Giri Menang, 9 November 2016 – DPRD Kabupaten Lombok Barat siang tadi (9/11) gelar rapat paripurna ke-64 tentang penjelasan Kepala Daerah terhadap draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di gedung DPRD Lobar. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III Zulhan Muchlis Ibrahim dan dihadiri 28 anggota.
“Fokus pembangunan tahun 2017 antara lain, pemberdayaan desa, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemantapan kualitas pelayanan kesahatan, peningkatakan ketersediaan kualitas infrastruktur, peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan kemiskinan yang lebih subtantif dan terkoordinasi serta berusaha menata pengelolaan peningkatan daya dukung lingkungan hidup,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid saat penyampaian penjelasan draft KUA PPAS.
Fokus pembangunan tersebut telah didukung dengan program dan pembiayaan yang tertuang dalam draft KUA PPAS. Dalam draft KUA PPAS Struktur RAPBD 2017 merupakan strukur yang cukup ideal dalam 3 tahun terakhir jika dilihat dari porsi belanja yaitu belanja langsung sebesar 43,15 % yang meningkat sangat signifikan mendekati porsi belanja tidak langsung sebesar 56,85 % dari total belanja RAPBD.
Kondisi yang cukup ideal tersebut juga ditunjukkan dengan porsi belanja modal yang cukup besar mencapai 20,51 % dari total belanja atau mencapai 47,54 % dari belanja langsung. Dengan kondisi tersebut pasti lebih rendah dan disarankan regulasi sebesar 30 % dari total belanja.
“Dengan porsi seperti ini tidak berlebihan jika saya berharap, tujuan yang sudah disepakati dalam dokumen RPJMD agar akselerasinya dapat dituju dan dapat dicapai dengan lebih cepat,” harap Bupati.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan struktur KUA PPAS dalam fluktuasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Yang pertama pendapatan daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar 1,582 triliyun lebih, angka tersebut turun dari target pendapatan tahun 2016 sebesar 0,05 %. “Terkait dengan pengurangannya pendapatan dapat ditempuh dengan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi viskal daerah yang dapat ditempuh dengan mengoptimalisasikan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah, serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah,” jelas Bupati.
Sedangkan yang kedua, belanja daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar 1,571 triliyun lebih, dimana angka tersebut berkurang dari target anggaran belanja daerah perubahan tahun 2016 sebesar 3.03 %. “Adapun tantangan terbesar kita pada tahun 2017 adalah harus mewujudkan kebijakan belanja yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan produktifitas, peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja serta pengendalian resiko dalam perspektif jangka pendek, menengan, maupun jangka panjang,” tegas Bupati.
Kemudian yang terakhir pembiayaan daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar 9,8 miliyar lebih, mengalami penuruan dari target penerimaan pembiayaan pada anggaran perubahan tahun 2016 sebesar 85,50 %. “Penerimaan pembiayaan ini merupakan transaksi keuangan yang nantinya di hajatkan untuk defisit atau untuk pemanfaatan surplus,” jelas Bupati.
Lebih jauh Bupati menyampaikan kebijakan yang mendasari KUA PPAS adalah ditujukan untuk mendukung pencapaian rata-rata pembangunan yang telah ditetapkan utamnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang tetap menjaga keseimbangan daya tahan viskal.
“Saya berharap KUA PPAS ini nantinya akan terus berproses yang menjadi dokumen APBD tahun 2017 dan pembahasannya dapat disepakati sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta mempertahankan porsi belanja yang mendekati ideal,”pungkas Bupati. (ryan/humas)
Giri Menang – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat rencananya akan membangun Perguruan Tinggi Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan. AKN yg akan ada di Lombok Barat masih berstatus Program Studi Di Luar Domisili (PDD) karena ijazah yang dikeluarkan masih dari politeknik Bali. Hal itu disampaikan oleh Direktur Politeknik Bali, Made Mudhita saat bertemu Bupati pagi tadi (22/11) di Ruang Jayangrane Kantor Bupati Lombok Barat.
