Giri Menang, Senin 12 Februari 2018 – Gelaran Musrenbang kali ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menjadikan sinergitas program pembangunan dan pemberdayaan menjadi prioritas dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Bupati menginginkan agar seluruh program yang ada harus terintegrasi dan saling bersinergi satu dengan lainnya.
“Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, dalam Musrenbang kali ini kita fokus menumbuh kembangkan industri kecil rumahan. Ini harus diprogramkan secara terintegrasi dan bersinergi. Tidak boleh putus. Tentunya antar SKPD harus saling koordinasi,” tegas bupati saat membuka Musrenbang Kabupaten Lombok Barat di Ballroom Hotel Aruna Senggigi, Senin (12/2/2018).
Dijelaskan bupati, kegiatan musrebang menjadi pintu masuk mencapai target RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019. Sejak awal dibuat di tahun 2014 kemudian mengalami perubahan dan akhirnya direvisi bersama DPRD di tahun 2016, saat ini Kabupaten Lombok Barat menyisakan satu permasalahan yang harus dicapai, yakni bagaimana meningkatkan angka rata-rata lama sekolah sebagai salah satu pokok persoalan dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu bupati berharap agar seluruh SKPD terutama keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar untuk saling bersinergi untuk mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah di Lobar.
“Waktu refleksi akhir tahun kemarin sebenarnya ada dua indikator tersisa, capaian penurunana angka kemiskinan dan rata-rata lama sekolah. Tapi Alhamdulillah kami dapat info dari BPS di awal tahun kemarin, angka kemiskinan di Lombok Barat mengalami penurunan sebesar 0.26 persen. Sehingga kemudian secara umum menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat dari 16.50 persen menjadi 16.16 persen. Dengan laporan BPS ini indikator penurunan angka kemiskinan sudah tercapai,” ungkap bupati.
Terkait sinergitas program yang dimaksud oleh bupati adalah bagaimana memberdayakan seluruh potensi yang ada, mulai dari hulu hingga hilir. “Misalnya produksi gula aren. Pemberdayaannya bukan hanya tugas Dinas Perindag saja. Tapi mulai dari hulu itu tugas Dinas Pertanian, bagaimana membina petani kemudian menyediakan bibitnya, lalu bagaimana agar menghasilkan hasil terbaik. Lalu tugas Dinas Perindag bagaimana proses pengolahan, pengemasan dan pemasaran. Kemudian dari Dinas Kesehatan melihat bagaimana agar hasil produksi itu tidak berbahaya, aman dan bermanfaat. Lalu Dinas Koperasi bagaimana membina SDM para petani dari segi koperasi,” jelas bupati.
Untuk itu, bupati memberikan alternative solusi, yaitu pemberian bantuan dengan mempertimbangkan sisi kebutuhan produktif sebagai prioritas, terutama yang mengakselerasi penurunan angka kemiskinan. “Lebih baik sedikit yang kita bantu untuk industri produktif ini. Karena nanti walaupun misalnya hanya satu yang berhasil tapi pasti memiliki efek (ke yang lainnya, red),” pungkas Fauzan.
Dalam kesempatan itu juga, beberapa perwakilan kelompok masyarakat penerima manfaat program Pemkab Lobar berkesempatan membagi kisah suksesnya dalam bentuk testimoni. Salah satunya adalah Lalu Moh. Iqbal. Mahasiswa D3 ini mengaku program pemberdayaan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirasakan sangat bermanfaat bagi usahanya. Usaha roti “Sukses” miliknya kini terbukti berhasil dan berkembang sesukses nama usahanya.
Setelah menerima bantuan berupa alat panggang, kini usahanya terbilang cukup maju. Iqbal bahkan telah mampu mempekerjakan lebih dari 10 pegawai untuk membantu usahanya dengan omzet puluhan juta per-hari.
“Semoga apa yang diharapkan bupati tadi, yaitu sinergitas dan integrasi seluruh instansi dapat lebih memajukan industri kecil yang ada sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat. Sekali lagi terima kasih pak bupati atas bantuannya,” ungkapnya.
Selain Iqbal, ada tiga orang lainnya memberikan testimony yang serupa. Di antaranya adalah Abdul Hadi yang memiliki kelompok usaha di bidang pengolahan makanan dan minuman dari Desa Langko, Mohammad Serai yang bergerak bersama kelompoknya untuk pengembangan Mangrove di Desa Lembar Selatan, dan terakhir Ibu Huriani yang merupakan salah seorang penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka rata-rata bertestimoni tentang keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan di bidang ekonomi yang telah mampu meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Dalam kesempatan itu mereka juga menerima bingkisan dari bupati sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam pengentasan kemiskinan di Lobar.
Gelaran Musrenbang merupakan satu tahapan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019. Amanat Musrenbang sendiri telah dimuat dengan ditetapkan Permendagri No. 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Musrenbang kali ini tidak hanya dihadiri oleh seluruh unsur OPD se-Kabupaten Lombok Barat, namun juga dihadiri oleh BPKP Perwakilan NTB, Bappeda Provinsi NTB, Tim fakar atau akademisi dari Universitas Mataram, mitra Pemerintah dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat. (r21/humas)