Giri Menang, Kamis 8 Maret 2018 – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. L. Saswadi meminta, sesuai visi misi yang diemban oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lobar, supaya tetap menjaga kerukunan dan perdamaian antar lintas agama. Terlebih kerukunan dan perdamaian dalam rangka menjaga stabilitas keamanan jalannya Pilkada Lobar dan Pilgub NTB 2018.
“Tugas kita yang paling berat adalah menjaga kondusifitas jalannya kegiatan Pilkada. Diawali dari hari penetapan paslon sampai hari pencoblosan,” katanya ketika memberikan arahan pada kegiatan silaturahim dengan FKUB Lobar di Ruang Jayengrana, Kamis (8/3/2018).
Saswadi menambahkan, pelaksanaan kegiatan Pilkada 2018 ini harus lebih baik daripada Pilkada tahun sebelumnya. Lebih baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, karena Pilkada 2018 ini akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Selain itu, keberhasilan Pilkada Lobar 2018 ini ditentukan pula oleh tingkat kehadiran wajib pilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Senada dengan Pjs. Bupati, baik Kapolres Lobar, Mataram dan Dandim Lobar memiliki keinginan yang sama. Mereka tetap ingin Pilkada Lobar maupun Pilgub NTB tetap berjalan kondusif. Untuk itu, peran FKUB bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat tetap saling berkesinambungan.
Demikian pula dengan Ketua FKUB Lobar, Ustadz H. Subki Sasaki menyatakan, seluruh pengurus FKUB harus memiliki netralitas yang kuat, kecuali yang sifatnya person harus melepas seluruh atribut yang berkenaan dengan FKUB.
“Kalau terindikasi dari FKUB, ada dua kemungkinan yaitu FKUB editan dan bukan dari pengurus FKUB,” jelas Pimpinan Ponpes Nurul Madinah Kuripan Utara ini dihadapan seluruh perwakilan lintas agama, Kaban Kesbangpol, Pjs.bupati, Kapolres Lobar, kapolres Mataram, Dandim 1606 Lobar.
Dalam pertemuan silaturahim ini, ada tiga hal penting yang dihasilkan. Pertama, mengajak seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga kondusifitas jalannya Pilkada Lobar dan Pilgub NTB. Caranya, dengan menjaga semua proses Pilkada sesuai dengan aturan, mulai dari awal penetapan paslon sampai dengan proses penghitungan. Kedua, saat proses Pilkada, supaya menjaga jangan sampai mencoreng pencitraan jalannya Pilkada seperti adanya isu SARA, pemasangan selebaran paslon ditempat-tempat terlarang supaya tetap terjaga. Apalagi bagi umat Hindu segera akan melaksanakan Hari Raya Nyepi dilanjutkan dengan pawai Ogoh-Ogoh. Demikian pula dengan umat Muslim akan melaksanakan Ibada Puasa Ramadhan. “Walaupun dalam situasi kampanye, jangan kita kotori acara keagamaan kita dengan hal-hal yang tidak baik,” pinta Saswadi.
Ketiga, Sawadi menyimpulkan, sesuai regulasi agar menjaga netralitas, mulai dari aparatur Kadus, Kades, camat, bupati, termasuk tokoh-tokoh lintas agama untuk menjaga netralitas jangan sampai ada gesekan-gesekan yang menimbulkan kericuhan. (LPA/humas)
Penulis 
