Giri Menang, Senin 29 Oktober 2018 – Penanganan terhadap musibah gempa bumi belum berakhir. Masih dalam tahap penanganan rehabilitasi fisik, termasuk verifikasi data bangunan dan SDM. Membahas hal itu, Senin (29/10) di Aula Dinas PUPR digelar pertemuan internal. Tujuannya dalam rangka progres pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kecamatan se Lombok Barat (Lobar). Hadir dalam kesempatan itu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Sekda H. Moh. Taufiq, Asisten III H.Fathurahim, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman H. L. Winengan, Perwakilan REI, BPBD NTB, dan Kadin NTB serta Camat se-Lobar.

Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq meminta, khusus masalah data angka jumlah Pokmas, supaya terus diverifikasi final, karena data yang muncul di pro vinsi hanya 111 sampai pertemuan hari ini. Angka ini dipenuhi oleh 9 kecamatan di luar Labuapi.

“Untuk membentuk Pokmas di kecamatan, jangan sering mencari kambing hitam,” pinta Taufiq seraya memaknai mencari kambing hitam adalah upaya mencari kesalahan.

Dari data yang diperoleh, rekapitulasi total progress Pokmas se-Lobar sebesar 555 Pokmas atau 8.055 KK. Rinciannya, Rumah Rusak Berat (RRB) mencapai 244 Pokmas (3.336 KK). Rumah Rusak Sedang (RRS) 186 Pokmas (2.923 KK) dan Rumah Rusak Ringan (RRR) 125 Pokmas atau 1796 KK.

Dalam pertemuan ini, tidak saja membahas masalah verifikasi data Pokmas, melainkan membahas rencana peruntukan bangunan rumah bagi warga yang terkena langsung bencana gempa bumi. Selain itu dibahas pula distribusi material yang dibutuhkan. Untuk pembangunan rumah, direncanakan ada 3 pilihan, yakni Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha), Rumah Instan Baja (Riba) dan Rumah Instan Konvensional (Riko). Dari ke tiga pilihan prioritas ini, akan dipilih final pada pertemuan berikutnya.

“Masalah realisasi pembangunan rumah, apakah kita prioritaskan Risha, Riba atau Riko silahkan saja,” papar HL.Winengan.

Sementara stok material berupa baja, semen dan lainnya, pihak Kadin NTB tidak ada masalah, siap mendistribusikan sampai titik lokasi.

Ada sejumlah kesimpulan yang dihasikan dari pertemuan ini. Antara lain, untuk tim tekhnis akan segera bersurat ke Kementerian PUPR, percepat validasi data dan pembentukan Pokmas terutama di kecamatan dan koordinator kecamatan. Kadin segera bersosialisasi ke kecamatan dalam rangka stabilitasi harga dan ketersediaan pasokan material yang dibutuhkan.

“Masalah dana yang Rp.1,7 Milyar sudah ada, jangan pusing,” kata Taufiq seraya menoleh ke Kadis PUPR.

Di tempat yang sama Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid meminta, dari sisi data supaya jangan menunggu hal yang tidak pasti, ditambah janji-janji yang kian dikeluhkan.

“Menurut saya, lambat itu berawal dari ketidakpastian,” tegas bupati. (LPA/humas)