Dalam kegiatan Ngopi Ngeteh Bareng hari ini (17/10) Bupati menceritakan kunjungannya ke Krabi, Thailand 12-15 Oktober lalu. Kunjungan yg menghadirkan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan se Asean, Bupati Lombok Barat adalah satu satunya kepala daerah yg hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kabid Binkesmas Dikes Lombok Barat di level Asean. Keistimewaan tsb diraih Kabupaten Lombok Barat karena secara regulasi, pemda telah berhasil mnyusun Peraturan Daerah tentang kawasan Bebas Rokok.

Dalam kesempatan itu beliau menegaskan komitmen pemda untuk menegakkan perda tsb. Beliau memastikan bahwa area publik pendidikan dan keagamaan harus bebas dari rokok. “Tidak ada tawar menawar lagi, lingkungan sekolah-sekolah harus menjadi area yg bebas rokok”, demikian tegas beliau. Ditambahkannya bahwa zona bebas rokok juga diupayakan sampai pada tempat-tempat ibadah dan bahkan secara gradual diupayakan tersosialisasi untuk tidak merokok sembarangan di rumah-rumah pribadi.

Dalam kesempatan lain, anggota DPRD Fraksi PKS pun menegaskan hal serupa dg memberikan contoh perbandingan dengan cara di negara tetangga, Australia. Di sana, ia menuturkan, perokok diberikan tempat tersendiri untuk merokok bahkan didekatkan dengan bak sampah. Jadi hampir dipastikan bahwa bila ada area merokok selalu berdampingan dg bak sampah. Anggota DPRD Lombok Barat dari Dapil Kediri Labuapi ini pun memungkasi tanggapannya dg meminta agar para perokok jg menghargai orang-orang yang tidak merokok. Orang yg tdk merokok pun tidak lepas dari bahaya akibat ia terkena imbas orang yang merokok. “Ada orang yang tidak merokok tetapi terindikasi mengidap penyakit akibat rokok, justru karena bergaul dengan para perokok sehingga ia menjadi perokok pasif”, demikian ia mengakhiri komentarnya sebagai dukungan atas komitmen pemda mengatur zona bebas rokok ini.(Humas-Lobar)

Giri Menang, 11 Oktober 2016 – Siang tadi, Bupati H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), H. Muridun serta Camat Batulayar, Suparlan menghadiri acara Itsbat nikah terpadu di Kantor Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Selasa (11/10/2016). Dilaporkan oleh camat bahwa ada 50 pasangan yang terdaftar mengikuti itsbat nikah di Kecamatan Batulayar. Namun dua diantaranya berhalangan hadir.

Di Lombok Barat sendiri secara keseluruhan ada 500 pasang yang mengikuti Itsbat nikah sejak Maret lalu. “Dari kuota 500 pasutri yang ada di Lombok Barat sudah ada 492 orang yang diitsbatkan oleh Pemda. Sisanya ada yang meninggal dan cerai,” ungkap Kadis Dukcapil. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat tertib dokumen kependudukan mulai dari surat nikah kemudian kartu keluarga dan lainnya. Diharapkan tahun depan masyarakat Lobar lainnya sudah memiliki dokumen kependudukan.

Dalam arahannya Bupati menghimbau agar masyarakat bisa menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan. “Seperti surat nikah, menjadi wajib hukumnya memiliki surat nikah karena akan mempengaruhi pelaksanaan ibadah-ibadah lain seperti haji dan lainnya,” jelasnya. Tahun 2017 rencananya Pemda akan menyiapkan 1000 pasutri untuk mengikuti Program Itsbat Nikah gratis. Namun bupati menghimbau bagi masyarakat yang mampu untuk tidak menunggu program itsbat nikah gratis dari Pemda, tapi berinisiatif mandiri melakukannya.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menyerahkan secara simbolis buku nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran kepada masyarakat. (romi/rian/humas)

Giri Menang, 10 Oktober 2016 – Sesuai Permendagri N0.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), daerah diminta untuk betul-betul mengkaji ketentuan dan aturan dalam peraturan ini. Ada bab yang menuntun daerah agar menggelar pemilihan secara serentak.
Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), rencananya akan menggelar pilkades secara serentak. Kegiatan pilkades ini akan digelar 7 Desember 2016 di 18 desa, dan 9 kecamatan kecuali Kuripan. Dalam rangkaian persiapan pilkades, Senin (10/10/2016) digelar acara sosialisasi dan bimbingan tehnis (bimtek) pilkades serentak bagi PPS dan KPPS se Lobar. Kegiatannya berlangsung di Aula Utama kantor Bupati. Selain bupati, hadir pula Ketua KPU, Kepala BPMPD, serta sejumlah SKPD terkait.
Kepala BPMPD Lobar, H.Lalu Surapati melaporkan, sosialisasi dan bimtek ini diikuti oleh instansi terkait, 9 camat kecuali camat Kuripan, Kapolsek, Danramil, kades yang terkait pilkades, Ketua BPD, Ketua Panitia desa, sekretaris panitia desa dan ketua KPPS.
Menurut Surapati, kegiatan ini merupakan rangkaian dari tahapan kegiatan pilkades serentak di Lobar. Tahapan-tahapan ini juga merupakan tahapan penjaringan bakal calon (balon) kades di 18 desa. Kata dia, dalam bimtek ini akan disampaikan beberapa materi dari kapolres Lobar dan ketua KPU Lobar terkait dengan piulkades di Lobar. “Intinya dalam rangka pilkades serentak kami sudah melakukan beberapa pertemuan di kantor BPMPD,” jelas mantan Camat Sekotong ini.
Di tempat yang sama Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid menyatakan, sosialisasi dan bimtek ini bisa sebagai tambahan pengetahuan, semangat dan soliditas bagi peserta. Pilkades kata Bupati, bisa dikatakan sarana demokrasi asli Indonesia. Berbeda dengan pilbub atau pilgub, diakui ada unsur tidak aslinya. “Yang asli khas demokrasi adalah di tingkat desa,” katanya.
Dia berharap demokrasi asli di tingkat desa ini harus dijaga, dikawal dan benar-benar dijalankan sesuai peraturan, tata cara serta sesuai pula dengan kondisi lokal di masing-masing desa. Selama ini, Bupati melihat, kegiatan pilkades di sejumlah tempat, sering menimbulkan konflik. Namun dia berharap, kegiatan yang sama di kabupaten Lobar semoga tidak ada konflik. Konflik ini bisa saja terjadi, karena balon kades banyak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Untuk menjaga kondusifitas pilkades ini, ada beberapa saran yang dikemukakan Bupati. Saran pertama adalah, semua unsur penyelenggara menjaga kebersamaan dan soliditas internal. Bisa dibayangkan jika penyelenggara saling berbeda pendapat. “Panitia dan pelaksana tidak boleh berbeda pendapat,” harapnya.
Saran lainnya, supaya mentaati semua peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pilkades. “Jangan menafsirkan sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan,”pinta mantan Ketua KPU NTB ini. Saran lain yang dikemukakan, dalam setiap permasalahan dan ingin menyelesaikan permasalahan, tetapi jika ada suatu kepentingan dalam permasalahan itu, maka menurut Bupati sulit rasanya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. (LPA-HUMAS).

Giri Menang, 7 Oktober 2016 – Rombongan Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, H. Subandi kembali mendatangi Ruang Kerja Bupati Lombok Barat,Jum’at (7/10). Kali ini tim KKP membawa Metro TV untuk mewawancarai Bupati H. Fauzan Khalid terkait program CCDP-IFAD di Lombok Barat. (lebih…)