Dalam kegiatan tersebut Hj. Haeratun didampingi oleh Ketua Pokja 3 TP-PKK Lobar Ibu Wina, oordinator Project Wise Plan Internasional Indonesia Wilayah Lombok Barat dan Pengelola Posyandu dan kader di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
Acara yang dipancarluaskan secara virtual oleh BKKBN Pusat ini menyajikan sederet data tentang kegiatan layanan operasional posyandu sepanjang awal Juni hingga 25 Juni 2021.
Berdasarkan data yang diinput dalam aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), sepanjang bulan Juni jumlah balita yang menjadi sasaran sebanyak 17.961.425 balita.
Adapun balita yang mendapatkan layanan pengukuran berat badan, seperti disampaikan Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Safrina Salim, dalam laporannya mencapai 1.318.574 balita. Sementara yang diukur tinggi badannya 1.236.557 balita.
Lima provinsi yang membuka layanan posyandu di periode Juni dengan persentase tertinggi, yakni Riau 45 persen, Sulawesi Barat 36,67 persen, Sulawesi Tengah 35,91 persen, Bangka Belitung 35,59 persen, dan Aceh 35,13 persen.
Adapun lima provinsi terendah dalam membuka kegiatan layanan posyandu adalah Jawa Timur 1,9 persen, DKI Jakarta 7,72 persen, NTB 9,61 persen, Bali 9,68 persen, Papua 10,40 persen.
Menyikapi hasil data tersebut, Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, dalam sambutannya mengatakan, bahwa posyandu memiliki kontribusi positif terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi serta angka prevalensi stunting di tengah pandemi Covid-19.
Berdasarkan data yang ada, angka prevalensi stunting sebesar 27,6 persen. Ini adalah angka sebelum pandemi Covid-19 menerjang Indonesia. Kini, para ahli memproyeksikan angka stunting bisa mencapai 32,5 persen menyusul angka kemiskinan yang naik tipis, dan anak-anak dalam kondisi kurus yang diperkirakan jumlahnya meningkat sebanyak 2 juta anak di Indonesia.
“Kondisi ini akan berujung pada stunting. Stunting bersumber dari ‘suboptimal health’,” terang Hasto, yang juga memproyeksikan kasus stunting bakal meningkat di periode 2020-2021. “Menjadi beban besar untuk mencapai target 14 persen kasus stunting di 2024,” ujar Hasto.
“Kami berharap melalui (program) pendampingan keluarga akan bisa ditingkatkan partisipasi masyarakat datang ke posyandu,” tutur Hasto.
Menghadapi situasi ini, Hasto mengajak masyarakat untuk tiada henti melakukan sosialisasi, dengan tujuan melakukan perubahan ‘mindset’ masyarakat.
“Sesungguhnya kemampuan alam di sekitar keluarga cukup. Makanan lokal cukup, tapi pola pikir dalam rangka menyusun pola makan untuk memenuhi gizi seimbang yang kurang,” ucapnya.
Salah satu program percepatan penurunan stunting yang dikembangkan BKKBN adalah pendampingan keluarga. Salah satu tugas pendampingan adalah membangun kesadaran bahwa jauhi menikah muda.
Kawin muda atau hamil di bawah usia 20 tahun, menurut Hasto, memprihatinkan. Mereka tidak mengerti bahwa usia 17 tahun tulang berhenti tumbuh saat ibu hamil. Karena kalsium diambil bayi. Akibatnya, puncak kepadatan tulang tidak tercapai. Panjang badan ibu menjadi tidak maksimal. Tulang keropos lebih cepat saat umur 50 tahun.
Yang juga harus diwaspadai, di saat usia 16 tahun, mulut rahim menghadap keluar. Bila tersentuh kelamin laki-laki, maka 15 tahun sampai 20 tahun kemudian akan menjadi kanker.
“Informasi ini perlu disampaikan kepada remaja setingkat SMP, agar mereka berpikir untuk tidak menikah di usia belasan tahun, atau melakukan hubungan seks pra nikah. Mereka butuh pemahaman untuk tidak nikah di usia dini,” tutup Hasto.
Menjelang akhir acara dilakukan kunjungan virtual ke delapan posyandu. Mulai dari NTB, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali hingga Kalimantan Timur. Dialog berlangsung antara pengelola posyandu dan narasumber. (Diskominfotik/Angge/Ris)