Giri Menang, Jumat 12 Juni 2020.- Setelah untuk beberapa bulan lamanya masyarakat dihimbau untuk mengganti sholat Jumat berjamaah di masjid dengan melakukan sholat dzuhur di rumah masing-masing, hari ini, Jumat (12/06/20), Sholat jumat berjamaah di Masjid Pemda Patut Patuh Patju Lombok Barat kembali digelar.

Sholat jumat yang kembali diadakan ini dilakukan sesuai dengan standar protokol Covid-19 yang ada. Hal itu terlihat dari tersedianya ‘thermo gun’ untuk pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki masjid, penggunaan masker wajib bagi para jama’ah, serta pengaturan jarak pada ‘shaf’ antar jama’ah yang ada.

Ditemui usai memberikan khotbah Jumat di masjid ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa, keberhasilan dalam menjalankan ibadah yang khusyu’ dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat, akan sangat bergantung dengan kedisiplinan masyarakat itu sendiri dalam mentaati protokol kesehatan ini.

“Kita atur cara orang berkumpul sesuai protokol covid, tetapi ini keberhasilannya akan sangat tergantung berdasarkan kedisiplinan masyarakat, jadi kami sangat meminta tolong agar masyarakat disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Fauzan.

Fauzan juga mengatakan, bahwa dirinya tidak menyebut ini sebagai bagian dari ‘New Normal’ melainkan “transisi new normal” Karena tidak semua kegiatan mudah untuk menerapkan protokol kesehatan ini.

“Kita tidak menyebut ini sebagai new normal, melainkan transisi new normal. Jadi untuk beberapa kegiatan lainnya masih tidak boleh. Misalnya saja nyongkolan, itu tidak boleh, kegiatan yang diperbolehkan itu yang bisa dipastikan protokol kesehatannya mudah dilaksanakan masyarakat. Seperti sholat jumat ini,”.

Terkait dengan transisi ‘new normal’ dalam bidang pendidikan, Fauzan juga menambahkan, bahwa Pemda Lombok Barat belum berani mengambil keputusan lebih lanjut dan masih menunggu arahan dari Kementrian pusat.

“Kalau untuk kegiatan pendidikan kita belum berani mengambil keputusan, kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Yang namanya anak-anak kan? mungkin di dalam kelas masih bisa kita atur, tetapi kalau di luar kelas? Yang namanya anak-anak, nanti dengan temannya bisa saja tukar-tukaran masker lah itu kan bahaya. Jadi kita masih menunggu arahan dari pusat dan belum tau kapan keluarnya,” tutur Bupati Fauzan.

Giri Menang, Selasa 9 Juni 2020. Perkembangan angka yang terpapar Covid-19 sedikit demi sedikit menunjukkan angka penurunn. Namun semua daerah masih tetap waspada, tetap menjalankan protokoler kesehatan Covid-19. Bahkan ada yang berencana menuju transisi ke arah New Normal atau Kenormalan Baru.

Dalam rangka menuju New Normal, Dinas Pariwisata Lombok Barat berencana akan membuka pariwisata. Kehidupan New Normal tourism ini, ternyata memberikan angin segar bagi seluruh pelaku pariwisata yang ada di daerah ini. Mereka menyambut suka cita dan aplaus meriah. Apresiasi ini disampikan kepada Dinas Priwisata yang telah berencana memberlakukan New Normal tourism. Rencana pemberlakuan New Normal Tourism, disampaikan melalui konferensi virtual yang berlangsung di Aula Pariwisata Lombok Barat, Selasa (9/6).

Sebagai ilustrasi awal, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H.Saepul Akhkam meminta maaf kepada seluruh pengelola wisata di daerah ini. Permohonan maaf ini disapaikan saat membuka acara virtual yang menghadiran sekitar 65 peserta. Mereka perwakilan dari Legislatif, Eksekutif, Camat Lembar, Sekotong, Narmada dan Batulayar, Akademisi, Asosiasi Pengelola Hiburan (HPH), Pengusaha Hotel dan Restoran, Pengelola wisata, Pokdarwis, pengusaha travel serta perwakilan dari Pers.

“Saya mohon maaf kepada semua pengelola pariwisata. Karena pemerintah daerah kemudian mengambil keputusan untuk menutup tempat wisata pada H+1 sampai H+8 lebaran topat, padahal itu tradisi yang harus digelar,” katanya seraya menyebut alasan, kondisi yang masih dalam suasana Covid-19 dengan pergerakan angkanya menanjak naik.

Dengan rasa optimisme yang kuat, kata Akhkam, melalui virtual ini, para pelaku wisata diberikan kesempatan untuk memberikan catatan dan gagasan. Gagasan dan catatan inilah sebagai dasar draf kebijakan, apakah membuka seluruh tempat wisata atau sebagian akses menuju tempat wisata dan tetap menggunakan protokol. Ataukah harus bersabar sambil melihat keadaan yang masih ada di sekitar.

Untuk membuka diskusi virtual, diberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh. Faozal. Dimaklumi Faozal, akibat dari Covid-19 ini, sangat berdampak tidak saja dari sisi pembangunan pariwisata, tapi juga dari sisi ekonomi, kesejahteraan serta pengangguran. Melihat dampak ini, kata New Normal Tourism Faozal berpegang pada kebijakan standar kebijakan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).

“SOP ini kita nanti lakukan secara bersama, berdasarkan kemampuan dan analis apa yang terjadi di wilayah destinasi,” kata Faozal.

Menurut Faozal, ada sejumlah destinasi yang menjadi perhatiannya untuk segera mungkin dilakukan New Normal Tourism. Namun harus melihat sejauh mana kesiapan, termasuk kesiapan SDM pengelola baik dari kesiapan wisata dan sarana kesehatan. Semua perlu investigasi dan pemetaan yang baik.

Di Lombok Barat, destinasi wisata yang disebut Faozal adalah Senggigi, Sekotong, Narmada. Secara eksplisit disebut, di Narmada terpusat bagi desa wisata yang ada. Semua kebijakan ini nantinya bisa dilakkan kerja sama dengan pihak Pelindo dan pihak lain termsauk menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung rencana di Lombok Barat.

Terlepas dari Faozal, pihak legislatif yang diwakili oleh Munawir Haris menyimpulkan, semua pelaku priwisata sudah siap menuju normal kebangkitan pariwisata. Namun Cawing, panggilan akrab Munawir Haris menyarankan, perlu adanya aturan dan kesepakatan protokoler yang harus disepakati bersama.

“Jangan sampai muncul pelanggaran di item aturan yang ada. Karena dalam regulasi, pada poin tiga menyebut, pemerintah berhak menghentikan dan melakukan larangan perjalanan dan mendisiplinkan protokol kesehatan dan penerapan hukum. Ini penting untuk kita sinergikan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Lombok Barat ini.

Dari seluruh peserta virtul yang didominasi oleh pelaku pariwisata sudah sepakat dan siap menyongsong suasana baru pariwisata di daerah Patut Patuh Patju ini. Mereka rata rata mengapresiasi pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Alasan dengan argument berbeda, mereka intinya siap menerima kondisi dan kehidupan baru pariwisata.

Dari pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat diwakili oleh dr Tony. Menurutnya, pembukaan pariwisata termasuk are Senggigi patut dipertimbangkan. Memang akunya, saat ini kecamatan yang paling banyak terpapar Covid-19 adalah Batulayar di mana Senggigi berada. Data per 8 Juni, 30 orang terpapar Covid-19 di Batulayar. Namun, lanjutnya, yang terkena adalah yang di desa-desa di dalam dan bukan wilayah Senggigi dan sekitarnya. Bagi dr Tony, yang terpenting adalah penerapan protokol kesehatan di areal wisata.

“Pembukaan harus dengan protokol kesehatan yang ketat, sebelum dibuka akan ada supervisi di daerah wisata dan hotel,” ujarnya menyambut rencana pembukaan pariwisata yang akan dilakukan secara bertahap.

Giri Menang, 9 Juni 2020 – Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi dalam acara rapat tertutup yang terlaksana siang tadi, Selasa (9/6) di Ruang Jayengrana Kantor Bupati.

“Dengan tidak lagi terkonsentrasinya penanganan di kabupaten, dan akan terkonsentrasi di kecamatan, MUI akan mengadakan rapat fatwa tentang Salat Jum’at”, ujar Sekda Lombok Barat H. Baehaqi.

“Sepertinya MUI akan melonggarkan perkumpulan, dari dilarangnya orang berkumpul menjadi bagaimana mengelola orang berkumpul,” lanjutnya.

Baehaqi berharap camat bisa mengambil langkah-langkah di kecamatan dan berkoordinasi dengan kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sampai ke dusun dan RT.

“Kaitannya dengan shalat Jum’at mungkin untuk jum’atan tidak lagi di satu masjid tetapi untuk mempertegas sosial distancing, tempat jum’atannya dibagi lagi,” ujar sekda.

Di tempat yang sama H. Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat menilai selama ini telah menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul itu sepertinya akan kurang produktif dengan apa yang ingin Lombok Barat capai.

“Untuk itu, di new normal ini (nantinya, red) kita akan membuka kembali area-area publik, seperti masjid, tempat wisata, dan lain-lain . Tetapi dalam konteks tetap mempertahankan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Fauzan.

Lanjutnya, “Kita akan menunggu hasil rapat MUI dan webinar dari Dinas Pariwisata yang sudah melibatkan pelaku pariwisata dan desa berbasis wisata yang akan memberikan masukan”, ujar Fauzan.

Dengan memfokuskan penanganan pencegahan Covid-19 di kecamatan, Fauzan berharap untuk lebih banyak melibatkan puskesmas.

“Tolong lebih banyak libatkan puskesmas, karena mereka lebih banyak memahami dan tentunya mereka yang lebih dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menjelaskan protokol kesehatan covid-19 ini”, tegas Fauzan.

Giri menang, 8 Juni 2020-Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengingatkan agar pendistribusian JPS bagi masyarakat terdampak Covid-19 mengutamakan produk lokal. Dikatakan, pihaknya selalu berhati-hati dan memikirkan secara cermat ekses dari pendistribusian tersebut mengingat dinamika yang timbul akibat itu sudah pasti ada. Karena itu bupati sejak awal berusaha mengatur skema pembagian JPS tersebut dengan memikirkan dampaknya di lapangan.

“Karena itu pentingnya sejak awal dalam pendistribusiannya Pemda melibatkan Bumdes di setiap desa untuk dimaksimalkan dalam penyediaan bahan-bahan sembako dalam paket JPS tersebut dengan mengakomodir produk-produk masyarakat lokal. Tujuannya bagaimana Bumdes itu tidak hanya sekedar lambang saja, namun diiringi dengan aktivitas usaha yang setidaknya bisa memberikan kemanfaatan bagi warga desa. Dengan kita berdayakan Bumdes, tentu akan lebih hidup dalam mengelola usahanya,” kata bupati pada rapat evaluasi penyaluran JPS dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat, Senin (8/6) di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Giri Menang, Gerung.

Bupati menambahkan, dengan memanfaatkan Bumdes sebagai media penyalur JPS tersebut ke depannya akan menjadi contoh bagi desa-desa lain dan menjadi sebuah kesuksesan yang perlu ditiru dan menjadikannya lebih baik di masa-mada datang.

“Terus terang saja pola pendistribusian JPS melalui Bumdes ini sangat diapresiasi oleh Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan pihak Kemdes meminta Perbub yang mengatur hal ini. Kita tentu berharap pola seperti ini akan sukses dan lebih baik di masa yang akan datang dan harapannya menjadi contoh bagi desa-desa lainnya secara nasional,” harap bupati.

Menyinggung wacana merubah atau mengganti item produk dalam paket JPS, bupati mengaku kesulitan mengubah item dimaksud. Termasuk item telur yang dianggap cepat rusak, namun oleh pemda sebelumnya sudah diantisipasi. Salah satu bentuk antisipasi pengadaan itu dengan menunjuk Bumdes itu sendiri. Pasalnya Bumdes lebih dekat dilihat dari segi waktu dan pembelian bahan karena bisa dicari dari hasil produk masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi keterlambatan ataupun kerusakan.

Bupati juga menyebut bantuan langsung tunai -dana desa (BLT-DD) yang didistribusikan ke masyarakat juga penuh dinamika yang dialami para Kades ataupun para Kadus. Dimana semua masyarakat menuntut harus dapat meski sebelumnya juga menerima dari bantuan lain. Karena itu Kades seringkali berkreasi membagi jatah yang seharusnya ke satu orang dipecah ke satu orang penerima lainnya yang masih layak untuk memperolehnya.

Agar sesuai SOP dan tidak melanggar hukum, bupati sesuai saran Kapolres Lombok Barat, mempertimbangkan pembagian ke orang lain yang betul-betul berhak menerimanya, namun dengan sarat harus dibuatkan surat pernyataan. Solusi ini bisa dilakukan, tapi tidak dianjurkan.

Bupati meminta kepada tim untuk memastikan secara detail apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pendistribusian JPS ini terutama kesimpangsiuran data agar menjadi lebih baik dan akurat. Inspektorat diminta untuk segera mengkomunikasikannya dengan Dinas Sosial Lombok Barat

“Saya yakin jika data akurat maka persoalan bisa diselesaikan secara baik. Bahkan saya mengeluarkan SE Bupati bagi para Kades untuk mencoret kalau ada masyarakat yang memiliki kartu tapi tidak layak untuk mendapatkannya,” ujarnya.

Inspektur Kabupaten Lombok Barat H Ilham mengungkapkan, pada rapat tersebut dibahas evaluasi penyaluran JPS Covid-19 dan BLT DD tahap pertama, rencana penyaluran JPS Covid-19 tahap kedua, rencana monitoring persiapan penyaluran tahap kedua di Bumdes dan rencana pemantauan pelaksanaan JPS tahap kedua.