebelumnya, yaitu 70,02%,” ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada kali ini di Lobar adalah mencapai lebih dari 463 ribu jiwa yang tersebar di 122 desa/ kelurahan.

“Kami telah menyiapkan 1.180 Tempat Pemungutan Suara (TPS),” pungkas Suhaemi.

Dalam rakor tersebut, mengemuka juga beberapa persoalan terkait dengan daftar pemilih tetap. Kasus yang sering muncul di setiap perhelatan Pemilu adalah kasus di Pemalikan, sebuah wilayah hutan yang ada di Kecamatan Sekotong. Menurut Suhaemi, jumlah wajib pilih di lokasi tersebut mencapai 420 orang, namun hanya terdaftar dalam DPT sejumlah 126 orang. Sisanya, menurut Suhaemi, disarankan untuk kembali ke daerah asal.

Lokasi lainnya ada di komplek perumahan di Dusun Belencong Desa Midang. Setidaknya ditemukan 125 penduduk masih ber-ktp Kota Mataram, padahal secara faktual mereka telah lama berdomisili menjadi penduduk Lobar.

Suhaemi mengaku sudah menyurati KPUD Mataram agar difasilitasi sehingga bisa menggunakan hak pilihnya.

Pemilih lainnya yang juga dikoordinasikan dalam rapat itu adalah adanya 258 orang tahanan Lembaga Pemasyarakatan, 30 orang tahanan Polresta Mataram, dan 20 orang yang ditahan di Polres Lobar.

Kapolres Lobar, AKBP Hery Wahyudi yang hadir dalam Rakor tersebut mendesak agar pihak penyelenggara memfasilitasi mereka dalam menggunakan hak pilihnya.

Ia menampik pihak KPUD yang menyarankan para tahanan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat.

Dalam Rakor Forkopimda tersebut pun dilaporkan tentang kesiapan seluruh pihak dalam mengamankan proses Pilkada.

Sebelumnya pihak Polres Lobar telah menyelenggarakan apel siaga yang langsung dipimpin oleh AKBP Heri Wahyudi dan dilaksanakan di Markas Polres Lobar di Jembatan Kembar.

Hery mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kondusifitas dan keamanan.

Pihak Polres Lobar menyiapkan 318 personil yang langsung turun dan menyiapkan juga 150 personil pendukung untuk kegiatan partoli.

Jumlah tersebut ditambah lagi dengan tenaga Linmas dari desa/kelurahan sebanyak 1.484 orang yang nantinya berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk penempatannya.

Rapat Forkopimda kali ini dihadiri juga oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang baru saja aktif kembali setelah cuti kampanye.
Selain Fauzan, hadir juga Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq beserta beberapa kepala SKPD, dan seluruh jajaran Forkopimda seperti Ketua DPRD Lobar, Dan Lanal, Dan Lanud, serta Kepala Kejaksaan Negeri Mataram.

Giri Menang, Senin 25 Juni 2018 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sangat serius menindak lanjuti program nasional di bidang kesehatan. Melalui Dinas Kesehatan, Lobar tidak menunggu lama setelah melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kesehatan langsung meluncurkan “Gerakan Tiga Jurus Selamat Generasi Lombok Barat”.

Tiga jurus tersebut adalah amanah Rapat Kerja Nasional untuk menangani secara serius permasalahan stunting (pendek), tuberkolosis (TBC), dan peningkatan kapasitas imunisasi. Peluncuran tersebut diselenggarakan di Bencingah Agung Kantor Bupati, Senin (25/6) dengan mengundang seluruh kader Posyandu, Kepala Desa, Camat, dan seluruh anggota dan organisasi profesi seperti bidan, perawat, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, ahli kesehatan masyarakat, dan para tuan guru yang tergabung dalam da’i kesehatan Lobar.

Peluncuran ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan H. Rachman Sahnan Putra saat membuka acara adalah karena disadari bahwa tiga persoalan tersebut memerlukan kerja semua pihak.

“Intervensi penanggulangan 3 hal tersebut, terutama soal stunting ada 2 macam, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh jajaran kesehatan berupa penanganan teknis kesehatan dan pengobatan, namun hanya berkontribusi 30%. Sedangkan intervensi sensitif adalah intervensi non kesehatan berupa jaminan ketersediaan pangan, perbaikan sanitasi, air bersih serta keamanan pangan. Intervensi ini berkontribusi 70% terhadap penanggulangan stunting. Artinya ini membutuhkan kesadaran dan aksi seluruh pihak,” ujarnya panjang lebar.

H. Fauzan Khalid, Bupati Lobar yang mulai aktif setelah cuti kampanye, mempertegas hal tersebut.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, namun semua pihak. Saya harap nanti pemerintah desa pun menyisihkan alokasi dana desa dari APBD kita untuk membantu penanganan stunting ini,” ujarnya sebelum memukul gong tanda dimulainya aksi daerah tersebut.

Kabupaten Lombok Barat memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Tahun 2007 lalu, menurut catatan Dinas Kesehatan sudah mencapai 49,8%. Namun dalam tahun-tahun berikutnya, terutam di tiga tahun terakhir berhasil menurunkannya menjadi 32,01%. penurunan drastis tersebut membuat Bappenas tertarik menjadikan Lobar sebagai model daerah percontohan penurunan kasus stunting di tingkat nasional.

Setidaknya 100 kabupaten/kota dianggap garis merah dalam permasalahan stunting sehingga Lobar perlu lebih keras lagi bekerja. Untuk itu, melalui Kepala Dinas Kesehatan, Lobar di tahun 2017 lalu sempat diajak study banding oleh Pemerintah Pusat ke Vietnam yang disebut sebagai negara yang sukses menangani stunting.

Rachman mengaku telah berjuang keras bersama jajarannya untuk menurunkan angka tersebut

“Dalam rangka itu, kita membangun sistem informasi seperi e-Pukesmas, e-Pustu, dan e-Posyandu serta menguatkan aspek pelayanan ke masyarakat, terutama di 1000 hari pertama kehidupan,” jelasnya sambil menyebutkan hal itu sebagai intervensi spesifik.

Di Lobar sendiri, angka stunting itu tersebar merata di semua kecamatan. Tertinggi di Kecamatan Narmada, yaitu 37,32%. Kecamatan terrendah adalah Kecamatan Gunung Sari 21,24%.

Stunting ini oleh WHO sendiri dianggap sangat membahayakan bagi pertumbuhan generasi. Bagi Pemerintah Pusat menjadi peringatan dini di tengah isyu bonus demografis di tahun 2030-2035 mendatang.

Stunting berdampak terhadap fisik berupa lamban tumbuh, pendek, rentan infeksi, dan pada aspek otak, yaitu lemahnya kemampuan kognitif, bahkan dipastikan juga berdampak pada penyakit degeneratif (stroke, hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya).

Giri Menang, 25 Juni 2018 – Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kondusifitas dan keamanan menjelang puncak pesta demokrasi Pemilukada serentak 2018 yang akan berlangsung dua hari lagi. Hal itu disampaikan Kapolres saat kegiatan Apel Kaposkamling se-Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di halaman kantor Kapolres Lobar, Senin (25/6/2018).

“Mari kita pupuk nilai-nilai silaturahmi dan persaudaraan di antara kita guna menciptakan lingkungan yang sehat serta aman dan kondusif dalam menghadapi pilkada serentak ini. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang pesat serta isu-isu global seperti demokratisasi, perlindungan hukum dan ham, lingkungan hidup, dan lain- lain, menyebar secara cepat menjadi isu nasional,” ujar Kapolres.

Menurutnya, kondisi tersebut membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak kecil kemungkinan hal tersebut juga berimplikasi pada munculnya berbagai potensi ancaman dan gangguan khusunya menjelang Pilkada Serentak 2018.

Untuk itu Kapolres berharap seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan koordinasi untuk mengantispasi berbagai isu yang ada.

“Kami dari Polri mengajak seluruh awak Pos Kamling, dan seluruh peserta apel gabungan TNI Polri serta Linmas yang hadir dalam apel bersama untuk membangun informasi, komunikasi dan koordinasi instansi terkait sampai ke tingkat desa dalam memecahkan suatu permaslahan yang ada di tengah lingkungan saat Pilkada 2018,” ajaknya.

Untuk gelaran Pilkada kali ini, Polres Lobar menurunkan 318 personil ditambah 150 personil untuk kegiatan partoli di wilayah hukum Lobar. Sedangkan dari Linmas sebanyak 1.484 orang yang nantinya berkoordinasi dengan TNI Polri untuk penempatannya.

Polres Lobar sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya melalui fungsi teknis binmas yaitu melakukan binteknis terhadap Pam Swakarsa dengan mengaktifkan kembali kegiatan Pos Kamling. Hadirnya Pam Swakarsa ini diharapkan mampu menekan potensi-potensi masyarakat yang dapat mengganggu kamtibmas. Disadari, untuk menciptakan kondisi yang aman bukan hanya tanggung jawab Polri semata, melainkan menjadi tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Selain di Kantor Polres Lobar, apel gabungan juga digelar Polres Kota Mataram di lapangan Narmada, Kecamatan Narmada. Seperti diketahui, beberapa wilayah Kabupaten Lombok Barat yakni Kecamatan Narmada, Lingsar dan Gunungsari merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Mataram.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari warga desa se-Kecamatan Narmada, Lingsar dan Gunungsari. Turut hadir dalam apel gabungan tersbut di antaranya Wakapolres Mataram, Kapolsek Narmada, Kadis Pol PP Lombok Barat, Camat Narmada, Camat Lingsar para personil TNI Polri dan Polmas.

Dalam apel tersebut ada tiga poin yang disampaikan Wakapolres Kota Mataram Bapak Kompol Nanang Budi. Pertama, personil TNI, Polri dan Linmas diharapkan tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan diri masing-masing personil di tempat ditugaskan. Kedua, semua personil pengamanan harus kenali lingkungan, termasuk kesiapan fisik dan mental untuk dapat memberikan pelayanan maksimal demi lancarnya pemungutan suara di TPS. Terakhir, Wakapolres meminta agar semua personil baik TNI, Polri dan Polmas untuk lakukan kerjasama dan sinergitas di lapangan.

“Saya minta kerjasama yang baik antara TNI, Polri dan Linmas agar Pemilukada serentak ini berjalan lancar dan sukses,” tegasnya.

Giri Menang, Minggu 24 Juni 2018 – Prosesi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) untuk Bupati/ Wakil Bupati Lombok Barat periode 2019-2024 akan berpuncak pada hari Rabu, 27 Juni 2018. Untuk itu, Ketua Divisi Sosialisasi sekaligus Ketua Komisi Pemlihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Barat meminta warga masyarakat aktif untuk mensuksesksnnya.

“Untuk itu, datanglah ke TPS masing-masing dengan membawa Surat N6 (Surat Panggilan, red) untuk memberikan hak suara.

Hal tersebut disampaikan alumni Fisipol UGM itu saat membuka acara Debat Publik Pilkada Lobar di Gedung Budaya Narmada, Sabtu (23/6) sambil mengingatkan agar Pilkada bisa berlangsung dengan damai.

“Seluruh masyarakat, terutama Paslon dan pendukungnya, harus menjalankan Pilkada kali ini dengan senyum”, paparnya.

Acara ini adalah debat kedua yang difasilitasi oleh KPUD sebagai akhir masa kampanye. Untuk itu harus dimanfaatkan oleh para Pasangan Calon (Paslon) dalam mengambil hati para pemilih.

Jumarim Umar Maye, Doktor Universitas Islam Negeri Mataram yang ditunjuk sebagai moderator menegaskan,

“momentum ini harus dimanfaatkan oleh para Paslon di akhir masa kampanye ini,” ujar Jumarim sambil menjelaskan mekanisme debat.

Debat kali ini adalah lanjutan dari Debat Pertama yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di sebuah hotel di bilangan Senggigi.

Seperti saat pertama, maka kali ini pun semua Paslon pun diperkenankan membawa para pendukung. Para pendukung itu berteriak-teriak dan mengeluarkan yel-yelnya saat memberi semangat kepada Paslon jagoannya. Debat ini disiarkan secara langsung oleh sebuah stasiun televisi lokal dan live streaming oleh Lombok Barat TV milik Pemkab. Lobar agar bisa disaksikan juga oleh masyarakat luas.

Giri Menang, Jum’at 22 Juni 2018 – Perayaan Lebaran Ketupat (Topat) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di Pantai Duduk, Batu Layar, pada Jum’at (22/6) pagi, berlangsung meriah. Meski dilangsungkan pada hari Jum’at yang dianggap hari pendek, namun semua rangkaian acara tetap bisa dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Rangkaian acara Lebaran Topat ini didahului oleh prosesi ziarah makam (nyekar) oleh para pemuka agama dan adat Kecamatan Batu Layar ke kompleks makam Batu Layar. Untuk kali ini, prosesi nyekar dipimpin langsung oleh Pejabat Sementara (PJS) Bupati Lobar H. Lalu Saswadi. Selain itu nampak ikut serta sejumlah tuan guru, tokoh masyarakat dan kepala SKPD.

Saat menuju makam Batu Layar, rombongan menggunakan cidomo hias dengan start di Kantor Camat Batu Layar. Digunakannya alat transportasi rakyat ini adalah untuk mengenang kembali tradisi masyarakat tempo doeloe yang beriringan dari berbagai penjuru menggunakan cidomo menuju makam Batu Layar.

Sesampai di Makam Batu Layar, dilaksanakan acara zikiran dan doa yang dipimpin oleh TGH. Taisir. Mereka berbaur dengan masyarakat umum yang saat bersamaan juga sedang melakukan ziarah makam. Setelah selesai zikir, dilanjutkan dengan tradisi membasuh muka di atas makam (bejamjam/beseraup). Tradisi ini biasa dilakukan masyarakat sebagai wujud syukur atas berbagai rahmat Allah yang telah diberikan kepadanya.

Usai melakukan ziarah makam, rombongan PJS Bupati Lobar melanjutkan perjalanan menuju lokasi acara yang digelar Pemkab Lobar. Lokasinya di pinggir pantai Duduk atau sekitar 200 meter dari makam Batu Layar. Di lokasi ini ratusan tamu undangan beserta warga masyarakat telah menunggu untuk menyaksikan berbagai pertunjukan seni budaya khas Lombok yang akan tampil di atas panggung.

PJS Bupati Lobar H. Saswadi pada kesempatan tersebut menjelaskan, Lebaran Topat yang telah menjadi tradisi turun temurun itu disebut juga lebaran perempuan (Lebaran Nine). Sedang lebaran laki (Lebaran Mame)-nya yaitu pada Hari raya Idul Fitri. Lebaran topat ini sendiri merupakan lebaran bagi mereka yang telah melaksanakan puasa sunat 6 hari di Bulan Syawal.

“Lebaran Topat merupakan penutup dari pelaksanaan puasa Sunnah Syawal yang dilaksanakan sejak tanggal 2 sampai 7 Syawal,” jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, lanjutnya, Lebaran Topat tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berpuasa tetapi oleh semua masyarakat Lombok. Perubahan pun terjadi dari sekedar ritual keagamaan pasca puasa sunnah menjadi tradisi kultural masyarakat. Perayaan Lebaran Topat tidak hanya dirayakan dengan selamatan tetapi juga dirayakan dengan melakukan rekreasi ke sejumlah objek wisata, khususnya pantai.

“Lebaran Topat merupakan akulturasi nilai-nilai agama yang menyatu dengan nilai-nilai tradisi Sasak sehingga pelaksanaannya tidak mendahului Idul Fitri. Dengan kata lain tradisi mengikuti agama bukan agama mengikuti tradisi,” ujarnya.

Selain itu, Lebaran Topat juga telah bermetamorfosis menjadi prosesi yang tidak hanya berdimensi sakral tapi juga sosial. Dimensi sakral berkaitan dengan persepsi dan penghargaan kepada Tuhan YME, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan upaya menjaga harmoni antar sesama manusia.

Saat ini, lanjut Saswadi, even Lebaran Topat telah menjadi kekayaan budaya yang patut dipertahankan dan dikembangkan.

“Ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu atraksi wisata,” katanya.

Untuk itu Saswadi berharap kepada segenap masyarakat Lobar agar mengambil manfaat dan nilai tambah dari perayaan lebaran topat ini. Tak ketinggalan ia berharap semua pihak senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban.

“Dengan demikian sektor pariwisata yang sudah mulai membaik ini dapat semakin maju pada masa-masa selanjutnya,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan lebaran topat ini merupakan Calender Of Event yang selalu dilaksanakan di Pantai Duduk Batu Layar.

Bertahun-tahun Batu Layar telah menghipnotis masyarakat Lobar dan Pulau Lombok. Masyarakat dari berbagai penjuru pulau Lombok beramai-ramai datang meramaikan Lebaran Topat. Ini tentunya dapat mendongkrak kunjungan wisatawan yang selalu ramai ke kawasan pantai Senggigi ini.

“Jadi, walaupun menjelang pilkada, agenda rutin ini tetap kami laksanakan meski dengan sederhana,” tandasnya.

Sebagai rangkaian selanjutnya, dilakukan pemotongan ketupan oleh PJS Bupati Lobar dan beberapa pejabat penting lainnya. Setelah itu ketupat-ketupat tersebut dibagi-bagikan untuk dinikmati bersama. Puluhan dulang pesaji yang berasal dari SKPD se-Lobar kemudian dibagikan kepada para tamu undangan. Para tamu undangan pun kemudian menikmati suguhan tersebut diiringi atraksi kesenian di panggung seperti rudat dan zikir sama. (Humas)