Giri Menang, Senin 8 Oktober 2018 – Anggaran Jaminan Hidup (Jadup) untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan tersedia di APBN 2018. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani saat mengunjungi para pengungsi di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat (Lobar), Senin (8/10).

Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja. Besaran Jadup tersebut adalah Rp. 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

Di Lobar sendiri, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

Mereka ini, menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati yang berhak untuk memperoleh Jadup.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati.

Terkait dengan mekanisme pencairan, Sri Mulayani menegaskan, “Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya,” terang Sri.

Ia memastikan bahwa saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019, tinggal membutuhkan landasan hukum saja.

Menteri yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia tersebut menyayangkan isyu bahwa Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

“Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk (gempa, red) di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

Sri bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tambah Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur. Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

Kedatangan Sri Mulyani juga diikuti oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar Fauzan Khalid. (Humas Lobar)