GIRI MENANG-Kawasan depan Hotel Jayakarta, terlihat dipenuhi dengan perlengkapan tali tambang dan peralatan outbound. Lapangan yang tak begitu besar mulai didatangi para pegawai Dikes Lobar yang akan mengikuti outbound. Mereka juga datang ber­sama keluarga masing-masing.

Acara makin semarak ketika panitia mulai membuka kegiatan outbound tersebut. Kepala Dikes Lobar H Rahman Sahnan Putra pun sengaja memberi sambutan tidak terlalu panjang agar anak buahnya tidak jenuh dan bosan. Sebab terlihat para pegawai ini sudah tidak sabar untuk mengikuti outbound yang digelar pagi yang cerah itu.

Sambutan pun usai, panitia mengambil alih kegiatan dimana pegawai ini dibagi menjadi beberapa kelompok dan harus membuat yel-yel kelompok mer­eka sendiri. Beberapa menit kemudian, berbagai macam yel-yel terdengar bahkan ada yang langsung mengecilkan nyali kelompok lainnya. Masing- masing beradu dan menunjukkan kekompakan. Beberapa diantara mereka bahkan ada yang berjoget yang terkadang membawa gelak tawa di kelompok lainnya.

Perlombaan yang cukup menarik perhatian adalah lomba sandal panjang atau biasa disebut permainan terompah panjang atau bakian. Ini merupakan permainan tradisional yang mulai jarang ditemui kecuali pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Setiap kelompok berusaha un­tuk lari secepat mungkin untuk mencapai garis finish. Permainan terompah ini sangat mengasikkan, karena sistem mainnya beregu dan dalam satu regu terdiri dari lima orang, baik itu laki-laki atau perempuan. Jarak yang harus ditempuh beberapa meter dan regu yang bertanding tidak boleh memasuki lintasan atau mengganggn regu lain. Pada saat bertanding tidak boleh jatuh menyentuh tanah, baik kaki mau­pun tangan. Jika jatuh sebanyak 2 kali, maka dianggap gugur.

Ditengah kegiatan, Kepala Dikes Lobar H Rachman Sahnan Putra mengatakan, kegiatan outbound bisa meningkatkan tali silahturahmi antara pegawai Dikes Lobar baik di kabupaten maupun yang ada di kecamatan maupun dusun. “Kami semua berbaur saat ini dan berkumpul untuk melepas rasa kebahagiaan. Jadi ini kegiatan happy saja terlepas dari semua kerjaan. Ini juga untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan,” jelasnya.

Bahkan ia mengatakan, outbound tersebut akan diisi dengan banyak games yang bisa meningkatkan motivasi kerja pegawai kedepannya. Selain itu juga bisa mening­katkan team work sebab outbound semacam ini bermuatan edukatif.

“Outbound ini untuk pembentukan tim kerja. Selain itu juga kegiatan ini untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi baik petugas poskesdes, pustu, maupun puskesmas. Insya Allah nanti tanggal 20 November, Bupati akan menerima penghargaan tokoh kesehatan dari KPDT,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 18 Nopember 2013

GIRI MENANG-Proses pembuatan tahu dan tempe di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih jauh dari kata higienis (sehat). Hal inilah yang mendasari Kementerian Perindustrian RI menyalurkan bantuan alat industri tepat guna yakni mesin pembuatan dan pengolahan tahu tempe.

Kepala Disperindag Lobar, H Joko Wiratno mengatakan, bantuan ini dikhususkan untuk para perajin tahu tempe. “Alat-alat ini sepenuhnya akan kami serahkan kepada lima kelompok industri tahu tempe, yang sudah dilatih oleh instruktur nasional,” ujarnya seusai menerima bantuan kemarin.

Dijelaskannya, bantuan ini diberikan setelah dilihat kurang higienisnya pembuatan dan industri tahu tempe di Lobar. “Itu semua dikarenakan peralatan sederhana dan juga pengetahuan sederhana yang dimiliki para pengusaha dan pekerja pembuat produk kedelai itu,” bebernya.

Menurutnya, selama ini para pengusaha dan pembuat tempe tahu hanya memiliki skill dan pengetahuan standar saja. Sehingga mereka tidak paham bagaimana menghasilkan produk yang higienis dan berkualitas. Joko berharap dengan adanya alat itu, para pengusaha dan pembuat olahan kedelai ini mampu menghasilkan produk-produk yang higienis, berkualitas tinggi dan berdaya saing. “Sehingga bisa menjadi produk olahan unggulan daerah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Joko juga mengakui, selama ini Pemkab Lobar sendiri belum bisa mengakomodir kebutuhan para pengusaha dan pembuat tahu tempe. Dan perlu diketahui kebanyakan usaha mereka masuk dalam kategori usaha rumahan (home industry).

Namun pemerintah berjanji, kedepannya akan memberikan bantuan peralatan lagi jika pemanfaatnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. “Kedepannya kita akan mengupayakan terus memberikan bantuan semacam ini, tetapi kita lihat dulu segi pemanfaatan dan produk yang dihasilkan. Pastinya kami akan tetap mengevaluasi dan memonitoring para perajian agar bantuan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” paparnya.

Untuk sementara, pemerintah memberi lima paket peralatan untuk lima kelompok yang terdiri dari empat kelompok di Labuapi dan satu kelompok di Lingsar. Adapun alat-alat bantuan itu berupa mesin pemecah kedelai, dandang rebus, mesin giling, pompa air,kompor, bak pencucian dan meja kerja. Semua peralatan itu berupa stainless dan industri tepat guna.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 16 Nopember 2013

GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat (Lobar) telah menyerahkan dokumen draft KUA-PPAS tahun 2014 kepada DPRD kabupaten untuk selanjutnya dibahas secara internal sebelum disepakati bersama. Pembahasan KUA-PPAS oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan banggar (badan anggaran) pun telah final dan diharapkan apa yang disepakati merupakan kebijakan anggaran yang berkualitas dan terbaik bagi masyarakat Lobar, di tahun ke-5 kepemimpinan pasangan H Zaini Arony-H Mahrip. Anggota Banggar DPRD Lobar HL Pattimura Farhan yang melakukan kajian terhadap dokumen KUA PPAS Lobar 2014 menjelaskan, proyeksi keuangan daerah seperti yang tertuang dalam dokumen draft tersebut belum mencerminkan kekuatan APBD Lobar yang sebenarnya. Terdapat beberapa kelemahan atas proyeksi keuangan ini misalnya, pendapatan daerah diproyeksi cukup rendah, dibawah potensi riil (realisasi dan proyeksi) tahun sebelumnya.

‘’Namun dari tren komposisi belanja daerah selama lima tahun terakhir nampak bahwa pada tahun 2014 terdapat perbaikan komposisinya, dimana belanja langsung proporsinya meningkat dibanding tahun se­belumnya. Belanja tidak langsung prosentasenya 61,6 persen dari total belanja daerah dan belanja langsungnya 38,4 persen,” ungkapnya kepada Lombok Post.

Komposisi ini, lanjut dia, memang belum ideal untuk pembiayaan pembangunan yang lebih akseleratif. Akan tetapi peningkatan proporsi belanja langsung tahun 2014 tentu patut diapresiasi karena tentu akan berdampak pada semakin besarnya pembiayaan untuk program dan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan rendahnya alokasi belanja langsung berarti bahwa minimnya pembiayaan program-program pemerintah daerah yang kinerjanya langsung dapat dikontrol oleh pemerintah daerah.

Atas meningkatnya prosentase belanja langsung di tahun 2014, ketua badan legislatif (banleg) ini berharap bisa sejalan dengan poin tiga arah kebijakan belanja daerah dalam draft KUA PPAS. Yaitu yang pro-growth, pro -poor, pro-job dan pro environment.

Diungkapkan. jika dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2013, alokasi belanja daerah tahun 2014 meningkat sebesar Rp 124 miliar lebih namun dengan tingkat pertumbuhan yang menurun. Jika pada APBDP tahun 2013, belanja daerah tumbuh 19 persen dari tahun realisasi 2012, namun pada KUA PPAS APBD 2014 diproyeksikan hanya tumbuh 12 persen.

“ Besaran proyeksi ini (tumbuh 12 persen) dirasa cukup moderat artinya dapat mengejar nilai inflasi yang berlaku dan cukup membiayai kenaikan kebutuhan rutin seperti kenaikan gaji pegawai negeri sipil akan tetapi belum cukup untuk percepatan pembangunan,” katanya.

Di sisi lain, pendapatan yang meningkat menunjukan kemampuan keuangan daerah yang semakin kuat. Na­mun naiknya pendapatan daerah tentu secara langsung maupun tidak langsung bebannya akan ditanggung masyarakat, berupa naiknya pajak, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Hal yang cukup menggembirakan pada perencanaan keuangan daerah setelah tahun realisasi 2012 adalah peningkatan tren pendapatan daerah disertai dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Hal ini tentu memberikan harapan besar bagi masyarakat atas tersedianya kebutuhan infrastruktur dasar publik yang meningkat. Dalam struktur belanja langsung, belanja modal termasuk kategori belanja yang produktif.

Ketua DPD PKS Lobar ini menambahkan, alokasi belanja modal tahun 2014 sebesar Rp 261 miliar lebih atau 22,6 persen dari total belanja daerah. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2013, walaupun belum memenuhi harapan Permendagri 27 tahun 2013 bahwa belanja modal minimal 30 persen. Namun atas kenaikan belanja modal ini tentu merupakan kemajuan yang cukup berarti bagi msyarakat karena dengan demikian harapan untuk terpenuhinya kebutuhan infrastruktur publik dasar yang lebih baik akan terpenuhi.

Untuk tahun 2014 sebagai tahun akhir pelaksanaan RPJMD 2010 – 2014, urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi tiga prioritas utama pembangunan. Hal ini tentu patut diapresiasi oleh karena memang tiga problem pokok Kabupaten Lobar tersebut memang memerlukan perhatian yang serius.

Sumber: Lombok Post, Senin 11 Nopember 2013

MATARAM-Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura NTB, melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) NTB, menetapkan Kecamatan Gerung di Lombok Barat, sebagai Rintisan Kecamatan Pengen dalian Hama Terpadu (PHT). Gerung akan menjadi percontohan pengelolaan pertanian yang berkualitas baik yang ramah lingkungan atau dikenal dengan sisetm pertanian organik.

Deklarasi penetapan Gerung seb­agai Rintisan Kecamatan PHT ini dilakukan akhir pekan lalu di keca­matan setempat. Penetapan dihadiri Direktur Perlindungan Tanaman Pan­gan Kementerian Pertanian, Erma Budiyanto, Bupati Lombok Barat, jajaran petinggi TNI di Lombok Barat, penyuluh pertanian dan seluruh petugas Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan (POPT) dari seluruh kecamatan di NTB.

Kepala BPTPH NTB, Arlita Chaeroni pada Lombok Post, di sela pene­tapan mengatakan, Gerung saat ini menjadi kecamatan pertama di NTB yang ditetapkan sebagai Rintisan Kecamatan PHT ini. Kedepannya, BPTPH akan mengembangkan model serupa di kecamatan lain.

Dengan penetapan ini, maka Ger­ung akan menjadi salah satu pelopor pertanian organik di provinsi ini. Dalam pengelolaan lahan dan pemeliharaan tanaman, petani setempat nyaris tidak akan menggunakan pestisida berbahan kimia dan menggantinya dengan pestisida dan pupuk alami.

Menurut Arlita, Gerung saat ini menjadi satu-satunya kecamatan yang paling siap ditetapkan menjadi Rintisan Kecamatan PHT. Gerung memiliki syarat untuk penetapan ini, antara lain memiliki 18 kelompok tani yang sudah melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu dan tersebar di seluruh desa. Alumni SLPHT di sana, mencapai 450 orang. Mereka kata Arlita, mendapat ilmu terkait pengendalian hama dengan dididik selama satu tahun.

Selain itu, di sana juga sudah terdapat 10 Regu Pengendalian Hama, 1 Pos Pengembang Agen Hayati (PPAH) dan Ikatan Petani Alumni SLPHT, petani pengamat, dan berapa petani pemandu. Bahkan kata Arlita, banyak alumni SLPHT di Gerung yang kini sudah menjadi penangkar benih dan pengecer pupuk.

“Rintisan kecamatan ini akan mendorong pengendalian hama ter­padu dengan upaya mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Targetnya tidak merugikan secara ekonomi dan merusak lingkungan,” kata Arlita.

Selain itu, dengan menghasilkan produk pertanian organik, akan menjadi nilai tambah bagi petani, dan mendorong daya saing NTB, menyambut Pasar Bebas ASEAN atau ASEAN Community pada 2015 mendatang.

Selain itu, Pos Pengembang Agen Hayati yang ada di Kecamatan Gerung ini juga akan menjadi salah satu cikal bakal bisnis kelompok, yang akan memproduksi berbagai kebutuhan pupuk dan obat alami bagi organisme pengganggu tanaman.

“Tentu saja, PPAH akan meningkatkan produksi secara massal, sehingga bisa menyuplai kebutuhan para petani untuk keperluan perta­nian organik. Ini akan menjadi nilai tambah yang besar bagi petani dan kelompok,” kata Arlita.

Sumber: Lombok Post, Senin 11 Nopember 2013

GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat (Lobar) bergerak cepat menangani korban bencana puting beliung beberapa waktu lalu. Untuk rekontsruksi atau perbaikan 118 rumah warga yang rusak, pemkab melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Lobar tengah mengajukan proposal ke pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Proposal pengajuan perbaikan tersebut sedang dibuat,” kata Kepala BPBD Lobar H Ahmad Zaini kemarin.

Dijelaskan, pihaknya masih belum bisa memastikan berapa angka pasti kerugian akibat bencana puting beliung yang menyebabkan 118 rumah warga rusak. Namun menurut perkiraannya, kerugian menyentuh puluhan juta rupiah. Untuk mendapatkan jumlah pasti, pihaknya masih menunggu data dari pihak desa. Semua rumah warga yang rusak akan diberi bantuan saat rekonstruksi nanti.

Bentuk bantuan berupa bahan material untuk memperbaiki ataupun membangun rumahnya kembali. “Kita belum bisa pastikan berapa jumlah pastinya, tapi perkiraan kami sekitar puluhan juta,” katanya.

Zaini menjelaskan, baru dua desa yang masuk data terkait jumlah kerusakan ke BPBD, yakni Desa Merembu dan Desa Kediri Selatan. Saat ini, timnya terus turun ke lapangan un­tuk melakukan pemulihan dan mendata jumlah kerusakan. Setelah memperoleh data dari desa, BPBD akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi kembali terkait data yang diberikan oleh desa. “Sudah ada tim yang turun untuk memastikan data dari desa,” bebernya.

Data sementara yang diperoleh BPBD hasil rekapan di tingkat desa, di Kecamatan Kediri terdapat 71 rumah terdiri dari Desa Kediri Selatan sebanyak 34 rumah, Jagaraga Indah 37 rumah.

Di Labuapi, terdiri dari Desa Merembu sebanyak 4 rumah mengalami kerusakan. Di Kuripan, sebanyak 9 rumah rusak parah di Desa Jagaraga. Sedangkan di Kecamatan Narmada, Desa Sembung terdapat 34 rumah mengalami kerusakan.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, BPBD dan Dinas Sosial Lobar mendrop logistik kepada korban. Logistik yang didrop berupa makanan siap saji, mie instan dan selimut serta peralatan lainnnya. Pihak terkait juga telah membangun tenda di sejumlah titik di lokasi bencana terparah seperti Kediri dan Jagaraga serta di Narmada.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 9 Nopember 2013

GIRI MENANG-Kerja keras Tim Pengerak PKK Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) kabupaten dalam menyajikan menu beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis pangan lokal berbuah manis. Lobar berhasil menyabet juara satu lomba cipta menu dalam rangka hari pangan sedunia ke XXXIII ting­kat Provinsi NTB yang di gelar di lapangan Supersemar, Kabupaten Lombok Utara Kamis, (7/11).

Ketua PKK Lobar Hj Nanik Zaini Arony memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus PKK dan dharma wanita yang telah memberikan yang terbaik dalam lomba itu. Menu yang disajikan untuk menu keluarga, mulai dari ayah, ibu, anak perempuan dan anak laki-laki.

“Menu yang disajikan itu, untuk kebutuhan makan pagi yang terdiri dari bahan singkong berkarbohidrat, makan siang bahannya gandum, makan malam bahannya ubi hijau,”ungkapnya.

Kegiatan lomba semacam ini menurut istri Bupati Lobar tersebut tidak hanya seremonial semata, namun masyarakat diharapkan mempu menyajikan peanek aragaman makanan berbahan lokal. Sehingga mereka tidak tergantung pada beras dan terigu.

‘’Memang suatu prestasi yang patut kita syukuri serta merupakan potensi yang perlu kita tingkatkan dan kembangkan pemanfaatannya di Lobar di masa mendatang,” tandasnya kembali.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 9 Nopember 2013

GIRI MENANG-Saat ini, perusahaan tambang PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILLB) yang beroperasi di kawasan pertambangan Sekotong masih dalam tahap eksplorasi. Izin ini berlaku selama lima tahun,yakni mulai 2011 hingga 2015.

Selesai tahap eksplorasi, ditargetkan tahun 2018 akan mulai tahap produksi. Tahap pro­duksi ini dipercepat dari target sebelumnya. “Kita upayakan agar produksi dipercepat, paling tidak dua tahun sebelum masa tahap kontruksi habis” ungkap Direktur SDM dan Umum PT ILBB, H Syukur Nuralam, kemarin.

Ditambahkannya, Indotan saat ini memiliki lahan sekitar 10 ribu hektar lebih. Lahan itu sendiri dibagi berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan Pemkab Lobar.

Seperti diketahui, zonasi atau pembagian wilayah tambang itu sendiri telah ditetap­kan pada tahun 2010 lalu. Pemkab telah membagi wilayah tambang itu menjadi lima zona yakni zona tambang rakyat, tambang umum, zona cadangan, zona pariwisata serta zona perikanan dan kelautan.

Wilayah pertambangan di Sekotong seluas 28.000 hektare yang dibagi 1200 hektare sebagai lokasi tambang rakyat. Sedangkan sekitar 26.800 hektare sisanya akan dibagi ke dalam lima zona.

Areal tambang rakyat nantinya akan dikelola secara bersamaan oleh kelompok, koperasi, serta masyarakat sekitar.

Setelah eksplorasi selesai, tahap berikutnya konstruksi dan tahap produksi. Kon struksi yakni membangun infrastruktur seperti jalan, gudang dan lokasi tambang serta pemukiman. Baru setelah konstruksi selesai, akan masuk ke tahap izin produksi.

Dalam setiap tahapan, katanya, perlu izin dan ada tenggat waktunya. Target habis izin IUP selama lima tahun. Namun masa ini akan diupayakan dipersingkat dari lima tahun pada tahap kontruksi dua tahun terakhir masa kontruksi.

Setelah tahap produksi, perlu dibuat Amdal. Amdal sendiri akan diajukan tim Amdal perusahaan ke pemkab untuk dikaji. Untuk biaya produksi sendiri, dibutuhkan dana Rp 100 miliar lebih. “Kalau tahap produksi. harus buat Amdal.” katanya.

Sementara mengenai masalah dengan masyarakat seperti tentangan dari penam- bang liar menurutnya sudah tidak ada. Karena perusahaan tidak pernah mengusik kepentingan penambang. Perusahaan tidak menyentuh penambang liar karena bukan obyek, melainkan pemkab yang mempunyai tanggung jawab.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 9 Nopember 2013

Terjangan angin puting beliung yang terjadi Senin, (4/11/2013) ternyata tidak hanya menimpa wilayah Kecamatan Kediri dan Labuapi. Namun juga melanda rumah-rumah warga di Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Selain menyapu atap-atap rumah milik warga, bencana angin puting beliung itu juga mengakibatkan ratusan pepohonan di Desa Sembung menjadi tumbang.

Berdasarkan hasil pendataan Kepala Desa Sembung, Bukhori, tercatat sekitar 43 atap rumah warga disapu angin puting beliung. Untuk membantu warga korban puting beliung, Selasa (5/11/2013) puluhan aparat Kepolisian Resor Kota Mataram bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat membantu masyarakat membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan rumah dan memotong pohon yang tumbang di pinggir jalan.

”Hasil pendataan kami, ada sekitar 43 rumah yang ditempati oleh 125 Kepala Keluarga rusak parah dengan kerugian sekitar Rp125 juta,” terang Bukhori.

Bukhori berharap, pemerintah daerah Lombok Barat melalui dinas terkait dan BPBD secepatnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah berupa bantuan material bangunan. ”Bantuan perbaikan  atap rumah harus segera diberikan tanpa menunggu lama karena masyarakat kami sangat membutuhkannya,” harap Bukhori.

Sementara itu, Kabid Darurat BPBD Lombok Barat, Alwan mengatakan akan mengusahakan bantuan perbaikan rumah dikucurkan dalam waktu dekat. “Kami akan berusaha memberikan bantuan perbaikan rumah warga yang terkena musibah angin puting beliung,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, bencana angin puting beliung menyapu sejumlah atap rumah warga di dua kecamatan di Lombok Barat yakni Kecamatan Labuapi dan Kediri sekitar pukul 15.30, Senin (4/11/2013) sore.  (ari/lbk)

Sumber : http://lombokita.com/kabar-lombok/bencana-puting-beliung-juga-menerjang-warga-narmada#.Unmb2BCSKZQ

GIRI MENANG-Keterbatasan alat tangkap nelayan menjadi faktor berkurangnya hasil tangkapan nelayan saat ini. Sehingga setahun silam, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar Hasbullah berinisiatif mencoba memberikan bantuan kapal penangkap ikan.

Adanya program bantuan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) dengan ABK (anak buah kapal) 15-20 orang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menjadi penunjang tangkapan nelayan serta terjaganya stabilitas perairan wilayah Indonesia.

Nahkoda kapal INKA MINA 39, Suliyan merasakan sekali dampak pemberian bantuan kapal tersebut. Kapal bermesin jenis marine engine buatan Cina ini bisa membawa hasil tangkapan maksimal 30 ton. Sehingga dalam sekali tangkap,mereka bisa langsung menaruh ikan yang beratnya berton-ton.

Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi, dimana selama ini nelayan paling banyak bisa membawa ikan beratnya 200 kilogram dengan kapal tradisional. “Kami para ABKnya dari nelayan tradisional, sehingga memerlukan pembelajaran juga,” ujar Suliyan pada Lombok Post, kemarin.

la menceritakan, dirinya bersama para ABK bisa melaut selama 2 minggu dan istirahat seminggu untuk cek kondisi kapal. Tapi untuk hasil tangkapan, mereka langsung membawa ke dermaga tempat para pengepul menunggu ikan segar tersebut.

Dulunya saat masih menggunakan kapal tradisional, kadang mereka hanya mendapat hasil tangkapan sehari sementara seminggu kosong tak ada hasil. Para nelayan pun sadar kerap boros dalam penggunaan bahan bakar.

“Kami bersyukur setelah ada kapal penangkap ikan ini meningkatkan pendapatan. Dalam dua minggu kami dapat mendapatkan ikan beratnya hampir 11 ton,” ceritanya.

Meski begitu, hingga kini Lobar menurutnya, belum memiliki tempat penyimpanan ikan kostorik. Ini juga masih menjadi kendala para nelayan, sebab pengusaha besar bisa mempermainkan harga di nelayan.

Sementara itu, Kepala DKP Lobar Hasbullah menjelaskan bantuan kapal itu sudah diserahkan kepada nelayan di Dusun Montong, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar. Serah terimanya dilakukan sekitar setahun silam.

Peralatan lengkap kapal menjadi modal bagi nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya.”Dengan kapal yang besar mereka akan mampu menjangkau laut lebih jauh lagi sehingga hasil tangkapan juga lebih banyak”,tandasnya.

Selama ini nelayan hanya menggunakan kapal yang sangat kecil. Sehingga jarak tempuh mereka hanya bekisar kiloan meter dari bibir pantai dan tak akan berani ke laut yang lebih luas lagi. Penangkapan ikan pun hanya dilakukan pada daerah-daerah yang sudah sering kali dilewati dan dilakukan penangkapan. Sementara populasi ikan belum sempat berkembang dengan pesat.

“Dengan jangkauan yang lebih jauh lagi, ikan yang berada ditengah laut bisa ditangkap. Karena bagaimanapun ikan itu tidak boleh ditangkap secara keseluruhan agar mereka tidak habis. Jika sebelumnya itu, nelayan hanya melakukan penangkapan ditempat itu-itu saja, kini mereka bisa lebih leluasa melakukan penangkapan sesuai batas luar yang telah diberikan,” ungkapnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 4 Nopember 2013