Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai aturan. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan pemaparan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemaparan Terhadap MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK. Kegiatan ink dilaksanakan di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat hari Kamis (9/6/2022). Kegiatan dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, Inspektur Lombok Barat Hademan dan seluruh kepala OPD di Lombok Barat.
Dalam arahannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Karenanya ia meminta semua jajarannya untuk memperhatikan berbagaj indikator dalam MCP tersebut agar Pemerintahan Lombok Barat tetap berjalan sesuai dengan track atau aturan yang berlaku.
Bupati dua periode ini mengatakan bahwa peringkat MCP Lombok Barat tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan langkah maju bagi Lombok Barat yang harus terus ditingkatkan. “Tentu ini menjadi hal yang baik dan harus terus ditingkatkan. Jajaran Pemerintah Daerah harus terus bergerak cepat untuk terus meningkatkan MCP ini sehingga tata kelola Pemerintahan tetap berada pada tracknya” ujarnya.
Bupati dua periode ini meminta kepada semua jajarannya untuk terus bekerja keras dan berkolaborasi serta bergerak cepat dalam mempertahankan skor MCP KPK ini agar tata kelola Pemerintahan di Lombok Barat tetap berada pada tracknya. Ia juga meminta kepada semua jajarannya untuk dapat memperhatikan dan melihat serta mempedomani berbagai peraturan yang ada agar pelaksanaan program pembangunan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Karenanya ia meminta jajarannya untuk tetap memperhatikan dan mengkaji berbagai peraturan peraturan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
Sementara itu Sekretaris Daerah Lombok Barat DR.H.Baehaqi dalam pemaparannya mengenai skor MCP mengatakan bahwa Skor Lombok Barat pada MCP yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi memiliki nilai yang cukup tinggi. Ia mengatakan bahwa skor MCP Lombok Barat tahun 2021 adalah 82%. Sementara untuk tahun 2022 ini perhitungan skor pada MCP KPK ini masih berjalan. “Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2021 telah cukup baik serta meningkat tentu hal ini berkat kerja keras kita semua” terangnya.
Sementara itu Inspektur Lombok Barat, Hademan mengatakan bahwa penilaian MCP KPK meliputi delapan area, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. “Delapan area memiliki fungsi selain untuk menilai juga digunakan sebagai panduan pada saat melaksanakan pekerjaan,” jelasnya.
Ia berharap kedepannya skor atau nilai MCP Lombok Barat dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu harus diikuti dengan kerja keras dan kolaborasi semua OPD di Lombok Barat agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai aturan yang berlaku. (Diskominfotik/Angga/Dhea).
Penulis 
