Hingga saat ini ada 81 titik yang sudah dibangun, dengan total anggaran sebesar Rp 18 miliar.

Dalam kesemapatan itu, Bupati Fauzan Khalid mengatakan masalah air bersih, sanitasi dan rumah kumuh harus segera teratasi dengan memenuhi standar Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni 80%. Lombok Barat sendiri sampai dengan saat ini masih berada diangka 59%. Artinya masih kurang 21% dari standar.

“Untuk mencapai itu, pemerintah maupun masayarakat harus memiliki kemauan kuat dan komitmen untuk bekerja dan menyelesaikan persoalan secara bersama. Saya optimis, kita bisa memenuhi standar SDGs dan saya katakan, SDGs ini adalah standar Internasional,” tegas bupati.

Program SLBM yang dikerjakan merupakan program swakelola, di mana masyarakat terlibat dalam pembangunan, sedangkan Dinas PU-PR bertugas untuk pengawasan dan pembinaan dalam proses penrencanaan untuk menjamin kualitas pembangunan.

Bupati berharap agar bangunan SLBM bisa dijaga dan dirawat oleh para penerima manfaat. Ia juga berharap kedepanya agar pengelolaan bangunan SLBM juga bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),

“Pengelolaan oleh BUMDES bukan untuk mencari untung, tetapi untuk pemeliharaan,” kata bupati.

Sementara itu, Ustd. Munaam pimpinan Pondok Pesantren Darul Quraan Wal-hadits sangat mengapresiasi program SLBM. Baginya, pembangunan SLBM di ponpesnya akan sangat bermanfaat bagi santri dan masyarakat sekitar. (Humas Lobar)