Kurang dari 20 hari ke depan, umat Islam akan menjalankan ibadah Puasa. Diharapkan supaya umat Islam melaksanakannya dengan baik, ikhlas dan tulus didasari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dinyatakan Bupati Lombok Barat (Lobar) melalui Sekretaris Daerah (sekda), H. Moh. Uzair dalam arahannya pada kegiatan apel Paripurna di Gerung, Selasa 17 Juni 2014.
Ditegaskan Uzair, momentum Ramadhan, bukan dijadikan alasan untuk mengurangi disiplin kerja, tetapi harus mampu meningkatkan aktivitas seperti biasa. Untuk itu kata dia, jadwal kerja PNS yang telah disesuaikan, hendaknya dipatuhi, dapat menunjukkan contoh positif “Supaya tidak menambah kesalahan yang kita perbuat saat melaksanakan ibadah” harapnya dihadapan seluruh peserta apel.
Pada kesempatan itu, Uzair menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan 1435 H, tahun 2014 ini. Semoga Allah SWT. Memberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan.
Hal lain yang disinggung Uzair, 22 hari dari sekarang, tepatnya hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014, bangsa Indonesia akan menyelengarakan pesta demokrasi akbar yaitu, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. KPU telah menetapkan, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 serta Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan nomor urut 2 sebagai capres-cawapres. Sudah pasti, sebagai pemilih tetap, telah memiliki pilihan sendiri. Namun satu hal yang pasti, sebagai PNS harus menjaga netralitas. Netralitas bukan berarti tidak memilih atau golput, tetapi tidak terlibat sebagai penyelenggara, panitia atau tim sukses salah satu pasangan calon. “Tidak memilih salah satu adalah salah, karena satu suara menentukan masa depan Indonesia lima tahun mendatang” paparnya.
Disinggung juga, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah mengaudit dalam rangka merebut opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) di Lobar. Saat-saat ini adalah saat-saat menentukan hasil audit, evaluasi dan pemeriksaan. “Kita ingin memperoleh predikat WTP, karena opini Wajar Tanpa Pengecualian itu merupakan predikat paling tingi dilihat dari kualitas laporan yang disajikan” katanya.
Intinya, kata dia, laporan keuangan yang disajikan harus secara wajar tidak terdapat salah saji, tidak ada penyimpangan standar akutansi atau prinsip-prinsip akutansi lain yang ada. Karena ada beberapa alas an pemkab Lobar ingin mendapatkan opini WTP antara lain; prestise bagi pemerintah daerah, karena WTP merupakan predikat yang paling baik dari ke empat jenis opini yang dikeluarkan BPK. Alasan lainnya, mendapat reward dari Kemenkeu RI sebesar Rp. 50 milyar. Selanjutnya, alasan yang disebut Uzair, mendapat WTP mengandung arti bahwa, pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel. “Alasan lain, secara politis mendapatkan predikat WTP merupakan entry point untuk pencitraan pimpinan” tegasnya seraya menghimbau, supaya seluruh masyarakat Lobar agar menyatukan langkah untuk mencoba meraih WTP tersebut. Tidak ada dominasi dari satu SKPD, tetapi semua berharap untuk bisa memperoleh predikat WTP. (L. Pangkat Ali – Pranata Humas Pelaksana)
