GIRI MENANG-DASI NTB mengadakan penanaman Mangrove di Desa Labuan Tereng Dusun Teluk Waru Kecamatan Lembar, kemarin. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Milad DASI ke-12.
Selain menanam Mangrove, kegitan Milad DASI diisi pula dengan bakti sosial, pengobatan gratis, khitanan massal, donor darah, penyuluhan dini kanker serviks dan kanker payudara, mewarnai, lomba susun koin, serta ada lomba Hifzul Qur’an.
Kegiatan penanaman Mangrove ini dihadiri Asisten I Lombok Barat, Hj Bq Eva Nurcahya Ningsih. ’’Rangkaian Milad DASI diisi aneka kegiatan. Salah satunya menanam mangrove,” kata Manager Media DASI NTB, Rahmad Hidayat, kemarin.
Sementara, Asisten I Lombok Barat, Hj Bq Eva Nurcahya Ningsih memberikan apresiasi kepada DASI NTB yang peduli menanam mangrove. Ia berharap lokasi penanamannya pun diperluas, kerena ada 12 ribu hektar lahan kritis yang tersebar di Lombok Barat.
’’Pemda pun menargetkan setiap camat untuk menanam 1 juta pohon tiap tahunnya. Sampai saat ini sudah 29 juta pohon yang berhasil di tanam,” katanya dalam sambutan.
Dengan progres itu, sambung dia, tahun 2011 Lombok Barat diganjar penghargaan. Pemda mendapat OBIT dan RAKSANIATA. ’’Mudah- mudahan kedepannya lebih bagus,” tandasnya.
Manager Pemberdayaan DASI NTB, Hindra Yuliarta menambahkan, penanaman mangrove ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif abrasi. Karena fungsi utama mangrove yakni memecah ombak. ’’Kami minta masyarakat berperan aktif dalam menjaga dan merawat mangrove yang telah ditanam tersebut,” pintanya.
Dalam kegiatan penanaman itu, DASI menyebar 1.200 bibit mangrove. Jumlah tersebut sebagai simbol usia DASI yang sudah menginjak angka 12 tahun.
Kepala Dusun Teluk Waru, Kamal mengaku cukup terbantu dengan penanaman mangrove. Ia berharap kedepannya, DASI dapat menyalurkan bantuan lain. ’’Kami harap kerjasama tersebut dapat terus terjalin,” pinta Kamal.
Sumber: Lombok Post, Rabu 24 Desember 2014

GIRI MENANG – Kelompok PKK memiliki peran penting untuk menjembatani pemerintah dengan masyarakat di tingkat bawah. Setiap anggota PKK diharapkan bisa ikut mensosialisasikan sejumlah program yang digalakkan pemerintah. Untuk itu, keterampilan dalam berkomunikasi menjadi sesuatu yang penting dan wajib dikuasi.
“Keterampilan dalam berkomunikasi itu sangat penting dan wajib dikuasai oleh semua anggota,” kata ketua penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Hj Nanik S Zaini Arony.
Khususnya bagi para istri kepala desa (kades) dan camat yang ikut menjadi anggota PKK, menurutnya, perlu meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Sehingga, mereka lebih mudah dalam menjalankan program-program PKK sehari-hari. Terlebih, peran PKK sendiri dianggap sangat penting untuk mendorong kemajuan suatu daerah.
Untuk menggali keterampilan segenap anggotanya dalam berkomunikasi, PKK Lobar pun menggagas lomba pidato, kemarin. Lomba yang berlangsung di Becingah Lobar tersebut sekaligus untuk memeriahkan hari kesatuan gerak PKK ke-43, bersamaan dengan Hari Ibu ke-86 dan HUT Dharma Wanita ke-15.
“Dari acara ini, kita berharap anggota PKK semakin terlatih untuk berbicara di depan umum. Sehingga, tidak kaku dan gugup begitu bersosialisasi ke hadapan masyarakat,” imbuh Nanik.
Puluhan anggota PKK se Lobar ambil bagian sebagai peserta dalam acara tersebut. Dalam pidatonya, mereka mensosialisasikan peran penting dan tugas PKK. Sebagian diantaranya, juga memaparkan langkah-langkah yang perlu di lakukan PKK kedepan agar dapat memberi kontribusi yang lebih besar bagi jalannya roda pemerintahan di Gumi Patut Patuh Patju.
Tidak hanya lomba pidato. Dalam acara yang berlangsung sejak pagi tersebut, turut digelar lomba menyanyi. Khusus lomba menyanyi, dapat pula diikuti oleh segenap sopir dan tenaga honorer di Lobar. Berbagai hadiah menarik pun disiapkan panitia untuk para pemenang. Salah satu hadiah utamanya berupa satu unit kulkas.
“Para sopir dan tenaga honorer juga kita libatkan sebagai peserta. Ini juga sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama ini,” tandas Nanik.

Sumber: Lombok Post, Selasa 16 Desember 2014

PENETAPAN Bupati Lobar H Zaini Arony sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK menjadi pukulan telak bagi keluarganya. Meski demikian, kasus yang sedang dihadapi saat ini, tetap dianggap sebagai cobaan hidup yang harus dijalani. “Pasti sedih begitu mengetahui hal ini. Tapi kembali lagi, ini semua adalah cobaan yang harus kami hadapi bersama,” kata Hj Nanik S Zaini Arony, istri Bupati Zaini. Nanik mengaku pertama kali mengetahui suaminya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK melalui siaran berita disalah satu TV swasta. Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Lobar ini memastikan akan terus memberi dukungan moril bagi sang suami di tengah perkasa dugaan korupsi yang membelitnya. “Saya dan keluarga tetap memberi dukungan moril agar beliau juga tetap kuat untuk mengikuti seluruh proses hukum ke depannya,” katanya.
Nanik juga bersyukur bahwa dukungan dari berbagai pihak terus mengalir. Beberapa orang terdekat maupun tokoh agama juga ramai menyampaikan dukungannya. Nanik berharap, besarnya dukungan dari masyarakat itu bisa memperkuat dan mempermudah langkah sang suami untuk menjalani proses hukum. Sehingga. permasalahan yang membelit saat ini bisa segera teratasi.
“Kami sekeluarga minta doa dan dari semua pihak juga. Sehingga, semua ini bisa selesai. Semoga kami diberi kekuatan untuk melewati ujian ini dengan sukses dan nilai yang baik,” harapnya.
Sepeti halnya sang suami, aktivitas Nanik juga tetap berjalan seperti biasanya. Kemarin, sebagaimana diagendakan jauh hari, Nanik hadir untuk membuka acara lomba menyanyi dan pidato anggota PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-43, bersamaan dengan Hari Ibu ke-86 dan Hari Dharma Wanita ke-15. “Saya tidak ingin ada kegiatan yang tertunda karena masalah ini. Semua harus tetap jalan seperti yang diagendakan,” tandasnya.

Warga Lobar Akan Gelar Istighotsah
Sebagai bentuk dukungan terhadap kepala daerah mereka yang tengah terbelit kasus hukum, sejumlah elemen masyarakat di Lobar berencana menggelar istighotsah dan doa bersama di Bencingah, Kantor Bupati, Rabu (17/12) besok. Kabarnya, ratusan tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga akan terlibat untuk mendoakan Bupati H Zaini Arony agar bisa terbebas atas sangkaan yang ditetapkan KPK.
Salat dan doa serupa juga pernah dilakukan mereka di Pendopo Bupati beberapa hari lalu dan masih terus dilakukan di seluruh pondok pesantren di Lobar.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Bagian Administrasi Kesejahtraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Lobar H Mahrum mengamini. Istighotsah dan doa bersama ini murni dilaksanakan atas keinginan masyarakat Lobar karena kecintaannya terhadap bupati yang terkenal merakyat dan komitmen membangun daerah. “Ini permintaan langsung dari masyarakat. Kami hanya menyediakan sarana dan prasarana untuk salat dan doa bersama,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 16 Desember 2014

Untuk Pengurusan Dokumen Kependudukan

GIRI MENANG – Pengurusan dokumen kependudukan masih saja diwarnai pungutan. Padahal, pemerintah sendiri sudah menetapkan aturan bahwa pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), akta kematian, perceraian, termasuk pindah domisili, tak dikenai biaya sepersen pun.
Namun, kenyataannya pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen kependudukan ini justru tak jarang dilakukan oleh aparatur di tingkat desa. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ratusan warga Kediri Selatan ditarik iuran sekitar Rp 6ooo untuk pengurusan legalisir KTP di kantor desa setempat sebagai syarat mencairkan dana bantuan kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pengakuan Kepala Desa Kediri Selatan Abdullah sendiri, anggaran yang terkumpul dari iuran tersebut mencapai Rp 3 juta dan sudah dipergunakan untuk membeli l unit wireless untuk keperluan desa. “Apapun alasannya, tidak boleh ada pungutan untuk mengurus dokumen kependudukan, termasuk legalisir KTP. Semuanya gratis,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) H Khalid didampingi Kepala Bidang (Kabid) pelayanan Effendi di ruang kerjanya, kemarin.
Khalid menjelaskan, pembebasan biaya administrasi kependudukan tersebut merupakan hasil dari revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga, baik kecamatan maupun desa tidak diperkenankan untuk membebani biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan, termasuk legalisir KTP. Larangan ini juga sudah dipertegas melalui surat edaran oleh Bupati Lobar. Apalagi, warga yang ditarik iuran tersebut notabene adalah warga kurang mampu yang tercatat sebagai penerima bantuan kompensasi BBM.
“Sangat kami sayangkan kalau masih ada desa yang menarik pungutan tersebut. Itu tidak sesuai aturan. Apalagi, dikenakan pada warga tidak mampu,” tegur Khalid.
Dukcapil Lobar sendiri mengaku sudah berkali-kali mensosialisasikan hal ini ke pihak kecamatan hingga desa. Sehingga, menurut Khalid, pihak desa sendiri seharusnya menyadari bahwa pungutan untuk legalisir KTP tersebut tidak diperbolehkan. Ia pun mempertanyakan jika hal itu masih dilakukan oleh desa Kediri Selatan.
“ Hampir setiap minggu kita turun ke desa-desa untuk sosialisasi terkait ini. Kami ingatkan agar tidak boleh ada pungutan apapun dalam mengurus dokumen kependudukan,”katanya.

Sumber: Lombok Post, Rabu 10 Desember 2014

GIRI MENANG-Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Gunungsari hampir menyelesaikan tahapan pembahasan Raperda RDTR Gunungsari sebelum diparipurnakan, Kamis besok. Selama dua hari, pansus yang diketuai politisi Partai Gerindra, Hj Nurhidayah ini telah melaksanakan public hearing untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat sekitar perihal isi Raperda.
“ Kami tidak ingin memberi penilaian sendiri terhadap isi Raperda tersebut. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Nurhidayah kepada Lombok Post.
Srikandi Lobar ini menuturkan, pansus berkomitmen kehadiran Raperda RDTR bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat Gunungsari. Karena itu, mereka terus berupaya menyempurnakannya dengan melakukan kajian teknis dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Namun mengenai hasil akhir apakah Raperda ini akan dimentahkan seperti penilaian beberapa anggota dewan yang lain, Nurhidayah mengaku belum dapat memutuskannya.
Mantan kepala desa di Gunungsari ini memaparkan dari kajian sementara ada beberapa hal yang masih membutuhkan penjelasan eksekutif dari Raperda tersebut. Seperti aturan membangun dari sempadan atau roi jalan. Pihaknya tidak menginginkan masyarakat akan terbebani selama kurun waktu puluhan tahun tahun jika hal ini disahkan tanpa adanya penyempurnaan. Nasib bangunan-bangunan yang sudah terlanjur berdiri namun tak sesuai dalam RDTR juga perlu dipikirkan.
Pansus juga akan memanggil eksekutif, yakni SKPD terkait untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Seperti Bappeda, Lingkungan Hidup dan Badan Perizinan.
Diketahui, tahun ini, eksekutif sudah mengajukan draft raperda RDTR untuk lima kecamatan.Tiga diantaranya, sudah terlebih dahulu diusulkan yakni RDTR untuk Kecamatan Sekotong, Gerung, dan Labuapi. Namun, ketiga raperda itu dimentahkan oleh dewan dengan alasan masih banyak kekurangan dan belum mendetail. Sementara RDTR untuk Kecamatan Gunungsari dan Narmada saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Pemkab Lobar sendiri sudah menganggarkan Rp 1 miliar untuk penyusunan raperda RDTR pada tahun ini. Alokasi untuk masing-masing Raperda hanya sebesar Rp 250 juta.

Sumber: Lombok Post, Rabu 10 Desember 2014

KPDT Salurkan Bantuan Sarpres Pertanian

GIRI MENANG – Tanaman jagung merupakan salah satu komoditas yang mempunyai prospek di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Terlebih, jika melihat kebutuhan lokal maupun regional akan jagung, dianggap, masih sangat besar. Di sisi lain, lahan pertanian jagung di Gumi Patut Patuh Patju sendiri sangat memadai.
“Pasar jagung ini sangat menjanjikan. Ini berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup petani,” kata Wakil Bupati (Wabup) Lobar H Fauzan Khalid dalam acara panen raya di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, kemarin.
Fauzan memaparkan, produksi jagung di Lobar sejauh ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, jumlah produksi jagung mencapai 10.613 ton. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada tahun 2013 mencapai 31.753 ton. Wabup berharap, produktifitas tersebut bisa terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut Fauzan, produksi jagung juga cendrung lebih mudah bagi petani, biaya yang dibutuhkan pun tidak lebih tinggi. Kedepannya, Fauzan berharap agar produksi jagung di Lobar bisa terus dikembangkan secara profesional, termasuk dari segi kualitas. Diharapkan, hasil jagung dari Lobar tidak hanya diperuntukan bagi pasar lokal. Melainkan, bisa menembus pasar nasional atau bahkan mancanegara.
“Kedepannya, harus lebih dikembangkan secara profesional agar pemasarannya tidak hanya untuk pasar lokal,” tukasnya.
Secara umum, lanjut Fauzan, sektor pertanian sendiri merupakan salah satu unggulan daerah, di samping sektor kepariwisataan. Untuk itu, ia mengklaim pemda terus berupaya membangun infrastruktur untuk memajukan sektor pertanian tersebut. Salah satunya dengan menggalakkan program sawah baru yang juga diiringi oleh pembangunan embung.
“Dalam waktu dekat, kita akan kembangkan sawah baru di Sekotong. Tahun depan akan dibangun embung di di sana,” lanjut Fauzan.
Acara panen raya tersebut, sekaligus dirangkai dengan penyaluran bantuan dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Transmigrasi Lobar. Bantuan yang diberikan berupa alat maupun mesin pertanian untuk meningkatkan produktifitas masing-masing kelompok tani. “Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan produksi pertanian di Lobar,” kata Deputi III KPDT RI Drs Johozua M yang ikut hadir memberikan sambutan pada acara tersebut.
la optimis, melalui sektor pertanian tanaman pangan, akan berperan signifikan pada pemberantasan kemiskinan di Lobar. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, akan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat di berbagai sektor, baik pendidikan maupun kesehatan. “Ini adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat maupun daerah. Sehingga, daerah tertinggal bisa lebih maju,” tandasnya.

Sumber: LombokPost, Jum’at 5 Desember 2014

Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan

GIRI MENANG-Pemerintah pusat memberi perhatian lebih bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Melalui kementerian terkait, pemerintah pusat rencananya akan menggelontorkan anggaran hingga Rp 70 miliar untuk pengerjaan jalan kabupaten maupun poros desa pada tahun 2015.
“Anggaran untuk proyek jalan tahun depan cukup besar. Kita bersyukur dapat kepercayaan dari pusat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lobar Ir Sakri.
Dari bantuan tersebut, pemerintah bisa segera merealisasikan pengerjaan ruas jalan di beberapa titik. Pembangunan akses jalan akan dilakukan secara merata di tiap kecamatan. Diprioritaskan, pengerjaan jalan yang sudah masuk dalam usulan pada rapat koordinasi tingkat desa maupun kecamatan. “Pengerjaan jalan tersebut nanti akan hotmix, merata di semua kecamatan,” kata Sakri.
Menurut Sakri, ketersediaan akses jalan yang memadai memang selalu menjadi tuntutan masyarakat di berbagai wilayah. Pembangunan jalan nantinya diharapkan bisa menunjang mobilitas masyarakat. Sehingga, secara tidak langsung, bisa berdampak pada geliat perekonomian warga. Termasuk kemudahan masyarakat dalam menjangkau pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Tidak hanya pembangunan akses jalan. Tahun depan, pemerintah juga akan membangunkan satu unit jembatan, bertempat di Kuripan, tepatnya sebelah pasar tradisional setempat. Pembangunan jembatan tersebut, diharapkan bisa memperlancar aktifitas perekonomian setempat. Terutama untuk distribusi hasil-hasil pertanian.
“Kita juga sudah presentasi ke pusat untuk pembangunan jembatan ini. Dananya juga sama, dari pusat,” kata Sakri.
Proyek fisik tersebut, ditargetkan bisa mulai pengerjaan pada bulan Maret mendatang. Sehingga, dapat terealisasi tepat waktu. Desember ini, Dinas PU sendiri rencananya akan segera mengusulkan ke LPSE perihal proyek jalan dan jembatan tersebut.
“Jadi, bulan ini kita usulkan ke LPSE. Semoga, Maret sudah bisa dimulai pengerjaannya,” tandas Sakri.

Sumber: Lombok Post, Rabu 3 Desember 2014

Telat Pembayaran Klaim

GIRI MENANG-Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) termasuk salah satu dari sekian SKPD yang mendapat rapor merah karena rendahnya pencapaian di tahun 2014. Kepala Dikes Lobar Drs H Rachman Sahnan Putra mengklaim, ini disebabkan oleh faktor ekstenal. Terutama keterlambatan pembayaran klaim non kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Program-program maupun proyek fisik hampir tidak ada masalah. Hanya keterlambatan pembayaran oleh BPJS ini yang menjadi ganjalan sehingga kita dapat rapor merah,” kata Rachman di ruang kerjanya, kemarin.
Ia menyayangkan kinerja BPJS yang lamban dalam melakukan verifikasi dan pembayaran klaim. Sejauh ini, verifikasi dan pembayaran klaim yang sudah diselesaikan BPJS kesehatan hanya sampai dengan pelayanan bulan September 2014. Bahkan, masih ada sejumlah puskesmas yang belum selesai dilakukan verifikasi serta belum dibayarkan klaimnya untuk bulan April hingga September 2014.
“Kita sudah mengirimkan semua klaim kepada BPJS tetapi belum bisa dilunasi kata Rachman.
Menurutnya, keterlambatan proses verifikasi dan pembayaran klaim non kapitasi oleh BPJS sangat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan. Pasalnya, dana non kapitasi tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Lobar dan pemanfaatannya juga harus melalui mekanisme APBD. Dari total pembayaran klaim non kapitasi yang diterget Rp 7,5 miliar tahun ini, nyatanya, baru terealisasi sebesar Rp 1,2 miliar.
“Pembayaran yang sudah dilakukan masih jauh dari target. Padahal, ini untuk disetor sebagai PAD,” katanya.
Rachman menegaskan. keterlambatan verifikasi dan pembayaran klaim non kapitasi oleh BPJS tersebut juga berimbas langsung pada manajemen pelayanan di sejumlah puskesmas. Pasalnya, pembayaran klaim tersebut menjadi sumber utama operasional di masing-masing puskesmas. Alhasil, kata Rachman, banyak puskesmas yang mulai “berteriak”, mempertanyakan pembayaran klaim tersebut.
“Ada beberapa puskesmas yang sudah mengirimkan klaim sampai bulan Oktober tetapi yang baru dibayar hanya sampai bulan Juli. Padahal, operasional di tiap puskesmas ini bukan berasal dari APBD melainkan dari pembayaran klaim oleh BPJS,” tutur Rachman.
Dikes Lobar sendiri mengaku sudah berkali-kali bersurat kepada BPJS kantor wilayah (Kanwil) Provinsi NTB, mendesak agar segera dilakukan pelunasan pembayaran tersebut. Proses verifiksi oleh BPJS pun diminta dapat dipercepat mengingat batas akhir pengajuan SPM ke Dinas PPKD Lobar sampai tanggal 15 Desember.
Menurut Rachman, terlambatnya pembayaran klaim oleh BPJS karena manajemen di internal BPJS sendiri masih lemah. Ia menilai, manajemen BPJS belum sepenuhnya siap, terutama merujuk pada kemampuan staff dalam melakukan verifikasi yang terkesan masih sangat lambat. “Saya belum melihat ada kesiapan yang baik pada manajemen BPJS. Sehingga, keterlembatan seperti ini terjadi,” tandas Rachman.

Sumber: Lombok Post, Rabu 3 Desember 2014

Pengurus Forikan Diminta Gencar Sosialisasi

GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat (Lobar) tak ingin berpuas diri kendati tingkat konsumsi ikan di wilayahnya lebih tinggi dari provinsi. Melalui pengukuhan pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) kecamatan se Lobar kemarin, angka konsumsi ikan ditarget bisa terus naik.
“Saat ini tingkat konsumsi ikan di Lobar 32 kilogram perkapita pertahun sementara untuk Provinsi NTB hanya 28 kilogram perkapita pertahun. Kami terus mengupayakan agar jumlahnya meningkat karena mengonsumi ikan memberi keuntungan ganda,” terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar H Ahmad Subandi.
Subandi berharap pengurus Forikan di kecamatan bisa gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait keunggulan gizi ikan. Diantaranya adalah tingginya kandungan asam amino lysine dan omega-3 yang berperan membantu perkembangan sel-sel otak anak, asam lemak tak jenuh yang berfuhgsi mencegah penyumbatan pembuluh darah. Serta vitamin A dan mineral, seperti yodium, phosphor, besi dan kalsium yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Keseluruhan zat-zat tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
‘’Muara dari tujuan itu semua adalah sesuai dengan visi Pemkab Lobar yakni terwujudnya masyarakat Lobar yang unggul, sejahtera, mandiri dan bermartabat,” sambunngnya.
Upaya untuk meningkatkan angka konsumsi ikan tak hanya dilakukan di skala regional tapi juga nasional. Salah satunya, kementrian terkait tahun ini telah menetapkan Hari Ikan Nasional (Harkannas) pada 21 November lalu dengan harapan gerakan makan ikan bisa lebih bersifat massif di daerah-daerah. Sementara khusus Lobar, dinas kelautan dan perikanan setempat selain memanfatkan kegiatan pameran dan seminar, mereka juga akan menggencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Terlebih menurut riset, 1000 hari pertama kelahiran merupakan masa yang sangat penting untuk menerima asupan gizi ikan.
Sementara Ketua Forikan Lobar Hj Nanik Zaini Arony yang melantik langsung pengurus kecamatan dalam sambutannya mengatakan, gerakan untuk meningkatkan konsumsi ikan tidak hanya merupakan tanggung jawab pengurus dan dinas terkait. Namun juga semua lapisan masyarakat.
“ Yang harus dipahami, apapun program pemerintah jika tak mendapat dukungan dari masyarakat maka hasilnya tidak akan baik,” kata Nanik.
Istri bupati itu juga menambahkan, masyarakat saat ini memang masih banyak yang belum mengetahui kandungan gizi ikan secara menyeluruh sehingga berdampak pada tingkat konsumsi yang rendah. Diapun meminta ketua tim Forikan di tingkat kecamatan bisa turun ke masyarakat untuk sosialisasi dengan merangkul kader-kader PKK yang ada di seluruh desa dan dusun.
Para orang tua diimbaunya bisa lebih mengenalkan pada anak mereka panganan ikan dengan berbagai olahan. Mengingat saat ini, anak-anak lebih banyak dicekoki makanan-makanan instan yang memiliki kandungan gizi sangat kurang.

Sumber: Lombok Post, Selasa 2 Desember 2014