Lombok Tengah, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menghadiri acara rapat koordinasi TKPK dan TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB. Kegiatan rakor yang mengusung tema “Mengefektifkan gerakan bersama menurunkan angka kemiskinan dan stunting menuju kota layak anak Provinsi NTB” ini dilaksanakan di Raja Hotel, Kuta Mandalika, Lombok Tengah Kamis, 7 Julj 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Wakil Bupati dan Wakil Walikota Se NTB, Ketua TP PKK NTB, Asisten I dan II Setda Propinsi NTB, Kepala OPD Propinsi NTB, Forum CSA dan NGO.
Dalam Sambutannya Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa saat ini NTB masuk dalam 10 propinsi katagori miskin. Ia mengatakan bahwa saat ini jumlah masyarakat miskin di NTB sebesar 14 persen. Hal ini menurutnya cukup tinggi sehingga diperlukan berbagai upaya nyata untuk menurunkan angka kemiskinan ini. “Diperlukan langkah cepat dan tepat untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Selain itu perlu ada sinergi dengan semua pihak dalam upaya menurunkan kemiskinan ini” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa propinsi memiliki target angka kemiskinan pada 2023 dapat berada pada satu digit atau dibawah 10 persen. Target ini menurutnya cukup berat. Namun apabila dilaksanakan dengan baik, sistematis dan terencana tentu target ini diharapkan dapat tercapai. Ia menambahkan tentu sangat dibutuhkan sinergi semua pihak untuk bergerak dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi satu persen. “Butuh sinergi semua pihak baik OPD dan Kabupaten Kota dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan di NTB” ujarnya.
Lebih lanjut wakil Gubernur NTB ini mengatakan dalam menurunkan angka kemiskinan diperlukan 4 poin penting yang harus diperhatikan. Wagub mengatakan bahwa Validasi data kemiskinan yang berbasis pada desa/kelurahan menjadi penting agar bantuan dapat fokus tersalurkan ke seluruh masyarakat dan tepat sasaran. Harapannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) dapat terkoneksi dengan BPJS maupun dana BOS, sehingga data harus selalu terupdate. Selain itu ia juga mengatakan bahwa Sistem yang tertata atau terkoneksi dengan baik sangat diperlukan melalui koordinasi yang lancar. Ia juga mengatakan konsistensi dalam mengawal program dengan baik merupakan kunci penting dalam menurunkan angka kemiskinan. “Selanjutnya yang juga penting adalah Sinergi dengan semua elemen untuk menurunkan angka kemiskinan. Dengan melakukan keempat poin penting tersebut, kita berharap target penurunan kemiskinan “menuju satu digit” dapat tercapai”ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dalam rakor tersebut menyampaikan paparan tentang progres dan program Lombok Barat dalam mengatasi kemiskinan di Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa Lombok Barat terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui sejumlah progran pembangunan. Seperti yang disampaikan dalam beberapa Kesempatan ia juga mengatakan bahwa Kolaborasi dan kerjasama menjadi kunci penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Ia mengatakan dengan kolaborasi dan kerjasama ini tentu akan melahirkan gerakan nyata yang dapat menurunkan kemiskinan. Selain itu berbagai sektor pendukung harus dihidupkan dan ditunjang agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan tumbuh dan bergeraknya ekonomi tentu hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. “Kita perlu mendorong dan menopang berbagai sektor agar dapat menghidupkan dan menggerakkan perekonomian. Dengan bergeraknya sektor pariwisata dan UMKM ini akan memberikan harapan dalam menurunkan angka kemiskinan” ujarnya.
Wakil Bupati yang dikenal tegas dan disiplin ini mengatakan bahwa kolaborasi antar OPD dan antara daerah dapat memberikan jalan untuk bangkitnya perekonomian. Pemberdayaan dan pembinaan UMKM yang dilakukan oleh semua OPD juga menjadi salah satu kunci penting apabila ditopang oleh adanya even even yang dapat memberikan akses bagi UMKM untuk memasarkan produknya di even even tersebut. Tentu ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. “Semua harus kolaborasi. OPD yang membina UMKM harus kolaborasi dengan OPD lain dalam menggelar even even nasional maupun internasional dimana nantinya UMKM dapat berjualan sehingga akan menggerakkan ekonomi masyarakat” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Hj Sumiatun juga mengatakan bahwa validasi data diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan. Karena dari data data inilah akan diperoleh langkah yang jitu dan tepat dalam mengatasi kemiskinan. Karenanya ia berharap agar data data dapat tervalidasi dan terpadu menjadi satu sehingga memudahkan untuk mengambil kebijakan atau program yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan. (Diskominfotik/Tim IKP/LBNN)
Penulis 
