Giri Menang, Kamis 14 Maret 2018 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq menyoroti beberapa hal saat memimpin jalannya Rapim II yang digelar di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (14/2/2018).

Ia sangat menyayangkan masih rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah SKPD yang masih di bawah target.

Hingga bulan Maret ini, terang Taufiq, capaiannya baru 12,82 persen. Padahal target sampai bulan Juni sudah ditetapkan harus mencapai 40 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati H. Lalu Saswadi.

Diketahui SKPD yang rendah capaian PAD nya itu adalah Dinas Dikbud, Dinas PU-TR, DisKominfotik, Dinas Pertanian, dan BPKAD.

Untuk itu, mantan Kepala Bappeda itu menegaskan agar SKPD yang belum mencapai target agar melakukan terobosan-terobosan guna mempercepat capaian.

“Terobosan yang dimaksud bisa berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan inovasi,” tegas Taufiq.

Menjawab kekecewaan Sekda, para kepala SKPD kemudian memberikan alasan. Kepala Dinas Pertanian, H. Muhur Zohri yang diminta klarifikasi menjelaskan bahwa PAD di dinasnya ditetapkan sebesar Rp 750 juta yang antara lain terbanyak bersumber dari penjualan benih.

“Biasanya pembuatan benih dilakukan di awal panen, dan saat ini pembuatan benih tersebut sedang berproses,” ujar Muhur sambil berharap agar Dinas Pertanian diberikan tambahan areal pertanian seluas 5 hektar.
Dengan tambahan areal hamparan, Muhur yakin bisa mengejar target PAD.

Demikian halnya dengan Dinas Kominfotik yang menurut Kepala Dinasnya, Budi Darma Jaya baru mencapai 7,16 persen. Budi mengakui sudah melayangkan surat tagihan ke semua provider yang wajib menyetor retribusi daerah. Sama halnya dengan Dinas PU-TR yang dibebankan PAD sebesar Rp. 550 juta.
Kepala Dinas PU-TR, I Made Arthadana menegaskan telah menyiapkan strategi terobosan untuk mempercepat capaian target,

“antara lain melakukan promosi ke beberapa asosiasi, perusahaan swasta dan SKPD se Pulau Lombok. Siapa yang perlu alat, kami siap,” seru Made.

Ia optimis banyak yang akan menyewa alatnya, karena trend pembangunan infrastruktur masih baik.

“Nanti pada pertengahan september hingga november baru banyak yang nyewa. Di saat itu target akan tercapai,” ujarnya optimis.

Beda halnya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Ir. H. Dulahir menjelaskan penyebab belum tercapainya PAD pada dinas yang dipimpinnya.
Menurutnya, tahun ini dinasnya di target mampu mendapat Rp 4,9 milyar, bertambah 0,8 milyar dari tahun lalu. Padahal, akunya, mereka kehilangan satu mata pendapatan sehingga ia meminta target PAD bisa dikurangi. Hal serupa terjadi juga di Dinas Perhubungan terkait dengan dihapusnya retribusi parkir di RSUD Tripat.

“Padahal tahun ini, PAD yang ditargetkan naik dari Rp 800 juta menjadi Rp 1,5 milyar,” keluh Kepala Dishub, H. Ahmad Syaikhu.

Sekda sendiri menyayangkan hal tersebut. Menurut Taufiq, kondisi ini berulang kali terjadi dari tahun ke tahun.

Khusus kepada Dulahir, Sekda berharap agar DPM-PTSP membuat standar operating prosedur (SOP) tentang perizinan agar iklim investasi di Lobar semakin baik. Ini dimaksudkan juga agar orang yang mengurus izin bisa menjadi lebih mudah.

“Kalau diberi izin ya izinkan, kalau tidak ya, tidak. Jangan abu-abu. Nanti ini yang jadi fitnah,” tegas Sekda.