Giri Menang, Kamis 23 November 2017 – Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota siap mensukseskan jalannya pilakda serentak yang akan diselenggarakan tahun 2018 mendatang. Hal itu diwujudkan dengan pembahasan langka-langkah pemantapan terkait penyelenggaraan Pilkada serental 2018 dalam rapat kerja yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (22/11). Raker dipimpin oleh Wakil Gubernur H. Muh. Amin dan dihadiri oleh para Bupati/Walikota, FKPD, KPU, Bawaslu, Aparat Keamanan dan sejumlah pejabat terkait tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-NTB.

Wagub berharap agar perhelatan pilkada serentak 2018 berjalan dengan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber). “Selama berlangsungnya pilkada, kita harapkan agar masyarakat bisa merasa aman, tenang tanpa ada tekanan apapun,” harapnya.

Ia juga mengingatkan agar instansi terkait dapat mengawasi penerbitan KTP terutama sebagai penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada di NTB. “Jangan sampai ada KTP yang dobel,” tegasnya.

Raker juga diselingi dengan penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI kepada Kabupaten Lombok Barat dan kabupaten/kota lain atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU pencanangan Generasi Emas 2025 yang salah satu isinya tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP). Kabupaten Lombok Barat sendiri sudah mengkampanyekan PUP melalui program Gerakan Anti Merariq Kodek (Gamaq).

Pemerintah Kabupaten Lombok sebelumnya menerima Piagam Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang konsisten, inovatif dan selaras dalam pencapaian indikator RPJMD Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) atau Merarik Kodeq yang diserahkan langsung Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi beberapa waktu lalu. Anugerah itu menegaskan Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten yang mampu mengatasi dan mencegah pernikahan anak di usia dini dengan baik. (romi/humas)